KOTAAGUNG – Pemkab Tanggamus menargetkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7 persen sampai 2018. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta bekerja bersama-sama mencapai target tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus Ir. Hi. Gunawan Tarwin Wiyatna, M.M. dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanggamus 2013–2018 di aula GMP Carvio SUPM Negeri, Kotaagung Barat, kemarin.
Menurut Gunawan, dalam perencanaan pembangunan ada empat indikator makro. Yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan persentase jumlah penduduk miskin (JPM), dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).
”Keempat indikator makro itu harus menjadi acuan bersama sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Di samping indikator-indikator sektoral yang bersifat lebih teknis,” kata Gunawan.
Dilanjutkan, selain laju pertumbuhan ekonomi, Pemkab Tanggamus juga menargetkan peningkatan IPM sebesar 74,38 persen, penurunan JPM sebesar 14,18 persen, dan penurunan persentase TPT sebesar 3,37 persen.
Gunawan mengungkapkan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus selama kurun waktu 16 tahun ini secara umum telah menunjukkan beberapa kemajuan pada berbagai bidang pelayanan masyarakat. Yakni bidang sosial dan budaya; ekonomi; politik; pengembangan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana-prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Lebih jauh Gunawan mengatakan, kebijakan strategis nasional maupun provinsi di Tanggamus yang didukung kondusivitas wilayah akan memacu pertumbuhan investasi baru. ”Dengan investasi skala besar itu akan menciptakan dampak positif. Baik pertumbuhan perekonomian maupun tersedianya lapangan kerja,” ungkapnya
Tampilkan postingan dengan label Pertambangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pertambangan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 21 Juni 2013
Rabu, 15 Mei 2013
Dua Pekan Langka, Baru Mau Monitoring
GEDONGTATAAN – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Pesawaran belum mengambil langkah terkait kelangkaan gas elpiji tiga kilogram di kabupaten itu. Satuan kerja itu baru akan memonitor kelangkaan yang sudah terjadi sejak dua pekan terakhir.
”Kami akan adakan monitoring dahulu guna mengetahui di mana saja kelangkaan gas elpiji itu,” kata Kadiskoperindag Pesawaran Faturrozi melalui Kabid Perdagangan Halimah Zakaria di ruang kerjanya kemarin.
Terkait rencana operasi pasar (OP), Halimah menyatakan bahwa hal itu belum bisa diputuskan. Sebab, ini masih menunggu hasil monitoring tim di lapangan. ”Itu nanti kalau memang benar-benar gas elpiji tiga kilogram langka. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait OP,” ucapnya.
Menurut Halimah, pihaknya mengalami kendala untuk memantau harga atau kelangkaan gas. Sebab, Diskoperindag tidak memiliki dana monitoring. Sementara diperlukan biaya untuk turun lapangan dan melakukan pengawasan.
”Pada 2014, dana itu akan dimasukkan ke rencana kerja. Mudah-mudahan pembahasan nantinya disetujui oleh DPRD,” ungkapnya.
Diketahui, masyarakat mengeluhkan kelangkaan gas elpiji, khususnya ukuran tiga kilogram. Pasalnya, gas ukuran tiga kilogram menghilang dari pasaran. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
”Sudah dua minggu ini gas ukuran tiga kilo sulit,” tutur Yanti, warga Kecamatan Kedondong.
Menurut dia, kalaupun ada, gas itu dihargai Rp20 ribu–Rp25 ribu per tabung.
”Kami akan adakan monitoring dahulu guna mengetahui di mana saja kelangkaan gas elpiji itu,” kata Kadiskoperindag Pesawaran Faturrozi melalui Kabid Perdagangan Halimah Zakaria di ruang kerjanya kemarin.
Terkait rencana operasi pasar (OP), Halimah menyatakan bahwa hal itu belum bisa diputuskan. Sebab, ini masih menunggu hasil monitoring tim di lapangan. ”Itu nanti kalau memang benar-benar gas elpiji tiga kilogram langka. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait OP,” ucapnya.
Menurut Halimah, pihaknya mengalami kendala untuk memantau harga atau kelangkaan gas. Sebab, Diskoperindag tidak memiliki dana monitoring. Sementara diperlukan biaya untuk turun lapangan dan melakukan pengawasan.
”Pada 2014, dana itu akan dimasukkan ke rencana kerja. Mudah-mudahan pembahasan nantinya disetujui oleh DPRD,” ungkapnya.
Diketahui, masyarakat mengeluhkan kelangkaan gas elpiji, khususnya ukuran tiga kilogram. Pasalnya, gas ukuran tiga kilogram menghilang dari pasaran. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
”Sudah dua minggu ini gas ukuran tiga kilo sulit,” tutur Yanti, warga Kecamatan Kedondong.
Menurut dia, kalaupun ada, gas itu dihargai Rp20 ribu–Rp25 ribu per tabung.
Stok Elpiji Tinggal 10 Hari
BANDARLAMPUNG – Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) pada beberapa daerah di Lampung terus terjadi. Bahkan, sepertinya, akan berlangsung lama. Sebab, PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa stok elpiji yang mereka miliki hanya 3.339 metrik ton. Sementara, kebutuhan per hari antara 350-380 metrik ton.
’’Artinya, stok hanya sampai 10 hari ke depan,” ujar Sales Executive Elpiji Pertamina Valino dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja asisten II Pemprov Lampung kemarin.
Sebagai langkah antisipasi, menurutnya, Pertamina terus memperbaiki jalur distribusi elpiji. Dia juga memastikan akan menindak tegas agen elpiji yang menyimpangkan distribusi elpiji 3 kg. Salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU).
’’Kalau terjadi penyimpangan atau lonjakan harga di agen, laporkan ke kami. Karena di kontrak sudah ada kesepakatan sanksinya. Yakni bila ada kenaikan harga yang bukan ditentukan Pertamina, agen tersebut akan diberi peringatan, skors dua pekan, hingga PHU,” tukasnya.
Menurut Valino, sampai kemarin sudah 36 agen yang mendapat sanksi PHU dari Pertamina. ’’Jadi dari jumlah agen yang tadinya mencapai 133, saat ini hanya tersisa 97 yang berhubungan usaha dengan Pertamina,” ungkapnya.
Valino melanjutkan, revitalisasi tersebut dilakukan terhadap agen yang dianggap tidak sehat serta tak mampu, hingga bentuk penyimpangan administrasi lainnya. Dia menegaskan, pihaknya lebih memilih mengoptimalkan agen-agen yang lebih bisa menjalankan proses penugasan dan kerja sama yang baik dengan Pertamina.
’’Jadi, kami memang terus melakukan proses perampingan agen yang tidak prosedural,” tandasnya.
Langkah antisipasi untuk mengatasi kelangkaan elpiji lainnya adalah dengan menambah jumlah stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPBE). Tujuannya, untuk memperdekat jangkauan distribusi.
’’Dalam waktu dekat ada penambahan dua SPBE baru dari 11 SPBE yang beroperasional saat ini. SPBE akan kita tempatkan di Tanggamus dan Pesawaran,” terangnya.
Sementara Asisten II Pemprov Lampung Arinal Junaidi mengatakan, yang berhak menerima elpiji 3 kg adalah masyarakat kalangan bawah plus usaha mikro, bukan pengusaha hotel, restoran, atau rumah makan.Dalam penerapannya, kata dia, bupati dan wali kota dianggap perlu memiliki surat penegasan penertiban terkait elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat dan usaha mikro.
’’Selanjutnya pemprov juga akan membentuk tim monitoring, evaluasi, bahkan penyidikan yang lengkap. Tim ini tidak hanya antara Dinas Pertambangan dan Energi serta Pertamina, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan,” tegas Arinal.
’’Artinya, stok hanya sampai 10 hari ke depan,” ujar Sales Executive Elpiji Pertamina Valino dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja asisten II Pemprov Lampung kemarin.
Sebagai langkah antisipasi, menurutnya, Pertamina terus memperbaiki jalur distribusi elpiji. Dia juga memastikan akan menindak tegas agen elpiji yang menyimpangkan distribusi elpiji 3 kg. Salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU).
’’Kalau terjadi penyimpangan atau lonjakan harga di agen, laporkan ke kami. Karena di kontrak sudah ada kesepakatan sanksinya. Yakni bila ada kenaikan harga yang bukan ditentukan Pertamina, agen tersebut akan diberi peringatan, skors dua pekan, hingga PHU,” tukasnya.
Menurut Valino, sampai kemarin sudah 36 agen yang mendapat sanksi PHU dari Pertamina. ’’Jadi dari jumlah agen yang tadinya mencapai 133, saat ini hanya tersisa 97 yang berhubungan usaha dengan Pertamina,” ungkapnya.
Valino melanjutkan, revitalisasi tersebut dilakukan terhadap agen yang dianggap tidak sehat serta tak mampu, hingga bentuk penyimpangan administrasi lainnya. Dia menegaskan, pihaknya lebih memilih mengoptimalkan agen-agen yang lebih bisa menjalankan proses penugasan dan kerja sama yang baik dengan Pertamina.
’’Jadi, kami memang terus melakukan proses perampingan agen yang tidak prosedural,” tandasnya.
Langkah antisipasi untuk mengatasi kelangkaan elpiji lainnya adalah dengan menambah jumlah stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPBE). Tujuannya, untuk memperdekat jangkauan distribusi.
’’Dalam waktu dekat ada penambahan dua SPBE baru dari 11 SPBE yang beroperasional saat ini. SPBE akan kita tempatkan di Tanggamus dan Pesawaran,” terangnya.
Sementara Asisten II Pemprov Lampung Arinal Junaidi mengatakan, yang berhak menerima elpiji 3 kg adalah masyarakat kalangan bawah plus usaha mikro, bukan pengusaha hotel, restoran, atau rumah makan.Dalam penerapannya, kata dia, bupati dan wali kota dianggap perlu memiliki surat penegasan penertiban terkait elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat dan usaha mikro.
’’Selanjutnya pemprov juga akan membentuk tim monitoring, evaluasi, bahkan penyidikan yang lengkap. Tim ini tidak hanya antara Dinas Pertambangan dan Energi serta Pertamina, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan,” tegas Arinal.
Pemprov Gelontorkan Rp94 Miliar untuk Bandarlampung
BANDARLAMPUNG – Kinerja Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N. dalam membangun kota ini menuai apresiasi dari Pemprov Lampung. Kinerja tersebut di antaranya pembangunan fly over, perbaikan infrastruktur jalan, dan penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di ruas jalan protokol dalam membantu tugas kepolisian.
Karenanya pada kunjungan kerja (kunker) Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ke Pemkot Bandarlampung yang direncanakan berlangsung hari ini, pemprov akan menyerahkan bantuan sebesar Rp94 miliar.
’’Alhamdulillah, beberapa program kerja itu diadopsi beberapa kota besar di Indonesia. Di antaranya Manado. Dalam pembangunan, Pak Gubernur menginginkan kepala daerah memiliki program kerja yang jelas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Masri Yahya kemarin.
Dia menyebutkan, total bantuan dana yang diserahkan kepada Pemkot Bandarlampung mencapai Rp94 miliar lebih yang meliputi 17 bidang pembangunan.
’’Dalam penyerahannya, volume anggaran masing-masing bidang tidak sama besarnya. Hal ini didasarkan pada skala prioritas program pembangunan Kota Bandarlampung. Fokus bantuan dana pembangunan yang diberikan ini bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, bantuan yang diserahkan itu tentu tidak dimaksudkan untuk mengurangi anggaran pada bidang tertentu yang diberikan bantuan. Melainkan merupakan stimulan dan percepatan untuk mendukung sekaligus memperkuat program yang sudah dianggarkan dalam APBD Bandarlampung.
’’Pemberian bantuan ini merupakan wujud pembinaan Pemprov Lampung dalam mewujudkan dan mengakselerasikan pembangunan Bandarlampung. Sehingga secara nyata dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dan kemandirian bagi masyarakat,” tandasnya.
Dia menambahkan, bantuan diharapkan sesuai asas administrasi pemerintahan yang tepat, baik, benar, serta berpegang pada asas tepat aturan, anggaran, sasaran, serta tepat waktu dan mutu.
’’Ini dikarenakan Bandarlampung sebagai ibu kota Lampung yang merupakan etalase dari semua kabupaten/kota. Serta sebagai kota perdagangan-jasa, industri, wisata, dan pusat pendidikan tinggi memerlukan percepatan pembangunan terutama di bidang sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Karenanya pada kunjungan kerja (kunker) Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ke Pemkot Bandarlampung yang direncanakan berlangsung hari ini, pemprov akan menyerahkan bantuan sebesar Rp94 miliar.
’’Alhamdulillah, beberapa program kerja itu diadopsi beberapa kota besar di Indonesia. Di antaranya Manado. Dalam pembangunan, Pak Gubernur menginginkan kepala daerah memiliki program kerja yang jelas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Masri Yahya kemarin.
Dia menyebutkan, total bantuan dana yang diserahkan kepada Pemkot Bandarlampung mencapai Rp94 miliar lebih yang meliputi 17 bidang pembangunan.
’’Dalam penyerahannya, volume anggaran masing-masing bidang tidak sama besarnya. Hal ini didasarkan pada skala prioritas program pembangunan Kota Bandarlampung. Fokus bantuan dana pembangunan yang diberikan ini bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, bantuan yang diserahkan itu tentu tidak dimaksudkan untuk mengurangi anggaran pada bidang tertentu yang diberikan bantuan. Melainkan merupakan stimulan dan percepatan untuk mendukung sekaligus memperkuat program yang sudah dianggarkan dalam APBD Bandarlampung.
’’Pemberian bantuan ini merupakan wujud pembinaan Pemprov Lampung dalam mewujudkan dan mengakselerasikan pembangunan Bandarlampung. Sehingga secara nyata dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dan kemandirian bagi masyarakat,” tandasnya.
Dia menambahkan, bantuan diharapkan sesuai asas administrasi pemerintahan yang tepat, baik, benar, serta berpegang pada asas tepat aturan, anggaran, sasaran, serta tepat waktu dan mutu.
’’Ini dikarenakan Bandarlampung sebagai ibu kota Lampung yang merupakan etalase dari semua kabupaten/kota. Serta sebagai kota perdagangan-jasa, industri, wisata, dan pusat pendidikan tinggi memerlukan percepatan pembangunan terutama di bidang sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Pertamina Minta Pemprov Terbitkan Regulasi
Solusi Kelangkaan Elpiji 3 Kg. BANDARLAMPUNG – Tidak hanya langka, stok elpiji ukuran 3 kilogram (kg) yang ada di Provinsi Lampung juga diprediksi tidak sampai akhir tahun. Karenanya tidak heran jika harga elpiji 3 kg kini melambung tinggi hingga menembus angka Rp21 ribu per tabung.
Hal itu disampaikan External Relation Pertamina Fuel Retail Marketing (FRM) Regional II Rico Respati. Menurutnya, kelangkaan itu terjadi lantaran pengurangan kuota yang terjadi tahun ini. Alhasil, drop per bulannya pun ikut berkurang.
Dia memaparkan, untuk tahun ini Lampung mengalami penurunan kuota mencapai 2 ribu metric ton. ’’Pada tahun lalu, Lampung mendapat pasokan sebanyak 89 ribu metric ton, sedangkan tahun ini hanya 87 ribu,” ujarnya kemarin.
Dia menjelaskan, dampak dari pengurangan kuota itu menyebabkan over pendistribusian di provinsi ini. ’’Sampai awal Mei tahun ini, penyaluran sudah over 9 persen. Itu karena di saat kuota berkurang, konsumsi justru meningkat,” jelasnya.
Apakah Pertamina membiarkan kelangkaan guna menahan laju overkuota penyaluran? Rico menyatakan akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. ’’Kita tidak bisa menahan pendistribusian elpiji 3 kg ini,” paparnya.
Bahkan, lanjut dia, keputusan cukup berani akan ditempuh Pertamina dengan melakukan ekstradroping untuk memotong masa kelangkaan elpiji. Padahal, kata Rico, pada Maret dan April telah ekstradroping.
’’Kita melihat ada daerah yang benar-banar mengalami krisis elpiji 3 kg. Salah satunya Lampung Selatan. Melihat kondisi ini, kita putuskan untuk kembali melakukan ekstradroping,” ujarnya seraya menerangkan, dalam sekali operasi ekstradroping elpiji 3 kg dapat mencapai 1.680 tabung.
Kendati dapat mengurangi kelangkaan, ekstradroping cukup memberi kekhawatiran besar bagi Pertamina. Di mana dikhawatirkan kuota yang ada tidak bisa mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. ’’Ya, itu risiko yang sudah menantang kami di bulan-bualn ke depan,” akunya.
Lalu apa solusi atas hal ini? Rico berharap Pemprov Lampung dapat melahirkan regulasi terkait pembatasan konsumen yang dapat membeli elpiji 3 kg. Salah satunya mengatur usaha menengah ke atas tidak menggunakan elpiji 3 kg dalam operasional sehari-harinya.
Selain itu, kata dia, kelangkaan yang terjadi juga dikarenakan pengecer yang melakukan pembelian berlebih yang terkesan menimbun. Namun, atas hal tersebut, Pertamina mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ia mengaku tak memiliki kewenangan untuk mengawasi para pengecer.
Dia menambahkan, pihaknya hanya mengawal pendistribusian sampai pangkalan. Selanjutnya urusan pemerintah daerah. Karena itu, imbuh dia, peraturan khusus pengawasan elpiji sangat dibutuhkan.
’’Itu sudah diterapkan di Sumatera Selatan. Harapannya, Pemprov Lampung dapat mencontohnya. Jika tidak diatur, kami memperkirakan kuota yang ada tak cukup sampai akhir tahun ini. Sehingga elpiji 3 kg akan habis sebelum akhir tahun,” ungkapnya.
Sementara, DPRD Lampung sepertinya masih enggan untuk merealisasikan pembuatan perda terkait pengontrolan distribusi dan pengaturan harga elpiji di tingkat pengecer.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan, sebelum sampai ke tahapan pembentukan perda, pihaknya melalui komisi II terlebih dahulu akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pengaturan pendistribusian dan harga di pengecer.
’’Pihak terkait itu adalah Diskoperindag, Pertamina, pendistribusi, dan lainnya yang terkait elpiji. Setelah itu baru kita tentukan langkah pegangan dan pengawasannya,” ujar dia kepada Lampung melalui pesan singkatnya kemarin.
Kapan rencana pemanggilan dilakukan? Politisi muda asal Partai Demokrat itu belum dapat memastikan. Namun, ia berjanji segera meminta komisi II untuk merealisasikannya.
’’Yang pasti secepatnya. Segera saya tugaskan komisi II untuk menggelar hearing terkait permasalahan tersebut,” janji dia.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Lampung Donny Irawan menilai pembentukan perda terkait permasalahan tersebut belum perlu dilakukan.
Sebab jika melihat permasalahannya, penyebab kelangkaan elpiji dan tidak terkontrolnya harga bukan karena adanya spekulan yang menimbun. Tetapi dikarenakan kuota elpiji untuk Lampung yang masih kurang.
’’Untuk apa kita buat perda. Pasti mubazir saja. Penyebabnya kan sudah jelas, kuota elpiji untuk Lampung yang kurang," ujarnya kemarin.
Dia mengatakan, jika kuota elpiji untuk Lampung ditambah, dipastikan permasalahan kelangkaan dan tidak terkontrolnya harga elpiji di tingkatan pengecer teratasi.’’Ibarat hukum pasar, jika barang banyak, pasti harga murah. Nah karena itu, solusinya adalah pemprov melalui satuan kerja terkait harus mendesak pemerintah pusat untuk menambah kuota elpiji. Itu solusi paling tepat, bukan dengan membuat perda. Karena perda itu akan mubazir saja jika kuota elpiji untuk Lampung kurang,” tandasnya.
Hal itu disampaikan External Relation Pertamina Fuel Retail Marketing (FRM) Regional II Rico Respati. Menurutnya, kelangkaan itu terjadi lantaran pengurangan kuota yang terjadi tahun ini. Alhasil, drop per bulannya pun ikut berkurang.
Dia memaparkan, untuk tahun ini Lampung mengalami penurunan kuota mencapai 2 ribu metric ton. ’’Pada tahun lalu, Lampung mendapat pasokan sebanyak 89 ribu metric ton, sedangkan tahun ini hanya 87 ribu,” ujarnya kemarin.
Dia menjelaskan, dampak dari pengurangan kuota itu menyebabkan over pendistribusian di provinsi ini. ’’Sampai awal Mei tahun ini, penyaluran sudah over 9 persen. Itu karena di saat kuota berkurang, konsumsi justru meningkat,” jelasnya.
Apakah Pertamina membiarkan kelangkaan guna menahan laju overkuota penyaluran? Rico menyatakan akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. ’’Kita tidak bisa menahan pendistribusian elpiji 3 kg ini,” paparnya.
Bahkan, lanjut dia, keputusan cukup berani akan ditempuh Pertamina dengan melakukan ekstradroping untuk memotong masa kelangkaan elpiji. Padahal, kata Rico, pada Maret dan April telah ekstradroping.
’’Kita melihat ada daerah yang benar-banar mengalami krisis elpiji 3 kg. Salah satunya Lampung Selatan. Melihat kondisi ini, kita putuskan untuk kembali melakukan ekstradroping,” ujarnya seraya menerangkan, dalam sekali operasi ekstradroping elpiji 3 kg dapat mencapai 1.680 tabung.
Kendati dapat mengurangi kelangkaan, ekstradroping cukup memberi kekhawatiran besar bagi Pertamina. Di mana dikhawatirkan kuota yang ada tidak bisa mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. ’’Ya, itu risiko yang sudah menantang kami di bulan-bualn ke depan,” akunya.
Lalu apa solusi atas hal ini? Rico berharap Pemprov Lampung dapat melahirkan regulasi terkait pembatasan konsumen yang dapat membeli elpiji 3 kg. Salah satunya mengatur usaha menengah ke atas tidak menggunakan elpiji 3 kg dalam operasional sehari-harinya.
Selain itu, kata dia, kelangkaan yang terjadi juga dikarenakan pengecer yang melakukan pembelian berlebih yang terkesan menimbun. Namun, atas hal tersebut, Pertamina mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ia mengaku tak memiliki kewenangan untuk mengawasi para pengecer.
Dia menambahkan, pihaknya hanya mengawal pendistribusian sampai pangkalan. Selanjutnya urusan pemerintah daerah. Karena itu, imbuh dia, peraturan khusus pengawasan elpiji sangat dibutuhkan.
’’Itu sudah diterapkan di Sumatera Selatan. Harapannya, Pemprov Lampung dapat mencontohnya. Jika tidak diatur, kami memperkirakan kuota yang ada tak cukup sampai akhir tahun ini. Sehingga elpiji 3 kg akan habis sebelum akhir tahun,” ungkapnya.
Sementara, DPRD Lampung sepertinya masih enggan untuk merealisasikan pembuatan perda terkait pengontrolan distribusi dan pengaturan harga elpiji di tingkat pengecer.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan, sebelum sampai ke tahapan pembentukan perda, pihaknya melalui komisi II terlebih dahulu akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pengaturan pendistribusian dan harga di pengecer.
’’Pihak terkait itu adalah Diskoperindag, Pertamina, pendistribusi, dan lainnya yang terkait elpiji. Setelah itu baru kita tentukan langkah pegangan dan pengawasannya,” ujar dia kepada Lampung melalui pesan singkatnya kemarin.
Kapan rencana pemanggilan dilakukan? Politisi muda asal Partai Demokrat itu belum dapat memastikan. Namun, ia berjanji segera meminta komisi II untuk merealisasikannya.
’’Yang pasti secepatnya. Segera saya tugaskan komisi II untuk menggelar hearing terkait permasalahan tersebut,” janji dia.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Lampung Donny Irawan menilai pembentukan perda terkait permasalahan tersebut belum perlu dilakukan.
Sebab jika melihat permasalahannya, penyebab kelangkaan elpiji dan tidak terkontrolnya harga bukan karena adanya spekulan yang menimbun. Tetapi dikarenakan kuota elpiji untuk Lampung yang masih kurang.
’’Untuk apa kita buat perda. Pasti mubazir saja. Penyebabnya kan sudah jelas, kuota elpiji untuk Lampung yang kurang," ujarnya kemarin.
Dia mengatakan, jika kuota elpiji untuk Lampung ditambah, dipastikan permasalahan kelangkaan dan tidak terkontrolnya harga elpiji di tingkatan pengecer teratasi.’’Ibarat hukum pasar, jika barang banyak, pasti harga murah. Nah karena itu, solusinya adalah pemprov melalui satuan kerja terkait harus mendesak pemerintah pusat untuk menambah kuota elpiji. Itu solusi paling tepat, bukan dengan membuat perda. Karena perda itu akan mubazir saja jika kuota elpiji untuk Lampung kurang,” tandasnya.
Dewan Minta Gubernur Peringatkan BPS
BANDARLAMPUNG - Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menuai sorotan dari DPRD Lampung. Hal itu terkait ketiadaan data tentang penyebaran taraf hidup masyarakat Lampung pada instansi vertikal tersebut. Diketahui, rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Lampung yang berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Selasa (7/5), berlangsung tidak kondusif. Sebab, BPS ternyata tak memiliki data tentang penyebaran taraf hidup masyarakat Lampung pada instansi vertikal tersebut.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberikan peringatan kepada BPS terkait permasalahan tersebut.
’’Jika itu bagian tugas BPS yang harus ada, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat harus mengingatkan mereka tentang permasalahan ini,” pintanya.
Politisi asal Partai Demokrat itu memandang belum perlu DPRD memanggil BPS terkait permasalahan tersebut. ’’Nanti kita lihat progres dari BPS setelah diingatkan gubernur. Jika memang peringatan gubernur nantinya tidak dijalankan, baru ke arah sana (pemanggilan, Red). Pemanggilan bisa melalui komisi V yang memang membidangi permasalahan tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, Kasi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Lampung Nurjanah mengakui selama delapan tahun terakhir, instansinya tidak memiliki data penyebaran desa tertinggal.
’’Desa mana yang miskin, saya tidak tahu. Karena BPS Lampung sudah tidak ada penugasan dalam hal ini. Itu sudah mulai dihapuskan sejak 2005,” bebernya, Selasa (7/5).
Saat ini, lanjut dia, yang menjadi tupoksi BPS adalah kemiskinan makro. Dalam hal ini, BPS hanya mengestimasi kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. ’’Jadi maaf kalau kami tidak bisa memaparkan desa mana yang tertinggal. Kami hanya bisa katakan kabupaten mana yang dibilang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,” ucapnya.
Dalam paparan BPS itu tergambar, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah mencapai 189.500 jiwa. Disusul Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 187.000 jiwa. Sementara, Bandarlampung menempati urutan kelima dengan jumlah 121.600 jiwa.
Tetapi, data yang disampaikan BPS itu tidak bisa dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan kabupaten terkait. Sebab, jumlah tersebut belum merupakan hasil kalkulasi dari jumlah penduduk yang ada.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberikan peringatan kepada BPS terkait permasalahan tersebut.
’’Jika itu bagian tugas BPS yang harus ada, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat harus mengingatkan mereka tentang permasalahan ini,” pintanya.
Politisi asal Partai Demokrat itu memandang belum perlu DPRD memanggil BPS terkait permasalahan tersebut. ’’Nanti kita lihat progres dari BPS setelah diingatkan gubernur. Jika memang peringatan gubernur nantinya tidak dijalankan, baru ke arah sana (pemanggilan, Red). Pemanggilan bisa melalui komisi V yang memang membidangi permasalahan tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, Kasi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Lampung Nurjanah mengakui selama delapan tahun terakhir, instansinya tidak memiliki data penyebaran desa tertinggal.
’’Desa mana yang miskin, saya tidak tahu. Karena BPS Lampung sudah tidak ada penugasan dalam hal ini. Itu sudah mulai dihapuskan sejak 2005,” bebernya, Selasa (7/5).
Saat ini, lanjut dia, yang menjadi tupoksi BPS adalah kemiskinan makro. Dalam hal ini, BPS hanya mengestimasi kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. ’’Jadi maaf kalau kami tidak bisa memaparkan desa mana yang tertinggal. Kami hanya bisa katakan kabupaten mana yang dibilang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,” ucapnya.
Dalam paparan BPS itu tergambar, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah mencapai 189.500 jiwa. Disusul Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 187.000 jiwa. Sementara, Bandarlampung menempati urutan kelima dengan jumlah 121.600 jiwa.
Tetapi, data yang disampaikan BPS itu tidak bisa dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan kabupaten terkait. Sebab, jumlah tersebut belum merupakan hasil kalkulasi dari jumlah penduduk yang ada.
Minggu, 21 April 2013
Kenaikan Harga Elpiji Ditunda
Setelah sempat mengumumkan akan menaikkan harga elpiji 12 kilogram, terhitung mulai Senin (22/4/2013) hari ini, Pertamina melakukan penundaan kenaikan tersebut. Ini mengacu keputusan Kementerian ESDM yang baru mengeluarkan keputusan penundaan.
Pemberitahuan penundaan disampaikan Pertamina melalui email dan baru diterima pada Senin (22/4/2013) sekitar pukul 23.00.
Dalam email tersebut, dikatakan bahwa Menteri ESDM ingin perubahan sistem distribusi elpiji 12 kilogram ditunda dulu sampai Mei 2013. Dengan demikian rencana untuk penyesuaian harga elpiji 12 kilogram yang semula direncanakan berlaku mulai 22 April 2013 ini ditunda pelaksanaannya.
"Mengacu keputusan mentesi tersebut, artinya kenaikan kita tunda hingga Mei," kata Asisten Manager External Relation Pertamina Fuel Retail Region II, Roberth MV Dumatubun.
Senin, 01 April 2013
PT Pelindo II Tanjungpandan Berharap BEP
BELITUNG-- PT Pelindo II Cabang Tanjungpandan tahun 2013 ini berharap bisa break even point setelah merugi sejak tahun 1996 dengan adanya pengangkutan BBM oleh pihak ketiga (di luar pertamina) melalui kapal tanker dengan sebanyak 150 ton- 250 ton selama dua minggu.
"Meski kita ditargetkan pusat tahun ini merugi sekitar Rp 4 miliar namun kita berharap tahun ini bisa Break Even Point (BEP) asalkan penyerapan lokal terhadap BBM solar industri bisa bagus dan sesuai target," ungkap Hendro Haryono, General Manager PT Pelindo II Cabang Tanjungpandan Senin (1/4/2013).
Ia mengatakan, pada 2012 Pelindo II Tanjungpandan merugi hingga Rp 1,9 miliar dan tahun 2011 Rp 1,6 miliar. Hal ini akibat masih kurangnya industri pengolahan sehingga kurang menyerap barang dan masih sedikitnya jumlah penduduk.
Langganan:
Postingan (Atom)