HP dan Laptop Kena Pajak Barang Mewah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini serius mengkaji usul pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap perangkat telekomunikasi impor. Dua kementerian teknis itu sepakat jika gadget impor seperti telepon seluler (ponsel), komputer tablet, atau komputer genggam dikenai PPnBM 20 persen

“Kita sama-sama setuju dengan Pak Hidayat (menteri perindustrian). Saya lagi bicarakan tentang itu di internal. Tapi, mengenai kapannya masih harus dibicarakan. Itu nanti antar-direktorat terkait. Dari Kemendag dan Kemenperin akan ada pertemuan antar-Dirjen untuk membahas lebih detail,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Senin (7/4).

Kemenperin awalnya mengusulkan agar PPnBM hanya dikenakan kepada produk gadget dengan harga di atas Rp 5 juta. Sementara Kemendag justru menilai tidak perlu ada pembatasan harga.

“Mau harganya berapa sama saja, kena 20 persen. Di bawah Rp 5 juta juga boleh. Nggak hanya di atas Rp 5 juta. Semuanya, dipukul rata saja,” saran Mendag.

Menurut Lutfi, semua jenis ponsel bisa dianggap barang mewah. Sebab, harganya cukup mahal dengan pengeluaran untuk membeli pulsa yang sudah cukup tinggi. “Kita anggap pokoknya semua handphone impor ini barang mewah. Dengan demikian, kita memberikan peluang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh. Jangan hanya menjadi pasar yang besar,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyatakan bahwa pengenaan PPnBM tersebut ditujukan sebagai insentif bagi produsen dalam negeri. “Industri telekomunikasi di Indonesia berkembang pesat. Di saat yang sama ini dinikmati produsen handphone di luar negeri. Impor mengalir deras sehingga kami menilai sudah waktunya untuk dikendalikan,” jelasnya.




Hidayat mengakui, pihaknya mengusulkan batas pengenaan PPnBM untuk produk dengan harga di atas Rp 5 juta, dengan begitu bakal memangkas impor produk terkait hingga 50 persen. Pada 2013 impor produk seluler, komputer genggam, dan komputer tablet mencapai 55 juta unit senilai USD 3 miliar. “Dari jumlah itu, sekitar 15 persen bisa masuk kategori barang mewah,” pungkasnya

Jelang MTQ, Batam Berhias

Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-25 di Batam, 6 Juni mendatang menyiapkan enam toilet mobile (bergerak, red) yang akan ditempatkan sejumlah titik di sekitar lokasi kegiatan.

”Dari jumlah tersebut, satu toilet mobile tersebut khusus untuk tamu very important person (VIP). Sedangkan yang lainnya khusus untuk pengunjung,” ujar Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Kepri Martin L Maromon kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, belum lama ini.

Lebih lanjut, mantan Kabag Protokoler Pemko Batam tersebut mengatakan selain dipinjam dari Pemko Batam, toilet mobile tersebut didatangkan dari Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang. Sebab, jumlah toilet mobile milik Pemko Batam sangat terbatas.

”Kita tahu, akan ada ribuan orang yang datang ke lokasi. Toilet tentu merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan. Apalagi, toliet existing juga terbatas jumlahnya,” jelas Martin.

Menjelang MTQ Nasional yang sudah semakin dekat, Gubernur Kepri HM Sani terus melakukan rapat evaluasi dan pematangan kegiatan. Apalagi, sebagai tuan rumah, Kepri ingin mengemas kegiatan dua tahunan ini layaknya seperti MTQ tingkat internasional. Kegiatan yang disejalankan dengan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) tersebut, akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam akan merazia gelandangan, pengemis (Gepeng) serta anak jalanan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-25 di Batam .

“Minggu depan kita gelar razia pekat (penyakit masyarakat) yakni gepeng, anak jalanan, serta anak punk,” ungkap Kasatpol PP Kota Batam, Hendri, Jumat (10/4).




Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam, gepeng dan anak jalanan tidak diperbolehkan berada di ruas jalan. Karena keberadaanya mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban. “Bukan karena MTQ, memang gepeng dan anak jalanan tidak diperbolehkan,” ungkap Hendri.




Apalagi, dalam hajatan MTQ seluruh delegasi dari berbagai provinsi serta negara sahabat akan hadir. “Seluruh jalan protokol, serta wilayah startegis harus bersih dari gepeng dan anak jalanan,” ungkapnya.




Dalam kesempatan itu Hendri menjelaskan bahwa razia pekat merupakan kegiatan rutin Satpol PP Kota Batam. Banyak anak jalanan, PSK, waria, anak punk yang terjaring. Seluruh gepeng dan anak jalanan kemudian didata pihak dinsos untuk diberikan pembinaan agar mempunyai keahlian.




Sebelumnya, Gubernur Kepri HM Sani menyurati Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan terkait persiapan pelaksanaan MTQ Nasional. Gubernur mengajukan lima permintaan, di antaranya menjaga ketertiban dan estetika kawasan, mengatur zona serta petugas parkir. Mengatur gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan yang makin banyak dan mangkal di simpang strategis.




“MTQ Nasional kan banyak tamu, jangan sampai gepeng juga tambah banyak,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kepri, Guntur Sakti.




Rangkaian kegiatan MTQ Nasional itu, ditandai dengan pelaksaan pawai taaruf yang rencananya dibuka Menteri Agama Suryadharma Ali, satu hari sebelum pembukaan MTQ.

Usai Lebaran, Truk Kayu Berseliweran di Palembang-Indralaya Sumatera Selatan

Beberapa hari pasca Idul Fitri, aktivitas truk penangkut kayu mulai marak kembali memasuku jalan Palembang-Indralaya.

Dari pantauan, Senin (12/8/2013) dari siang hingga tengah malam, truk pengangkut kayu dari arah Banyuasin menujuIndralaya mulai melintas.

Truk-truk tersebut sangat kontras saat berpapasan dengan kendaraan lainnya. Karena kendaraan yang lewat didominasi mobil pribadi jenis minibus dan sedan yang merupakan kendaraan pribadi atau angkutan penumpang.

Sesekali juga terpantau kendaraan bus antar provinsi. Truk angkutan tanah juga mewarnai kepadatan jalan lintas Palembang-Indralaya.

Keadaan ini perlu perhatian pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah karena hutan adalah milik seluruh warga negara Indonesia yang harus diperhatikan pelestarian dan pendayagunaannya bagi seluruh kepentingan negara dan rakyat Indonesia

Pajak Untuk Menjaga Kekayaan Alam Bagi Negeri

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beraneka ragam dan melimpah. Sebut saja kekayaan di atas permukaan tanah, seperti hutan dengan ragam tumbuhan dan satwa yang hidup di dalamnya. Belum lagi keragaman hayati di lautan dan di udara, tidak hanya berlimpah, namun terbentang pada area yang sangat luas. Oleh karena itu, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang kita miliki bukanlah hal yang mudah. Berbagai macam ancaman dan gangguan yang mungkin timbul, baik dari perilaku kita, maupun adanya bencana alam.

Berbagai berita yang menyita perhatian kita akhir-akhir ini menyiratkan betapa banyak pekerjaan rumah yang masih harus kita selesaikan. Bukan hanya tugas pemerintah beserta aparatnya, namun juga seluruh elemen masyarakat. Berita tentang kebakaran hutan misalnya, selain menghabiskan luasan hutan, juga menimbulkan dampak kabut asap yang melanda hingga ke negara tetangga. Sebuah kejadian yang memalukan bagi Indonesia sekaligus memperburuk citranya di dunia internasional. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sekaligus menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Berita lain, masih berkaitan dengan hutan, adalah tentang illegal logging. Jumlah kasus yang ditangani oleh Kementerian Kehutanan memang menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, terdapat 478 kasus, dengan 79 kasus diantaranya adalah illegal logging. Di tahun 2011, jumlah kasus illegal logging berkurang menjadi 59 kasus. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan melalui Statistik Kehutanan 2011, total tenaga pengamanan hutan yang terdiri dari Polisi Hutan (Polhut), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) berjumlah 9.426 personil di tahun 2007. Pada tahun 2011 jumlah tersebut meningkat menjadi 11.412 personil.

Namun demikian, jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan tidak banyak berubah, bahkan beberapa peralatan berkurang jumlahnya. Speed boat, contohnya, di tahun 2007 berjumlah 114 buah, sedangkan di tahun 2011 jumlahnya berkurang menjadi 71 buah. Motor tempel, di tahun 2007 berjumlah 53 buah dan berkurang menjadi 12 buah di tahun 2011. Dan kenyataannya adalah illegal logging dan maupun perambahan hutan secara umum masih terus terjadi.

Tak kalah mencengangkan adalah berita tentang penjarahan minyak mentah milik Pertamina yang disalurkan melalui pipa jaringannya di seputaran Sumatera Selatan. Pipa yang mengalirkan minyak mentah dari Jambi ke Plaju, Sumatra Selatan dilubangi di banyak tempat untuk dicuri minyaknya. Begitu banyaknya lubang membuat minyak yang dipompakan dari Stasiun Pusat Pemompaan Produksi di Tempino, Jambi tidak pernah sampai ke Plaju.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina Gas, Gunung Sardjono Hadi, pada periode 17 Juli hingga 24 Juli sebanyak 19.500 barel minyak yang dialirkan dari Tempino hilang di tengah jalan. Kerugian yang dialami Pertamina mencapai USD 1,95 juta atau sekitar Rp20 miliar dalam seminggu itu. Setiap tahun kerugian yang dialami Pertamina akibat pencurian minyak luar biasa besarnya. Tahun lalu, kerugian mencapai Rp350 miliar, dan tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi yakni bisa mencapai Rp400 miliar.

Di daerah perairan Indonesia, sering ditemui pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Pencurian ini disertai dengan penggunaan peralatan yang tidak semestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekologi laut. Penggunaan bom laut dan jaring pukat harimau adalah dua contoh peralatan yang sering dipakai nelayan asing saat melakukan pencurian. Pengambilan sumber daya lautan secara berlebihan (over fishing) dan melanggar hukum (illegal fishing) menjadi penyumbang turunnya kualitas sumber daya hayati kelautan Indonesia.

Luasnya perairan laut Indonesia, yang mencapai 5.877.879 kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat pemerintah yang bertugas untuk menjaga wilayahnya. Aparat Polisi Air, Bea dan Cukai maupun aparat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dibekali dengan kapal patrol yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Saat ini, jumlah kapal pengawas yang sekarang dimiliki oleh masing-masing instansi dirasa masih kurang. Sebagai contoh, jumlah kapal patrol yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya berjumlah 26 kapal patroli dari kebutuhan ideal sebanyak 80 buah kapal patroli.

Pengamanan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, baik di darat, laut dan udara membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Kesemuanya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat sumber pendanaan utama APBN berasal dari Pajak, maka peran pajak menjadi sangat vital. Dalam hal ini pajak menjalankan fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair), dimana pajak sebagai sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Fungsi pajak yang lain adalah fungsi mengatur (regulerend), dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, untuk meningkatkan daya saing produk lokal, pemerintah dapat mengenakan pajak terhadap barang produk impor. Contoh lainnya berupa pengenaan pajak tinggi atas barang mewah dan minuman keras. Pajak juga berperan sebagai stabilitas dan distribusi pendapatan, dengan pemungutan pajak dari yang lebih mampu, untuk menjamin kesejahteraan umum dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemkab Tanggamus Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

KOTAAGUNG – Pemkab Tanggamus menargetkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7 persen sampai 2018. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta bekerja bersama-sama mencapai target tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus Ir. Hi. Gunawan Tarwin Wiyatna, M.M. dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanggamus 2013–2018 di aula GMP Carvio SUPM Negeri, Kotaagung Barat, kemarin.

Menurut Gunawan, dalam perencanaan pembangunan ada empat indikator makro. Yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia

(IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan persentase jumlah penduduk miskin (JPM), dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).

”Keempat indikator makro itu harus menjadi acuan bersama sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Di samping indikator-indikator sektoral yang bersifat lebih teknis,” kata Gunawan.

Dilanjutkan, selain laju pertumbuhan ekonomi, Pemkab Tanggamus juga menargetkan peningkatan IPM sebesar 74,38 persen, penurunan JPM sebesar 14,18 persen, dan penurunan persentase TPT sebesar 3,37 persen.

Gunawan mengungkapkan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus selama kurun waktu 16 tahun ini secara umum telah menunjukkan beberapa kemajuan pada berbagai bidang pelayanan masyarakat. Yakni bidang sosial dan budaya; ekonomi; politik; pengembangan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana-prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lebih jauh Gunawan mengatakan, kebijakan strategis nasional maupun provinsi di Tanggamus yang didukung kondusivitas wilayah akan memacu pertumbuhan investasi baru. ”Dengan investasi skala besar itu akan menciptakan dampak positif. Baik pertumbuhan perekonomian maupun tersedianya lapangan kerja,” ungkapnya

Kenaikan BBM Diumumkan Malam, Berlaku Dini Hari

Pemerintah terus mematangkan persiapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Yang terbaru, beredar informasi bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM malam ini (21/6). Harga baru BBM itu paling cepat berlaku efektif mulai Sabtu (22/6) pukul 00.00.
Informasi itu berembus kencang sepanjang hari kemarin (20/6). Bukan hanya pihak istana, beberapa lembaga pemerintahan terkait menguatkan indikasi tersebut. Salah satunya lembaga pengatur sektor hilir migas, yakni Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM hari ini. Dengan begitu, menurut pengalaman selama ini, peraturan tersebut bakal terhitung efektif Sabtu pukul 00.00. ’’Yang sudah-sudah seperti itu,” kata dia di kantornya kemarin. ’’Kalau Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sih mintanya paling lambat Kamis (20/6). Tetapi kan susah, Tidak mungkin malam ini (20/6) karena harus memproses BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat). Wapres minta BLSM harus dibagikan Sabtu,” imbuhnya.
Meski demikian, Djoko menegaskan bahwa keputusan akhir jadwal pengumuman kenaikan itu belum final. Menurutnya, pemerintah terus mengadakan rapat persiapan kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Dengan begitu, BLSM bisa langsung dibagikan saat kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri belum memberi pernyataan resmi tanggal kenaikan harga BBM. Sepanjang kemarin, SBY mengadakan sidang kabinet paripurna membahas kenaikan harga BBM dan kompensasinya. Dalam sidang kabinet tersebut, Menkeu menjabarkan penjelasan terkait APBNP 2013, sementara Menkokesra memaparkan persiapan program perlindungan sosial pasca kenaikan BBM.
’’Dalam sidang kali ini, agar kita semua paham apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam UU (APBNP) yang baru ini, Menkeu akan menjelaskannya. Setelah itu, Menkokesra menjelaskan soal kesiapan bantuan dan proteksi sosial kepada golongan tidak mampu, apakah dalam bentuk raskin (berat miskin), PKH (program keluarga harapan), BSM (bantuan siswa miskin), dan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat),” papar SBY saat membuka sidang kabinet paripurna.
Sementara itu, kalangan menteri belum satu suara soal tanggal pengumuman kenaikan harga BBM. Menko Perekonomian Hatta Rajasa hanya menuturkan kenaikan BBM akan diumumkan secepatnya. ’’Saudara pasti bertanya kapan dinaikkan, secepatnya. Kalau cepat ya ini hari Kamis (kemarin). Nah secepatnya,” jelas dia di kantor presiden kemarin.
Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik mengaku siap mengumumkan kenaikan harga BBM jika ditunjuk oleh Presiden SBY. Yaitu untuk premium dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 dan solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter. Namun, dia memberi syarat, yakni pada saat mengumumkan, dirinya harus ditemani para menteri yang lain. ’’Kalau diperintahkan Bapak Presiden, saya siap mengumumkan, asalkan ditemani juga oleh para menteri lainnya. Karena ini tanggung jawab bersama, jadi harus bersama-sama menjalani,” ujar dia.
Saat ditanya apakah pengumuman kenaikan harga dilakukan Jumat malam, Jero enggan menjawab. Dia hanya memastikan, semua persiapan teknis untuk peraturan dan dasar hukum menaikkan harga BBM telah final dan sudah dilaporkan ke presiden dalam sidang paripurna kemarin. ’’Ya kita lihat lah,” ujarnya.
Jadi, lanjut Jero, saat ini pihaknya tinggal menunggu sinyal dari SBY kapan waktu yang tepat mengumumkan kenaikan harga BBM. Sebab dalam mengumumkan kenaikan harga BBM perlu dipertimbangkan banyak aspek, termasuk politik dan kondisi masyarakat. ’’Sudah siap, cuma menunggu sinyal beliau (SBY),” imbuh dia.
Menurut Jero, selama proses menunggu, kementeriannya menyiapkan peraturan menteri ESDM mengenai harga BBM. Peraturan yang menjadi payung hukum bagi SPBU yang menjual dengan harga baru itu ditargetkan selesai pekan ini. ’’Paling lambat minggu ini sudah selesai. Dengan kata lain, sudah berlaku dan diumumkan,” jelasnya.
Untuk menjaga situasi, Jero terus mengimbau Pertamina untuk mengamankan pasokan. Harapannya, Pertamina bisa menambah pasokan BBM untuk sementara sehingga masyarakat merasa aman dan tidak panik. ’’Kami juga terus mengawasi penyaluran BLSM agar sampai langsung ke masyarakat. Kenaikan ini kan untuk menjaga ekonomi supaya tetap stabil,” terangnya.
Menjawab imbauan tersebut, pihak Pertamina mengaku telah berancang-ancang menghadapi momentum tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya telah memperpanjang jam kerja SPBU untuk mengantisipasi situasi. ’’Kami wajibkan SPBU buka selama 24 jam. Ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sekaligus menyeimbangkan penambahan penyaluran harian sekitar 10 persen,” ujarnya.
Seperti yang sudah dinyatakan, Pertamina menjamin pasokan BBM bersubsidi masih aman. Saat ini, ketahanan stok premium cukup untuk 22 hari. Sedangkan solar cukup 20 hari.
Di sisi lain, pasokan premium ditingkatkan 12,5 persen dari 80 ribu kiloliter menjadi 90 ribu kiloliter per hari. Kemudian penyaluran solar naik 11,6 persen dari 43 ribu kiloliter per hari menjadi 48 ribu kiloliter.

Pemerintah Merupakan Pelayan Masyarakat

Sukadana - Pemerintah Yang Merupakan Pelayan Masyarakat. Hal itu lah yang diungkapkan, Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH saat Apel Mingguan, pada Senin (27/05). Bertempat di halaman Pemkab Lampung Timur. Turut hadir, Kepala Dinas se - Lampung Timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Lampung Timur.

Dalam sambutan Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH menyampaikan, patut menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi suatu institusi tidak bisa dihindarkan lagi. Apalagi bagi sebuah institusi pemerintah yang merupakan pelayan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan penggunaan (TIK) adalah dalam bentuk website Website bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bukanlah hal baru, karena penggunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah dimulai sejak tahun 2008 yang telah dirintis oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. Sejak awal berdiri, website Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menjadi sebuah jendela informasi bagi kita semua untuk berkomunikasi dan bertukar informasi baik antar dinas/instansi maupun dengan masyarakat,”papar Iwan Nurdaya, SH.

Iwan Nurdaya, SH menerangkan, selain website sebagai jendela informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sangat berkepentingan terhadap keberadaan pers sebagai salah satu alat pengendali pelaksanaan program pembangunan di daerah ini. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemitraan dan simbiosis mutualisme antara pers dan pemerintah. Sebab informasi yang dibawakan oleh pers akan menjadi masukan dan koreksi bagi pelaksanaan program pembangunan. Banyak sekali program utama yang telah diagendakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, seperti sekolah gratis, berobat gratis, pembangunan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat, pemberian bantuan bagi masyarakat, program pemberdayaan desa, dan lain sebagainya”terang Iwan Nurdaya, SH.

Iwan Nurdaya, SH menungkapkan, kita menyadari, bahwa program-program tersebut memerlukan dukungan oleh semua pihak, tidak hanya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karena itulah, saya sangat mengharapkan dukungan dari seluruh insan pers yang ada di daerah ini, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap program -program tersebut. Tapi, yang saya inginkan adalah pers yang profesional dalam menyampaikan pemberitaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan yang tidak hanya mengedepankan sisi pupolaritasnya semata, tapi juga melakukan penyeimbangan terhadap setiap opini yang berkembang di tengah - tengah masyarakat, dengan fakta sebagai landasan pemberitaannya. Dengan demikian opini-opini yang berkembang itu tidak sampai pada sikap yang mendiskreditkan. saya melihat di masa mendatang dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kompetensi bidang pers yang memegang komitmen terhadap kebenaran yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan. Untuk itu perlu pula didukung oleh individu-individu yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi,”umgkap Iwan Nurdaya, SH.

Iwan Nurdaya, SH mengharapkan, dukungan dari seluruh insan pers yang ada di daerah ini, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap program -program tersebut. Tapi, yang saya inginkan adalah pers yang profesional dalam menyampaikan pemberitaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan yang tidak hanya mengedepankan sisi pupolaritasnya semata, tapi juga melakukan penyeimbangan terhadap setiap opini yang berkembang di tengah - tengah masyarakat, dengan fakta sebagai landasan pemberitaannya. Dengan demikian opini-opini yang berkembang itu tidak sampai pada sikap yang mendiskreditkan. Dan kepada Dinas perhubungan Komunikasi dan rnformatika Kabupaten Lampung Timur agar mampu mengkoordinir keberadaannya, mampu menjalin kerjasama yang baik, sehingga keberadaan pers mampu memberikan manfaat yang positif dalam peningkatan pembangunan di Bumei Tuwah Bepadan yang kita cintai,”harap Iwan Nurdaya, SH

Masyarakat Dapat 8.300 Sertifikat Prona

Sukadana – Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur bakal mendapatkan sertifikat tanah secara gratis sebanyak 8.300 bidang tanah melalui Program Agrarian Nasional (prona) yang dicanangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepala BPN Lamtim, Sri Purnomo mengatakan, sasaran Prona tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka bisa memiliki sertifikat secara hak hukum atas tanah. “Program tersebut, bisa dilakukan secara gratis karena telah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2013 yang diberikan untuk warga di 16 kecamatan yang tersebar dari 24 desa yang di Lampung Timur”,katanya.

Sri Purnomo menjelaskan, pada saat ini petugas tengah melakukan pengukuran dilapangan bahkan sertifikatnya sudah ada yang mau selesai dibuat, karena kita ditargetkan dari pusat, agar pada bulan juli ini dapat selesai sebanyak 40 persen dari jumlah 8.300 bidang tersebut. “kita optimis dari 8.300 bidang tanah dalam pembuatan sertifikat melalui program prona yahun 2013 ini ditargetkan akan selesai pada bulan desember nanti,”jelasnya

Bentuk DP, Lamsel Tentukan UMK

KALIANDA – Mulai tahun depan, upah pekerja di Lampung Selatan tidak lagi mengacu pada upah minimum provinsi (UMP). Menyusul dibentuknya Dewan Pengupahan (DP), kabupaten ini sudah bisa menentukan upah minimum kabupaten (UMK) sendiri.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Lamsel Zubaidi, S.H. mengatakan, dengan pembentukan DP, diharapkan UMK di Lamsel akan meningkat.

”Ini bisa terjadi karena upah ditentukan berdasar survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh DP. Dalam hal ini, kami akan mengacu pada harga rata-rata tertinggi kebutuhan pokok yang berada di pasaran,” ungkap Zubaidi.

Mantan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) ini menjelaskan, ada 13 anggota DP yang terdiri atas Dissosnakertrans; Diskoperindag; pertanian dan hortikultura; akademisi; Dishub; SPSI; SBSI; SPMI; serta Apindo. Penunjukan perwakilan elemen itu berdasar Keputusan Bupati Lamsel No. B/202/III.05/HK/2013 tentang DP Lamsel tertanggal 9 Januari 2013.

Terpisah, anggota DP Lampung dari unsur pemerintah, Henny S. Mumpun, mengatakan bahwa survei KHL harus segera dilaksanakan secepatnya. Sebab, dasar survei itulah yang nantinya menentukan upah atau gaji para karyawan swasta yang ada di Lamsel. (

Detik Terakhir, Fraksi Malah Dukung BBM Naik

BANDARLAMPUNG – Seperti diprediksi harian ini, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terbendung. Dalam pertemuan terakhir pemerintah dan Badan Anggaran (Banang) DPR kemarin, fraksi-fraksi yang tadinya menolak pengesahan RAPBNP berbalik arah menyetujui kebijakan itu. Hasil final, enam fraksi menyetujui penuh kebijakan itu. Tiga memilih setuju dengan catatan.


Rapat yang berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi serta pemerintah itu mengukuhkan RAPBNP dibawa dan disahkan ke meja paripurna. Rencananya dilakukan pada Senin (17/6).

Menteri Keuangan Chatib Basri optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan harga BBM disetujui. Alasannya, isi RAPBNP mendapat dukungan secara bulat dari mayoritas fraksi. Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP itu adalah Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan Hanura. Mereka-mereka itu sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan harga BBM.

Untuk beberapa fraksi yang memilih opsi setuju dengan catatan, seperti PKS, PDIP, dan Gerindra, Chatib mengaku tidak khawatir. ”Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP, namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR kemarin.

Fraksi-fraksi itu lebih menyoroti pasal-pasal yang berkaitan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam deret catatan terhadap RAPBNP. ”PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13 catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.

Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. ”Kalau hari ini (kemarin) kita lihat pembahasan banang, ini sangat membanggakan hati. Jika usul pemerintah menaikkan harga BBM disetujui DPR, defisit anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui Rp200 triliun,” tuturnya.

Agus menilai persetujuan DPR terhadap usul pemerintah akan membawa dampak sangat baik untuk pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium bersubsidi naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, tugas pemerintah tinggal menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui angka 48 juta kiloliter.

”Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya, defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.

Anggota Banang Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan harga BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Fary menilai, BLSM bersifat sangat politis. ”BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan itu akan sangat rawan konflik sosial.

Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP 2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap unggul secara mutlak.

Asal tidak ada perubahan sikap, kubu penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya memiliki 177 kursi.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar. Jika partai yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak, kenaikan harga BBM bisa batal. ”Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau Golkar nolak, nggak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.

Dengan nada menyindir, Ara –sapaan akrab Maruarar– menyinggung slogan partai berlambang pohon beringin itu yang menyebut bahwa ”Suara Golkar, Suara Rakyat”. Dengan slogan itu, semestinya Golkar juga menolak kenaikan harga BBM. ”Katanya, ’Suara Golkar, Suara Rakyat’? Kalau suara rakyat, surveinya jelas, 90 persen lebih menolak. Jadi, rakyat Indonesia akan melihat Partai Golkar ini suara rakyat atau suara apa? Kalau PDIP sih jelas,” sindir Ara.

Terhadap hal itu, Wasekjen DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha menyatakan bahwa partainya tidak berada dalam posisi menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Sebab, menurut dia, kewenangan menaikkan BBM sesungguhnya tetap berada di tangan pemerintah.

Ketentuan itu, kata dia, telah diatur di pasal 8 ayat 10 APBN 2013. ”Kewenangan menaikkan BBM itu domain pemerintah. Posisi Golkar adalah mengamankan rakyat ketika pemerintah menaikkan BBM,” kata Satya di tempat yang sama.

Sementara itu, besok (17/6) sejumlah aksi penolakan dengan turun ke jalan hampir dipastikan muncul. Bukan hanya di ibu kota, berbagai aksi diperkirakan juga dilakukan di sejumlah daerah oleh berbagai elemen.

Hal itu, misalnya, tampak dari sikap PB PMII yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Sekjen PB PMII A. Jabidi Ritonga menyatakan, sikap itu diambil atas sejumlah penilaian objektif yang telah dilakukan.

Di antaranya pandangan bahwa meski telah sekian kali pemerintah menaikkan harga BBM, perbaikan signifikan kondisi bangsa tidak kunjung ada. ”Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tapi hampir semua sektor kita tetap impor,” ujar Jabidi.

Di Lampung sendiri, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) telah mengawalinya pada pekan lalu. Demo digelar dengan aksi longmars sepanjang Jalan Raden Intan hingga Tugu Adipura. Bandarlampung. Aksi diikuti 150 kader dari berbagai kampus.

Pada bagian lain, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung menyatakan tidak memiliki daya lebih menolak. ’’Kami sebatas perpanjangan tangan dari Pertamina. Karena itu, mau tidak mau harus terima. Terpenting stoknya dapat selalu terjaga,” ujar Ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung Toto Herwantoko kemarin.

Hanya, pihaknya menuntut pemerintah benar-benar meninjau kelayakan besaran kenaikan harga BBM yang diputuskan. ’’Sebelum memutuskan, harapannya pemerintah menyiapkan opsi-opsi antisipasi secara tepat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak besar yang akhirnya berdampak kepada SPBU,” katanya.

Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar penerapan kenaikan harga BBM dapat dibarengi dengan lancarnya pasokan dan ketersediaan BBM. Sehingga pihak SPBU tidak semakin direpotkan dengan gejolak yang terjadi. ’’Jika harga naik tapi ketersediaan minim, tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ingatnya.

Meski sekarang ini belum ada lonjakan permintaan BBM, ia mengatakan Pertamina Lampung telah menyiapkan alokasi tambahan sebanyak 200 KL per hari. ’’Penambahan sudah dilakukan hampir seminggu. Ini merupakan antisipasi kenaikan permintaan BBM,” ungkapnya.

Harga Telur Ayam di Baturaja Naik Jadi Rp 18.000/Kg

BATURAJA - Harga telur ayam terus bergerak naik dari Rp 15 ribu/kg naik menjadi Rp 16.000/kg dan hari ini Jumat (14/6/2013) sudah naik menjadi Rp 18.000/kg.

Selain harga telur harga cabai merah juga naik, sebelumnya hanya Rp 20 ribu/kg kini naik menjadi Rp 36 ribu kg.

Sebaliknya iharga ikan sungai jenis seluang sedang banjir bahkan harga ikan seluang yang biasanya Rp 50.000/kg turun menjadi Rp 30 ribu/kg.

Paling murah harganya adalah jenis ikan kecil racukan hanya Rp 6.000/kg hingga Rp 8.000/kg

Pengecer BBM di Baturaja Menghilang

Para pedagang eceran bahan bakar minyak (BBM) yang biasanya menjamur di Kota Baturaja dan disekitar SPBU kini menghilang. Tidak terlihat lagi botol-botol berisi premium yang dipajang.


Dari pantauan, di sepanjang jalan dekat SPBU hanya terlihat rak-rak kosong. Botol-botol yang biasanya ditata rapi berisi premium kini sudah menghilang. Hal tersebut karena sejumlah pedagang pengecer bahan bakar minyak sudah mendapat informasi rencana penertiban yang segera dilakukan oleh tim terpadu.


Sebelumnya telah dibuatnya aturan bersama pihak terkait Pertamina, Disperindagkop, Pertambangan dan Energi, Pol PP , Polri, Kodim dan pihak-pihak terkait. Aturan itu melarang penjualan bahan bakar minyak secara eceran.


Kabid Perdagangan Disprindagkop Kabupaten OKU Husnizar menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan izin untuk pedagang pengecer BBM. Alasannya hal tersebut karena melanggar aturan soal penjualan bahan bakar minyak sehingga tidak akan pernah ada izin yang dikeluarkan.

Listrik Byar Pet Terus Tapi Tagihan Tinggi

TEBINGTINGGI - Seringnya pemadaman listrik (byar pet, red) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Tebingtinggi di Kabupaten Empatlawang, khususnya Kecamatan Tebingtinggi seringkali dikeluhkan warga. Karena banyak aktivitas warga terganggu apalagi sering tidak ada informasi pemadaman dari PLN.


Sejumlah masyarakat menyesalkan juga permasalahan naiknya pembayaran langganan KWH yang digunakan setiap bulannya, padahal pemakaiannya tidak ada penambahan. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pihak PLN lebih profesional dalam melayani masyarakat selaku perusahaan pelayanan publik.


“Sudah tidak terhitung lagi lampu padam seharian ini. Diharapkan pembangunan Gardu Induk (GI) yang katanya sebagai solusi pemadaman cepat selesai, karena masyarakat sudah bosan dengan sering terjadinya byarpet ini,” ungkap Efredi, warga Talangbanyu, Kelurahan Tanjungkupang, Kecamatan Tebingtinggi.


Dia mengatakan, selama ini pelayanan PLN sudah sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat Tebingtinggi. Ditambah lagi dengan serinya terjadi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "PLN harus lebih profesional dalam melayani masyarakat. Jika ada pemadaman seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu, bukannya main padam saja," cetusnya.


Menurutnya juga, dengan sering terjadinya pemadaman listrik ini, tentu saja membuat ia kerepotan. Bahkan banyak alat-alat elektronik yang rusak akibat dampak dari pemadaman tersebut.


“Selain arus listrik yang tidak stabil. Ditambah seringnya terjadi pemadaman mendadak, komputer saya jadi rusak. Bukan itu saja, terkadang begitu aliran listrik PLN hidup, tegangannya langsung tinggi, akibatnya bola lampu di rumah saya sering putus dan barang elektronik lainnya rusak,” terangnya.


Ditambahkan Rizal, warga Desa Aurgading, permasalahan naiknya biaya beban KWH perbulannya juga dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, semakin hari biaya kian meningkat hingga tidak wajar dan tidak sesuai dengan pemakaiannya.


“Biasanya bayarannya tidak lebih dari 100 ribu rupiah, hanya berkisaran Rp 80-90 ribu perbulannya. Sementara bulan ini biaya tagihan 180 ribu rupiah, sedangkan pemakaian itu-itu saja, tidak ada penambahan,” ungkapnya.


Ia berharap agar adanya tindakan dari pihak terkait, setidaknya memperbaiki sistem pencatatan meteran. Karena selama ini dinilai tidak profesional, pencatat meteran main tembak saja dan tidak turun ke lapangan.


“Mereka main tembak di atas kuda saja, sehingga pemakaiannya hanya dikira-kira saja. Nah, ini mesti diperhatikan oleh instansi terkait, jangan terus berlarut,” terangnya.

Empat Kecamatan di OKU Selatan Tak Memiliki SMA

PALEMBANG - Sebanyak 5.274 remaja usia 16 hingga 18 tahun di Kabupaten OKU Selatan tak melanjutkan sekolah. Selain faktor ekonomi, faktor penyebab lainnya adalah tak terdapatnya bangunan sekolah di empat kecamatan OKU Selatan.


Dikatakan Kepala Dinas OKU Selatan, Badozen Hanan Spd Msi, empat kecamatan di OKU Selatan yang belum memiliki bangunan sekolah tingkat SMA dan sederajat adalah Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Sindang Danau, dan Kecamatan Muaradua Kisam. Akibatnya, cukup banyak remaja yang tak bisa melanjutkan sekolah begitu lulus dari tingkat SMP.


"Mereka yang punya uang bisa sekolah di luar kecamatan tersebut. Namun, yang tak cukup banyak uang, terpaksa putus sekolah," kata Badozen belum lama ini.


Badozen melanjutkan, bisa jadi uang sewa kosan, ongkos, serta biaya hidup sehari-hari yang semakin melangit membuat beberapa orangtua di empat kecamatan itu tak bisa membiayai putra putrinya melanjutkan sekolah ke jenjang SMA.


Tak tanggung, jumlah mereka yang putus sekolah dari empat kecamatan itu mencapai 5.000-an. Dengan kata lain, jumlah itu 37 persen dari seluruh remaja yang ada di OKU Selatan.


Untuk itu, Badozen berjanji untuk sebisa mungkin membangun gedung SMA di empat kecamatan tersebut. Namun, dengan dana operasional yan gminim di Dinas Pendidikan OKU Selatan, ia mengaku cukup kesulitan. Untuk itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut membantu mengatasi masalah ini.


"Akan kita sampaikan permasalahan ini ke Pemkab OKU Selatan. Harapan kami, bisa tersampaikan ke Pemprov Sumsel untuk bersama-sama mengatasi masalah ini," katanya.

Sopir Truk Kelimpungan Cari BBM di OKU

Puluhan truk batu bara yang selama ini menjadi langganan membeli bahan bakar minyak (BBM) eceran ramai-ramai memarkirkan armadanya disekitar SPBU UB tempat biasanya pedagang pengecer BBM berjualan, Minggu (16/6/2013).

Armada batu bara sarat muatan ini diduga mau mengisi BBM, namun saat tiba di tempat langganan semua pengecer solar tidak ada yang beroperasi. Namun para sopir masih tetap bertahan di sekitar tempat pengecer BBM yang sudah tidak memajangkan botol-botol berisi BBM lagi.

Sejumlah warga yang melihat sopir yang masih bertahan di tempat n membeli bahan bakar ini memang masih menunggu kondisi aman , sebab hingga menjelang magrib para sopir masih tetap berathan.

“Mungkin masih ada lampu hijau dari pedagang pengecer disekitar situ, tidak tertutup kemungkinan mereka masih ada stok sisa-sisa sebelum penertiban,” kata salah seorang warga.

Pengamatan di lapangan, jumlah armada truk berisi batu bara dari arah Ulu Ogan tujuan Lampung terus bertambah menjelang malam hari.

Para sopir turun dari kendaraan dan mengobrol, sebagian ada juga yang bingung karena tidak bisa mendapatkan bahan bakar karena tempat langganan mereka kini sudah tutup semua.

Selama ini memang armada truk batu bara ini mengisi bahan bakar di pedagang pengecer apabila truknya sedang berisi batu bara. Namun saat armadanya kosong, maka para sopir bisa dengan leluasa mengisi bahan bakar di SPBU.

Namun sejak tim terpadu meliputi Pertamina, Disperindagkop, Pertambangan dan Energi, Pol PP , Polri, Kodim dan pihak-pihak terkait membuat aturan bersama menertibkan pengecer BBM dan spekulan BBM, kondisi SPBU menjadi normal dan pedagang pengecer juga menghilang.

Sopir truk batu bara yang selama ini menikmati BBM bersubsidi kini kebingunan mau membeli bahan bakar.

OH TBBM Batuaja Bimo Sagus Ariyanto mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Sales Executive Retail akan meningkatkan pengawasan kepada SPBU. Bila ditemukan oknum operator yang nakal maka SPBU akan diberi sanksi mulai dari surat peringatan, sanksi sampai pada penyetopan suplai.

Dikesempatan itu Bimo juga menjelaskan sebenarnya Pertamina juga menyiapkan satu unit pompa solar nonsubsisi di SPBU Kemelak harga non subsidi dan SPBU khusus yang melayani BBM nonsubsidi di Lubukbatang.

Pembangunan Tol Sumatera Tunggu Revisi PP

Pemerintah memastikan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tetap terlaksana, namun masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol, termasuk Perpres penugasan BUMN PT Hutama Karya sebagai wakil pemerintah untuk membangun jalan tol tersebut.

"Sudah disepakati bahwa pembangunan jalan Tol Trans Sumatera menunggu selesainya penyempurnaan PP," kata Dahlan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Jalan Tol Sumatera dengan Menko Perekonomian di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Selain Menko Perekomomian Hatta Rajasa dan Dahlan Iskan, juga hadir Menteri PU Djoko Kirmanto, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Achmad Ghani Ghazaly.

Menurut Dahlan, revisi PP meliputi aturan yang memungkinkan BUMN dapat ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan jalan tol di tempat-tempat yang secara finansial sulit dibangun oleh swasta.

"Revisi juga untuk memastikan BUMN yang membangun proyek tersebut harus 100 persen sahamnya milik pemerintah," kata Dahlan.

Diketahui, pemerintah sudah menyiapkan PT Hutama Karya sebagai pihak yang membangun proyek jalan tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut.

"Hutama Karya belum ditunjuk, namun akan diajukan kepada Presiden, karena merupakan satu-satunya BUMN Karya yang paling siap dan sahamnya masih 100 persen milik pemerintah. BUMN yang sudah merupakan perusahaan publik tidak diperbolehkan," ujar Dahlan.


Meski demikian ia menambahkan, dalam mengerjakan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tersebut HK dimungkinkan untuk membangun sendiri, dapat menggandeng perusahaan lain, dapat bekerjasama dengan membentuk konsorsium.


Ruas tol Trans Sumatera yang akan dibangun pemerintah melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini, terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol di Pulau Sumatera.


Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu melalui Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer (km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km), dan Medan-Banda Aceh (460 km).


Adapun perkiraan investasi pengerjaan empat koridor jalan tol itu mencapai sekitar Rp298 triliun.


Tiga koridor prioritas pembangunan, antara lain jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km) dan Medan-Sibolga (175 km).


Terkait usulan Hutama Karya yang meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk menambah pembiayaan pembangunan proyek tersebut, Dahlan mengatakan masih menunggu persetujuan pemerintah.


"Diusulkan sebesar Rp3 triliun, namun diharapkan mendapat persetujuan dalam pembahasan APBN-P," ujar Dahlan.


Ia pun berharap bahwa revisi PP dan persetujuan PNM Hutama Karya dapat diselesaikan secara bersamaan sehingga pembangunan proyek jalan Tol Trans Sumatera tersebut segera dapat dilaksanakan.


"Semua orang ingin jalan tol tersebut cepat-cepat dibangun. Apalagi yang kita tunggu, karena semuanya sesungguhnya sudah siap," ujar Dahlan.

Sepakat Bentuk Tim Kecil

BLAMBANGANUMPU – Ratusan warga Kecamatan Negeribesar, Waykanan, yang tergabung dalam Front Negeri Besar Menggugat (FNBM) mendatangi kantor pemkab setempat kemarin. Kedatangan mereka guna mempertanyakan sengketa tanah dengan dua perusahaan di wilayah setempat, yakni PT BMM dan PTPN 7.

’’Kedatangan kami untuk meminta Pemkab Waykanan memfasilitasi pertemuan dengan dua perusahaan yang telah mengambil hak kami,” ujar perwakilan warga Negeribesar, Ansori, S.H., M.H., kemarin.

Ansori menerangkan, lahan 4.650 hektare (ha) milik masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, Kampung Negeribesar, sejak 1984 telah dikuasai oleh pihak perusahaan tanpa proses yang jelas terkait pelepasan hak dan ganti ruginya. Demikian pula dengan penguasaan lahan 1.060 ha dan penggusuran lahan seluas 490 ha milik Hayyun cs pada 2006.

’’Karena itu, kami menuntut agar perusahaan membayar kompensasi atas penggunaan lahan selama puluhan tahun (1984–2013); mengembalikan tanah kepada masyarakat Negeribesar yang kini dikuasai; dan meminta ganti rugi atas kerugian,” kata Ansori seraya mengancam akan turun ke lapangan dan menguasai lahan jika tuntutan itu tidak dipenuhi.

Terpisah, kuasa hukum PTPN 7, Rozali Umar, S.H., menyatakan, berdasarkan hasil rapat dengan perwakilan FNBM dengan mediasi Pemkab Waykanan menyepakati akan segera membentuk tim kecil masing-masing beranggotakan lima orang perwakilan warga dan pihak perusahaan. Tim ini yang kelak bertugas untuk membahas semua tuntutan warga. Seluruh anggota tidak boleh diganti sampai persoalan selesai.

’’Kami segera melakukan rapat lagi pada Sabtu (18/5) di Bandarlampung tetap dengan mediasi Pemkab Waykanan. Selama belum ada kesepakatan bersama, masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan atau aksi apa pun di areal yang disengketakan,” ungkapnya.

Sukabumi Pertama, Lampung Barat Kedua

BANDARLAMPUNG - PT Astra Honda Motor (AHM) membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 20.000 watt di Suoh, Lampung Barat (Lambar). Pembangunan ini untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pembangunan PLTMH ini bekerja sama dengan Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung dan PT Tunas Dwipa Matra sebagai main dealer Honda wilayah Lampung.

Dengan memanfaatkan aliran air Sungai Putih, AHM mendirikan dua unit PLTMH di Pekon Bandingagung dan Tuguratu dengan kapasitas masing-masing sebesar 10.000 watt. Dari muara Sungai Putih, turbin yang dibangun akan menggerakkan generator yang nantinya menghasilkan listrik yang dimanfaatkan untuk menopang aktivitas produktif masyarakat yang tinggal di 150 rumah di dua desa di wilayah Suoh.

Head of Corporate Communication AHM Kristanto mengatakan, perusahaan berkomitmen untuk dapat terus berkontribusi memajukan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan PLTMH ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk implementasi komitmen tersebut yang juga merupakan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pemberdayaan masyarakat.

’’Wilayah Suoh memiliki potensi hasil pertanian yang baik. Seperti kopi, kopra, merica, dan cokelat. Dengan adanya PLTMH ini, kami berharap aktivitas perekonomian di Suoh semakin produktif. Dalam jangka panjang, kami yakin hal ini juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Suoh dan sekitarnya,” papar dia.

Selain membangun PLTMH, AHM juga memberikan bantuan alat pengering hasil pertanian. Alat ini digerakkan aliran listrik yang dihasilkan PLTMH. Bantuan alat pengering tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian sehingga dapat memberikan nilai jual yang tinggi bagi masyarakat Suoh dan sekitarnya.

’’Pembangunan PLTMH untuk masyarakat terpencil tidak akan berhenti di wilayah Suoh. Selanjutnya, kami berencana melakukan hal serupa untuk masyarakat di wilayah Banjar Puakan Kubutambahan, Buleleng, Bali dan wilayah Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara,” terangnya. Pembangunan PLTMH untuk masyarakat Suoh ini merupakan program kedua yang telah dilakukan AHM dalam rangka pemberdayaan kehidupan masyarakat melalui pembangunan PLTMH. Sebelumnya, AHM telah membangun fasilitas sejenis untuk masyarakat adat Banten Kidul Kasepuhan Ciptagelar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Sukamulya, Sukabumi, Jawa Barat.

Stok Elpiji Tinggal 10 Hari

BANDARLAMPUNG – Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) pada beberapa daerah di Lampung terus terjadi. Bahkan, sepertinya, akan berlangsung lama. Sebab, PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa stok elpiji yang mereka miliki hanya 3.339 metrik ton. Sementara, kebutuhan per hari antara 350-380 metrik ton.


’’Artinya, stok hanya sampai 10 hari ke depan,” ujar Sales Executive Elpiji Pertamina Valino dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja asisten II Pemprov Lampung kemarin.

Sebagai langkah antisipasi, menurutnya, Pertamina terus memperbaiki jalur distribusi elpiji. Dia juga memastikan akan menindak tegas agen elpiji yang menyimpangkan distribusi elpiji 3 kg. Salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU).

’’Kalau terjadi penyimpangan atau lonjakan harga di agen, laporkan ke kami. Karena di kontrak sudah ada kesepakatan sanksinya. Yakni bila ada kenaikan harga yang bukan ditentukan Pertamina, agen tersebut akan diberi peringatan, skors dua pekan, hingga PHU,” tukasnya.

Menurut Valino, sampai kemarin sudah 36 agen yang mendapat sanksi PHU dari Pertamina. ’’Jadi dari jumlah agen yang tadinya mencapai 133, saat ini hanya tersisa 97 yang berhubungan usaha dengan Pertamina,” ungkapnya.

Valino melanjutkan, revitalisasi tersebut dilakukan terhadap agen yang dianggap tidak sehat serta tak mampu, hingga bentuk penyimpangan administrasi lainnya. Dia menegaskan, pihaknya lebih memilih mengoptimalkan agen-agen yang lebih bisa menjalankan proses penugasan dan kerja sama yang baik dengan Pertamina.

’’Jadi, kami memang terus melakukan proses perampingan agen yang tidak prosedural,” tandasnya.

Langkah antisipasi untuk mengatasi kelangkaan elpiji lainnya adalah dengan menambah jumlah stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPBE). Tujuannya, untuk memperdekat jangkauan distribusi.

’’Dalam waktu dekat ada penambahan dua SPBE baru dari 11 SPBE yang beroperasional saat ini. SPBE akan kita tempatkan di Tanggamus dan Pesawaran,” terangnya.

Sementara Asisten II Pemprov Lampung Arinal Junaidi mengatakan, yang berhak menerima elpiji 3 kg adalah masyarakat kalangan bawah plus usaha mikro, bukan pengusaha hotel, restoran, atau rumah makan.Dalam penerapannya, kata dia, bupati dan wali kota dianggap perlu memiliki surat penegasan penertiban terkait elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat dan usaha mikro.
’’Selanjutnya pemprov juga akan membentuk tim monitoring, evaluasi, bahkan penyidikan yang lengkap. Tim ini tidak hanya antara Dinas Pertambangan dan Energi serta Pertamina, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan,” tegas Arinal.

Pedagang Ancam Demo

BANDARLAMPUNG – Puluhan pedagang Pasar Smep yang mengaku berasal dari Forum Pedagang Pasar Smep (FPPS) menyambangi kantor DPRD Bandarlampung kemarin. Kedatangan mereka ke kantor lembaga legislatif tersebut untuk menyampaikan aspirasinya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Bandarlampung.


Mereka menginginkan Pemkot Bandarlampung menunda pembongkaran kios Pasar Smep setelah Lebaran. Jika aspirasi mereka tidak didengarkan, para pedagang mengancam akan menggelar aksi demonstrasi.

Ketua FPPS Yono mengatakan, pihaknya tak menolak pemkot merenovasi Pasar Smep. Namun, pihaknya meminta pemkot bersabar setelah Idul Fitri.

’’Kita nggak nolak renovasi. Tetapi, kita hanya minta pemkot sabar setelah Lebaran. Karena itu waktunya kita panen. Sedangkan kita diminta bayar uang muka 30 persen dari harga kios. Dari mana kita uang kalau nggak menanti keuntungan besar saat bulan puasa nanti,” ujarnya.

Menurut dia, kendati pemkot menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) selama renovasi, pihaknya khawatir berjualan di TPS tak selaris di tempat sebelumnya.

’’Kami minta dewan sampaikan aspirasi kami. Kalau tidak didengarkan, saya nggak jamin dapat meredam para pedagang yang akan menggelar demo,” tegasnya.

Dia menambahkan, pihaknya diminta untuk membayar Rp150 juta untuk kios berukuran 2 x 3 meter, Rp250 juta (3 x 3 meter), dan untuk hamparan ukuran 1,5 x1 meter Rp25 juta. ’’Untuk bayar uang muka, kami mengandalkan hasil jualan bulan puasa nanti,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi C Agusman Arif mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi para pedagang dengan pemkot. ’’Kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah, saya harap tidak perlu demonstrasi. Kami akan fasilitasi untuk menyampaikan aspirasi bapak dan ibu,” janjinya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. mengatakan, pihaknya tidak akan menunda renovasi Pasar Smep, karena lebih cepat akan lebih baik.

’’Kan sudah ada TPS, jadi para pedagang tak perlu khawatir. Ini kan dibangun untuk kebaikan para pedagang nantinya,” ujar dia usai memberikan dana bantuan bedah rumah di Kecamatan Kemiling kemarin.

Terkait TPS yang menutup jalan, orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini meminta masyarakat bersabar karena hal itu merupakan risiko pembangunan.’’TPS memang menutup jalan sampai pembangunan selesai. Memang ada yang puas dan tidak mengenai pembangunan. Namanya manusia. Saya hanya ingin kota ini nantinya bagus,” pungkasnya.