BANYUASIN - Penanganan kasus dugaan korupsi cetak sawah di Banyuasin memasuki babak baru. Penyidik Unit Pidkor Polres Banyuasin, menyeret oknum PNS Distanak berinisial H, sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan, Kamis (20/06). Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Ikhsan mengatakan, PNS Distanak berinisial H ditetapkan sebagai
tersangka, berdasarkan hasil pemeriksaan 34 saksi, diantaranya dari gabungan kelompok tani, PNS Distanak, BPKP, Kementerian Pertanian pusat, Kementerian keuangan dan tiga saksi ahli.
Hasilnya memang mengarah adanya dugaan merugikan negara yang melibatkan tersangka. "Berdasarkan audit BPKP, negara dirugikan Rp 3,32 M dan tersangka diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Setelah diperiksa tersangka akan langsung kita tahan," jelas Ikhsan, didampingi Kasat Reskrim AKP Ali Rajikin SH MH, kemarin.
Tersangka terancam pasal pasal 2, 3, 8, dan 12e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pihak kepolisian enggan menjelaskan kepada wartawan, apa peran tersangka hingga diseret sebagai tersangka. "Yang jelas, tersangka diduga terlibat, tapi kami tidak bisa menjelaskan secara detil apa peran dia, takutnya menghambat penyidikan," katanya.
Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah ini telah masuk tahap penyidikan Tipikor Polres Banyuasin sejak Maret lalu. Namun baru ada tersangka, setelah maraknya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang mendesak polisi segera menuntaskan kasus pencurian uang rakyat itu. "Penetapan sebagai tersangka tidak ada hubungannya dengan tuntuan demonstrasi. Polisi bertindak berdasarkan prosedur yang mengacu pada hasil penyidikan. Polisi tidak bertindak di bawah intervensi pihak manapun," tegasnya.
Berdasarkan pantauan koran ini, tersangka dicecar sejumlah pertanyaan selama sembilan jam, dari pukul 09.00 WIB - 18.00 WIB. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, anggaran proyek perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah baru) di Distanak Banyuasin, diduga disunat dan tidak sesuai dengan peruntukan. Anggaran proyek ini berasal dari APBN program Bansos tahun anggaran 2012 sebesar Rp 18 Miliar, yang digunakan untuk cetak sawah di sembilan desa dalam Kecamatan Pulau Rimau, dengan luas 1.800 hektar.
Tampilkan postingan dengan label Pertanian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pertanian. Tampilkan semua postingan
Jumat, 21 Juni 2013
Prioritaskan Warga Tanggamus untuk KIM
KOTAAGUNG – Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menegaskan, pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM) di Batubalai tetap berjalan. Meskipun, ada penolakan dari petani penggarap. Menurut Bambang, pembangunan KIM demi kepentingan rakyat Tanggamus karena dapat menyerap ribuan tenaga kerja. ”Rencana KIM itu penting. Alasannya, Tanggamus dan kabupaten lain ke depan menghadapi masalah yang sama. Yakni lapangan kerja. KIM jadi solusi tersedianya lapangan kerja untuk kabupaten ini,” kata Bambang kemarin.
Bambang mengungkapkan, masyarakat Tanggamus akan diprioritaskan untuk dapat bekerja di KIM. Dengan catatan, memiliki skill dan kemampuan yang diperlukan. Karena itu, Bambang berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kabar adanya rekrutmen tenaga kerja dari luar.
”Jika sekarang di sana ada kegiatan, itu belum operasional. Tapi, baru land clearing untuk menegaskan lahan yang akan digunakan. Tahapannya land clearing dahulu, pencanangan pembangunan, dan baru membuka tenaga kerja. Jadi sekarang ini belum penerimaan tenaga kerja,” tegas Bambang.
Dilanjutkan, KIM nantinya merupakan kawasan pembuatan kapal. Di sana bukan hanya ada satu, namun banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu bakal merekrut ribuan tenaga kerja.
”KIM adalah industri padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Dari skala itu, maka penghasilan pekerjanya akan di atas rata-rata upah minimum regional (UMR),” ujarnya.
Lebih jauh Bambang mengatakan, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dapat mengajukan tuntutan hukum. Nantinya bakal ada pertemuan antara PT Pertamina, pihak yang mengklaim pemilik lahan, dan aparat keamanan.
”Di sana nanti dibeberkan lokasi mana saja milik PT Pertamina dan yang bukan. Apabila itu merupakan lahan sah PT Pertamina namun diklaim oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada bukti, silakan berurusan dengan hukum,” ungkap Bambang.
Sebelumnya, sejumlah warga yang mengatasnamakan Petani Batubalai Bersatu (PBB) ke Kantor Bupati Tanggamus. Mereka datang untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait rencana pembangunan KIM. Warga berharap pembangunan KIM transparan dan berbasiskan masyarakat.
Bambang mengungkapkan, masyarakat Tanggamus akan diprioritaskan untuk dapat bekerja di KIM. Dengan catatan, memiliki skill dan kemampuan yang diperlukan. Karena itu, Bambang berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kabar adanya rekrutmen tenaga kerja dari luar.
”Jika sekarang di sana ada kegiatan, itu belum operasional. Tapi, baru land clearing untuk menegaskan lahan yang akan digunakan. Tahapannya land clearing dahulu, pencanangan pembangunan, dan baru membuka tenaga kerja. Jadi sekarang ini belum penerimaan tenaga kerja,” tegas Bambang.
Dilanjutkan, KIM nantinya merupakan kawasan pembuatan kapal. Di sana bukan hanya ada satu, namun banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu bakal merekrut ribuan tenaga kerja.
”KIM adalah industri padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Dari skala itu, maka penghasilan pekerjanya akan di atas rata-rata upah minimum regional (UMR),” ujarnya.
Lebih jauh Bambang mengatakan, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dapat mengajukan tuntutan hukum. Nantinya bakal ada pertemuan antara PT Pertamina, pihak yang mengklaim pemilik lahan, dan aparat keamanan.
”Di sana nanti dibeberkan lokasi mana saja milik PT Pertamina dan yang bukan. Apabila itu merupakan lahan sah PT Pertamina namun diklaim oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada bukti, silakan berurusan dengan hukum,” ungkap Bambang.
Sebelumnya, sejumlah warga yang mengatasnamakan Petani Batubalai Bersatu (PBB) ke Kantor Bupati Tanggamus. Mereka datang untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait rencana pembangunan KIM. Warga berharap pembangunan KIM transparan dan berbasiskan masyarakat.
Pemkab Tanggamus Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
KOTAAGUNG – Pemkab Tanggamus menargetkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7 persen sampai 2018. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta bekerja bersama-sama mencapai target tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus Ir. Hi. Gunawan Tarwin Wiyatna, M.M. dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanggamus 2013–2018 di aula GMP Carvio SUPM Negeri, Kotaagung Barat, kemarin.
Menurut Gunawan, dalam perencanaan pembangunan ada empat indikator makro. Yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan persentase jumlah penduduk miskin (JPM), dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).
”Keempat indikator makro itu harus menjadi acuan bersama sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Di samping indikator-indikator sektoral yang bersifat lebih teknis,” kata Gunawan.
Dilanjutkan, selain laju pertumbuhan ekonomi, Pemkab Tanggamus juga menargetkan peningkatan IPM sebesar 74,38 persen, penurunan JPM sebesar 14,18 persen, dan penurunan persentase TPT sebesar 3,37 persen.
Gunawan mengungkapkan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus selama kurun waktu 16 tahun ini secara umum telah menunjukkan beberapa kemajuan pada berbagai bidang pelayanan masyarakat. Yakni bidang sosial dan budaya; ekonomi; politik; pengembangan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana-prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Lebih jauh Gunawan mengatakan, kebijakan strategis nasional maupun provinsi di Tanggamus yang didukung kondusivitas wilayah akan memacu pertumbuhan investasi baru. ”Dengan investasi skala besar itu akan menciptakan dampak positif. Baik pertumbuhan perekonomian maupun tersedianya lapangan kerja,” ungkapnya
Menurut Gunawan, dalam perencanaan pembangunan ada empat indikator makro. Yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan persentase jumlah penduduk miskin (JPM), dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).
”Keempat indikator makro itu harus menjadi acuan bersama sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Di samping indikator-indikator sektoral yang bersifat lebih teknis,” kata Gunawan.
Dilanjutkan, selain laju pertumbuhan ekonomi, Pemkab Tanggamus juga menargetkan peningkatan IPM sebesar 74,38 persen, penurunan JPM sebesar 14,18 persen, dan penurunan persentase TPT sebesar 3,37 persen.
Gunawan mengungkapkan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus selama kurun waktu 16 tahun ini secara umum telah menunjukkan beberapa kemajuan pada berbagai bidang pelayanan masyarakat. Yakni bidang sosial dan budaya; ekonomi; politik; pengembangan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana-prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Lebih jauh Gunawan mengatakan, kebijakan strategis nasional maupun provinsi di Tanggamus yang didukung kondusivitas wilayah akan memacu pertumbuhan investasi baru. ”Dengan investasi skala besar itu akan menciptakan dampak positif. Baik pertumbuhan perekonomian maupun tersedianya lapangan kerja,” ungkapnya
Bantu Petani Melon
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Ir. Sutono, M.M. mengunjungi usaha kelompok tani di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda, kemarin. Kunjungan ini bertepatan dengan panen raya buah melon milik kelompok tani di kelurahan itu.
Dalam kesempatan itu, Sutono mengharapkan lahan pertanian dapat diperluas untuk meningkatkan hasil produksi dan bibit buah melon. Pemkab Lamsel akan membantu pengembangan buah melon yang dikelola kelompok tani di Kelurahan Wailubuk.
Dalam kesempatan itu, Sutono mengharapkan lahan pertanian dapat diperluas untuk meningkatkan hasil produksi dan bibit buah melon. Pemkab Lamsel akan membantu pengembangan buah melon yang dikelola kelompok tani di Kelurahan Wailubuk.
Desa Bukit Raya Mampu Memasok 50 Ton Jagung Perhari
Marga Sekampung - Bukit Raya adalah Desa di wilayah administrasi Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Desa ini berkembang pesat melalui semangat gotong royong dan semangat kebersamaan yang telah tertanam dan membudaya pada setiap warga desa. Desa tersebut terlahir akibat pindahan dari warga hutan lindung Register 38 (Eks Gunung Pikuk Kecamatan Jabung) oleh pemerintah kala itu.
Menurut Kepala Desa Bukit Raya, Damin, awal berdirinya Desa Bukit Raya adalah terkait dengan program pemerintah pada tahun 1960-an yang menyatakan bahwa kawasan Register 38 Gunung Pikuk Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah kala itu tidak boleh ditempati. Sehingga warga yang tinggal di kawasan tersebut mulai dipindahkan keluar oleh Pemerintah ke Desa Gunung Raya Kecamatan setempat.
Konon pada tanggal 7 April 1972 warga yang berjumlah 32 Kepala Kelurga (KK) berangkat dari Gunung Pikuk menuju Desa Gunung Raya. “Saat itu kami berangkat beramai-ramai dengan jalan kaki sambil membawa perbekalan seadanya, dari pukul 7:30 Wib sampai di Desa Bukit Raya sekira pukul 04:00 Wib dini hari,” kata Damin saat ditemui Melati usai pelaksanaan lomba desa berprestasi di desanya,Senin (1/4) lalu.
Lebih lanjut, Damin menceritakan kisah perjalanan pendahulunya tersebut dengan teliti dan penuh semangat, sampai pada suatu ketika terbentuknya Dusun Bukit Raya oleh Kades Gunung Raya, Abu Bakar (Almarhum) kala itu, sehingga pada 5 April 2005 silam Pemkab Lampung Timur memekarkan Dusun Bukit Raya tersebut menjadi Desa Persiapan yang diresmikan sebagai Desa Definitif oleh Pemerintah pada tahun 2006.
Dikatakan Damin, Desa Bukit Raya mempunyai luas wilayah 450 hektar yang terdiri dari 5 Dusun dan 16 Rukun Tentangga (RT). Adapun batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peniangan, sebelah barat dengan Desa Gunung Raya, dan sebelah timur dengan Desa Purwosari. Secara topografi, ketinggian wilayahnya 750 meter diatas permukaan laut. Suhu di Desa Bukit Raya maksimum 35 derajat celsius, minimum 37 derajat celsius .Jarak Kantor Desa dengan Kecamatan 8 Kilo Meter (Km), atau 0,5 Jam perjalanan, ke Ibu Kota Kabupaten 60 Km. atau 1 Jam Perjalanan, sedangkan ke Ibu kota Provinsi berjarak 70 Km. atau 3 Jam perjalanan. Curah Hujan rata-rata terjadi pada bulan 1, 2 dan 3, antara 9-10 mm/Th. Bentuk wilayahnya berombak sampai berbukit 3,4% dan Berbukit sampai bergunung 15%.
Secara Hidrologi dan Klimatologi, kondisi air tanah di wilayah Desa Bukit Raya cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Iklim di Desa Bukit Raya secara umum tergolong sedang dengan tingkat kelembaban cukup rendah. Kondisi seharai-hari panas dengan temperatur diperkirakan berkisar 24-33 0C. Menurut perkembangannya Desa Bukit Raya dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan. Hal itu disebabkan karena sector pertanian dan perkebunan pada umumnya dijadikan sebagai sumber pokok ekonomi warga Desa tersebut. Jagung misalnya, pada musim panen Desa Bukit Raya mampu memasok 50 ton jagung perhari. Sayangnya produksi jagung tersebut sering kali dihadapkan pada permasalahan biaya produksi. Dimana bibit dan pupuk susah didapat dan mahal harganya, sementara harga jual jagungnya rendah.
Disisi lain perkebunan kakau yang dulu menjadi sentra andalan perkebunan kini para petani menjadi enggan mengelola. Selain produksinya menurun, akibat curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan timbulnya penyakit. Kondisi itu jelas akan berdampak pada menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga banyak petani kakao beralih fungsi membabat tanaman kakao dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit dan karet. Meskipun begitu kendala tetap saja membayangi para petani, terutama pada tanaman kelapa sawit. Pada saat panen biasanya terkendala oleh sarana tranportasi teruma jalan. Hal ini tentu membutuhkan perhatian pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Daerah agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Sector lain yang tak kalah pentingnya untuk supaya segera diatasi dan sangat membutuhkan perhatian adalah sertifikat tanah.
Menurut Damin, dibalik keberadaan para penduduk yang bertani dan berkebun, sebenarnya terselip sesuatu maksud yang sangat mendasar, yaitu sertifikasi tanah garapannya. Jika kita tinjau dari luas wilayah Desa Bukit Raya yang mempunyai luas wilayah 820 hektar. Sementara baru 1 hektar yang telah bersertifikat, berarti 99 persen sisa luas tanah yang ada di desa ini masih bermasalah. Selain itu tambah Damin, hal yang juga sangat dibutuhkan oleh 2.096 jiwa penduduk Desa Bukit Raya tersebut adalah pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut saat ini baru ada satu tenaga bidan dan satu mantri kesehatan. “Alangkah bersyukurnya kami jika diwaktu yang akan datang ada tempat pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang memadai di Desa kami,” pungkas Damin penuh harap
Menurut Kepala Desa Bukit Raya, Damin, awal berdirinya Desa Bukit Raya adalah terkait dengan program pemerintah pada tahun 1960-an yang menyatakan bahwa kawasan Register 38 Gunung Pikuk Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah kala itu tidak boleh ditempati. Sehingga warga yang tinggal di kawasan tersebut mulai dipindahkan keluar oleh Pemerintah ke Desa Gunung Raya Kecamatan setempat.
Konon pada tanggal 7 April 1972 warga yang berjumlah 32 Kepala Kelurga (KK) berangkat dari Gunung Pikuk menuju Desa Gunung Raya. “Saat itu kami berangkat beramai-ramai dengan jalan kaki sambil membawa perbekalan seadanya, dari pukul 7:30 Wib sampai di Desa Bukit Raya sekira pukul 04:00 Wib dini hari,” kata Damin saat ditemui Melati usai pelaksanaan lomba desa berprestasi di desanya,Senin (1/4) lalu.
Lebih lanjut, Damin menceritakan kisah perjalanan pendahulunya tersebut dengan teliti dan penuh semangat, sampai pada suatu ketika terbentuknya Dusun Bukit Raya oleh Kades Gunung Raya, Abu Bakar (Almarhum) kala itu, sehingga pada 5 April 2005 silam Pemkab Lampung Timur memekarkan Dusun Bukit Raya tersebut menjadi Desa Persiapan yang diresmikan sebagai Desa Definitif oleh Pemerintah pada tahun 2006.
Dikatakan Damin, Desa Bukit Raya mempunyai luas wilayah 450 hektar yang terdiri dari 5 Dusun dan 16 Rukun Tentangga (RT). Adapun batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peniangan, sebelah barat dengan Desa Gunung Raya, dan sebelah timur dengan Desa Purwosari. Secara topografi, ketinggian wilayahnya 750 meter diatas permukaan laut. Suhu di Desa Bukit Raya maksimum 35 derajat celsius, minimum 37 derajat celsius .Jarak Kantor Desa dengan Kecamatan 8 Kilo Meter (Km), atau 0,5 Jam perjalanan, ke Ibu Kota Kabupaten 60 Km. atau 1 Jam Perjalanan, sedangkan ke Ibu kota Provinsi berjarak 70 Km. atau 3 Jam perjalanan. Curah Hujan rata-rata terjadi pada bulan 1, 2 dan 3, antara 9-10 mm/Th. Bentuk wilayahnya berombak sampai berbukit 3,4% dan Berbukit sampai bergunung 15%.
Secara Hidrologi dan Klimatologi, kondisi air tanah di wilayah Desa Bukit Raya cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Iklim di Desa Bukit Raya secara umum tergolong sedang dengan tingkat kelembaban cukup rendah. Kondisi seharai-hari panas dengan temperatur diperkirakan berkisar 24-33 0C. Menurut perkembangannya Desa Bukit Raya dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan. Hal itu disebabkan karena sector pertanian dan perkebunan pada umumnya dijadikan sebagai sumber pokok ekonomi warga Desa tersebut. Jagung misalnya, pada musim panen Desa Bukit Raya mampu memasok 50 ton jagung perhari. Sayangnya produksi jagung tersebut sering kali dihadapkan pada permasalahan biaya produksi. Dimana bibit dan pupuk susah didapat dan mahal harganya, sementara harga jual jagungnya rendah.
Disisi lain perkebunan kakau yang dulu menjadi sentra andalan perkebunan kini para petani menjadi enggan mengelola. Selain produksinya menurun, akibat curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan timbulnya penyakit. Kondisi itu jelas akan berdampak pada menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga banyak petani kakao beralih fungsi membabat tanaman kakao dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit dan karet. Meskipun begitu kendala tetap saja membayangi para petani, terutama pada tanaman kelapa sawit. Pada saat panen biasanya terkendala oleh sarana tranportasi teruma jalan. Hal ini tentu membutuhkan perhatian pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Daerah agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Sector lain yang tak kalah pentingnya untuk supaya segera diatasi dan sangat membutuhkan perhatian adalah sertifikat tanah.
Menurut Damin, dibalik keberadaan para penduduk yang bertani dan berkebun, sebenarnya terselip sesuatu maksud yang sangat mendasar, yaitu sertifikasi tanah garapannya. Jika kita tinjau dari luas wilayah Desa Bukit Raya yang mempunyai luas wilayah 820 hektar. Sementara baru 1 hektar yang telah bersertifikat, berarti 99 persen sisa luas tanah yang ada di desa ini masih bermasalah. Selain itu tambah Damin, hal yang juga sangat dibutuhkan oleh 2.096 jiwa penduduk Desa Bukit Raya tersebut adalah pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut saat ini baru ada satu tenaga bidan dan satu mantri kesehatan. “Alangkah bersyukurnya kami jika diwaktu yang akan datang ada tempat pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang memadai di Desa kami,” pungkas Damin penuh harap
Warga Lampung Timur Minati Perkebunan Karet
Sukadana – Sejumlah warga di Lampung Timur mulai banyak yang menekuni usaha di sector Perkebunan Karet dan Sawit, karena hasilnya cukup menjanjikan.Seorang warga, Sumarji (50), di Kecamatan Bandar Sribawono, mengatakan mulai mengembangkan usaha budidaya karet, karena diharapkan dapat menghasilkan sekitar 7-10 tahun kemudian."Kami berminat membudidayakan tanaman karet karena menjanjikan keuntungan yang lumayan bila berhasil. " terangnya. Ia menjelaskan, untuk budidaya karet memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun jika sudah bias dipanen dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. “Memang hasilnya butuh waktu lama namun untuk penanaman dan perawatan tidak terlalu sulit,” kata dia.
Ia berharap, pemerintah dapat membantu petani karet dalam memberikan bibit dan sarana produksi yang ada.Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Disbunhut setempat berupaya memberdayakan masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian alam, salah satunya dengan menggalakkan tanaman karet tersebut.Penanaman karet nantinya diharapkan bisa dilakukan di sejumlah kahan perkebunan kritis di daerah itu.
Adapun daerah perkebunan yang akan menjadi sasaran program penanaman karet berada di Kecamatan Bandar Sribawono, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya, Labuhan Maringgai, dan Way Jepara.
Harga Gula Merah Turun Tajam, Coklat Berangsur Normal
Sekampung Udik - Para pengrajin gula kelapa di kecamatan Sekampung Udik tepatmya di Desa Toba dan Desa Banjar Agung, kebanyakan meninggalkan pekerjaannya sebagai penderes yang sehari- harinya pekerjaan tersebut merupakan suatu penghasilan utama dalam menghidupi anak dan istrinya.
Saat dijumpai di kediamannya, Selasa (02/04) lalu, Minak Takon yang sedang asyik dengan membelah hasil panenan kakaonya, menjelaskan bahwa saat ini harga gula merah menurun derastis. Namun Takon juga menyampaikan bahwa untuk harga coklat sudah agak lumayan. “Untuk Gula Merah saat ini hamper dibilang tidak ada harganya karena hanya laku sebesar Rp. 3500 dan untuk kakaonya yaitu Rp10.000 per kilo. Karenanya untuk saat ini ia sementara berhenti mengumpulkan nira dari pohon kelapa,” terangnya.
Takon berharap harga Gula Merah dan Kakao dapat normal kembali, dan harapannya kepada dinas terkait dapat meninjau keadaan harga pasar, yang mana keadaan ini sudah berjalan dua bulan ia pun tidak bisa berbuat apa apa,hanya bisa menyampaikan lewat keluhan serta harapan, semoga dengan perhatian pemerintah baik ekskutif ataupun legeslatif,”harapnya.
Di lain tempat, Zaini Jhon memberi komentar, bahwa ia saat ini masih tetap bertahan bekerja sebagai penderes, menurut Zaini walaupun harga setor gula merah ke bos tempat ia setor seharga Rp3500/ kg, dengan harga yang sangat murah bahkan tidak sesuai dengan tenaga apalagi untuk menghitung modal menurutnya itu rugi,”katanya.
Zaini menyampaikan bahwa ia melakukan pekerjaannya sebagai penderes atau penyadap pohon kelapa sudah belasan tahun, jadi iapun sudah menyenangi pekerjaan ini, namun apa hendak dikata terpaksa ia akan beralih pekerjaan lain. “kedepan harga Gula Merah di wilayah Sekampung Udik khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur dapat kembali normal dan tidak membuat kami segenap penyadap pohon kelapa untuk dijadikan gula merah kehilangan pekerjaan,”pungkasnya.
Saat dijumpai di kediamannya, Selasa (02/04) lalu, Minak Takon yang sedang asyik dengan membelah hasil panenan kakaonya, menjelaskan bahwa saat ini harga gula merah menurun derastis. Namun Takon juga menyampaikan bahwa untuk harga coklat sudah agak lumayan. “Untuk Gula Merah saat ini hamper dibilang tidak ada harganya karena hanya laku sebesar Rp. 3500 dan untuk kakaonya yaitu Rp10.000 per kilo. Karenanya untuk saat ini ia sementara berhenti mengumpulkan nira dari pohon kelapa,” terangnya.
Takon berharap harga Gula Merah dan Kakao dapat normal kembali, dan harapannya kepada dinas terkait dapat meninjau keadaan harga pasar, yang mana keadaan ini sudah berjalan dua bulan ia pun tidak bisa berbuat apa apa,hanya bisa menyampaikan lewat keluhan serta harapan, semoga dengan perhatian pemerintah baik ekskutif ataupun legeslatif,”harapnya.
Di lain tempat, Zaini Jhon memberi komentar, bahwa ia saat ini masih tetap bertahan bekerja sebagai penderes, menurut Zaini walaupun harga setor gula merah ke bos tempat ia setor seharga Rp3500/ kg, dengan harga yang sangat murah bahkan tidak sesuai dengan tenaga apalagi untuk menghitung modal menurutnya itu rugi,”katanya.
Zaini menyampaikan bahwa ia melakukan pekerjaannya sebagai penderes atau penyadap pohon kelapa sudah belasan tahun, jadi iapun sudah menyenangi pekerjaan ini, namun apa hendak dikata terpaksa ia akan beralih pekerjaan lain. “kedepan harga Gula Merah di wilayah Sekampung Udik khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur dapat kembali normal dan tidak membuat kami segenap penyadap pohon kelapa untuk dijadikan gula merah kehilangan pekerjaan,”pungkasnya.
Produktifitas Padi di Lampung Timur 5 Ton/ Ha
Batanghari – Memasuki bulan Mei 2013 ini, sejumlah petani di Kecamatan Batanghari tengah memanen komoditas padi yang ada di wilayah itu. Menurut salah seorang petani Widodo (48) di kecamatan setempat pada Senin (6/5) mengaku senang dengan panen musim ini, karena dapat menambah stok bahan pangan itu bagi keluarga. Meskipun produksi padi belum mencapai maksimal, lanjutnya, namun panen musim ini perlu disyukuri sebab bisa menuai hasilnya. “Hasil panen saat ini memang belum maksimal yakni rata-rata 5 ton per hektare, jika sebelumnya bisa mencapai 6,5-7 ton/ ha. Namun kami tetap bersukur,” terangnya. Hal senada disampaikan petani lain, Suryadi (42), yang mengatakan panen musim ini memang belum maksimal karena berbagai kendala yang dihadapi. “Dalam hal perlakuan perawatan kami sudah maksimal, namun musim ini banyak juga hama dan penyakit padi seperti patah leher, busuk pelepah, serangan jamur, wereng, dan lain-lain,” paparnya. Dia berharap instansi terkait bisa membantu keluhan para petani sehingga produktifitas padi dapat terus meningkat
Komoditas Singkong, Sumber Penghasilan warga di Lampung Timur
Sukadana – Siapa yang tidak kenal tanaman singkong. Sebab, tanaman yang bernama latinmanihot utilissima ini sudah cukup populer di masyarakat. Kabupaten Lampung Timur dengan potensi alam yang termasuk subur sangat cocok untuk tanaman singkong. Dengan potensi luas areal perkebunan singkong di daerah itu mencapai 34.601 hektare dengan produksinya hingga 659.194 ton per tahun merupakan salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Provinsi Lampung ini. Dengan luas tanam yang cukup luas itu, maka wajar jika komoditas singkong menjadi salah satu sumber penghasilan para petani di kabupaten itu. Menurut salah seorang anggota kelompok tani di Desa Rejobinangun, Kecamatan Raman Utara, Suminto (43) mengatakan tanaman singkong merupakan komoditas yang cukup digemari para petani untuk dibudidayakan, karena selain mudah perawatan juga dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan. “Makanya sebagian besar warga di daerah kami, menanam singkong sebagai salah satu sumber penghasilan,” papar dia. Hal senada dikatakan petani di Kecamatan Batanghari Nuban, Iskandar, yang mengatakan komoditas singkong adalah produk unggulan di wilayahnya, karena itu para petani melakukan budidaya yang mayoritas singkong. Ia menambahkan, jika memiliki lahan yang luas dan modal yang cukup, maka singkong adalah pilihan yang tepat sebagai investasi di bidang usaha agribisnis. Menurutnya, modal yang dibutuhkan untuk menanam singkong minimal Rp. 15 juta/ha, lalu bisa menghasilkan singkong hingga 90 ton/ha dalam umur 10 bulan, "Namun itu dengan perlakuakn yang maksimal pula," paparnya. Ia berharap agar harga singkong dapat stabil, sehingga dengan meningkatnya hasil (produksi) singkong maka penghasilan petani juga meningkatkan. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu sentra singkong terbesar di Provinsi Lampung ini dan diharapkan komoditas singkong ini menjadi produk unggulan kabupaten setempat selain lada, jagung, padi, kakao, serta kelapa.
Pemkab Lamtim Gelar Rakor Dewan Ketahanan Pangan
Pemkab Lamtim Gelar Rakor Dewan Ketahanan Pangan pada Selasa (28/05) di Aula Kantor Bupati Lampung Timur. Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Guntur S. Napitupulu, SE, Kepala Dinas se - Lampung Timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Lampung Timur.
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH menyampaikan, rakor ini, merupakan forum penting dalam mengevaluasi dan merumuskan program kegiatan Ketahanan Pangan secara bersama, saya tidak ingin pelaksanaan pertemuan seperti ini sebatas seremonial saja, akan tetapi Rapat Koordinasi yang dilaksanakan ini hendaknya dapat mengkoordinasikan, peran SKPD anggota Dewan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi masing-masing. Dalam hal ini, SKPD diharapkan Proaktif mengambil bagian dalam mengimplementasikan program dan kegiatan ketahanan pangan yang telah dibahas pada rapat koordinasi sebelumnya, masalah ketahanan pangan adalah masalah yang harus ditangani secara multisektor,”kata Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengatakan, kita juga merasakan belum sempurnanya sistem penyediaan input produksi pangan saat ini, seperti pupuk, benih, benih bibit serta pakan. Disamping itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa sampai saat ini penerapan desiminasi hasil penelitian dan produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah produk masih lemah. Oleh karenanya, saya menghimbau agar melalui forum ini, mari kita tindaklanjuti berbagai hasil kajian yang dilakukan, dan kita adopsi teknologinya sesuai dengan potensi serta ketersediaan sumber pembiayaan yang kita miliki. Selain itu, dalam rakor ini perlu diperhatikan juga, bahwa untuk mencapai kondisi yang lebih baik pada masa mendatang, banyak program dan kegiatan yang perlu dipersiapkan, dan banyak pula pertimbangan-pertimbangan yang perlu dicermati. Karenanya melalui forum ini, perlu upaya memformulasikan berbagai program dan kegiatan yang paling prioritas, dengan tetap mengacu pada tujuan pembangunan ketahanan pangan. Permasalahan dan tantangan lainnya, dan perlu menjadi perhatian kita, adalah distribusi harga pangan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Kerentanan penduduk terhadap rawan pangan, akibat ancaman kegagalan produksi dan terlambatannya distribusi serta lambatnya proses diversifikasi pangan,”kata Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengunkapkan, permasalahan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab kita semua, mengingat bahwa pangan merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki dalam kehidupan masyarakat. Beberapa permasalahan ketahanan pangan yang perlu kita upayakan solusi penyelesaiannya di antaranya, situasi iklim yang tidak menentu yang menyebabkan bencana, sehingga menuntut manajamen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan. Banyaknya kejadian darurat akibat cuaca ekstrem sehingga memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, baik yang berasal dari sumber APBN maupun APBD. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur perlu menganggarkannya sekaligus juga membangun prasarana gudang untuk penyimpanan cadangan pangan berupa, kornet, dan lain-lain. Untuk cadangan pangan yang bersumber dari APBN kiranya sudah ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kelangkaan pupuk bersubsidi dan berkurangnya lahan pertanian (sawah) akibat investasi juga perlu diantisipasi dengan melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi dan penggantian lahan yang mengalami alih fungsi lahan untuk investasi. Terhadap kelangkaan beras yang diproduksi oleh petani Kabupaten Lampung Timur kiranya perlu dilakukan kebijaksanaan tunda jual dan menyimpannya dalam lumbung, sehingga harga beras tidak jatuh dan tidak terjadi kelangkaan. Dan Pemantapan ketahanan pangan tidak akan berjalan sendiri, oleh karenanya perlu adanya peran serta dari sektor-sektor lain dan pihak-pihak lain di samping, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yaitu pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat itu sendiri yang terkoordinasi di dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Timur,”ungkap Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengharapkan, rakor ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam mensukseskan program pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Timur. Segera lakukan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis Sumber Daya khas daerah menuju kemandirian Pangan yang Aman dan Bermutu serta mengurangi tingkat konsumsi beras 1,5% pertahun.
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH menyampaikan, rakor ini, merupakan forum penting dalam mengevaluasi dan merumuskan program kegiatan Ketahanan Pangan secara bersama, saya tidak ingin pelaksanaan pertemuan seperti ini sebatas seremonial saja, akan tetapi Rapat Koordinasi yang dilaksanakan ini hendaknya dapat mengkoordinasikan, peran SKPD anggota Dewan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi masing-masing. Dalam hal ini, SKPD diharapkan Proaktif mengambil bagian dalam mengimplementasikan program dan kegiatan ketahanan pangan yang telah dibahas pada rapat koordinasi sebelumnya, masalah ketahanan pangan adalah masalah yang harus ditangani secara multisektor,”kata Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengatakan, kita juga merasakan belum sempurnanya sistem penyediaan input produksi pangan saat ini, seperti pupuk, benih, benih bibit serta pakan. Disamping itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa sampai saat ini penerapan desiminasi hasil penelitian dan produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah produk masih lemah. Oleh karenanya, saya menghimbau agar melalui forum ini, mari kita tindaklanjuti berbagai hasil kajian yang dilakukan, dan kita adopsi teknologinya sesuai dengan potensi serta ketersediaan sumber pembiayaan yang kita miliki. Selain itu, dalam rakor ini perlu diperhatikan juga, bahwa untuk mencapai kondisi yang lebih baik pada masa mendatang, banyak program dan kegiatan yang perlu dipersiapkan, dan banyak pula pertimbangan-pertimbangan yang perlu dicermati. Karenanya melalui forum ini, perlu upaya memformulasikan berbagai program dan kegiatan yang paling prioritas, dengan tetap mengacu pada tujuan pembangunan ketahanan pangan. Permasalahan dan tantangan lainnya, dan perlu menjadi perhatian kita, adalah distribusi harga pangan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Kerentanan penduduk terhadap rawan pangan, akibat ancaman kegagalan produksi dan terlambatannya distribusi serta lambatnya proses diversifikasi pangan,”kata Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengunkapkan, permasalahan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab kita semua, mengingat bahwa pangan merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki dalam kehidupan masyarakat. Beberapa permasalahan ketahanan pangan yang perlu kita upayakan solusi penyelesaiannya di antaranya, situasi iklim yang tidak menentu yang menyebabkan bencana, sehingga menuntut manajamen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan. Banyaknya kejadian darurat akibat cuaca ekstrem sehingga memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, baik yang berasal dari sumber APBN maupun APBD. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur perlu menganggarkannya sekaligus juga membangun prasarana gudang untuk penyimpanan cadangan pangan berupa, kornet, dan lain-lain. Untuk cadangan pangan yang bersumber dari APBN kiranya sudah ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kelangkaan pupuk bersubsidi dan berkurangnya lahan pertanian (sawah) akibat investasi juga perlu diantisipasi dengan melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi dan penggantian lahan yang mengalami alih fungsi lahan untuk investasi. Terhadap kelangkaan beras yang diproduksi oleh petani Kabupaten Lampung Timur kiranya perlu dilakukan kebijaksanaan tunda jual dan menyimpannya dalam lumbung, sehingga harga beras tidak jatuh dan tidak terjadi kelangkaan. Dan Pemantapan ketahanan pangan tidak akan berjalan sendiri, oleh karenanya perlu adanya peran serta dari sektor-sektor lain dan pihak-pihak lain di samping, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yaitu pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat itu sendiri yang terkoordinasi di dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Timur,”ungkap Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengharapkan, rakor ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam mensukseskan program pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Timur. Segera lakukan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis Sumber Daya khas daerah menuju kemandirian Pangan yang Aman dan Bermutu serta mengurangi tingkat konsumsi beras 1,5% pertahun.
Minggu, 16 Juni 2013
Atasi Krisis Pangan, Lampung Pilih Impor
BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung mulai melakukan pergerakan terkait perkiraan paceklik beberapa bahan pangan pada Ramadan nanti. Langkah strategis yang disiapkan, salah satunya ”impor” bahan pangan dari daerah surplus. Sebagai contoh untuk mengatasi kekurangan persediaan bawang merah yang mencapai 5.332 ton. Melalui Diskoperindag, pemprov berupaya melobi Brebes, Jawa Tengah.
Kabupaten yang bersebelahan dengan Tegal itu, selama ini dikenal sebagai pemasok bawang merah. Dengan lobi awal, pemprov berharap Brebes dapat memprioritaskan provinsi ini.
’’Untuk bawang merah, kita memang sangat mengandalkan Brebes. Sebab, Lampung bukan daerah penghasil komoditas itu. Kalau toh ada, cenderung untuk konsumsi daerah setempat atau sekadar konsumsi rumah tangga,” ujar Kabag Perdagangan Dalam Negeri Diskoperindag Lampung Ofrial kemarin.
Dari Provinsi Jawa Barat, pemprov juga berharap mendapat pasokan cabai merah. Di mana, Lampung kekurangan hingga 5.268 ton. ”Semoga saja daerah impor ini dalam kondisi surplus,” ungkap Ofrial.
Antisipasi Ramadan dan Idul Fitri juga dilakukan Dinas Bina Marga Lampung. Kepala Dinas Bina Marga Lampung Arif Hidayat menerangkan, menjelang hari raya, perjalanan darat dipastikan meningkat tajam.
”Sehingga perlu diupayakan tersedianya jalur jalan dan manajemen lalu lintas yang baik guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas,” katanya.
Dia membeberkan, jalur utama di Provinsi Lampung fokus pada tiga lintas. Yaitu lintas barat, tengah, dan timur. ”Pada H-7 Lebaran, kondisi jalan diharapkan dalam keadaan baik atau setidaknya sedang,” ujarnya.
Untuk Lampung sekarang ini setidaknya terdapat 332,21 km atau 19,51 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Sementara 19,77 persen atau 336,6 km rusak ringan.
Kemudian sekitar 565,17 km (33,19%) berada dalam kondisi baik. Sisanya 468,83 km (27,53%) disebut berkondisi sedang. ’’Untuk ruas jalan dengan status jalan nasional yang mencapai panjang 1.159,573 km, sekitar 67,879 km dalam kondisi rusak berat,” katanya.
Menurutnya, ruas jalan menjelang Lebaran yang menjadi perhatian dalam perbaikan adalah Jalan Soekarno–Hatta (Bypass) yang mencapai 18,1 km. Sepanjang 10 km dari persimpangan jalan lintas Natar, progres perbaikan pada Mei telah mencapai 67 persen dari target 66 persen.
Pada akhir Juli, pelebaran dan perkerasan secara keseluruhan harapannya telah diselesaikan. Sehingga untuk arus mudik dan arus balik, secara fungsional dapat digunakan dengan kondisi nyaman.
’’Kecuali beberapa titik yang masih menghadapi kendala. Contohnya, masih adanya bangunan yang didirikan warga pada lahan negara. Di mana, seharusnya lahan itu untuk pembangunan bahu dan siring jalan Bypass seperti di sekitar Waylunik,” ujarnya.
Karena itu, Dinas Bina Marga Lampung telah mengusulkan pemberian tali asih kepada warga yang tanah atau bangunannya kena gusur lantaran pembangunan Bypass. Besarannya mencapai Rp2 miliar yang rencananya dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013. ’’Kalau pemerintah pusat tidak ada anggarannya. Namun, berapa kepala keluarga yang terkena penggusuran, kita belum mengetahui secara pasti,” urainya.
Menurutnya, sebelum Lebaran, Jl. Soekarno–Hatta dipastikan sudah selesai diaspal. ”Untuk penyelesaian akhirnya ada perpanjangan masa kontrak pengerjaan jalan itu hingga Desember 2013 dari tadinya Oktober 2013,” ungkapnya.
Kabupaten yang bersebelahan dengan Tegal itu, selama ini dikenal sebagai pemasok bawang merah. Dengan lobi awal, pemprov berharap Brebes dapat memprioritaskan provinsi ini.
’’Untuk bawang merah, kita memang sangat mengandalkan Brebes. Sebab, Lampung bukan daerah penghasil komoditas itu. Kalau toh ada, cenderung untuk konsumsi daerah setempat atau sekadar konsumsi rumah tangga,” ujar Kabag Perdagangan Dalam Negeri Diskoperindag Lampung Ofrial kemarin.
Dari Provinsi Jawa Barat, pemprov juga berharap mendapat pasokan cabai merah. Di mana, Lampung kekurangan hingga 5.268 ton. ”Semoga saja daerah impor ini dalam kondisi surplus,” ungkap Ofrial.
Antisipasi Ramadan dan Idul Fitri juga dilakukan Dinas Bina Marga Lampung. Kepala Dinas Bina Marga Lampung Arif Hidayat menerangkan, menjelang hari raya, perjalanan darat dipastikan meningkat tajam.
”Sehingga perlu diupayakan tersedianya jalur jalan dan manajemen lalu lintas yang baik guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas,” katanya.
Dia membeberkan, jalur utama di Provinsi Lampung fokus pada tiga lintas. Yaitu lintas barat, tengah, dan timur. ”Pada H-7 Lebaran, kondisi jalan diharapkan dalam keadaan baik atau setidaknya sedang,” ujarnya.
Untuk Lampung sekarang ini setidaknya terdapat 332,21 km atau 19,51 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Sementara 19,77 persen atau 336,6 km rusak ringan.
Kemudian sekitar 565,17 km (33,19%) berada dalam kondisi baik. Sisanya 468,83 km (27,53%) disebut berkondisi sedang. ’’Untuk ruas jalan dengan status jalan nasional yang mencapai panjang 1.159,573 km, sekitar 67,879 km dalam kondisi rusak berat,” katanya.
Menurutnya, ruas jalan menjelang Lebaran yang menjadi perhatian dalam perbaikan adalah Jalan Soekarno–Hatta (Bypass) yang mencapai 18,1 km. Sepanjang 10 km dari persimpangan jalan lintas Natar, progres perbaikan pada Mei telah mencapai 67 persen dari target 66 persen.
Pada akhir Juli, pelebaran dan perkerasan secara keseluruhan harapannya telah diselesaikan. Sehingga untuk arus mudik dan arus balik, secara fungsional dapat digunakan dengan kondisi nyaman.
’’Kecuali beberapa titik yang masih menghadapi kendala. Contohnya, masih adanya bangunan yang didirikan warga pada lahan negara. Di mana, seharusnya lahan itu untuk pembangunan bahu dan siring jalan Bypass seperti di sekitar Waylunik,” ujarnya.
Karena itu, Dinas Bina Marga Lampung telah mengusulkan pemberian tali asih kepada warga yang tanah atau bangunannya kena gusur lantaran pembangunan Bypass. Besarannya mencapai Rp2 miliar yang rencananya dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013. ’’Kalau pemerintah pusat tidak ada anggarannya. Namun, berapa kepala keluarga yang terkena penggusuran, kita belum mengetahui secara pasti,” urainya.
Menurutnya, sebelum Lebaran, Jl. Soekarno–Hatta dipastikan sudah selesai diaspal. ”Untuk penyelesaian akhirnya ada perpanjangan masa kontrak pengerjaan jalan itu hingga Desember 2013 dari tadinya Oktober 2013,” ungkapnya.
Rabu, 15 Mei 2013
Dewan Minta Gubernur Peringatkan BPS
BANDARLAMPUNG - Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menuai sorotan dari DPRD Lampung. Hal itu terkait ketiadaan data tentang penyebaran taraf hidup masyarakat Lampung pada instansi vertikal tersebut. Diketahui, rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Lampung yang berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Selasa (7/5), berlangsung tidak kondusif. Sebab, BPS ternyata tak memiliki data tentang penyebaran taraf hidup masyarakat Lampung pada instansi vertikal tersebut.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberikan peringatan kepada BPS terkait permasalahan tersebut.
’’Jika itu bagian tugas BPS yang harus ada, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat harus mengingatkan mereka tentang permasalahan ini,” pintanya.
Politisi asal Partai Demokrat itu memandang belum perlu DPRD memanggil BPS terkait permasalahan tersebut. ’’Nanti kita lihat progres dari BPS setelah diingatkan gubernur. Jika memang peringatan gubernur nantinya tidak dijalankan, baru ke arah sana (pemanggilan, Red). Pemanggilan bisa melalui komisi V yang memang membidangi permasalahan tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, Kasi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Lampung Nurjanah mengakui selama delapan tahun terakhir, instansinya tidak memiliki data penyebaran desa tertinggal.
’’Desa mana yang miskin, saya tidak tahu. Karena BPS Lampung sudah tidak ada penugasan dalam hal ini. Itu sudah mulai dihapuskan sejak 2005,” bebernya, Selasa (7/5).
Saat ini, lanjut dia, yang menjadi tupoksi BPS adalah kemiskinan makro. Dalam hal ini, BPS hanya mengestimasi kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. ’’Jadi maaf kalau kami tidak bisa memaparkan desa mana yang tertinggal. Kami hanya bisa katakan kabupaten mana yang dibilang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,” ucapnya.
Dalam paparan BPS itu tergambar, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah mencapai 189.500 jiwa. Disusul Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 187.000 jiwa. Sementara, Bandarlampung menempati urutan kelima dengan jumlah 121.600 jiwa.
Tetapi, data yang disampaikan BPS itu tidak bisa dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan kabupaten terkait. Sebab, jumlah tersebut belum merupakan hasil kalkulasi dari jumlah penduduk yang ada.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberikan peringatan kepada BPS terkait permasalahan tersebut.
’’Jika itu bagian tugas BPS yang harus ada, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat harus mengingatkan mereka tentang permasalahan ini,” pintanya.
Politisi asal Partai Demokrat itu memandang belum perlu DPRD memanggil BPS terkait permasalahan tersebut. ’’Nanti kita lihat progres dari BPS setelah diingatkan gubernur. Jika memang peringatan gubernur nantinya tidak dijalankan, baru ke arah sana (pemanggilan, Red). Pemanggilan bisa melalui komisi V yang memang membidangi permasalahan tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, Kasi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Lampung Nurjanah mengakui selama delapan tahun terakhir, instansinya tidak memiliki data penyebaran desa tertinggal.
’’Desa mana yang miskin, saya tidak tahu. Karena BPS Lampung sudah tidak ada penugasan dalam hal ini. Itu sudah mulai dihapuskan sejak 2005,” bebernya, Selasa (7/5).
Saat ini, lanjut dia, yang menjadi tupoksi BPS adalah kemiskinan makro. Dalam hal ini, BPS hanya mengestimasi kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. ’’Jadi maaf kalau kami tidak bisa memaparkan desa mana yang tertinggal. Kami hanya bisa katakan kabupaten mana yang dibilang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,” ucapnya.
Dalam paparan BPS itu tergambar, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah mencapai 189.500 jiwa. Disusul Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 187.000 jiwa. Sementara, Bandarlampung menempati urutan kelima dengan jumlah 121.600 jiwa.
Tetapi, data yang disampaikan BPS itu tidak bisa dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan kabupaten terkait. Sebab, jumlah tersebut belum merupakan hasil kalkulasi dari jumlah penduduk yang ada.
Kasus Kedelai, Masih Dipertimbangkan
ENGADILAN Tinggi (PT) Tanjungkarang membantah menggantung upaya banding Evi Meita, terdakwa perkara tindak pidana korupsi pendistribusian kedelai bersubsidi di Tanggamus pada 2008. PT mengaku masih mempertimbangkan untuk pengajuan sidang ulang. Kemudian juga majelis hakim masih memeriksa berkas.
”Belum ada putusan untuk banding yang diajukan Evi. Nanti kalau putusan sudah ada, kami kabari,” ujar Humas PT Tanjungkarang Guntur Purwanto kemarin.
Sementara untuk pengajuan sidang ulang, menurutnya, majelis hakim masih bermusyawarah untuk mempertimbangkan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, menurutnya, jika hakim merasa perlu ada saksi yang dipanggil dikarenakan tidak cukup dari berkas yang diberikan, PT bisa saja menggelar sidang ulang memanggil saksi. Namun, lanjut dia, tidak semua saksi dipanggil. Hanya beberapa yang menurut majelis hakim diperlukan.
Untuk majelis hakim, menurut Guntur, telah ditetapkan. ”Persidangan Evi akan dipimpin Russedar. Umumnya banding tipikor memang membutuhkan waktu 2–3 bulan,” ungkapnya.
Senin, 29 April 2013
Harga Bawang Di Lampung Makin "Melangit"
Bandarlampung - Harga bawang di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandarlampung pada akhir Maret 2013 tetap bertahan tinggi atau "melangit" meski mutu komoditas itu tidak begitu bagus.
Menurut sejumlah pedagang di Pasar Telukbetung Bandarlampung, Senin, harga bawang merah lokal berkisar Rp52.000- Rp60.000/kg, sedang harga bawang putih mencapai Rp40.000/kg.
"Ini bawang lokal, namun tidak sempat dijemur karena stoknya sedikit, sementara pembelinya juga tetap banyak," kata Ita, pedagang sayur-mayur di pasar tersebut.
Dia memperkirakan harga bawang tetap tinggi di bulan April, meski pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kenaikan harganya.
Ia menyebutkan para pembeli lebih suka membeli bawang lokal dibandingkan bawa impor, meski harganya lebih tinggi.
"Mutu bawang lokal tetap lebih baik dibandingkan bawa impor," katanya.
Di Pasar Sukarema Bandarlampung, harga bawang merah dan bawang putih tetap tinggi.
Harga bawang asal Brebes Jateng mencapai Rp52.000-Rp56.000/kg, bawang merah impor Rp48.000/kg dan bawang putih Rp40.000/kg.
"Pekan lalu harga bawang impor mencapai Rp45.000/kg, sedang bawang asal Brebes saat itu paling tinggi Rp52.000/kg,"kata Lusi, salah satu pengunjung pasar tersebut.
Ia menyebutkan, meski harga bawang "selangit" namun tetap membelinya, walau jumlahnya hanya sedikit.
"Kalau masak tanpa bawang, tidak enak rasa makanan kita. Sudah pernah saya coba tanpa bawang, makanan terasa hambar. Jadi tetap dibeli, meski sangat memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya juga tetap tinggi," katanya.
Ia mengatakan tetap memilih bawang Brebes meski bawang impor asal Thailand lebih murah harganya.
"Mutu bawang lokal jauh lebih baik dibanding dengan bawang impor. Bawang lokal lebih segar dibandingkan bawang impor," kata Lusi.
Para pedagang juga menyebutkan pasokan bawang merah dan bawang putih ke Bandarampung tetap tersendat, dan mutunya juga juga kurang baik.
Menurut sejumlah pedagang di Pasar Telukbetung Bandarlampung, Senin, harga bawang merah lokal berkisar Rp52.000- Rp60.000/kg, sedang harga bawang putih mencapai Rp40.000/kg.
"Ini bawang lokal, namun tidak sempat dijemur karena stoknya sedikit, sementara pembelinya juga tetap banyak," kata Ita, pedagang sayur-mayur di pasar tersebut.
Dia memperkirakan harga bawang tetap tinggi di bulan April, meski pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kenaikan harganya.
Ia menyebutkan para pembeli lebih suka membeli bawang lokal dibandingkan bawa impor, meski harganya lebih tinggi.
"Mutu bawang lokal tetap lebih baik dibandingkan bawa impor," katanya.
Di Pasar Sukarema Bandarlampung, harga bawang merah dan bawang putih tetap tinggi.
Harga bawang asal Brebes Jateng mencapai Rp52.000-Rp56.000/kg, bawang merah impor Rp48.000/kg dan bawang putih Rp40.000/kg.
"Pekan lalu harga bawang impor mencapai Rp45.000/kg, sedang bawang asal Brebes saat itu paling tinggi Rp52.000/kg,"kata Lusi, salah satu pengunjung pasar tersebut.
Ia menyebutkan, meski harga bawang "selangit" namun tetap membelinya, walau jumlahnya hanya sedikit.
"Kalau masak tanpa bawang, tidak enak rasa makanan kita. Sudah pernah saya coba tanpa bawang, makanan terasa hambar. Jadi tetap dibeli, meski sangat memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya juga tetap tinggi," katanya.
Ia mengatakan tetap memilih bawang Brebes meski bawang impor asal Thailand lebih murah harganya.
"Mutu bawang lokal jauh lebih baik dibanding dengan bawang impor. Bawang lokal lebih segar dibandingkan bawang impor," kata Lusi.
Para pedagang juga menyebutkan pasokan bawang merah dan bawang putih ke Bandarampung tetap tersendat, dan mutunya juga juga kurang baik.
Produksi kopi Waykanan Turun
Waykanan, Lampung - Sejumlah petani di Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung mengatakan produksi kopi mereka mengalami penurunan pada tahun ini dikarenakan usia tanamannya sudah tua.
"Kalau panen tahun lalu, dari dua hektare lahan saya mendapatan 5 kuintal biji kopi, sekarang hanya separuhnya saja, 2,5 kuintal," ujar Sakarni, petani kopi dari Kampung Tanjungkurung Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan Lampung, Sabtu.
Menurut dia, usia pohon kopi ia miliki telah tua, sekitar 20 tahun sehingga sudah tidak lagi berproduksi optimal.
Perihal harga komoditas itu, ia mengaku masih belum stabil, ada pembeli yang menghargai Rp15.000/kg, dan ada juga yang memberi harga dibawah itu.
Namun demikian, ucapnya pula, jika kopi miliknya dibeli dengan harga Rp15.000/kg masih ada keuntungan ia peroleh dan bisa digunakan untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga.
Berdasarkan data terakhir dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Waykanan yakni Desember 2011, luas lahan kopi masyarakat di daerah itu tercatat seluas 19.879 hektare dan dibudidayakan oleh 31.337 KK.
Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat pembudidaya kopi di daerah itu sebanyak 30.592 KK.
Adapun sentra perkebunan kopi di daerah yang berada di sebelah selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan itu, tercatat berada di Kecamatan Kasui, Rebangtangkas, Blambanganumpu, Waytuba dan Banjit.
Jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk komoditas kopi, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Waykanan juga mencatat berada pada lahan seluas 254 hektare.
"Dan diharapkan bisa menjadi cadangan produksi tahun berikutnya ketika ada peremajaan atas komoditas perkebunan itu," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Waykanan, Leaderwan.
"Kalau panen tahun lalu, dari dua hektare lahan saya mendapatan 5 kuintal biji kopi, sekarang hanya separuhnya saja, 2,5 kuintal," ujar Sakarni, petani kopi dari Kampung Tanjungkurung Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan Lampung, Sabtu.
Menurut dia, usia pohon kopi ia miliki telah tua, sekitar 20 tahun sehingga sudah tidak lagi berproduksi optimal.
Perihal harga komoditas itu, ia mengaku masih belum stabil, ada pembeli yang menghargai Rp15.000/kg, dan ada juga yang memberi harga dibawah itu.
Namun demikian, ucapnya pula, jika kopi miliknya dibeli dengan harga Rp15.000/kg masih ada keuntungan ia peroleh dan bisa digunakan untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga.
Berdasarkan data terakhir dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Waykanan yakni Desember 2011, luas lahan kopi masyarakat di daerah itu tercatat seluas 19.879 hektare dan dibudidayakan oleh 31.337 KK.
Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat pembudidaya kopi di daerah itu sebanyak 30.592 KK.
Adapun sentra perkebunan kopi di daerah yang berada di sebelah selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan itu, tercatat berada di Kecamatan Kasui, Rebangtangkas, Blambanganumpu, Waytuba dan Banjit.
Jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk komoditas kopi, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Waykanan juga mencatat berada pada lahan seluas 254 hektare.
"Dan diharapkan bisa menjadi cadangan produksi tahun berikutnya ketika ada peremajaan atas komoditas perkebunan itu," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Waykanan, Leaderwan.
Minggu, 21 April 2013
Hasil Kebun Organik Madrasah Dibeli Hotel
Berkebun di sekolah menjadi program yang mulai kembali digalakkan. Selain mengajari siswa bercocok tanam, berkebun juga mengajak mereka memahami menu sehat bergizi serta melihat peluang menjadi sumber pendapatan.
Sebelas sekolah madrasah yang ada di Jakarta menjadi percontohan program berkebun ini. Beberapa di antaranya menunjukkan hasil yang memuaskan dan berkembang pesat, dan ada kemungkinan untuk diteruskan ke sekolah lainnya.
"Program berkebun ini sangat positif dan memberi manfaat besar buat anak murid di sekolah, karena itu kami turut serta mendukung," ujar Bert Paterson, Country Manager Sun Life Financial Group Indonesia, di Mercantile Athletic Club, gedung World Trade Centre, Jakarta, Kamis (18/4/2013) lalu.
Sebagai bentuk dukungan, agen dan karyawan Sun Life Financial Group menggelar kampanye penggalangan dana bertajuk "It's Time To Care". Dana yang terkumpul dari sana, ditambah dana perusahaan dari program tanggung jawab sosial (CSR) kemudian diserahkan pada Uplift Internasional, organisasi non-pemerintah yang menggalakkan program berkebun sayuran organik di 11 madrasah di Jakarta ini.
Sebelas sekolah madrasah itu yakni Al Islamiyah, Al Falahiyah, Nurul Huda (Jaksel), Al Barkah, Al Ittihadiyyah (Jakut), Al Ikhsan, Hudatul Khairiyah, Nurul Islam (Jaktim), Diniyah Islamiyah, Nurul Amal (Jakpus), dan Al Ittihadiyah (Jakbar).
Menurut Mark Schlansky, pendiri dan CEO Uplift International, program berkebun ini sudah berlangsung dari empat tahun lalu. Ada lebih dari 30 sekolah yang didata untuk menjadi sekolah percontohan. Pemilihannya didasari tidak hanya karena sekolah tersebut membutuhkan tapi juga berkemauan keras untuk menerapkannya.
"Kenapa berkebun, karena kita ingin fokus pada pendidikan dan kesehatan, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari program ini," tuturnya menambahkan.
Manfaat tersebut bisa dirasakan tidak hanya bagi sekolah, tapi juga guru, siswa, serta orangtua murid. Sebelum program berkebun berjalan, para guru mendapat pelatihan terlebih dulu. Kemudian baru mengajarkannya pada siswa cara bercocok tanam dan memahami bahwa tanaman yang nanti mereka panen bisa dikonsumsi dan memenuhi kecukupan gizi mereka.
Berkebun sayuran
Program berkebun yang digalakkan Uplift kemudian tidak hanya didukung Sun Life Financial, tapi juga melibatkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian Jakarta serta hotel The Park Lane Jakarta. BPTP menyediakan bibit sayuran yang ditanam di sekolah madrasah. Sayuran itu meliputi bayam, kangkung, terong, tomat, dan cabai.
Etty Herawati, MSi, Kepala BPTP Jakarta menuturkan, selain bibit, mereka juga melatih 50 guru dari sekolah madrasah yang berpartisipasi dalam program ini. "Guru yang kemudian mengajarkan pada murid cara menanam dan merawat samapai kemudian memanen hingga menyiapkannya sebagai sarapan sehat," kata dia.
Yahya Rosyid, dari Madrasah Ibtidaiyah Al Ittihadiyah, Cilincing Jakarta Utara, mengaku sangat tertantang dengan program ini.
"Target akhir kita kemudian mengajak murid paham akan pentingnya sarapan pagi dan menu makanan sehat serta bergizi, dan itu bisa berasal dari hasil yang mereka tanam," kata dia.
Dalam perjalanannya, Yahya menyebutkan ada jadwal khusus untuk sarapan bersama ini yakni dua kali seminggu, Selasa dan Jumat. Menu Selasa dari guru dan sekolah, untuk jumat dibawa oleh masing-masing murid.
"Kebun sekolah turut mendukung program sarapan pagi bersama menu sehat, karena dengan menanam dan memanen sendiri bisa menentukan menu makanan yang dikonsumsi," ujar Yahya.
Potensi bisnis
Hasil panen kebun sayuran organik tentunya tidak habis dikonsumsi sendiri. Hotel The Park Lane mendukung program ini dengan menyediakan diri sebagai pembeli.
Deden Gumilar, Executive Chef The Park Lane Jakarta menuturkan, hotel membutuhkan sayuran organik untuk diolah menjadi menu-menu di restoran mereka. "Sayuran yang berlebih itu bisa kita beli dan kita manfaatkan," ujarnya antusias.
Uang dari hasil penjualan sayuran organik ini menjadi pemasukan untuk sekolah madrasah. Lagi-lagi program berkebun ternyata memberi manfaat lebih besar dan meluas.
Puluhan Hektar Sawah Diserang Hama 'Tentara'
Ratusan petani yang ada di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dibuat bingung dengan serangan ulat berwarna seperti seragam tentara. Hama tersebut datang bak penyusup saat padi sedang berbuah, hingga membuat hasil panen puluhan tekter sawah menyusut drastis. Bahkan ulat tersebut hanya muncul pada malam hari saja, dan sembunyi pada siang hari. Meski sudah disemprot dengan pestisida, namun tetap tidak membuahkan hasil.
Kaluni (73), seorang petani, Minggu (21/4/2013) menjelaskan, hama ulat mulai muncul saat tanaman padinya berbuah. Awalnya jumlahnya sedikit, namun lama kelamaan menjadi banyak dan cepat sekali berkembang biak. Mereka memakan daun tanaman terutama di bagian ujung, bahkan hingga terputus. Sementera daun yang tersisa lama kelamaan berwarna kuning, lalu kemudian layu dan mati.
Ulat yang disebut warga hama tentara karena warnanya seperti baju tentara, lebih serang muncul pada malam hari. Sementera pada siang hari hanya ada beberapa saja yang muncul, sehingga tidak begitu tampak. Seluruh petani berupaya memberantas dengan menyemprotkan pestisida, namun usaha tersebut sia-sia. Hama tersebut seolah kebal, hingga menyebabkan banyak tanaman yang mati.
Akibatnya hasil panen mereka kini anjlok, dan menyebabkan kerugian. Biasanya satu hektar sawah milik Kaluni bisa menghasilkan tiga ton gabah kering, pada satu kali masa panen. Namun kini warga desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung ini hanya bisa membawa kurang dari dua ton gabah, hingga hasil yang didapat pas-pasan. Bila dihitung biaya masa tanam terutama membeli pupuk, pendapan yang diperoleh sangat sedikit.
"Ulat itu seperti tentara sungguhan, datangnya malam hari makan tanaman padi kami. Buah padi jadi tidak ada isinya, alias ampe," keluh Kaluni.
Kamis, 08 November 2012
Kopi Sempian Biaya Tinggi, Belum Ada Pasar
Banyaknya kebun kopi musang yang berada di daerah Sempian sebelumnya tak terpikir oleh warga untuk membuat kopi luwak yang harganya selangit. Namun berkat usahanya dan kelompok yang ia bentuk, akhirnya banyak warga Sempian memelihara musang untuk dijadikan media guna menghasilkan kopi luwak berkualitas. Menurut Nyoto, awal dirinya tahu pembuatan kopi luwak dari televisi. Dari televisi itulah ia belajar untuk memelihara musang, kemudian menghasilkan ratusan kilogram kopi luwak yang siap dijajakan kepada masyarakat. Namun tak adanya penampung akhirnya dari 10 anggota kelompok kopi luwak Nur Jaya yang dibuatnya banyak melepas musangnya. ‘’ Biaya operasional untuk musang dalam satu hari lebih kurang Rp13 ribu per ekor. Jadi kalau lima ekor tentu sangat besar biayanya,’’ kata Nyoto seraya menambahkan rata-rata anggota kelompok kopi luwak di Sempian memiliki 3-13 ekor musang.
Dengan kondisi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. ‘’ Sedangkan pembeli kopi luwak masih terbatas,’’ jelasnya.
Sambil melihat musang yang dipeliharanya, Nyoto menjelaskan, kalau binatang yang menghasilkan cita rasa kopi berkualitas dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit tersebut memerlukan biaya tidak sedikit untuk memeliharanya. Karena musang tak hanya diberi makan kopi saja akan tetapi juga diberi makanan lain, seperti pisang, nenas bahkan sampai memberi makan ayam dan ikan.
‘’ Jika makan tak cukup dan akan kelaparan lambat laun musang mati. Karena tak sanggup memberi makan musang akhirnya beberapa warga melepaskannya dengan alasan biaya untuk makan yang cukup besar,’’ ujar Nyoto.
Nyoto sangat menyayangkan banyak warga yang melepas musang milik mereka. Memang untuk sementara musang itu mudah didapat warga, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu dikhawatirkan musang itu akan hilang atau musnah sehingga susah di dapat. Saat ini saja untuk musang ukuran dewasa per ekornya dijual dengan harga Rp200-300 ribu per ekornya.’’ Bahkan harga musang per ekornya pernah mencapai Rp500 ribu per ekor,’’ ujarnya.
Besarnya biaya untuk operasional memelihara musang ini juga diakui Misran, petani kopi lainnya. Saat Riau Pos melihat kandang musang miliknya hanya ada satu ekor.’’ Tinggal satu ekor pak, dua ekor sudah saya lepas, biaya makannya besar, sementara pasar kopi luwak yang kami produksi belum jelas, kalau sudah jelas nanti ditangkap lagi,’’ tuturnya.
Misran menambahkan, memelihara musang sebenarnya tidak sulit, tapi biaya makan per harinya bisa mencapai Rp13-15 ribu. ‘’ Terkadang harus memberikan dia (musang,red) makan anak ayam, ikan dan buah. Tapi karena kita perlu untuk dapat biji kopi bagus, makanya dipelihara juga,’’ jelas Misran, yang memiliki 2,5 jalur kebun kopi yang per bulannya bisa mendapat satu ton buah kopi basah.
Atik (30), warga Dusun Parit Gantung, yang juga bagian dari kelompok Kopi Luwak Sempian juga mengatakan hal yang sama. Terutama dalam memenuhi makannya setiap hari. ‘’ Kalau siang kurang makannya. Malam hari baru banyak makannya. Jadi harus diperhatikan betul. Kalau berbunyi-bunyi dia (musang) tengah malam, berarti dia lapar,’’ jelas Atik yang saat itu baru selesai menjemur buah kopi yang sudah mulai berwarna coklat tertimpa panas di atas terpal di depan halaman rumahnya.
Selain memiliki kebun kopi seluas lima jalur, dirinya juga penampung biji kopi dari warga terutama membeli buah kopi basah yang kemudian dia giling menjadi kopi dan dijual kembali pada penampung kopi yang ada di Selatpanjang maupun di kampungnya tersebut.
Untuk mendapatkan biji kopi dari kotoran musang ini tak semudah dibayangkan. Karena tak setiap hari musang diberikan buah kopi. Namun dalam satu pekan hanya diberi maksimal empat kali. Setiap pemberian paling banyak hanya 2 kilogram. Jangan berharap dari dua kilogram kopi yang diberikan itu habis dimakan sama mugsang. Paling tinggi setengah kilogram hingga satu kilogram kopi saja.
Musang tak serta merta memakan buah kopi yang diberikan. Namun pemilik musang harus memilih buah kopi yang masak ranum dan masih segar. Jangan diberi buah kopi masak yang kite petik beberapa hari lalu. Tak akan disentuh dan dimakan musang tu, jelas Nyoto.
Agar buah kopi bisa dimakan musang, makanya saat memetik buah kopi yang sudah masak ranum kemudian pilih yang paling segar baru diberikan ke kandang.’’ 0Sudah pilihan begitu terkadang hanya dia makan secuil aje,’’ jelas Nyoto sambil memperlihatkan buah-buah kopi segar yang bakal dimakan musang.
Pengalaman sulit untuk mendapat biji kopi dari kotoran musang ini juga dialami Misran. Menurut dia buah-buah kopi yang diberikan benar-benar pilihan dan segar. Sepertinya musang ini penciumannya pandai memilah dan memilih kopi bagus dan segar. Pernah beberapa kali dirinya memberikan buah kopi yang dipetik dua hari sebelumnya. ‘’ Memang tak disentuh sedikitpun,’’ kata Misran.
Banyaknya kopi luwak yang didapatkan tentu dikumpul dari kotoran musang selama berbulan-bulan. Karena untuk satu ekor musang dalam satu bulan paling banyak jika sudah menjadi kopi hanya satu kilogram. Itupun dinilai sudah sangat banyak, karena tak jarang didapat hanya di bawah satu kilogram yang kulit arinya belum dikupas atau sebelum menjadi biji kopi kering.
Sangat Membantu
Luasnya areal perkebunan di Sempian membuat perkembangbiakan musang sangat banyak. Keberadaan musang liar ini juga sangat membantu warga untuk mendapatkan kopi-kopi berkualitas yang bisa dimasukkan bersama-sama dengan biji-biji kopi dari kotoran ternak musang warga.
Tak heran jika di daerah Sempian warga yang tak memiliki ternak musang akan tetapi bisa menjual kopi luwak ke penampung. Hal ini seperti dikatakan Sarimen (70) warga Dusun Parit Kasan, dari satu hektare kebun kopi yang dimilikinya per bulannya bisa mendapatkan 1-2 kilogram kopi dari kotoran musang liar di dalam kebunnya.
‘’ Kalau rajin mencari kotoran musang di dalam kebun banyak dapatnya,’’ jelas Sarimen.
Untuk mencari kopi kotoran musang itu dilakukannya sepekan sekali. ‘’ Kalau rajin mencari banyak dapat. Tapi kalau kopi sedang masak tak jarang dibiarkan saja, setelah tak musim panen baru dicari lagi. Apalagi dah tahu kopi luwak banyak khasiatnya. Kalau dulu ya dibiarkan saja berserakan di kebun, sekarang tidak lagi diambil,’’ kata Sarimen yang menyempatkan berhenti dan berbincang dengan RPG di pinggir jalan saat pulang dari tempat acara pesta.
Menurutnya sejak adanya penampung kopi luwak hampir semua warga mulai mencari dan mengumpulkan biji kopi tersebut.’’ Kalau tidak kita hanya memanen kopi di kebun saja. Bisa dijual basah atau kering,’’ jelasnya.
Sebagai penampung kopi luwak, Nyoto menjelaskan bahwa kualitas dari kopi kotoran musang liar sangat bagus kualitasnya. Kualitasnya sudah teruji dan kopi-kopi dimakan musang liar ini lebih bagus. Namun untuk mendapatkan lebih banyak memerlukan waktu sangat lama sehingga warga lebih mengumpulkan untuk dikonsumsi sendiri.
Banyaknya kotoran musang di kebun-kebun kopi warga terbukti saat RPG berkeliling di kebun kopi Nyoto. Beberapa rumpun pohon kopi ditemukan tumpukan-tumpukan biji kopi dari kotoran musang. ‘’ Ini biji kopi kotoran musang liar itu,’’ kata Nyoto sambil jarinya menunjuk sedikitnya 10-20 biji kopi berserak tak jauh dari rumpun kopi.
Biji kopi dari kotoran musang liar ini tak boleh dibiar lama-lama nanti hancur biji kopi di dalamnya. Paling tinggi dalam satu bulan sudah harus diambil dari tanah. Jika tidak kulit ari biji kopi hancur dan kopi di dalamnya tak sedap dan jadi masam, jelasnya.
Harga kopi luwak memang cukup tinggi, untuk per kilogramnya bisa mencapai Rp200 ribu untuk belum menjadi biji kopi atau masih ada kulit arinya. Sedangkan untuk serbuk kopi luwak, seperti serbuk kopi luwak jantan, per kilogramnya mencapai Rp2 juta. Kemudian untuk serbuk kopi luwak biasa Rp1 juta.
Tingginya kopi luwak jantan karena memiliki beberapa khasiat. Terutama menghilangkan diabetes, darah tinggi, masuk angin, kanker hati dan menghilangkan maag.’’ Sayangnya pembeli sangat terbatas, karena kita belum mendapatkan pasarnya,’’ kata Nyoto lagi.
Untuk kopi luwak yang dikumpulkan dari kelompoknya baru bisa dipasarkan ke Selatpanjang, Tanjung Balai Karimun dan Pekanbaru. Menurutnya baru-baru ini ada permintaan dari Jakarta. Akan tetapi sampai saat sekarang belum ada kabar. Akhirnya Nyoto harus turun sendiri melakukan penjualan di pasar. Bahkan dirinya pernah langsung menggunakan sepedamotor dari Ransang menuju Tanjung Buton, Siak, Perawang hingga ke Pekanbaru.
‘’ Itupun tak laku semuanya. Tapi namanya usaha ya saya coba. Walaupun jauh,’’ lanjutnya.
Terkenal ke Luar Negeri
Mayoritas warga yang tinggal di Dusun Parit Gantung, Parit Nibung, Parit Sentul, Parit Amat, Parit Kasan dan Kedaburapat memililiki kebun kopi. Luas lahan kopi yang dimiliki warga kisaran 1-30 jalur per KK. Dari data yang ada luas perkebunan kopi di Kedabu Rapat atau Sempian ini mencapai 600 hektare lebih.
Dengan jumlah mencapai 3.000 KK di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Ransang Pesisir diperkirakan menghasilkan 200 ton biji kopi yang dijual kepada penadah yang ada di desa tersebut dan juga Selatpanjang.
Jika musim panen per jalurnya bisa mendapatkan 1 ton buah kopi. Jadi hitung saja jika satu kepala keluarga memiliki 3-10 jalur kebun kopi, tentu per panennya memiliki puluhan ton buah kopi basah dan kering.’’ Mayoritas warga di Sempian ini memiliki kebun kopi, paling tidak untuk keperluan sendiri,’’ jelas Nyoto.
Banyaknya buah kopi ini terbukti dari pengakuan Sarimen, yang setiap bulannya atau 20 hari sekali bisa memanenkan 500-700 kilogram buah kopi. Begitu juga disampaikan Atik yang dirinya per panen bisa menghasilkan buah kopi lebih dari 2 ton. Kemudian Misran per panennya mampu mendapatkan buah kopi 2-3 ton.
Seperti pernyataan Kamaruddin, warga Dusun Parit Besar, dari 3 jalur kebun kopi miliknya paling sedikit atau saat melawas mampu menghasilkan 500 kilogram buah kopi basah.’’ Kalau musim buah bisa mencapai 1 ton bahkan lebih,’’ jelasnya saat bertandang ke rumah Nyoto kala itu.
Nyoto menjelaskan sampai saat sekarang para pembeli biji kopi dari Sempian para juragan lokal baik di Ransang maupun Selatpanjang. Dengan kisaran buah kopi per kilogramnya Rp2.000 sampai-2.500.
Menurut Nyoto dan para pemilik kebun kopi lainnya, untuk bulan-bulan tertentu, seperti bulan Juni 2012 lalu penghasilan kopi tumpah ruah di kampungnya tersebut, bahkan hampir setiap rumah memiliki tempat jemuran buah kopi basah.’’ Biasanya bulan Juni dan 12 masyarakat panen raya buah kopi. Karena curah hujan tinggi dan pada umumnya kopi di kebun masak. Saat hujan tiba kopi banyak masak. Kalau musim panas, lambat masaknya,’’ kata Nyoto.
Tingginya kualitas kopi di Sempian ini tercium hingga ke Malaysia. Ini diketahuinya saat dirinya bekerja di Malaysia sejak tahun 1980-1998 lalu. Di Batu Pahat, salah seorang agen biji kopi Ransang bernama Ho Seng, pernah mengungkapkan kalau biji kopi dari Sempian kualitas terbaik.
Untuk itu ia berharap ratusan ton biji kopi yang ada di Sempian, baik biji kopi biasa dan biji kopi luwak bisa dicarikan penampungnya di Indonesia.’’ Kita penghasil kopi biasa dan kopi luwak terbesar, tapi pasarannya susah didapatkan. Jadi kita berharap ada yang mencarikan itu dan mempromosikan sehingga kopi-kopi di Sempian bisa dikenal di Indonesia,’’ jelasnya
Banjir Ancam Ratusan Petak Sawah
Hujan lebat yang terjadi dalam seminggu terakhir di Luhak 50 Kota, Kota Payakumbuh Kabupaten 50 Kota membuat ratusan petak sawah yang baru ditanam petani terancam tidak tumbuh dengan baik. Sebab, beberapa batang air dan sungai di Kabupaten 50 Kota meluap.
Salah satunya Batang Harau yang terdapat di Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota, air yang meluap tersebut mengenangi beberapa petak sawah warga yang berada di dekat Batang Harau tersebut, genangan air tersebut bakal berakibat fatal, sebab sawah yang baru ditanami petani sudah terendam air.
Bahkan diperkirakan tinggi air sudah melebihi batas normal. Salah seorang warga sekitar AM Datuak (42), menuturkan bahwa kejadian serupa telah terjadi berulang kali setiap tahunnya, namun warga tidak dapat berbuat banyak."Luapan air kali ini cukup besar, kincir air yang selama ini digunakan warga untuk mengaliri sawah jika musim kemarau, terancam hanyut oleh tingginya volume air yang terjadi akibat deras aliran sungai".
Sejumlah petani berharap agar adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi ini.
Kamis, 15 September 2011
Produksi Cokelat Anjlok 50%
BANDAR LAMPUNG (Lampost.com): Produksi cokelat Lampung diperkirakan anjlok hingga 50% pada 2011 ini. Hal ini terjadi akibat iklim yang tidak menentu sepanjang tahun 2011 ini.
Bila pada 2010 ekspor kakao 60 ribu ton, tahun ini melorot hingga 30 ribu ton. Sementara itu, produksi kopi Lampung juga terancam gagal bila kemarau terus berlangsung hingga Oktober mendatang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Kakao Indonesia Lampung Jojo Herwanta, Rabu (14-9), mengatakan harga kakao saat ini relatif membaik. Namun, produksi kakao jauh menurun. "Bila hingga bulan depan tidak ada hujan, produksi kakao akan jauh menurun," kata Jojo.
Saat ini, kata Jojo, kondisi pohon kakao mulai layu, tetapi belum layu permanen. Petani kakao sangat berharap pada Oktober mendatang terjadi hujan sehingga pohon yang layu tersebut dapat hidup lagi, meskipun terkena sedikit air.
Selain komoditas kakao, produksi kopi juga terancam gagal bila kemarau terus berlangsung. Panen yang diperkirakan berlangsung pada Mei dan Juni 2012 mendatang terancam gagal dan anjlok bila hujan tidak kunjung datang hingga bulan depan.
Bila pada 2010 ekspor kakao 60 ribu ton, tahun ini melorot hingga 30 ribu ton. Sementara itu, produksi kopi Lampung juga terancam gagal bila kemarau terus berlangsung hingga Oktober mendatang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Kakao Indonesia Lampung Jojo Herwanta, Rabu (14-9), mengatakan harga kakao saat ini relatif membaik. Namun, produksi kakao jauh menurun. "Bila hingga bulan depan tidak ada hujan, produksi kakao akan jauh menurun," kata Jojo.
Saat ini, kata Jojo, kondisi pohon kakao mulai layu, tetapi belum layu permanen. Petani kakao sangat berharap pada Oktober mendatang terjadi hujan sehingga pohon yang layu tersebut dapat hidup lagi, meskipun terkena sedikit air.
Selain komoditas kakao, produksi kopi juga terancam gagal bila kemarau terus berlangsung. Panen yang diperkirakan berlangsung pada Mei dan Juni 2012 mendatang terancam gagal dan anjlok bila hujan tidak kunjung datang hingga bulan depan.
Langganan:
Postingan (Atom)