KOTAAGUNG – Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menegaskan, pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM) di Batubalai tetap berjalan. Meskipun, ada penolakan dari petani penggarap. Menurut Bambang, pembangunan KIM demi kepentingan rakyat Tanggamus karena dapat menyerap ribuan tenaga kerja. ”Rencana KIM itu penting. Alasannya, Tanggamus dan kabupaten lain ke depan menghadapi masalah yang sama. Yakni lapangan kerja. KIM jadi solusi tersedianya lapangan kerja untuk kabupaten ini,” kata Bambang kemarin.
Bambang mengungkapkan, masyarakat Tanggamus akan diprioritaskan untuk dapat bekerja di KIM. Dengan catatan, memiliki skill dan kemampuan yang diperlukan. Karena itu, Bambang berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kabar adanya rekrutmen tenaga kerja dari luar.
”Jika sekarang di sana ada kegiatan, itu belum operasional. Tapi, baru land clearing untuk menegaskan lahan yang akan digunakan. Tahapannya land clearing dahulu, pencanangan pembangunan, dan baru membuka tenaga kerja. Jadi sekarang ini belum penerimaan tenaga kerja,” tegas Bambang.
Dilanjutkan, KIM nantinya merupakan kawasan pembuatan kapal. Di sana bukan hanya ada satu, namun banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu bakal merekrut ribuan tenaga kerja.
”KIM adalah industri padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Dari skala itu, maka penghasilan pekerjanya akan di atas rata-rata upah minimum regional (UMR),” ujarnya.
Lebih jauh Bambang mengatakan, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dapat mengajukan tuntutan hukum. Nantinya bakal ada pertemuan antara PT Pertamina, pihak yang mengklaim pemilik lahan, dan aparat keamanan.
”Di sana nanti dibeberkan lokasi mana saja milik PT Pertamina dan yang bukan. Apabila itu merupakan lahan sah PT Pertamina namun diklaim oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada bukti, silakan berurusan dengan hukum,” ungkap Bambang.
Sebelumnya, sejumlah warga yang mengatasnamakan Petani Batubalai Bersatu (PBB) ke Kantor Bupati Tanggamus. Mereka datang untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait rencana pembangunan KIM. Warga berharap pembangunan KIM transparan dan berbasiskan masyarakat.
Tampilkan postingan dengan label Lampung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lampung. Tampilkan semua postingan
Jumat, 21 Juni 2013
Pemkab Tanggamus Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
KOTAAGUNG – Pemkab Tanggamus menargetkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7 persen sampai 2018. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta bekerja bersama-sama mencapai target tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus Ir. Hi. Gunawan Tarwin Wiyatna, M.M. dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanggamus 2013–2018 di aula GMP Carvio SUPM Negeri, Kotaagung Barat, kemarin.
Menurut Gunawan, dalam perencanaan pembangunan ada empat indikator makro. Yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan persentase jumlah penduduk miskin (JPM), dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).
”Keempat indikator makro itu harus menjadi acuan bersama sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Di samping indikator-indikator sektoral yang bersifat lebih teknis,” kata Gunawan.
Dilanjutkan, selain laju pertumbuhan ekonomi, Pemkab Tanggamus juga menargetkan peningkatan IPM sebesar 74,38 persen, penurunan JPM sebesar 14,18 persen, dan penurunan persentase TPT sebesar 3,37 persen.
Gunawan mengungkapkan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus selama kurun waktu 16 tahun ini secara umum telah menunjukkan beberapa kemajuan pada berbagai bidang pelayanan masyarakat. Yakni bidang sosial dan budaya; ekonomi; politik; pengembangan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana-prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Lebih jauh Gunawan mengatakan, kebijakan strategis nasional maupun provinsi di Tanggamus yang didukung kondusivitas wilayah akan memacu pertumbuhan investasi baru. ”Dengan investasi skala besar itu akan menciptakan dampak positif. Baik pertumbuhan perekonomian maupun tersedianya lapangan kerja,” ungkapnya
Menurut Gunawan, dalam perencanaan pembangunan ada empat indikator makro. Yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan persentase jumlah penduduk miskin (JPM), dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).
”Keempat indikator makro itu harus menjadi acuan bersama sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Di samping indikator-indikator sektoral yang bersifat lebih teknis,” kata Gunawan.
Dilanjutkan, selain laju pertumbuhan ekonomi, Pemkab Tanggamus juga menargetkan peningkatan IPM sebesar 74,38 persen, penurunan JPM sebesar 14,18 persen, dan penurunan persentase TPT sebesar 3,37 persen.
Gunawan mengungkapkan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus selama kurun waktu 16 tahun ini secara umum telah menunjukkan beberapa kemajuan pada berbagai bidang pelayanan masyarakat. Yakni bidang sosial dan budaya; ekonomi; politik; pengembangan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana-prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Lebih jauh Gunawan mengatakan, kebijakan strategis nasional maupun provinsi di Tanggamus yang didukung kondusivitas wilayah akan memacu pertumbuhan investasi baru. ”Dengan investasi skala besar itu akan menciptakan dampak positif. Baik pertumbuhan perekonomian maupun tersedianya lapangan kerja,” ungkapnya
Begal Motor Tewas Dimassa
WAYSULAN – Pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) tewas dimassa di daerah persawahan Desa Purwodadi, Kecamatan Waysulan, Lampung Selatan, sekitar pukul 11.30 WIB kemarin. Ia adalah Suyahroni (27), warga Bungkuk, Jabung, Lampung Timur.
Sebelumnya, Suyahroni tertangkap saat membawa kabur motor Suzuki Satria FU 150 milik Ujang (50), warga Desa Karangpucung, Kecamatan Katibung, Lamsel, yang berhasil dirampasnya.
Ujang mengatakan, ketika itu ia baru pulang dari melihat pemilihan kepala Desa Margomulya. Tiba di persawahan, ia dicegat dua orang tak dikenal dan langsung merampas motornya. Ketika itu, pelaku sempat menembak hingga melukai tangan kiri Ujang.
”Setelah saya ditembak dan sepeda motor dirampas, dua orang itu kabur. Namun, kemudian massa mengejar. Lalu, pelaku terjatuh di dekat gorong-gorong dan dihakimi. Mungkin warga sudah kesal dengan ulah pelaku yang meresahkan. Seorang lagi berhasil kabur,” kata Ujang.
Pelaku tewas dengan luka di sekujur tubuh. Kepala Desa Purwodadi Nurhakim mengatakan, ketika itu ia sedang menggelar rapat di balai desa. Kemudian ia mendapat informasi ada pencuri dimassa hingga tewas. ”Mayat pelaku kemudian dibawa polisi untuk diautopsi,” kata Nurhakim.
Kapolsek Tanjungan AKP Suprayitno membenarkan peristiwa itu. Menurut dia, pelaku sudah dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Ia juga mengatakan kasus ini masih diselidiki.
Ditambahkan Kanitreskrim Polsek Tanjungan Aiptu Emi Suhaimi, pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi terkait dengan tewasnya pelaku. ”Kita belum mengetahui lebih jauh dan ini masih mencari keterangan dari para saksi. Kita juga masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya,” ungkap Emi Suhaimi
Sebelumnya, Suyahroni tertangkap saat membawa kabur motor Suzuki Satria FU 150 milik Ujang (50), warga Desa Karangpucung, Kecamatan Katibung, Lamsel, yang berhasil dirampasnya.
Ujang mengatakan, ketika itu ia baru pulang dari melihat pemilihan kepala Desa Margomulya. Tiba di persawahan, ia dicegat dua orang tak dikenal dan langsung merampas motornya. Ketika itu, pelaku sempat menembak hingga melukai tangan kiri Ujang.
”Setelah saya ditembak dan sepeda motor dirampas, dua orang itu kabur. Namun, kemudian massa mengejar. Lalu, pelaku terjatuh di dekat gorong-gorong dan dihakimi. Mungkin warga sudah kesal dengan ulah pelaku yang meresahkan. Seorang lagi berhasil kabur,” kata Ujang.
Pelaku tewas dengan luka di sekujur tubuh. Kepala Desa Purwodadi Nurhakim mengatakan, ketika itu ia sedang menggelar rapat di balai desa. Kemudian ia mendapat informasi ada pencuri dimassa hingga tewas. ”Mayat pelaku kemudian dibawa polisi untuk diautopsi,” kata Nurhakim.
Kapolsek Tanjungan AKP Suprayitno membenarkan peristiwa itu. Menurut dia, pelaku sudah dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Ia juga mengatakan kasus ini masih diselidiki.
Ditambahkan Kanitreskrim Polsek Tanjungan Aiptu Emi Suhaimi, pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi terkait dengan tewasnya pelaku. ”Kita belum mengetahui lebih jauh dan ini masih mencari keterangan dari para saksi. Kita juga masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya,” ungkap Emi Suhaimi
Bantu Petani Melon
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Ir. Sutono, M.M. mengunjungi usaha kelompok tani di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda, kemarin. Kunjungan ini bertepatan dengan panen raya buah melon milik kelompok tani di kelurahan itu.
Dalam kesempatan itu, Sutono mengharapkan lahan pertanian dapat diperluas untuk meningkatkan hasil produksi dan bibit buah melon. Pemkab Lamsel akan membantu pengembangan buah melon yang dikelola kelompok tani di Kelurahan Wailubuk.
Dalam kesempatan itu, Sutono mengharapkan lahan pertanian dapat diperluas untuk meningkatkan hasil produksi dan bibit buah melon. Pemkab Lamsel akan membantu pengembangan buah melon yang dikelola kelompok tani di Kelurahan Wailubuk.
Butuh Eksekutor Pembangunan Berkualitas
TULANGBAWANG – Pembangunan Kabupaten Tulangbawang butuh konsep yang benar. Termasuk di dalamnya proses perubahan yang dilakukan secara terencana. Karena itu dalam menyusun pembangunan yang terencana, dibutuhkan sosok perencana dan eksekutor pembangunan mapan serta berkualitas. Selain itu juga menguasai metodologi pembangunan dari segala bidang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tuba Heri Wardoyo saat menutup Diklatpim IV angkatan I kemarin.
Menurut Heri, dalam tatanan pemerintahan, sosok aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Karenanya dengan visi terwujudnya Kabupaten Tuba sebagai kawasan agrobisnis yang bermartabat, aman, ragam, unggul, sejahtera, serta berwawasan lingkungan sesuai potensi sumber daya dan kearifan sosial budaya, diharapkan kepada seluruh aparatur khususnya jajaran pejabat eselon II, III, dan IV mampu menjabarkan visi tersebut melalui program dan kerja nyata.
’’Sebagaimana telah saya sampaikan pada kesempatan pembukaan Diklatpim tingkat IV yang lalu, sebagai aparatur pemerintah khususnya pejabat struktural, saudara dituntut mampu menciptakan dan melaksanakan konsep birokrasi pelayanan publik yang optimal dan berkualitas,” kata Heri.
Dia berharap peserta diklat dapat mengimplementasikan materi pelatihan yang diikuti pada setiap satuan kerja yang dipimpin. ’’Sebab, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk saudara agar menjadi pejabat struktural eselon IV yang berkualitas dan profesional,” ucapnya.
Sementara Kepala Badan Diklat (Bandiklat) Tuba Tamami Akip mengatakan, Diklatpim IV ini merupakan kegiatan pertama setelah terbentuknya Bandiklat. ’’Ini adalah kontribusi nyata Bandiklat Tuba dalam membentuk aparatur yang berkualitas dalam mengisi pembangunan,” tukasnya.
Menurut Heri, dalam tatanan pemerintahan, sosok aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Karenanya dengan visi terwujudnya Kabupaten Tuba sebagai kawasan agrobisnis yang bermartabat, aman, ragam, unggul, sejahtera, serta berwawasan lingkungan sesuai potensi sumber daya dan kearifan sosial budaya, diharapkan kepada seluruh aparatur khususnya jajaran pejabat eselon II, III, dan IV mampu menjabarkan visi tersebut melalui program dan kerja nyata.
’’Sebagaimana telah saya sampaikan pada kesempatan pembukaan Diklatpim tingkat IV yang lalu, sebagai aparatur pemerintah khususnya pejabat struktural, saudara dituntut mampu menciptakan dan melaksanakan konsep birokrasi pelayanan publik yang optimal dan berkualitas,” kata Heri.
Dia berharap peserta diklat dapat mengimplementasikan materi pelatihan yang diikuti pada setiap satuan kerja yang dipimpin. ’’Sebab, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk saudara agar menjadi pejabat struktural eselon IV yang berkualitas dan profesional,” ucapnya.
Sementara Kepala Badan Diklat (Bandiklat) Tuba Tamami Akip mengatakan, Diklatpim IV ini merupakan kegiatan pertama setelah terbentuknya Bandiklat. ’’Ini adalah kontribusi nyata Bandiklat Tuba dalam membentuk aparatur yang berkualitas dalam mengisi pembangunan,” tukasnya.
Nelayan Kelaparan, Polda Bersikeras
BANDARLAMPUNG – Penangkapan dan penahanan terhadap koordinator pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan Kualapenet, Kecamatan Labuhanmaringgai, Lampung Timur, Ma (36) dan AG (32), mulai berdampak serius terhadap keberlangsungan hidup ratusan keluarga nelayan di wilayah itu. Kini mereka terancam kelaparan lantaran sudah lima hari terakhir nelayan tak bisa melaut.
Ketua DPD HNSI Lampung Marzuki Yazid mengungkapkan, kini para nelayan hanya menyandarkan kapal-kapal mereka. ’’Ya, mereka tak bisa melaut karena tak ada pasokan solar yang bisa dikirim oleh Ma. Kasihan keluarga mereka. Jika terus berlarut-larut, jelas mereka akan kelaparan karena hanya menggantungkan hidup dari hasil melaut,” kata Marzuki di Mapolda Lampung kemarin.
Dia menyesalkan sikap Polda Lampung yang hingga kemarin belum juga memberikan izin penangguhan penahanan terhadap Ma. Padahal, dia sudah menjadikan dirinya sebagai penjamin. ’’Saya sudah mengajukan diri sebagai jaminan sejak Senin (17/6) malam, tapi sampai kemarin tak juga ditangguhkan,” ujarnya.
Marzuki juga mengaku heran dengan sikap polda yang bersikeras meneruskan masalah ini. Sebab, Ma mengantongi perizinan lengkap. Selain itu, surat-surat susulan yang diminta penyidik krimsus polda juga selalu dipenuhi. ’’Yang terbaru adalah pernyataan dari DPC HSNI Lamtim dan pihak SPBN Labuhanmaringgai yang menyatakan kuota BBM tidak cukup sehingga terpaksa nelayan melakukan pembelian ke SPBU. Itu jelas sah karena ada surat resmi dari Pertamina,” ungkap Marzuki.
Marzuki memaparkan, sesuai aturan dan syarat dari Pertamina, pembelian BBM bagi nelayan yang lokasinya lebih dari 15 km dari SPBU serta tidak ada SPBN (satuan pengisian bahan bakar nelayan), maka diperbolehkan nelayan membeli solar ke SPBU dengan menggunakan jeriken. Asalkan nelayan itu mendapatkan rekomendasi dari SKPD setempat dan SPBN sekitar kuotanya tidak mampu memenuhi kebutuhan nelayan.
Dia memaparkan, perizinan yang dikantongi Ma sendiri cukup jelas. Yakni surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu No. 207/15/25.12.2012/2013 yang isinya memberi izin kepada Ma, warga Desa Margasari, Labuhanmaringgai, untuk memenuhi kebutuhan pengguna kapal motor laut dan pengecer di wilayah itu. Caranya, membeli hingga 400 liter premium dan 6.000 liter solar/hari di SPBU 24.341.10 di jalan raya lintas timur Labuhanmaringgai.
Surat itu ditandatangani pada 14 Januari 2013 oleh Kades Margasari Nyoto Suswoyo, Koramil Labuhanmaringgai Pelda Lagimin, Camat Ub Kasubbag Keuangan Sukimin, Kapolsek/Panit Intelkam Brigpol Atma Wijaya, dan Kadis Perikanan/Kpd Labuhanmaringgai Johan, A.Md. Juga didukung surat pernyataan 85 nelayan Desa Margasari dan Sukorahayu yang memercayakan pembelian BBM kepada Ma.
Terpisah, Wakil Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung AKBP Bahagia Dachi bersikeras pihaknya melakukan penanganan kasus sesuai prosedur. Bahkan, dia kembali menyebutkan jika surat yang dimiliki Ma barulah sebatas surat permohonan, bukan surat penunjukan dari Pertamina. ’’Tidak ada yang membolehkan membeli BBM dari SPBU untuk nelayan,” tulisnya via SMS.
Ketua DPD HNSI Lampung Marzuki Yazid mengungkapkan, kini para nelayan hanya menyandarkan kapal-kapal mereka. ’’Ya, mereka tak bisa melaut karena tak ada pasokan solar yang bisa dikirim oleh Ma. Kasihan keluarga mereka. Jika terus berlarut-larut, jelas mereka akan kelaparan karena hanya menggantungkan hidup dari hasil melaut,” kata Marzuki di Mapolda Lampung kemarin.
Dia menyesalkan sikap Polda Lampung yang hingga kemarin belum juga memberikan izin penangguhan penahanan terhadap Ma. Padahal, dia sudah menjadikan dirinya sebagai penjamin. ’’Saya sudah mengajukan diri sebagai jaminan sejak Senin (17/6) malam, tapi sampai kemarin tak juga ditangguhkan,” ujarnya.
Marzuki juga mengaku heran dengan sikap polda yang bersikeras meneruskan masalah ini. Sebab, Ma mengantongi perizinan lengkap. Selain itu, surat-surat susulan yang diminta penyidik krimsus polda juga selalu dipenuhi. ’’Yang terbaru adalah pernyataan dari DPC HSNI Lamtim dan pihak SPBN Labuhanmaringgai yang menyatakan kuota BBM tidak cukup sehingga terpaksa nelayan melakukan pembelian ke SPBU. Itu jelas sah karena ada surat resmi dari Pertamina,” ungkap Marzuki.
Marzuki memaparkan, sesuai aturan dan syarat dari Pertamina, pembelian BBM bagi nelayan yang lokasinya lebih dari 15 km dari SPBU serta tidak ada SPBN (satuan pengisian bahan bakar nelayan), maka diperbolehkan nelayan membeli solar ke SPBU dengan menggunakan jeriken. Asalkan nelayan itu mendapatkan rekomendasi dari SKPD setempat dan SPBN sekitar kuotanya tidak mampu memenuhi kebutuhan nelayan.
Dia memaparkan, perizinan yang dikantongi Ma sendiri cukup jelas. Yakni surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu No. 207/15/25.12.2012/2013 yang isinya memberi izin kepada Ma, warga Desa Margasari, Labuhanmaringgai, untuk memenuhi kebutuhan pengguna kapal motor laut dan pengecer di wilayah itu. Caranya, membeli hingga 400 liter premium dan 6.000 liter solar/hari di SPBU 24.341.10 di jalan raya lintas timur Labuhanmaringgai.
Surat itu ditandatangani pada 14 Januari 2013 oleh Kades Margasari Nyoto Suswoyo, Koramil Labuhanmaringgai Pelda Lagimin, Camat Ub Kasubbag Keuangan Sukimin, Kapolsek/Panit Intelkam Brigpol Atma Wijaya, dan Kadis Perikanan/Kpd Labuhanmaringgai Johan, A.Md. Juga didukung surat pernyataan 85 nelayan Desa Margasari dan Sukorahayu yang memercayakan pembelian BBM kepada Ma.
Terpisah, Wakil Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung AKBP Bahagia Dachi bersikeras pihaknya melakukan penanganan kasus sesuai prosedur. Bahkan, dia kembali menyebutkan jika surat yang dimiliki Ma barulah sebatas surat permohonan, bukan surat penunjukan dari Pertamina. ’’Tidak ada yang membolehkan membeli BBM dari SPBU untuk nelayan,” tulisnya via SMS.
Bawa Rp250 Juta, Kasir Dirampok
METRO – Aksi perampokan terhadap nasabah bank terjadi di Kota Metro pukul 12.30 WIB kemarin. Akibat kejadian itu, Asen alias Susanto, pemilik pabrik tepung tapioka PT Gunungsugih, menderita kerugian Rp250 juta. Sofyan, anak Asen, menuturkan, peristiwa berawal ketika Dewi (30), kasir pada perusahaan itu, mendapat perintah untuk mengambil uang di Bank Panin yang terletak di Jl. Ryacudu, kompleks pertokoan Sumurbandung, Kota Metro. Setelah mengambil uang, Dewi langsung ke rumah Asen di Jl. Wijaya Kusuma No. 37–39, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat.
Letak rumah Asen hanya berjarak sekitar 500 meter dari Bank Panin. Namun, ketika Dewi berniat membuka pintu rumah Asen, tiba-tiba muncul dua pemuda tak dikenal yang mengendarai motor. Sebelum sempat membuka pintu gerbang, salah satu dari pemuda itu langsung merampas tas yang dibawa Dewi. Sempat terjadi tarik-menarik antara Dewi dan pelaku.
Namun, Dewi tak kuasa mempertahankan tas yang berisi uang. Bahkan, Dewi ikut terjatuh. Setelah berhasil merampas tas Dewi, pelaku langsung kabur. Pada waktu kejadian, situasi Jl. Wijaya Kusuma sedang sepi. Sehingga teriakan Dewi tidak ada yang mendengar dan pelaku berhasil kabur. ’’Kami telah melaporkan kejadian itu ke Polresta Metro,” kata Sofyan yang juga menjabat kepala bagian produksi di perusahaan ayahnya.
Sofyan menambahkan, biasanya yang bertugas mengambil uang di Bank Panin adalah kepala bagian keuangan. Namun, kemarin yang bersangkutan sedang ada tugas di Jakarta. Sehingga yang mengambil uang Dewi. ’’Setiap bulan, kami memang mengambil uang di Bank Panin untuk operasional pabrik,” ungkapnya.
Terpisah, Kapolsekta Metro Pusat Iptu M. Adimas membenarkan kejadian itu. Menurutnya, peristiwa ini sedang ditangani Polresta Metro
Letak rumah Asen hanya berjarak sekitar 500 meter dari Bank Panin. Namun, ketika Dewi berniat membuka pintu rumah Asen, tiba-tiba muncul dua pemuda tak dikenal yang mengendarai motor. Sebelum sempat membuka pintu gerbang, salah satu dari pemuda itu langsung merampas tas yang dibawa Dewi. Sempat terjadi tarik-menarik antara Dewi dan pelaku.
Namun, Dewi tak kuasa mempertahankan tas yang berisi uang. Bahkan, Dewi ikut terjatuh. Setelah berhasil merampas tas Dewi, pelaku langsung kabur. Pada waktu kejadian, situasi Jl. Wijaya Kusuma sedang sepi. Sehingga teriakan Dewi tidak ada yang mendengar dan pelaku berhasil kabur. ’’Kami telah melaporkan kejadian itu ke Polresta Metro,” kata Sofyan yang juga menjabat kepala bagian produksi di perusahaan ayahnya.
Sofyan menambahkan, biasanya yang bertugas mengambil uang di Bank Panin adalah kepala bagian keuangan. Namun, kemarin yang bersangkutan sedang ada tugas di Jakarta. Sehingga yang mengambil uang Dewi. ’’Setiap bulan, kami memang mengambil uang di Bank Panin untuk operasional pabrik,” ungkapnya.
Terpisah, Kapolsekta Metro Pusat Iptu M. Adimas membenarkan kejadian itu. Menurutnya, peristiwa ini sedang ditangani Polresta Metro
Cari PNS Dokter Paru
Dokter spesialis paru diyakini memiliki peran penting terhadap masalah kesehatan masyarakat. Keberadaan dokter paru menjadi alternatif utama untuk mengatasi masalah pernapasan. Ironisnya, tenaga dokter paru Lampung sangat minim. Provinsi yang memiliki 15 kabupaten/kota dan menjadi pintu gerbang Sumatera ini hanya memiliki 9 dokter paru!
’’Kita harus tambah. Meskipun sebetulnya, bukan Lampung saja yang mengalaminya. Sebab yang saya tahu, Jakarta saja masih belum tercukupi,” kata Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang usai membuka Kongres Nasional XIV Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) di Hotel Novotel Lampung kemarin.
Berlian mengatakan, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pernapasan masyarakat, tenaga spesialis paru perlu ditambah. Mengingat jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan paru per tahunnya mengalami peningkatan.
Terkait hal itu, dengan ditunjuknya Lampung menjadi tuan rumah Kongres Kerja Nasional PDPI, ia berharap momen ini dapat memberikan solusi terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas dokter spesialis paru.
Selain itu, Berlian berharap PDPI turut men-support pembentukan program spesialis paru. Salah satunya dengan bekerja sama perguruan tinggi. Dengan begitu, ada kemudahan bagi dokter yang baru tamat untuk mengambil program spesialis paru tersebut. ’’Kami juga akan usahakan dari CPNS tahun ini,” ujarnya.
Sepakat Revisi Upah Karena BBM Naik
BANDARLAMPUNG – Meski tidak memiliki dewan pengupahan sendiri, desakan merevisi upah buruh jika harga bahan bakar minyak (BBM) baru diberlakukan direspons positif pemerintah kabupaten/kota di Lampung. Saat ini, mereka menunggu instruksi pusat.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Tanggamus misalnya. Menurut mereka, merevisi upah merupakan langkah tepat. ’’Upah buruh memang harus disesuaikan mengacu kondisi terkini dan sesuai kebutuhan hidup layak akibat kenaikan BBM,” tegas Sekretaris Dissosnakertrans Tanggamus Nuripin, S.Sos. kemarin (20/6).
Mewakili Kadissosnakertrans Tanggamus, Nuripin menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman pemerintah pusat soal kenaikan harga BBM dan instruksi dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Sikap senada dilontarkan Dissosnakertrans Pesawaran. Satuan kerja ini pun siap mendukung upah minimum provinsi (UMP) dikaji ulang. ’’Upah kita mengacu UMP. Jadi kalau UMP naik, kita akan mengikuti keputusan tersebut,” ungkap Plt. Kadissosnakertrans Pesawaran Ir. Sugiri melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Ahmad Ahsan.
Begitu juga dengan Dissosnakertrans Pringsewu. Menurut Kabid Ketenagakerjaan Dewanto Dwi Utomo mewakili Kadissosnakertrans Ir. Alwi Siregar, sudah saatnya hak pekerja benar-benar terlindungi. ’’Untuk upah, kami ikut standar provinsi. Namun pada dasarnya, kami mendukung hak-hak buruh, termasuk mendapatkan upah yang layak,” tandasnya.
Tidak berbeda jauh sikap Kadissosnakertrans Lampung Timur Yusmar Sirya. Ia mengatakan, meski belum dapat melakukan pengkajian ulang upah minimum kabupaten (UMK), pihaknya siap menerapkan kebijakan dari pemprov.
Di bagian lain, jelang kenaikan BBM, Pemkab Tuba Barat, Mesuji, dan Tulangbawang kini tengah giat-giatnya menyurvei berbagai bahan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tuba Barat Hi. Hasan Badri mengatakan, pihaknya memang baru membentuk dewan pengupahan. Karena itu tanggal 27-28 Juni mendatang, pihaknya bersama dewan pengupahan akan melakukan survei berbagai kebutuhan hidup di Tuba Barat.
Sedangkan Kadissosnakertrans Tuba Rya Kholdi, S.E., M.H. mengatakan, satuan kerjanya akan tetap bertindak sebagai mediator jika kelak dewan pengupahan mengajukan evaluasi UMK sebagai dampak dari kenaikan BBM.
’’Namun, kami hanya sebagai mediator. Dan jika memang ada revisi, tentu harus melalui mekanisme yang benar. Sebab, UMK Tuba ini juga telah ditetapkan di tahun 2012 lalu,” katanya.
Pemerintah kabupaten yang juga merujuk upah provinsi adalah Lampung Selatan. ’’Karenanya jika memang direvisi, maka akan berlaku juga untuk Lamsel,” kata Kadissosnakertrans Lamsel Zubaidi, S.H.
Tangkap Penimbun
Operasi Dian Krakatau 2013 kembali membuahkan hasil. Polisi mengamankan pelaku penimbunan BBM di wilayah Tuba Barat. Totalnya mencapai 1.535 liter.
Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, pelaku yang diamankan adalah Deki Arisandi (38), warga Kampung Mulyosari RK 04, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat.
Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit mobil Mitsubishi Minicape warna biru dengan nomor polisi B 7327 WA. Di dalam mobil tersebut terdapat tangki yang dimodifikasi untuk menampung bensin sebanyak 100 liter.
Kemudian juga ditemukan lima jeriken berisi bensin. ’’Satu jeriken berisi 35 liter. Lalu anggota polisi juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Di sana didapatkan 23 jeriken bensin, yang masing-masing juga berisi 35 liter. Kemudian satu drum plastik ukuran kecil yang berisi bensin 20 liter, satu drum plastik sedang berisi bensin 85 liter, satu drum plastik ukuran besar berisi bensin 150 liter, dan satu drum besar berisi solar 200 liter,” paparnya.
Di bagian lain, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak pemerintah memberikan subsidi kepada penumpang angkutan darat kelas ekonomi. Pasalnya, moda transportasi yang lain seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api mendapatkan jatah subsidi setiap tahun.
’’Kita ini dianggap nggak penting. Buktinya, semua moda transportasi mendapatkan subsidi miliaran rupiah setiap tahunnya. Sementara kita disuruh berjuang sendiri memberikan tarif yang rendah bagi penumpang angkutan umum kelas ekonomi. Ini namanya tidak adil,’’ tandas Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena kemarin.
Padahal, lanjut dia, di berbagai kota, peran angkutan umum masih sangat besar. Sebagai contoh di DKI Jakarta, hampir 60 persen orang yang bepergian menggunakan angkutan umum. Sisanya memakai kendaraan pribadi, baik itu roda empat maupun roda dua. Itu artinya, angkutan umum masih menjadi pilihan alat transportasi bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. ’’Mereka juga perlu diperhatikan lho,” tukasnya.
Eka mengambil contoh, pada tahun ini pemerintah mengucurkan dana subsidi tugas pelayanan publik (PSO) sebesar Rp704,7 miliar untuk penumpang kereta api kelas ekonomi. Demikian juga subsidi diberikan pemerintah untuk penumpang kapal perintis yang dilayani PT Pelni dengan anggaran Rp726,5 miliar. Sementara penerbangan perintis yang melayani daerah-daerah terpencil mendapat dana subsidi sebesar Rp275,3 miliar. ’’(Subsidi) kita nol miliar,” ucapnya.
Dia mengatakan, selama ini pengusaha angkutan darat kelas ekonomi menanggung beban yang sangat berat akibat mempertahankan tarif yang ditetapkan pemerintah. ’’Kalau tarif ekonomi kan dipatok pemerintah,’’ tuturnya.
Menurut Eka, usulan kepada pemerintah sudah disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, pemerintah tidak pernah menanggapinya. ’’Kita sudah usulkan, tetapi tak pernah digubris. Mungkin pemerintah menganggap pengusaha masih bisa tanggung,” ujarnya.
Padahal, beban pengusaha angkutan darat sudah terlampau tinggi akibat tarif kelas ekonomi yang belum pernah naik sepanjang empat tahun terakhir. Apalagi, harga-harga suku cadang sudah merambat naik sejak ada rencana kenaikan BBM mulai tahun lalu. ’’Sekarang kalau BBM dinaikkan, kita minta tarif angkutan darat bisa naik 30-35 persen,” katanya.
Polisi-Wartawan Luka Parah
Demonstrasi menolak kenaikan BBM di daerah kembali berujung anarkis. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (19/6) lalu, dua polisi dan seorang wartawan media cetak menjadi korban aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Sementara, lima mahasiswa lain juga terluka.
Informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 14.00 dan baru benar-benar terurai pukul 23.30. Kericuhan bermula dari aksi mahasiswa membakar atribut Partai Demokrat di Jalan H.E.A. Mokodompit, Kendari. Polisi berupaya mengakhiri pembakaran tersebut, namun terjadi gesekan yang berujung seorang mahasiswa terluka kena pukulan polisi. Alhasil, unjuk rasa pun berlanjut sampai malam.
Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP A. Karim Samandi dalam siaran persnya mengungkapkan, jumlah massa yang berunjuk rasa mencapai 150 orang. ’’Unjuk rasa berakhir anakis, menimbulkan korban luka dan perusakan baliho partai,” terangnya kemarin.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Tanggamus misalnya. Menurut mereka, merevisi upah merupakan langkah tepat. ’’Upah buruh memang harus disesuaikan mengacu kondisi terkini dan sesuai kebutuhan hidup layak akibat kenaikan BBM,” tegas Sekretaris Dissosnakertrans Tanggamus Nuripin, S.Sos. kemarin (20/6).
Mewakili Kadissosnakertrans Tanggamus, Nuripin menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman pemerintah pusat soal kenaikan harga BBM dan instruksi dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Sikap senada dilontarkan Dissosnakertrans Pesawaran. Satuan kerja ini pun siap mendukung upah minimum provinsi (UMP) dikaji ulang. ’’Upah kita mengacu UMP. Jadi kalau UMP naik, kita akan mengikuti keputusan tersebut,” ungkap Plt. Kadissosnakertrans Pesawaran Ir. Sugiri melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Ahmad Ahsan.
Begitu juga dengan Dissosnakertrans Pringsewu. Menurut Kabid Ketenagakerjaan Dewanto Dwi Utomo mewakili Kadissosnakertrans Ir. Alwi Siregar, sudah saatnya hak pekerja benar-benar terlindungi. ’’Untuk upah, kami ikut standar provinsi. Namun pada dasarnya, kami mendukung hak-hak buruh, termasuk mendapatkan upah yang layak,” tandasnya.
Tidak berbeda jauh sikap Kadissosnakertrans Lampung Timur Yusmar Sirya. Ia mengatakan, meski belum dapat melakukan pengkajian ulang upah minimum kabupaten (UMK), pihaknya siap menerapkan kebijakan dari pemprov.
Di bagian lain, jelang kenaikan BBM, Pemkab Tuba Barat, Mesuji, dan Tulangbawang kini tengah giat-giatnya menyurvei berbagai bahan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tuba Barat Hi. Hasan Badri mengatakan, pihaknya memang baru membentuk dewan pengupahan. Karena itu tanggal 27-28 Juni mendatang, pihaknya bersama dewan pengupahan akan melakukan survei berbagai kebutuhan hidup di Tuba Barat.
Sedangkan Kadissosnakertrans Tuba Rya Kholdi, S.E., M.H. mengatakan, satuan kerjanya akan tetap bertindak sebagai mediator jika kelak dewan pengupahan mengajukan evaluasi UMK sebagai dampak dari kenaikan BBM.
’’Namun, kami hanya sebagai mediator. Dan jika memang ada revisi, tentu harus melalui mekanisme yang benar. Sebab, UMK Tuba ini juga telah ditetapkan di tahun 2012 lalu,” katanya.
Pemerintah kabupaten yang juga merujuk upah provinsi adalah Lampung Selatan. ’’Karenanya jika memang direvisi, maka akan berlaku juga untuk Lamsel,” kata Kadissosnakertrans Lamsel Zubaidi, S.H.
Tangkap Penimbun
Operasi Dian Krakatau 2013 kembali membuahkan hasil. Polisi mengamankan pelaku penimbunan BBM di wilayah Tuba Barat. Totalnya mencapai 1.535 liter.
Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, pelaku yang diamankan adalah Deki Arisandi (38), warga Kampung Mulyosari RK 04, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat.
Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit mobil Mitsubishi Minicape warna biru dengan nomor polisi B 7327 WA. Di dalam mobil tersebut terdapat tangki yang dimodifikasi untuk menampung bensin sebanyak 100 liter.
Kemudian juga ditemukan lima jeriken berisi bensin. ’’Satu jeriken berisi 35 liter. Lalu anggota polisi juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Di sana didapatkan 23 jeriken bensin, yang masing-masing juga berisi 35 liter. Kemudian satu drum plastik ukuran kecil yang berisi bensin 20 liter, satu drum plastik sedang berisi bensin 85 liter, satu drum plastik ukuran besar berisi bensin 150 liter, dan satu drum besar berisi solar 200 liter,” paparnya.
Di bagian lain, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak pemerintah memberikan subsidi kepada penumpang angkutan darat kelas ekonomi. Pasalnya, moda transportasi yang lain seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api mendapatkan jatah subsidi setiap tahun.
’’Kita ini dianggap nggak penting. Buktinya, semua moda transportasi mendapatkan subsidi miliaran rupiah setiap tahunnya. Sementara kita disuruh berjuang sendiri memberikan tarif yang rendah bagi penumpang angkutan umum kelas ekonomi. Ini namanya tidak adil,’’ tandas Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena kemarin.
Padahal, lanjut dia, di berbagai kota, peran angkutan umum masih sangat besar. Sebagai contoh di DKI Jakarta, hampir 60 persen orang yang bepergian menggunakan angkutan umum. Sisanya memakai kendaraan pribadi, baik itu roda empat maupun roda dua. Itu artinya, angkutan umum masih menjadi pilihan alat transportasi bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. ’’Mereka juga perlu diperhatikan lho,” tukasnya.
Eka mengambil contoh, pada tahun ini pemerintah mengucurkan dana subsidi tugas pelayanan publik (PSO) sebesar Rp704,7 miliar untuk penumpang kereta api kelas ekonomi. Demikian juga subsidi diberikan pemerintah untuk penumpang kapal perintis yang dilayani PT Pelni dengan anggaran Rp726,5 miliar. Sementara penerbangan perintis yang melayani daerah-daerah terpencil mendapat dana subsidi sebesar Rp275,3 miliar. ’’(Subsidi) kita nol miliar,” ucapnya.
Dia mengatakan, selama ini pengusaha angkutan darat kelas ekonomi menanggung beban yang sangat berat akibat mempertahankan tarif yang ditetapkan pemerintah. ’’Kalau tarif ekonomi kan dipatok pemerintah,’’ tuturnya.
Menurut Eka, usulan kepada pemerintah sudah disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, pemerintah tidak pernah menanggapinya. ’’Kita sudah usulkan, tetapi tak pernah digubris. Mungkin pemerintah menganggap pengusaha masih bisa tanggung,” ujarnya.
Padahal, beban pengusaha angkutan darat sudah terlampau tinggi akibat tarif kelas ekonomi yang belum pernah naik sepanjang empat tahun terakhir. Apalagi, harga-harga suku cadang sudah merambat naik sejak ada rencana kenaikan BBM mulai tahun lalu. ’’Sekarang kalau BBM dinaikkan, kita minta tarif angkutan darat bisa naik 30-35 persen,” katanya.
Polisi-Wartawan Luka Parah
Demonstrasi menolak kenaikan BBM di daerah kembali berujung anarkis. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (19/6) lalu, dua polisi dan seorang wartawan media cetak menjadi korban aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Sementara, lima mahasiswa lain juga terluka.
Informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 14.00 dan baru benar-benar terurai pukul 23.30. Kericuhan bermula dari aksi mahasiswa membakar atribut Partai Demokrat di Jalan H.E.A. Mokodompit, Kendari. Polisi berupaya mengakhiri pembakaran tersebut, namun terjadi gesekan yang berujung seorang mahasiswa terluka kena pukulan polisi. Alhasil, unjuk rasa pun berlanjut sampai malam.
Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP A. Karim Samandi dalam siaran persnya mengungkapkan, jumlah massa yang berunjuk rasa mencapai 150 orang. ’’Unjuk rasa berakhir anakis, menimbulkan korban luka dan perusakan baliho partai,” terangnya kemarin.
Tabrakan Maut, Enam Tewas
KATIBUNG – Dalam rentang waktu 13 jam, kecelakaan maut terjadi di tiga lokasi berbeda, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, dan Lampung Utara, kemarin (20/6). Sedikitnya enam orang tewas dan empat luka-luka akibat peristiwa tersebut.
Mirisnya, tiga korban tewas di Lamsel merupakan satu keluarga yang terdiri nenek, ibu, dan cucu. Tabrakan beruntun itu terjadi pukul 07.30 di Kilometer 23/24 jalan lintas Sumatera (jalinsum) Dusun Sukabandung, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung.
Mereka adalah Masana (65), Irma Yunita (30), dan Atar yang masih berusia 1 tahun 5 bulan. Ketiganya warga Desa Tanjungagung, Kecamatan Katibung.
Informasi yang dihimpun kecelakaan dipicu truk fuso BG 8736 CG yang dikemudikan Wanti (37), warga Palembang, Sumatera Selatan, mengalami rem blong.
Truk yang mengangkut alat-alat olahraga futsal itu melaju dari arah Bakauheni menuju Bandarlampung. Di lokasi yang kondisinya turunan curam, truk langsung menghantam mobil Honda Jazz nopol 2621 YF yang berada di depannya.
Truk kian tak terkendali dan kembali menghantam Kijang LGX BE 2814 CM. Truk baru berhenti setelah menghantam Isuzu Panther BE 2251 E yang ditumpangi satu keluarga tersebut.
Kerasnya benturan membuat Isuzu Panther yang dikemudikan Irwan Artadinata (26), warga Desa Tanjungagung, terjun bebas. Hingga tadi malam, Irwan kritis dan dirawat di Rumah Sakit Graha Husada Bandarlampung.
’’Sedangkan mobil Honda Jazz dan Toyota Kijang LGX hanya ringsek pada bagian depan dan belakang,” ujar Kasatlantas Polres Lamsel AKP M. Budhi S. mewakili Kapolres AKBP Bayu Aji kepada wartawan kemarin.
Untuk menghindari amuk massa, sopir truk diamankan di Mapolres Lamsel. ’’Sudah kami tahan di polres,” tegas Budhi.
Sedangkan di Tanggamus, kecelakaan yang merenggut dua nyawa terjadi di ruas jalinbar Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka. Mobil Mitsubishi Colt Diesel nopol B 9732 NYT bermuatan kelapa terperosok ke jurang sedalam 15 meter.
Akibat kecelakaan tunggal tersebut, sopir Mitsubishi Colt Diesel Imron (40) dan kernetnya Irul (38) tewas di lokasi. Keduanya warga Desa Tempelrejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
’’Kecelakaan terjadi Kamis (20/6) pukul 01.00. Saat itu truk datang dari arah Bengkulu. Saat tiba di lokasi kejadian, ban depan kiri mobil pecah. Kendaraan yang membawa buah kelapa itu pun oleng dan masuk jurang, lalu terbakar. Kedua korban terpanggang,” urai Kanitlakalantas Polres Tanggamus Ipda Tajudin mewakili Kasatlantas AKP Ikrar Patowari kemarin.
Menurutnya, api timbul karena gesekan antara pelek ban dengan aspal. Dari situ timbul percikan api, lantas membakar bagian depan mobil. ’’Sebenarnya, tangki mobil tidak apa-apa dan bahan bakarnya juga tak tumpah,” ujar Tajudin.
Sementara di Lampura, lakalantas merenggut nyawa Deni (30), warga Jalan Sersan Laba Gole, Kelurahan Kotaalam, Kecamatan Kotabumi Selatan, pukul 15.00.
Korban tewas setelah sepeda motor Supra X nopol BE 6781 JE yang dikendarainya bertabrakan dengan truk BG 8848 UN di jalan lintas tengah Sumatera (jalintengsum) Desa Bandarputih, Kotabumi Selatan.
Sedangkan rekannya, Sundar Fiyanto (28), kritis akibat luka yang dialami dan kini dirawat di Rumah Sakit Handayani Kotabumi. Pasca kecelakaan, sopir truk Komarudin (56), warga Palembang, diamankan di Mapolres Lampura.
Kasubbag Humas Polres Lampura AKP Emrosadi mengatakan, kejadian bermula saat kedua korban mengendarai motor dari arah Kotabumi menuju Bukitkemuning. Sampai di lokasi kejadian, korban hendak mendahului kendaraan, dan di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul truk yang dikemudikan Komarudin yang juga hendak mendahului kendaraan.
Gerindra Terpecah
BANDARLAMPUNG – Politik dua kaki dan naif dipertontonkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2 Oktober mendatang. Buktinya, partai besutan Prabowo Subianto ini menginstruksikan kadernya di daerah untuk mendukung calon gubernur yang sudah diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Berlian Tihang.
Padahal, partai pemilik enam kursi di DPRD Lampung ini sudah mendaftarkan pasangan cagub-cawagub Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim dari jalur independen.
Kepastian dukungan terhadap Berlian Tihang ini disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Ketenagakerjaan Arief Poyuono usai rapat kemarin sore yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Ketua Umum Gerindra Prof. Suhardi dan jajaran dewan pembina. Rapat itu menghasilkan keputusan Gerindra akan mengusung Berlian sebagai cagub Lampung.
’’Hasilnya memutuskan Gerindra merekomendasikan Berlian Tihang sebagai cagub. Nanti disosialisasikan ke jajaran pengurus DPP, DPD, dan DPC hingga ranting,” ungkap Arief kemarin.
Pertimbangan mengusung Berlian Tihang karena hasil survei DPP Gerindra, Berlian paling tinggi. Selain itu, Berlian juga paling berpeluang menang. ’’Hasil survei DPP Gerindra, Berlian tertinggi, sekitar 31 persen lebih. Itu salah satu pertimbangan, selain Berlian yang elektabilitasnya tinggi dan berpeluang menang,” bebernya.
Ditanya bagaimana dengan pernyataan Sekjen Gerindra A. Muzani bahwa Gerindra tak mendukung calon lain, Arief menyatakan dalam peraturan perundang-undangan jelas calon kepala daerah diusung dengan dua cara. Pertama, independen. Dan kedua, diusung parpol atau gabungan parpol.
’’Ini nanti seperti Pilgub DKI di mana kami mengusung Jokowi-Ahok, sedangkan kader Gerindra Hendardji Supandji saat itu maju dari jalur independen. Nggak ada masalah karena ini keputusan Pak Prabowo dan akan disosialisasikan ke jajaran pengurus,” ucapnya.
Arief menjamin hal ini dapat dipertanggungjawabkan dan tak akan ada benturan di tingkat bawah. ’’Keputusan partai jelas, ada caden dan calon dari parpol yang diusung. Tak masalah seperti di Pilgub DKI,” tegasnya.
Terkait surat rekomendasi, Arief menyatakan karena rapat baru kemarin sore, maka surat rekomendasi secepatnya diterbitkan. ’’Dalam dua hari ini atau awal masa pendaftaran KPU, kami akan daftarkan Berlian Tihang,” katanya.
Di bagian lain, hasil verifikasi pasangan Amalsyah-Gunadi dipastikan memenuhi syarat minimal. Diketahui, saat mendaftar ke KPU Lampung hari Rabu (29/5) silam, pasangan ini menyerahkan dukungan masyarakat yang dibuktikan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) ke KPU Lampung sebanyak 486.582 KTP. Sedangkan syarat minimal dukungan pasangan calon 383.460 KTP.
’’Besok (hari ini, Red) hasil verifikasi faktual akan kami plenokan. Seluruh KPU kabupaten/kota sudah menyerahkan hasil verifikasi dukungan ke kami,’’ kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono didampingi anggotanya, Handi Mulyaningsih.
Sayang saat ditanya rincian jumlah dukungan hasil verifikasi faktual, dosen Universitas Lampung tersebut belum bersedia membeberkannya. ’’Besok saja. Kan belum diplenokan,” kilahnya.
Setelah KPU Lampung memplenokan hasil verifikasi faktual dukungan milik Amalsyah-Gunadi, lembaga penyelenggara pemilu ini akan menyampaikan hasil tersebut ke pasangan cagub-cawagub bersangkutan.
Rekomendasi Golkar Ditunda
Rapat pimpinan DPP Partai Golkar untuk memutuskan rekomendasi calon yang akan diusung pada Pilgub Lampung kembali ditunda. Rencananya, rapat digelar kemarin (20/6) di DPP PG, Jakarta.
Namun karena ada kegiatan yang lebih penting, surat keputusan (SK) rekomendasi urung diterbitkan. ’’Rapat ditunda lagi karena ketua umum sibuk dengan kegiatan lain. Tanpa ketua umum, rapat tak bisa digelar,” kata Ketua Tim Pemenangan Pilkada Wilayah II Sumatera DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo kepada wartawan koran ini.
Menurutnya, para pengurus dan kader Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah dikumpulkan di Bali untuk acara pengukuhan dan koordinasi pemenangan pemilu yang berlangsung selama tiga hari ke depan. ’’Semuanya diundang pada acara itu, termasuk Pak Alzier dan Riswan Tony,” ujar Indra.
Tak menutup kemungkinan juga, lanjutnya, rapat rekomendasi untuk calon gebernur Lampung dari Partai Golkar masuk dalam agenda kegiatan di Bali. Paling tidak, masalah rekomendasi itu akan disinggung sedikit pada pertemuan akbar Partai Golkar di Pulau Dewata.
’’Mungkin besok (hari ini, Red) dirapatkan masalah rekomendasi itu di Bali. Tetapi itu kan belum bisa dipastikan. Mudah-mudahan sudah ada keputusan sepulang dari Bali,” ujarnya.
Padahal, partai pemilik enam kursi di DPRD Lampung ini sudah mendaftarkan pasangan cagub-cawagub Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim dari jalur independen.
Kepastian dukungan terhadap Berlian Tihang ini disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Ketenagakerjaan Arief Poyuono usai rapat kemarin sore yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Ketua Umum Gerindra Prof. Suhardi dan jajaran dewan pembina. Rapat itu menghasilkan keputusan Gerindra akan mengusung Berlian sebagai cagub Lampung.
’’Hasilnya memutuskan Gerindra merekomendasikan Berlian Tihang sebagai cagub. Nanti disosialisasikan ke jajaran pengurus DPP, DPD, dan DPC hingga ranting,” ungkap Arief kemarin.
Pertimbangan mengusung Berlian Tihang karena hasil survei DPP Gerindra, Berlian paling tinggi. Selain itu, Berlian juga paling berpeluang menang. ’’Hasil survei DPP Gerindra, Berlian tertinggi, sekitar 31 persen lebih. Itu salah satu pertimbangan, selain Berlian yang elektabilitasnya tinggi dan berpeluang menang,” bebernya.
Ditanya bagaimana dengan pernyataan Sekjen Gerindra A. Muzani bahwa Gerindra tak mendukung calon lain, Arief menyatakan dalam peraturan perundang-undangan jelas calon kepala daerah diusung dengan dua cara. Pertama, independen. Dan kedua, diusung parpol atau gabungan parpol.
’’Ini nanti seperti Pilgub DKI di mana kami mengusung Jokowi-Ahok, sedangkan kader Gerindra Hendardji Supandji saat itu maju dari jalur independen. Nggak ada masalah karena ini keputusan Pak Prabowo dan akan disosialisasikan ke jajaran pengurus,” ucapnya.
Arief menjamin hal ini dapat dipertanggungjawabkan dan tak akan ada benturan di tingkat bawah. ’’Keputusan partai jelas, ada caden dan calon dari parpol yang diusung. Tak masalah seperti di Pilgub DKI,” tegasnya.
Terkait surat rekomendasi, Arief menyatakan karena rapat baru kemarin sore, maka surat rekomendasi secepatnya diterbitkan. ’’Dalam dua hari ini atau awal masa pendaftaran KPU, kami akan daftarkan Berlian Tihang,” katanya.
Di bagian lain, hasil verifikasi pasangan Amalsyah-Gunadi dipastikan memenuhi syarat minimal. Diketahui, saat mendaftar ke KPU Lampung hari Rabu (29/5) silam, pasangan ini menyerahkan dukungan masyarakat yang dibuktikan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) ke KPU Lampung sebanyak 486.582 KTP. Sedangkan syarat minimal dukungan pasangan calon 383.460 KTP.
’’Besok (hari ini, Red) hasil verifikasi faktual akan kami plenokan. Seluruh KPU kabupaten/kota sudah menyerahkan hasil verifikasi dukungan ke kami,’’ kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono didampingi anggotanya, Handi Mulyaningsih.
Sayang saat ditanya rincian jumlah dukungan hasil verifikasi faktual, dosen Universitas Lampung tersebut belum bersedia membeberkannya. ’’Besok saja. Kan belum diplenokan,” kilahnya.
Setelah KPU Lampung memplenokan hasil verifikasi faktual dukungan milik Amalsyah-Gunadi, lembaga penyelenggara pemilu ini akan menyampaikan hasil tersebut ke pasangan cagub-cawagub bersangkutan.
Rekomendasi Golkar Ditunda
Rapat pimpinan DPP Partai Golkar untuk memutuskan rekomendasi calon yang akan diusung pada Pilgub Lampung kembali ditunda. Rencananya, rapat digelar kemarin (20/6) di DPP PG, Jakarta.
Namun karena ada kegiatan yang lebih penting, surat keputusan (SK) rekomendasi urung diterbitkan. ’’Rapat ditunda lagi karena ketua umum sibuk dengan kegiatan lain. Tanpa ketua umum, rapat tak bisa digelar,” kata Ketua Tim Pemenangan Pilkada Wilayah II Sumatera DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo kepada wartawan koran ini.
Menurutnya, para pengurus dan kader Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah dikumpulkan di Bali untuk acara pengukuhan dan koordinasi pemenangan pemilu yang berlangsung selama tiga hari ke depan. ’’Semuanya diundang pada acara itu, termasuk Pak Alzier dan Riswan Tony,” ujar Indra.
Tak menutup kemungkinan juga, lanjutnya, rapat rekomendasi untuk calon gebernur Lampung dari Partai Golkar masuk dalam agenda kegiatan di Bali. Paling tidak, masalah rekomendasi itu akan disinggung sedikit pada pertemuan akbar Partai Golkar di Pulau Dewata.
’’Mungkin besok (hari ini, Red) dirapatkan masalah rekomendasi itu di Bali. Tetapi itu kan belum bisa dipastikan. Mudah-mudahan sudah ada keputusan sepulang dari Bali,” ujarnya.
Desa Bukit Raya Mampu Memasok 50 Ton Jagung Perhari
Marga Sekampung - Bukit Raya adalah Desa di wilayah administrasi Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Desa ini berkembang pesat melalui semangat gotong royong dan semangat kebersamaan yang telah tertanam dan membudaya pada setiap warga desa. Desa tersebut terlahir akibat pindahan dari warga hutan lindung Register 38 (Eks Gunung Pikuk Kecamatan Jabung) oleh pemerintah kala itu.
Menurut Kepala Desa Bukit Raya, Damin, awal berdirinya Desa Bukit Raya adalah terkait dengan program pemerintah pada tahun 1960-an yang menyatakan bahwa kawasan Register 38 Gunung Pikuk Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah kala itu tidak boleh ditempati. Sehingga warga yang tinggal di kawasan tersebut mulai dipindahkan keluar oleh Pemerintah ke Desa Gunung Raya Kecamatan setempat.
Konon pada tanggal 7 April 1972 warga yang berjumlah 32 Kepala Kelurga (KK) berangkat dari Gunung Pikuk menuju Desa Gunung Raya. “Saat itu kami berangkat beramai-ramai dengan jalan kaki sambil membawa perbekalan seadanya, dari pukul 7:30 Wib sampai di Desa Bukit Raya sekira pukul 04:00 Wib dini hari,” kata Damin saat ditemui Melati usai pelaksanaan lomba desa berprestasi di desanya,Senin (1/4) lalu.
Lebih lanjut, Damin menceritakan kisah perjalanan pendahulunya tersebut dengan teliti dan penuh semangat, sampai pada suatu ketika terbentuknya Dusun Bukit Raya oleh Kades Gunung Raya, Abu Bakar (Almarhum) kala itu, sehingga pada 5 April 2005 silam Pemkab Lampung Timur memekarkan Dusun Bukit Raya tersebut menjadi Desa Persiapan yang diresmikan sebagai Desa Definitif oleh Pemerintah pada tahun 2006.
Dikatakan Damin, Desa Bukit Raya mempunyai luas wilayah 450 hektar yang terdiri dari 5 Dusun dan 16 Rukun Tentangga (RT). Adapun batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peniangan, sebelah barat dengan Desa Gunung Raya, dan sebelah timur dengan Desa Purwosari. Secara topografi, ketinggian wilayahnya 750 meter diatas permukaan laut. Suhu di Desa Bukit Raya maksimum 35 derajat celsius, minimum 37 derajat celsius .Jarak Kantor Desa dengan Kecamatan 8 Kilo Meter (Km), atau 0,5 Jam perjalanan, ke Ibu Kota Kabupaten 60 Km. atau 1 Jam Perjalanan, sedangkan ke Ibu kota Provinsi berjarak 70 Km. atau 3 Jam perjalanan. Curah Hujan rata-rata terjadi pada bulan 1, 2 dan 3, antara 9-10 mm/Th. Bentuk wilayahnya berombak sampai berbukit 3,4% dan Berbukit sampai bergunung 15%.
Secara Hidrologi dan Klimatologi, kondisi air tanah di wilayah Desa Bukit Raya cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Iklim di Desa Bukit Raya secara umum tergolong sedang dengan tingkat kelembaban cukup rendah. Kondisi seharai-hari panas dengan temperatur diperkirakan berkisar 24-33 0C. Menurut perkembangannya Desa Bukit Raya dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan. Hal itu disebabkan karena sector pertanian dan perkebunan pada umumnya dijadikan sebagai sumber pokok ekonomi warga Desa tersebut. Jagung misalnya, pada musim panen Desa Bukit Raya mampu memasok 50 ton jagung perhari. Sayangnya produksi jagung tersebut sering kali dihadapkan pada permasalahan biaya produksi. Dimana bibit dan pupuk susah didapat dan mahal harganya, sementara harga jual jagungnya rendah.
Disisi lain perkebunan kakau yang dulu menjadi sentra andalan perkebunan kini para petani menjadi enggan mengelola. Selain produksinya menurun, akibat curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan timbulnya penyakit. Kondisi itu jelas akan berdampak pada menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga banyak petani kakao beralih fungsi membabat tanaman kakao dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit dan karet. Meskipun begitu kendala tetap saja membayangi para petani, terutama pada tanaman kelapa sawit. Pada saat panen biasanya terkendala oleh sarana tranportasi teruma jalan. Hal ini tentu membutuhkan perhatian pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Daerah agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Sector lain yang tak kalah pentingnya untuk supaya segera diatasi dan sangat membutuhkan perhatian adalah sertifikat tanah.
Menurut Damin, dibalik keberadaan para penduduk yang bertani dan berkebun, sebenarnya terselip sesuatu maksud yang sangat mendasar, yaitu sertifikasi tanah garapannya. Jika kita tinjau dari luas wilayah Desa Bukit Raya yang mempunyai luas wilayah 820 hektar. Sementara baru 1 hektar yang telah bersertifikat, berarti 99 persen sisa luas tanah yang ada di desa ini masih bermasalah. Selain itu tambah Damin, hal yang juga sangat dibutuhkan oleh 2.096 jiwa penduduk Desa Bukit Raya tersebut adalah pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut saat ini baru ada satu tenaga bidan dan satu mantri kesehatan. “Alangkah bersyukurnya kami jika diwaktu yang akan datang ada tempat pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang memadai di Desa kami,” pungkas Damin penuh harap
Menurut Kepala Desa Bukit Raya, Damin, awal berdirinya Desa Bukit Raya adalah terkait dengan program pemerintah pada tahun 1960-an yang menyatakan bahwa kawasan Register 38 Gunung Pikuk Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah kala itu tidak boleh ditempati. Sehingga warga yang tinggal di kawasan tersebut mulai dipindahkan keluar oleh Pemerintah ke Desa Gunung Raya Kecamatan setempat.
Konon pada tanggal 7 April 1972 warga yang berjumlah 32 Kepala Kelurga (KK) berangkat dari Gunung Pikuk menuju Desa Gunung Raya. “Saat itu kami berangkat beramai-ramai dengan jalan kaki sambil membawa perbekalan seadanya, dari pukul 7:30 Wib sampai di Desa Bukit Raya sekira pukul 04:00 Wib dini hari,” kata Damin saat ditemui Melati usai pelaksanaan lomba desa berprestasi di desanya,Senin (1/4) lalu.
Lebih lanjut, Damin menceritakan kisah perjalanan pendahulunya tersebut dengan teliti dan penuh semangat, sampai pada suatu ketika terbentuknya Dusun Bukit Raya oleh Kades Gunung Raya, Abu Bakar (Almarhum) kala itu, sehingga pada 5 April 2005 silam Pemkab Lampung Timur memekarkan Dusun Bukit Raya tersebut menjadi Desa Persiapan yang diresmikan sebagai Desa Definitif oleh Pemerintah pada tahun 2006.
Dikatakan Damin, Desa Bukit Raya mempunyai luas wilayah 450 hektar yang terdiri dari 5 Dusun dan 16 Rukun Tentangga (RT). Adapun batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peniangan, sebelah barat dengan Desa Gunung Raya, dan sebelah timur dengan Desa Purwosari. Secara topografi, ketinggian wilayahnya 750 meter diatas permukaan laut. Suhu di Desa Bukit Raya maksimum 35 derajat celsius, minimum 37 derajat celsius .Jarak Kantor Desa dengan Kecamatan 8 Kilo Meter (Km), atau 0,5 Jam perjalanan, ke Ibu Kota Kabupaten 60 Km. atau 1 Jam Perjalanan, sedangkan ke Ibu kota Provinsi berjarak 70 Km. atau 3 Jam perjalanan. Curah Hujan rata-rata terjadi pada bulan 1, 2 dan 3, antara 9-10 mm/Th. Bentuk wilayahnya berombak sampai berbukit 3,4% dan Berbukit sampai bergunung 15%.
Secara Hidrologi dan Klimatologi, kondisi air tanah di wilayah Desa Bukit Raya cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Iklim di Desa Bukit Raya secara umum tergolong sedang dengan tingkat kelembaban cukup rendah. Kondisi seharai-hari panas dengan temperatur diperkirakan berkisar 24-33 0C. Menurut perkembangannya Desa Bukit Raya dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan. Hal itu disebabkan karena sector pertanian dan perkebunan pada umumnya dijadikan sebagai sumber pokok ekonomi warga Desa tersebut. Jagung misalnya, pada musim panen Desa Bukit Raya mampu memasok 50 ton jagung perhari. Sayangnya produksi jagung tersebut sering kali dihadapkan pada permasalahan biaya produksi. Dimana bibit dan pupuk susah didapat dan mahal harganya, sementara harga jual jagungnya rendah.
Disisi lain perkebunan kakau yang dulu menjadi sentra andalan perkebunan kini para petani menjadi enggan mengelola. Selain produksinya menurun, akibat curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan timbulnya penyakit. Kondisi itu jelas akan berdampak pada menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga banyak petani kakao beralih fungsi membabat tanaman kakao dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit dan karet. Meskipun begitu kendala tetap saja membayangi para petani, terutama pada tanaman kelapa sawit. Pada saat panen biasanya terkendala oleh sarana tranportasi teruma jalan. Hal ini tentu membutuhkan perhatian pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Daerah agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Sector lain yang tak kalah pentingnya untuk supaya segera diatasi dan sangat membutuhkan perhatian adalah sertifikat tanah.
Menurut Damin, dibalik keberadaan para penduduk yang bertani dan berkebun, sebenarnya terselip sesuatu maksud yang sangat mendasar, yaitu sertifikasi tanah garapannya. Jika kita tinjau dari luas wilayah Desa Bukit Raya yang mempunyai luas wilayah 820 hektar. Sementara baru 1 hektar yang telah bersertifikat, berarti 99 persen sisa luas tanah yang ada di desa ini masih bermasalah. Selain itu tambah Damin, hal yang juga sangat dibutuhkan oleh 2.096 jiwa penduduk Desa Bukit Raya tersebut adalah pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut saat ini baru ada satu tenaga bidan dan satu mantri kesehatan. “Alangkah bersyukurnya kami jika diwaktu yang akan datang ada tempat pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang memadai di Desa kami,” pungkas Damin penuh harap
Warga Lampung Timur Minati Perkebunan Karet
Sukadana – Sejumlah warga di Lampung Timur mulai banyak yang menekuni usaha di sector Perkebunan Karet dan Sawit, karena hasilnya cukup menjanjikan.Seorang warga, Sumarji (50), di Kecamatan Bandar Sribawono, mengatakan mulai mengembangkan usaha budidaya karet, karena diharapkan dapat menghasilkan sekitar 7-10 tahun kemudian."Kami berminat membudidayakan tanaman karet karena menjanjikan keuntungan yang lumayan bila berhasil. " terangnya. Ia menjelaskan, untuk budidaya karet memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun jika sudah bias dipanen dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. “Memang hasilnya butuh waktu lama namun untuk penanaman dan perawatan tidak terlalu sulit,” kata dia.
Ia berharap, pemerintah dapat membantu petani karet dalam memberikan bibit dan sarana produksi yang ada.Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Disbunhut setempat berupaya memberdayakan masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian alam, salah satunya dengan menggalakkan tanaman karet tersebut.Penanaman karet nantinya diharapkan bisa dilakukan di sejumlah kahan perkebunan kritis di daerah itu.
Adapun daerah perkebunan yang akan menjadi sasaran program penanaman karet berada di Kecamatan Bandar Sribawono, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya, Labuhan Maringgai, dan Way Jepara.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Adakan Senam Sehat
Sukadana - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Mengadakan senam sehat yang bertempat di lapangan pusiban jum'at (26/04) dalam acara tersebut diikuti oleh seluruh pegawai baik dari dinas,badan,dan kantor pemerintah kabupaten lampung timur, dalam kesempatan yang sama bupati lampung timur yang diwakili sekertaris daerah kabupaten lampung timur I Wayan Sutarja.,SH.MM mengatakan " senam sehat ini bertujuan untuk memper erat tali silaturahmi antar pegawai pemerintah kabupaten lampung timur dan sekaligus dalam rangka ulang tahun kabupaten lampung timur yang ke-14 yang dirayakan di lapangan merdeka sukadana ilir beberapa hari lalu, dan juga senam sehat ini juga rutin dilakukan karena kesehatan sangat penting bagi kita semua" jelasnya.
BUPATI LAMPUNG TIMUR BUKA BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK DI RSUD SUKADANA
Sukadana - Bupati Lampung Timur buka secara resmi bakti sosial Operasi Katarak di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (18/04), hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lamtim I Wayan Sutarja, SH, MM, Kepala Satker dilingkungan pemkab Lampung Timur.
Pada saat diwawancarai senin (29/04) Bupati Lampung Timur Erwin Arifin, SH, MH menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada Perdami, Ketua Tim PKK Kabupaten Lampung Timur, PT. Sido Muncul atas prakarsa sehingga terselenggarannya Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak di Kabupaten Lampung Timur, Bakti sosial yang juga merupakan rangkaian acara HUT Kartini ke 134 dan HUT Kabupaten Lampung Timur ke 14 sangat memberikan makna bagi perkembangan kesehatan khususnya penderita Katarak di Kabupaten Lampung Timur, kegiatan yang sangat mulia ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Lampung Timur hal ini terbukti dengan banyaknya peserta operasi namun karena keterbatasan waktu dan anggaran maka peserta pada tahun 2013 berjumlah 200 orang penderita katarak yang bersal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, jelasnya
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan Bakti Sosial dan berupaya terus menjalin kermitraan dengan pihak swasta khususnya PT. Sidomuncul untuk membebaskan masyarakat dari penyakit katarak seperti halnya yang terjadi hari ini. Pada masa yang akan datang diharapkan satker dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk terus dapat mengupayakan kemitraan dengan berbagai perusahaan swasta dan tidak terbatas pada bidang kesehatan namun seperti bidang pertanian, pendidikan dan bidang-bidang lain yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Mudah-mudahan kegiatan yang sangat mulia ini merupakan ibadah kita semua khususnya Tim Dokter mata karna kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa dan dirasakan langsung oleh masyarakat khusunya di Kabupaten Lampung Timur. Harap erwin
Lebih lanjut disampaikan memontum HUT Kartini ke 134 dan HUT Lamtim ke 14 ini agar dapat dimaknai sebagai langkah mempersatukan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan steakholder untuk dapat lebih memberikan peran aktif dalam proses Pembangunan di Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus akan memfasilitasi baik dari segi pendanaan maupun pelaksanaan pembangunan diharapkan masyarakat untuk terus memberikan dukungan agar pelaksaan pembangunan yang bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud di Bumei Tuwah Bepadan, berbagai program telah dilakukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur salah satunya “GERBANG INDAH BUMEI TUWAH BEPADAN”( Gerakan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bumei Tuwah Bepadan) program ini dimaksudkan untuk memacu masyarakat berkiprah dalam proses pembangunan yang diawali dari tingkat desa di seluruh Kabupaten Lampung Timur, selamat kepada masyarakat yang mendapat kesempatan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses juga disampaikan kepada seluruh Tenaga medis yang terlibat dalam Bakti Sosial Operasi Katarak ini untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, hal ini merupakan tugas dan ibadah bagi kita semua” demikian Erwin mengakhisi Sambutannya.
Pada saat diwawancarai senin (29/04) Bupati Lampung Timur Erwin Arifin, SH, MH menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada Perdami, Ketua Tim PKK Kabupaten Lampung Timur, PT. Sido Muncul atas prakarsa sehingga terselenggarannya Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak di Kabupaten Lampung Timur, Bakti sosial yang juga merupakan rangkaian acara HUT Kartini ke 134 dan HUT Kabupaten Lampung Timur ke 14 sangat memberikan makna bagi perkembangan kesehatan khususnya penderita Katarak di Kabupaten Lampung Timur, kegiatan yang sangat mulia ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Lampung Timur hal ini terbukti dengan banyaknya peserta operasi namun karena keterbatasan waktu dan anggaran maka peserta pada tahun 2013 berjumlah 200 orang penderita katarak yang bersal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, jelasnya
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan Bakti Sosial dan berupaya terus menjalin kermitraan dengan pihak swasta khususnya PT. Sidomuncul untuk membebaskan masyarakat dari penyakit katarak seperti halnya yang terjadi hari ini. Pada masa yang akan datang diharapkan satker dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk terus dapat mengupayakan kemitraan dengan berbagai perusahaan swasta dan tidak terbatas pada bidang kesehatan namun seperti bidang pertanian, pendidikan dan bidang-bidang lain yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Mudah-mudahan kegiatan yang sangat mulia ini merupakan ibadah kita semua khususnya Tim Dokter mata karna kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa dan dirasakan langsung oleh masyarakat khusunya di Kabupaten Lampung Timur. Harap erwin
Lebih lanjut disampaikan memontum HUT Kartini ke 134 dan HUT Lamtim ke 14 ini agar dapat dimaknai sebagai langkah mempersatukan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan steakholder untuk dapat lebih memberikan peran aktif dalam proses Pembangunan di Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus akan memfasilitasi baik dari segi pendanaan maupun pelaksanaan pembangunan diharapkan masyarakat untuk terus memberikan dukungan agar pelaksaan pembangunan yang bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud di Bumei Tuwah Bepadan, berbagai program telah dilakukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur salah satunya “GERBANG INDAH BUMEI TUWAH BEPADAN”( Gerakan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bumei Tuwah Bepadan) program ini dimaksudkan untuk memacu masyarakat berkiprah dalam proses pembangunan yang diawali dari tingkat desa di seluruh Kabupaten Lampung Timur, selamat kepada masyarakat yang mendapat kesempatan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses juga disampaikan kepada seluruh Tenaga medis yang terlibat dalam Bakti Sosial Operasi Katarak ini untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, hal ini merupakan tugas dan ibadah bagi kita semua” demikian Erwin mengakhisi Sambutannya.
Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM melantik Pejabat Struktural Eselon III
Sukadana - Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH diwakili Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM melantik Pejabat Struktural Eselon III pada Senin (29/04) yang berlangsung di Gedung Pusiban Pemkab Lampung Timur.
Hadir pada acara tersebut, Ketua TP PKK Lamtim, Asmara Dewi Arifin, Sekwan DPRD Lampung Timur, Sahmin Saleh, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lamtim Drs. Helman Arief, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Iwan Nurdaya, SH, Asisten Bidang Administrasi Umum Nur Syamsu. SH, Kepala Dinas Se – lampung timur, Camat Se – lampung timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Kabupaten Lampung Timur.
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM mengatakan, bahwa pengembangan karier PNS khususnya dalam pengangkatan jabatan structural bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang. Dalam hal ini, diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan structural (right man on the right position). Hal ini penting dilakukan, karena menyangkut proses pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur PNS,”kata Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM.
Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM menerangkan, ada hubungan yang cukup signifikan antara motivasi kerja dan kinerja seseorang. Seseorang akan meningkatkan kinerjanya apabila dalam bekerja, ia memiliki motivasi yang tinggi membangun Lampung Timur. Aparatur birokrasi merupakan orang – orang yang mau terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya, belajar dari kesalahan di masa lalu kemudian memperbaikinya, serta melakukan inovasi dalam pekerjaan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi sehingga misi melayani public yang diemban oleh setiap satuan kerja perangkat daerah dapat tercapai. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan khususnya dalam hal memilih dan menempatkan PNS dalam sebuah jabatan structural memerlukan ketelitian, kecermatan dan pertimbangan yang matang,”terang Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM.
Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM mengharapkan, kepada para pejabat structural eselon III yang baru dilantik dan juga seluruh aparatur pemerintahan daerah kabupaten lampung timur, agar senantiasa menjaga dan mempertahankan inegritas, loyalitas,disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab menjaga netralitas PNS sebagai aparatur dengan melayani masyarakat agar lebih baik dan sejahtera,”harap Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM.
Hadir pada acara tersebut, Ketua TP PKK Lamtim, Asmara Dewi Arifin, Sekwan DPRD Lampung Timur, Sahmin Saleh, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lamtim Drs. Helman Arief, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Iwan Nurdaya, SH, Asisten Bidang Administrasi Umum Nur Syamsu. SH, Kepala Dinas Se – lampung timur, Camat Se – lampung timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Kabupaten Lampung Timur.
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM mengatakan, bahwa pengembangan karier PNS khususnya dalam pengangkatan jabatan structural bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang. Dalam hal ini, diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan structural (right man on the right position). Hal ini penting dilakukan, karena menyangkut proses pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur PNS,”kata Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM.
Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM menerangkan, ada hubungan yang cukup signifikan antara motivasi kerja dan kinerja seseorang. Seseorang akan meningkatkan kinerjanya apabila dalam bekerja, ia memiliki motivasi yang tinggi membangun Lampung Timur. Aparatur birokrasi merupakan orang – orang yang mau terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya, belajar dari kesalahan di masa lalu kemudian memperbaikinya, serta melakukan inovasi dalam pekerjaan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi sehingga misi melayani public yang diemban oleh setiap satuan kerja perangkat daerah dapat tercapai. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan khususnya dalam hal memilih dan menempatkan PNS dalam sebuah jabatan structural memerlukan ketelitian, kecermatan dan pertimbangan yang matang,”terang Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM.
Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM mengharapkan, kepada para pejabat structural eselon III yang baru dilantik dan juga seluruh aparatur pemerintahan daerah kabupaten lampung timur, agar senantiasa menjaga dan mempertahankan inegritas, loyalitas,disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab menjaga netralitas PNS sebagai aparatur dengan melayani masyarakat agar lebih baik dan sejahtera,”harap Sekda Lampung Timur, I Wayan Sutardja, SH. MM.
Harga Gula Merah Turun Tajam, Coklat Berangsur Normal
Sekampung Udik - Para pengrajin gula kelapa di kecamatan Sekampung Udik tepatmya di Desa Toba dan Desa Banjar Agung, kebanyakan meninggalkan pekerjaannya sebagai penderes yang sehari- harinya pekerjaan tersebut merupakan suatu penghasilan utama dalam menghidupi anak dan istrinya.
Saat dijumpai di kediamannya, Selasa (02/04) lalu, Minak Takon yang sedang asyik dengan membelah hasil panenan kakaonya, menjelaskan bahwa saat ini harga gula merah menurun derastis. Namun Takon juga menyampaikan bahwa untuk harga coklat sudah agak lumayan. “Untuk Gula Merah saat ini hamper dibilang tidak ada harganya karena hanya laku sebesar Rp. 3500 dan untuk kakaonya yaitu Rp10.000 per kilo. Karenanya untuk saat ini ia sementara berhenti mengumpulkan nira dari pohon kelapa,” terangnya.
Takon berharap harga Gula Merah dan Kakao dapat normal kembali, dan harapannya kepada dinas terkait dapat meninjau keadaan harga pasar, yang mana keadaan ini sudah berjalan dua bulan ia pun tidak bisa berbuat apa apa,hanya bisa menyampaikan lewat keluhan serta harapan, semoga dengan perhatian pemerintah baik ekskutif ataupun legeslatif,”harapnya.
Di lain tempat, Zaini Jhon memberi komentar, bahwa ia saat ini masih tetap bertahan bekerja sebagai penderes, menurut Zaini walaupun harga setor gula merah ke bos tempat ia setor seharga Rp3500/ kg, dengan harga yang sangat murah bahkan tidak sesuai dengan tenaga apalagi untuk menghitung modal menurutnya itu rugi,”katanya.
Zaini menyampaikan bahwa ia melakukan pekerjaannya sebagai penderes atau penyadap pohon kelapa sudah belasan tahun, jadi iapun sudah menyenangi pekerjaan ini, namun apa hendak dikata terpaksa ia akan beralih pekerjaan lain. “kedepan harga Gula Merah di wilayah Sekampung Udik khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur dapat kembali normal dan tidak membuat kami segenap penyadap pohon kelapa untuk dijadikan gula merah kehilangan pekerjaan,”pungkasnya.
Saat dijumpai di kediamannya, Selasa (02/04) lalu, Minak Takon yang sedang asyik dengan membelah hasil panenan kakaonya, menjelaskan bahwa saat ini harga gula merah menurun derastis. Namun Takon juga menyampaikan bahwa untuk harga coklat sudah agak lumayan. “Untuk Gula Merah saat ini hamper dibilang tidak ada harganya karena hanya laku sebesar Rp. 3500 dan untuk kakaonya yaitu Rp10.000 per kilo. Karenanya untuk saat ini ia sementara berhenti mengumpulkan nira dari pohon kelapa,” terangnya.
Takon berharap harga Gula Merah dan Kakao dapat normal kembali, dan harapannya kepada dinas terkait dapat meninjau keadaan harga pasar, yang mana keadaan ini sudah berjalan dua bulan ia pun tidak bisa berbuat apa apa,hanya bisa menyampaikan lewat keluhan serta harapan, semoga dengan perhatian pemerintah baik ekskutif ataupun legeslatif,”harapnya.
Di lain tempat, Zaini Jhon memberi komentar, bahwa ia saat ini masih tetap bertahan bekerja sebagai penderes, menurut Zaini walaupun harga setor gula merah ke bos tempat ia setor seharga Rp3500/ kg, dengan harga yang sangat murah bahkan tidak sesuai dengan tenaga apalagi untuk menghitung modal menurutnya itu rugi,”katanya.
Zaini menyampaikan bahwa ia melakukan pekerjaannya sebagai penderes atau penyadap pohon kelapa sudah belasan tahun, jadi iapun sudah menyenangi pekerjaan ini, namun apa hendak dikata terpaksa ia akan beralih pekerjaan lain. “kedepan harga Gula Merah di wilayah Sekampung Udik khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur dapat kembali normal dan tidak membuat kami segenap penyadap pohon kelapa untuk dijadikan gula merah kehilangan pekerjaan,”pungkasnya.
Bupati Lamtim diwakili Asisten Buka Sosialisasi Pengalihan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah
Sukadana - Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH Membuka Sosialisasi Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Menjadi Pajak Daerah pada Jum'at (03/05).
Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH, Kepala Badan Aset Daerah, S. Mustakim, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM, Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono, Wakil Ketua DPRD Lamtim, Prio Budi Utomo, Kasi Sinkronisasi Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Riva Setriara, SH, Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis PDRD, Ditjen Perimbangan Keuangan, Anwar Syahdat,SH.ME, Kabid kerjasama ekstensifikasi dan penilaian Kanwil ditjen pajak Bengkulu dan lampung, Dra. Febriyanti Sawaliah,M.Si, Bendahara se - Kabupaten Lampung Timur, Camat se - Lampung Timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Lampung Timur.
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH menyampaikan, pada saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tengah mempersiapkan diri dalam rangka menyambut PBB - P2 menjadi pajak daerah yang akan dimulai per 1 Januari 2014. Berbagai tahapan persiapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Peraturan Daerah tentang PBB - P2 telah dibuat, dan saat ini masih dalam proses evaluasi Depdagri. Peningkatan SDM melalui Diklat, tentang sistem pengelolaan PBB - P2 yang bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak. Telah melakukan kerja sama (MOU) dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak. Sarana dan prasarana, baik gedung tengah dalam proses persiapan. Peraturan Daerah tentang struktur organisasi, saat ini tengah dalam proses pembahasan di DPRD,” Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.
Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH mengharapkan, agar seluruh tahapan-tahapan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga pada 1 Januari 2014, Kabupaten Lampung Timur, benar-benar siap dalam menjalankan pengalihan PBB - P2 menjadi pajak daerah. Dengan dilaksanakanya sosialisasi pada hari ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah memiliki pengetahuan terkait peralihan pengelolaan PBB - P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah Daerah. Dan seluruh komponen yang bersentuhan dengan pengelolaan PBB ini dapat bersinergi melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan memberikan penyegaran dan pendekatan kepada masyarakat tentang wajib pajak sehingga, pembansunan di Bumei Tuwah Bepadan Lampung Timur semakin merata dan dapat dinikmati masyarakat. Pemberian kewenangan pengelolaan PBB - P2 secara langsung kepada kabupaten / kota, selain bernilai positif, juga merupakan tantangan bagi Pemkab, karena secara otomatis beban kerja dari SKPD yang menanganinya semakin bertambah. Untuk itu, diperlukan kemampuan dan skill yang memadai dari aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana,” harap Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM mengatakan, seperti kita ketahui bersama, bahwa pengalihan PBB-P2 adalah berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diserahkannya pengelolaan PBB-P2 ini, berarti pemerintah memberikan kewenangan secara keseluruhan kepada kabupaten/kota untuk lebih optimal mengelola pajak dimaksud sebagai salah satu pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Undang-undang ini sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah pusat menuju Desentralisasi Fiskal, yang selama ini kita cita-citakan bersama untuk kemaslahatan bangsa dan Negara. Dimana Sentralisasi fiskal selama ini diberlakukan pmerintah pusat membuat daerah semakin terpuruk dalam proses pengalian PAD, karena semua harus ke pusat dulu, baru dibagi melalui bagi hasil pajak. Pada prinsipnya kita sambut baik uu No 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, tentunya diberlakukan lebih cepat lebih baik,”tutur Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM menambahkan, mengingat arti pentingnya peran PBB dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur, maka diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga diperoleh persamaan persepsi terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepada para nara sumber, harap dapat memberikan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya, sehingga seluruh pesefta dapat benar-benar paham, dan kemudian mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar,”tambah Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM.
Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH, Kepala Badan Aset Daerah, S. Mustakim, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM, Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono, Wakil Ketua DPRD Lamtim, Prio Budi Utomo, Kasi Sinkronisasi Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Riva Setriara, SH, Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis PDRD, Ditjen Perimbangan Keuangan, Anwar Syahdat,SH.ME, Kabid kerjasama ekstensifikasi dan penilaian Kanwil ditjen pajak Bengkulu dan lampung, Dra. Febriyanti Sawaliah,M.Si, Bendahara se - Kabupaten Lampung Timur, Camat se - Lampung Timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Lampung Timur.
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH menyampaikan, pada saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tengah mempersiapkan diri dalam rangka menyambut PBB - P2 menjadi pajak daerah yang akan dimulai per 1 Januari 2014. Berbagai tahapan persiapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Peraturan Daerah tentang PBB - P2 telah dibuat, dan saat ini masih dalam proses evaluasi Depdagri. Peningkatan SDM melalui Diklat, tentang sistem pengelolaan PBB - P2 yang bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak. Telah melakukan kerja sama (MOU) dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak. Sarana dan prasarana, baik gedung tengah dalam proses persiapan. Peraturan Daerah tentang struktur organisasi, saat ini tengah dalam proses pembahasan di DPRD,” Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.
Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH mengharapkan, agar seluruh tahapan-tahapan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga pada 1 Januari 2014, Kabupaten Lampung Timur, benar-benar siap dalam menjalankan pengalihan PBB - P2 menjadi pajak daerah. Dengan dilaksanakanya sosialisasi pada hari ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah memiliki pengetahuan terkait peralihan pengelolaan PBB - P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah Daerah. Dan seluruh komponen yang bersentuhan dengan pengelolaan PBB ini dapat bersinergi melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan memberikan penyegaran dan pendekatan kepada masyarakat tentang wajib pajak sehingga, pembansunan di Bumei Tuwah Bepadan Lampung Timur semakin merata dan dapat dinikmati masyarakat. Pemberian kewenangan pengelolaan PBB - P2 secara langsung kepada kabupaten / kota, selain bernilai positif, juga merupakan tantangan bagi Pemkab, karena secara otomatis beban kerja dari SKPD yang menanganinya semakin bertambah. Untuk itu, diperlukan kemampuan dan skill yang memadai dari aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana,” harap Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM mengatakan, seperti kita ketahui bersama, bahwa pengalihan PBB-P2 adalah berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diserahkannya pengelolaan PBB-P2 ini, berarti pemerintah memberikan kewenangan secara keseluruhan kepada kabupaten/kota untuk lebih optimal mengelola pajak dimaksud sebagai salah satu pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Undang-undang ini sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah pusat menuju Desentralisasi Fiskal, yang selama ini kita cita-citakan bersama untuk kemaslahatan bangsa dan Negara. Dimana Sentralisasi fiskal selama ini diberlakukan pmerintah pusat membuat daerah semakin terpuruk dalam proses pengalian PAD, karena semua harus ke pusat dulu, baru dibagi melalui bagi hasil pajak. Pada prinsipnya kita sambut baik uu No 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, tentunya diberlakukan lebih cepat lebih baik,”tutur Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM menambahkan, mengingat arti pentingnya peran PBB dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur, maka diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga diperoleh persamaan persepsi terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepada para nara sumber, harap dapat memberikan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya, sehingga seluruh pesefta dapat benar-benar paham, dan kemudian mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar,”tambah Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan RI, Rukijo,SE.MM.
Produktifitas Padi di Lampung Timur 5 Ton/ Ha
Batanghari – Memasuki bulan Mei 2013 ini, sejumlah petani di Kecamatan Batanghari tengah memanen komoditas padi yang ada di wilayah itu. Menurut salah seorang petani Widodo (48) di kecamatan setempat pada Senin (6/5) mengaku senang dengan panen musim ini, karena dapat menambah stok bahan pangan itu bagi keluarga. Meskipun produksi padi belum mencapai maksimal, lanjutnya, namun panen musim ini perlu disyukuri sebab bisa menuai hasilnya. “Hasil panen saat ini memang belum maksimal yakni rata-rata 5 ton per hektare, jika sebelumnya bisa mencapai 6,5-7 ton/ ha. Namun kami tetap bersukur,” terangnya. Hal senada disampaikan petani lain, Suryadi (42), yang mengatakan panen musim ini memang belum maksimal karena berbagai kendala yang dihadapi. “Dalam hal perlakuan perawatan kami sudah maksimal, namun musim ini banyak juga hama dan penyakit padi seperti patah leher, busuk pelepah, serangan jamur, wereng, dan lain-lain,” paparnya. Dia berharap instansi terkait bisa membantu keluhan para petani sehingga produktifitas padi dapat terus meningkat
Bupati Lamtim Pimpin Upacara Peringatan Hari Otda Ke XVII
Sukadana - Bupati Lampung Timur (Lamtim), Erwin Arifin.SH.MH Bertindak selaku Pembina Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIIV, bertempat di halaman Kantor Pemkab Lampung Timur, pada Senin (06/05). Hadir pada upacara tersebut, Sekda Lamtim, I Wayan Sutarja, SH.MM, Sekwan DPRD Lampung Timur, Asisten, staf ahli, kepala satker dan seluruh PNS (pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timut.
Sambutan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang dibacakan oleh Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH mengatakan bahwa kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan sebagai konsekwensi perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat kompatibel, tangguh dan handal dalam melakukan urusan-urusan dan fungsi-fungsi pelayanannya untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Dalam konsep Negara kesatuan, kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Selanjutnya kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden tersebut sebagian diserahkan ke daerah dengan konsep otonomi daerah. Dengan demikian pemerintahan daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden,”tutur Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH.
Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH menungkapkan, Tidak dipungkri bahwa kebijakan otonomi daerah telah menghasilkan banyak kemajuan, namun harus kita sadari juga bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain kompetensi SDM aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, peningkatan tata kelola pemerintahan. Selain itu, permasalahan hukum masih sangat intensif menghinggapi penyelenggaraan pemerintahan dan kondisi infrastruktur (jalan/jembatan, sekolah, air bersih, pelayanan kesehatan) di berbagai daerah yang masih memprihatinkan sehingga belum mampu mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara maksimal,”ungkap Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH
Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH menerangkan, implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, sebut Mendagri, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004, dilakukan untuk memperkuat format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan dalam format merintis terbentuknya negara federal. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kata dia diaplikasikan agar penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan dapat dikelola secara efektif dan dapat didayagunakan secara maksimal untuk mengakselerasi laju pembangunan di daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis. Para penyelenggara pemerintah daerah dituntut lebih kompatibel, tangguh dan handal agar fungsi-fungsi pelayanannya kepada masyarakat dapat makin maksimal,”terang Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH.
Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH menambahkan, peringatan ini merupakan media bagi jajaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk mereflesikan serta memeprkokoh tanggung jawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk memberdayakan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam mewujudkan daerah menjadi lebih mandiri, maju dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah telah menghasilkan banyak kemajuaan, namun harus disadari juga bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan fakta-fakta yang harus disikapi bersama yaitu kompetensi SDM aparatur, Sinergitas Perencanaan Pembangunan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,”tambah Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin.SH.MH.
Mengakhiri sambutannya Bupati Lamtim meyampaikan Selamat Hari Otonomi Daerah semoga peringatan ini bukan merupakan rutinitas dan seremonial, namun peringatan ini dapat dijadikan sebagai momentum perbaikan dalam segala aspek sehingga tujuan kita secara bersama-sama untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Timur dapat segera terwujud "pungkas erwin
Langganan:
Postingan (Atom)