Palembang, Lantaran instaliasi listrik dan air yang belum rampung dan masih dalam tahap pengerjaan, pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) yang berlokasi di kawasan Kertapati, hingga saat ini belum bisa dibuka untuk dihuni.
Diungkapkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PU CK) dan Perumahan, Anna Heriyana melalui Kabid Perumahan, Albert mengatakan, kondisi rusunawa Kertapati secara fisik sudah selesai dibangun. Namun, belum bisa dihuni karena belum dilengkapi fasilitas seperti listrik, PDAM, dan fasilitas umum lainnya.
“Sekarang masih dalam tahap pemeliharaan dan juga pemasangan instalasi listrik dan PDAM. Kami targetkan baru dibuka November nanti. Jika sudah siap maka akan segera meminta rekomendasi izin operasional dari Kementerian PU,” terangnya.
Dana untuk instalasi listrik tersebut lanjutnya, membutuhkan dana sekitar Rp 400 juta yang dianggarkan di APBD Induk, dan untuk instalasi PDAM Tirta Musi sekitar Rp500 juta dianggarkan pada APBD Perubahan.
“Fasilitas umum di Rusunawa ini sudah kita lakukan, hanya tinggal melakukan pemasangan instalasi listrik dan PDAM,” bebernya.
Rusunawa Kertapati memiliki tiga twin blok, atau sekitar 300 unit kamar. Pembangunan Rusunawa ini dibantu oleh Kementerian PU Dirjen Cipta Karya dan rampung tahun lalu, dengan dana satu twin sekitar Rp 15 miliar. Nanti, Rusunawa ini akan dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
Ditambahkan Albert, rusunawa ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di Kertapati yang belum mempunyai hunian rumah, sehingga harapannya pemukiman di kawasan tersebut dapat tertata dengan baik.
“Selain rusunawa ini, 2015 nanti akan dilakukan pembangunan rusunawa di 5 Ulu dengan pagu anggaran sebesar Rp 15 miliar yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Lahannya dari pemkot sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J) Marwan Hasmen saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan rekomendasi dan pemberitahunan mengenai pelimpahan operasional gedung rusunawa dari PUCK.
“Yang saya tahu belum sampai saat ini belum ada pelimpahan, tapi yang pasti kalau memang itu diamanahkan kepada SP2J kami siap mengoperasionalkan,” tukasnya
Tampilkan postingan dengan label infrastruktur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label infrastruktur. Tampilkan semua postingan
Minggu, 13 April 2014
Hasil Uji Coba UN Jeblok, Seluruh Kepala Sekolah Bakal Dipanggil Disdik
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tanjungpinang akhirnya mengumumkan hasil try out Ujian Nasional (UN) se-Kota Tanjungpinang, 24-26 Februari 2014 lalu. Sayangnya, hasilnya belum memuaskan.
ujianDari semua sekolah, hanya peserta dari SMAN 1 dan SMKN 1 Kota Tanjungpinang saja yang berhasil mencapai ketuntasan, masing-masing 65,98 persen dan 52,03 persen.
”Ketuntasan untuk tingkat SMA dan SMK belum mencapai 50 persen. Karena itu memang perlu perhatian khusus,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG, Senin (24/3).
Siswa SMA yang masuk 10 besar peringkat tertinggi dalam try out itu didominasi SMAN 1, baik jurusan IPA maupun IPS. Sedangkan untuk siswa SMK, didominasi SMKN 1, SMKN 3, dan SMK Pembangunan.
Selanjutnya, dinasnya akan meng-upgrade dan akan memberikan remedial bagi siswa yang hasil try out-nya rendah. Sedangkan bagi siswa yang telah tuntas, akan diberikan pengayaan materi lagi.
Selain itu, metode belajar dengan tutor sebaya juga akan lebih ditingkatkan. Tutor sebaya adalah, dipilihnya beberapa siswa yang berprestasi bagus untuk membentuk kelompok belajar yang akan akan memberi pemahaman pelajaran kepada teman-temannya. ”Kita akan atur strategi dan mencari solusi untuk mendongkrak ketuntasan siswa,” ujar Dadang.
Menurut Dadang, beberapa faktor yang menyebabkan siswa tidak tuntas dalam try out, di antaranya, karena materi yang diperoleh belum seluruhnya diajarkan. Sementara pada soal try out UN telah 100 persen mengacu pada kisi-kisi soal UN. ”Telah memakai 20 paket soal,” sebutnya.
Dadang menjelaskan, standar ketuntasan minimal setiap mata pelajaran 4,0 dan nilai rata-rata minimal 5,5. Sementara untuk tingkat SMP, jumlah siswa yang tuntas dalam try out mencapai 50 persen. Hasil try out antara SMP negeri dan swasta, tidak terdapat perbedaan. ”Peringkat 10 besarnya dari lima siswa SMP negeri dan lima SMP swasta,” sebutnya.
Dari semua SMP katanya, SMP Djuwita memiliki nilai ketuntasan tertinggi, peringkat II diraih SMPN 1, disusul SMPIT Al-Madinah, SMPN4, SMPN 5, SMP Katolik, SMP Maieteriyawira, SMP Pelita Nusantara, SMPN 7, dan terakhir SMPN 3. ”SMPN 3 dan SMPN 7 baru masuk menjadi 10 besar try out tahun ini,” ujarnya.
Siswa yang masuk 10 besar katanya hanya didominasi empat sekolah, yakni SMPN 1, SMPN 7, SMPN 4, dan SMP Djuwita.
Jumlah sekolah di Tanjungpinang saat ini ada 62 sekolah, terdiri 27 SMP dan MTS, 14 SMA, MA, SMA LB, dan 11 SMK.
Try out merupakan proses adaptasi bagi siswa. Hasil kelulusan pada UN nanti, tidak hanya ditentukan dari nilai ujian semata, juga dipengaruhi nilai ulangan harian.
Tak hanya hasil uji coba tingkat SMA/SMK saja yang jeblok. Pada uji coba yang dilakukan 5 Maret lalu, sebanyak 10.598 siswa tingkat SMP peserta uji coba se-Batam, 35 persennya dinyatakan tak lulus uji coba.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Panitia uji coba sekaligus ketua panitia UN Batam, yang juga menjabat sebagai Kabid Pendidikan Menengah Disdik Batam, Andi Agung, kepada Batam Pos di kantornya, Kamis (27/3) siang.
Artinya hanya ada 65 persen siswa SMP peserta uji coba yang dinyatakan lulus atau sekitar 6887 siswa. Sisanya sebanyak 3711 siswa dinyatakan tidak lulus.
Mayoritas siswa SMP peserta uji coba yang tak lulus, jatuh pada mata pelajaran Matematika. Soal uji coba yang diujikan adalah sama seperti mata pelajaran yang diujikan di UN nantinya yakni empat mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, serta IPA.
Untuk mengantisipasi agar dalam UN yang digelar pada 5 Mei atau dua bulan mendatang, Dinas Pendidikan sudah membuat suatu terobosan.
“Kami akan memperbanyak uji coba empat mata pelajaran yang di UN-kan itu. Waktu untuk UN SMP kan masih panjang. Makanya kami sudah panggil seluruh kepsek SMP baik negeri maupun swasta ataupun MTsN dan swasta agar mau menggelar uji coba sesering mungkin,” terang Andi.
Yang harus diperdalam pembelajarannya adalah Matematika. Sebab mata pelajaran tersebut dinilai siswa peserta uji coba cukup sulit.
“Intinya guru harus mengulang kembali mata pelajaran ke siswa yang hendak mengikuti UN mulai dari kelas 1 SMP hingga kelas 3 SMP,” kata Andi.
Tak hanya memperbanyak uji coba. Guru juga dituntut untuk menambah jam mata pelajaran untuk menggembleng siswa yang hendak menghadapi UN.
ujianDari semua sekolah, hanya peserta dari SMAN 1 dan SMKN 1 Kota Tanjungpinang saja yang berhasil mencapai ketuntasan, masing-masing 65,98 persen dan 52,03 persen.
”Ketuntasan untuk tingkat SMA dan SMK belum mencapai 50 persen. Karena itu memang perlu perhatian khusus,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG, Senin (24/3).
Siswa SMA yang masuk 10 besar peringkat tertinggi dalam try out itu didominasi SMAN 1, baik jurusan IPA maupun IPS. Sedangkan untuk siswa SMK, didominasi SMKN 1, SMKN 3, dan SMK Pembangunan.
Selanjutnya, dinasnya akan meng-upgrade dan akan memberikan remedial bagi siswa yang hasil try out-nya rendah. Sedangkan bagi siswa yang telah tuntas, akan diberikan pengayaan materi lagi.
Selain itu, metode belajar dengan tutor sebaya juga akan lebih ditingkatkan. Tutor sebaya adalah, dipilihnya beberapa siswa yang berprestasi bagus untuk membentuk kelompok belajar yang akan akan memberi pemahaman pelajaran kepada teman-temannya. ”Kita akan atur strategi dan mencari solusi untuk mendongkrak ketuntasan siswa,” ujar Dadang.
Menurut Dadang, beberapa faktor yang menyebabkan siswa tidak tuntas dalam try out, di antaranya, karena materi yang diperoleh belum seluruhnya diajarkan. Sementara pada soal try out UN telah 100 persen mengacu pada kisi-kisi soal UN. ”Telah memakai 20 paket soal,” sebutnya.
Dadang menjelaskan, standar ketuntasan minimal setiap mata pelajaran 4,0 dan nilai rata-rata minimal 5,5. Sementara untuk tingkat SMP, jumlah siswa yang tuntas dalam try out mencapai 50 persen. Hasil try out antara SMP negeri dan swasta, tidak terdapat perbedaan. ”Peringkat 10 besarnya dari lima siswa SMP negeri dan lima SMP swasta,” sebutnya.
Dari semua SMP katanya, SMP Djuwita memiliki nilai ketuntasan tertinggi, peringkat II diraih SMPN 1, disusul SMPIT Al-Madinah, SMPN4, SMPN 5, SMP Katolik, SMP Maieteriyawira, SMP Pelita Nusantara, SMPN 7, dan terakhir SMPN 3. ”SMPN 3 dan SMPN 7 baru masuk menjadi 10 besar try out tahun ini,” ujarnya.
Siswa yang masuk 10 besar katanya hanya didominasi empat sekolah, yakni SMPN 1, SMPN 7, SMPN 4, dan SMP Djuwita.
Jumlah sekolah di Tanjungpinang saat ini ada 62 sekolah, terdiri 27 SMP dan MTS, 14 SMA, MA, SMA LB, dan 11 SMK.
Try out merupakan proses adaptasi bagi siswa. Hasil kelulusan pada UN nanti, tidak hanya ditentukan dari nilai ujian semata, juga dipengaruhi nilai ulangan harian.
Tak hanya hasil uji coba tingkat SMA/SMK saja yang jeblok. Pada uji coba yang dilakukan 5 Maret lalu, sebanyak 10.598 siswa tingkat SMP peserta uji coba se-Batam, 35 persennya dinyatakan tak lulus uji coba.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Panitia uji coba sekaligus ketua panitia UN Batam, yang juga menjabat sebagai Kabid Pendidikan Menengah Disdik Batam, Andi Agung, kepada Batam Pos di kantornya, Kamis (27/3) siang.
Artinya hanya ada 65 persen siswa SMP peserta uji coba yang dinyatakan lulus atau sekitar 6887 siswa. Sisanya sebanyak 3711 siswa dinyatakan tidak lulus.
Mayoritas siswa SMP peserta uji coba yang tak lulus, jatuh pada mata pelajaran Matematika. Soal uji coba yang diujikan adalah sama seperti mata pelajaran yang diujikan di UN nantinya yakni empat mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, serta IPA.
Untuk mengantisipasi agar dalam UN yang digelar pada 5 Mei atau dua bulan mendatang, Dinas Pendidikan sudah membuat suatu terobosan.
“Kami akan memperbanyak uji coba empat mata pelajaran yang di UN-kan itu. Waktu untuk UN SMP kan masih panjang. Makanya kami sudah panggil seluruh kepsek SMP baik negeri maupun swasta ataupun MTsN dan swasta agar mau menggelar uji coba sesering mungkin,” terang Andi.
Yang harus diperdalam pembelajarannya adalah Matematika. Sebab mata pelajaran tersebut dinilai siswa peserta uji coba cukup sulit.
“Intinya guru harus mengulang kembali mata pelajaran ke siswa yang hendak mengikuti UN mulai dari kelas 1 SMP hingga kelas 3 SMP,” kata Andi.
Tak hanya memperbanyak uji coba. Guru juga dituntut untuk menambah jam mata pelajaran untuk menggembleng siswa yang hendak menghadapi UN.
Batam Primadona Investasi
Kota Batam masih menjadi primadona bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Kamis (10/4) giliran investor Tiongkok asal Shanghai yang mengunjungi Batam dan melakukan penjajakan untuk berinvestasi di kawasan industri Kabil.
”Mudah-mudahan kunjungan investor asal Tiongkok ini, makin meningkatkan hubungan dagang antara Tiongkok dan Indonesia khususnya dengan Kepri,” ujar Gubernur Kepri HM Sani saat bincang-bincang bersama para investor Tiongkok tersebut di ruang VIV Pelabuhan Punggur, Batam. Mantan Bupati Karimun tersebut, mengatakan sangat menyambut baik rencana investasi yang akan dilakukan pengusaha Kota Shanghai tersebut ke Kota Batam.
Rombongan investor dari Shanghai tersebut diterima langsung Gubernur Kepri HM Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Robert Iwan Loriaux dan Asisten 1 Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Kepri Syamsul Bahrum. Sedangkan rombongan investor sendiri dipimpin General Manager ZPMC Shanghai Zhenhua. Selain sejumlah perusahaan yang ikut melakukan penjajakan adalah Gebu Industry Company Fangfang Zhao, Komite China Dan Mei Wu, serta General Manager ZPMC South East Asia PTE LTD Singapura Wu Ning.
Sementara itu, turut menyambut kedatangan para investor asing itu adalah Presiden Indusdrtial Estate Chris Wiluan. Kedatangan investor Kota Shanghai tersebut, dalam rangka melakukan penjajakan investasi di bidang industri alat berat. Tepatnya industri pengeboran minyak lepas pantai oil rige. Mereka adalah pengusaha besar dari Kota Shanghai. Meski tertarik akan berinvestasi di Batam, sejauh ini belum ada nilai kontak investasi yang akan ditanamkan. Hanya saja, keseriusan mereka menanamkan modal tepatnya di daerah Kabil tersebut, ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama.
Pada kesempatan tersebut, dilalukan penandatanganan kerja sama dilakukan perwakilan investor yakni Fangfang Zhao dengan Chris Wiluan selaku Presiden Direktur Kabl Industrial Estate. Nantinya, perusahaan investor Tiongkok tersebut akan beroperasi di derah Kabil. Sebagai bentuk keseriusan investor tersebut menanamkan modal di Kota Batam, mereka akan segera menindaklanjuti dengan segera membicarakan langkah ke depan guna merealisasikan rencana tersebut.
Selanjutnya, mereka juga secara khusus mengundang Gubernur Kepri untuk bisa melihat secara langsung industri mereka di Kota Shanghai. Mendapati ajakan tersebut, Gubernur berencana suatu saat nanti akan melihat langsung industri mereka di negaraTirai Bambu tersebut.
Usai membahas masalah investasi, rombongan selanjutnya bertolak ke Kementrian Perdaganan, terkait rencana mereka berinvestasi di Indonesia. Sebelum bertolak ke Jakarta, mereka terlebih dulu melihat-lihat kawsan industri Kabil didampingi Chris Wiluan.
”Mudah-mudahan kunjungan investor asal Tiongkok ini, makin meningkatkan hubungan dagang antara Tiongkok dan Indonesia khususnya dengan Kepri,” ujar Gubernur Kepri HM Sani saat bincang-bincang bersama para investor Tiongkok tersebut di ruang VIV Pelabuhan Punggur, Batam. Mantan Bupati Karimun tersebut, mengatakan sangat menyambut baik rencana investasi yang akan dilakukan pengusaha Kota Shanghai tersebut ke Kota Batam.
Rombongan investor dari Shanghai tersebut diterima langsung Gubernur Kepri HM Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Robert Iwan Loriaux dan Asisten 1 Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Kepri Syamsul Bahrum. Sedangkan rombongan investor sendiri dipimpin General Manager ZPMC Shanghai Zhenhua. Selain sejumlah perusahaan yang ikut melakukan penjajakan adalah Gebu Industry Company Fangfang Zhao, Komite China Dan Mei Wu, serta General Manager ZPMC South East Asia PTE LTD Singapura Wu Ning.
Sementara itu, turut menyambut kedatangan para investor asing itu adalah Presiden Indusdrtial Estate Chris Wiluan. Kedatangan investor Kota Shanghai tersebut, dalam rangka melakukan penjajakan investasi di bidang industri alat berat. Tepatnya industri pengeboran minyak lepas pantai oil rige. Mereka adalah pengusaha besar dari Kota Shanghai. Meski tertarik akan berinvestasi di Batam, sejauh ini belum ada nilai kontak investasi yang akan ditanamkan. Hanya saja, keseriusan mereka menanamkan modal tepatnya di daerah Kabil tersebut, ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama.
Pada kesempatan tersebut, dilalukan penandatanganan kerja sama dilakukan perwakilan investor yakni Fangfang Zhao dengan Chris Wiluan selaku Presiden Direktur Kabl Industrial Estate. Nantinya, perusahaan investor Tiongkok tersebut akan beroperasi di derah Kabil. Sebagai bentuk keseriusan investor tersebut menanamkan modal di Kota Batam, mereka akan segera menindaklanjuti dengan segera membicarakan langkah ke depan guna merealisasikan rencana tersebut.
Selanjutnya, mereka juga secara khusus mengundang Gubernur Kepri untuk bisa melihat secara langsung industri mereka di Kota Shanghai. Mendapati ajakan tersebut, Gubernur berencana suatu saat nanti akan melihat langsung industri mereka di negaraTirai Bambu tersebut.
Usai membahas masalah investasi, rombongan selanjutnya bertolak ke Kementrian Perdaganan, terkait rencana mereka berinvestasi di Indonesia. Sebelum bertolak ke Jakarta, mereka terlebih dulu melihat-lihat kawsan industri Kabil didampingi Chris Wiluan.
HP dan Laptop Kena Pajak Barang Mewah
Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini serius mengkaji usul pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap perangkat telekomunikasi impor. Dua kementerian teknis itu sepakat jika gadget impor seperti telepon seluler (ponsel), komputer tablet, atau komputer genggam dikenai PPnBM 20 persen
“Kita sama-sama setuju dengan Pak Hidayat (menteri perindustrian). Saya lagi bicarakan tentang itu di internal. Tapi, mengenai kapannya masih harus dibicarakan. Itu nanti antar-direktorat terkait. Dari Kemendag dan Kemenperin akan ada pertemuan antar-Dirjen untuk membahas lebih detail,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Senin (7/4).
Kemenperin awalnya mengusulkan agar PPnBM hanya dikenakan kepada produk gadget dengan harga di atas Rp 5 juta. Sementara Kemendag justru menilai tidak perlu ada pembatasan harga.
“Mau harganya berapa sama saja, kena 20 persen. Di bawah Rp 5 juta juga boleh. Nggak hanya di atas Rp 5 juta. Semuanya, dipukul rata saja,” saran Mendag.
“Kita sama-sama setuju dengan Pak Hidayat (menteri perindustrian). Saya lagi bicarakan tentang itu di internal. Tapi, mengenai kapannya masih harus dibicarakan. Itu nanti antar-direktorat terkait. Dari Kemendag dan Kemenperin akan ada pertemuan antar-Dirjen untuk membahas lebih detail,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Senin (7/4).
Kemenperin awalnya mengusulkan agar PPnBM hanya dikenakan kepada produk gadget dengan harga di atas Rp 5 juta. Sementara Kemendag justru menilai tidak perlu ada pembatasan harga.
“Mau harganya berapa sama saja, kena 20 persen. Di bawah Rp 5 juta juga boleh. Nggak hanya di atas Rp 5 juta. Semuanya, dipukul rata saja,” saran Mendag.
Menurut Lutfi, semua jenis ponsel bisa dianggap barang mewah. Sebab, harganya cukup mahal dengan pengeluaran untuk membeli pulsa yang sudah cukup tinggi. “Kita anggap pokoknya semua handphone impor ini barang mewah. Dengan demikian, kita memberikan peluang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh. Jangan hanya menjadi pasar yang besar,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyatakan bahwa pengenaan PPnBM tersebut ditujukan sebagai insentif bagi produsen dalam negeri. “Industri telekomunikasi di Indonesia berkembang pesat. Di saat yang sama ini dinikmati produsen handphone di luar negeri. Impor mengalir deras sehingga kami menilai sudah waktunya untuk dikendalikan,” jelasnya.
Hidayat mengakui, pihaknya mengusulkan batas pengenaan PPnBM untuk produk dengan harga di atas Rp 5 juta, dengan begitu bakal memangkas impor produk terkait hingga 50 persen. Pada 2013 impor produk seluler, komputer genggam, dan komputer tablet mencapai 55 juta unit senilai USD 3 miliar. “Dari jumlah itu, sekitar 15 persen bisa masuk kategori barang mewah,” pungkasnya
Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyatakan bahwa pengenaan PPnBM tersebut ditujukan sebagai insentif bagi produsen dalam negeri. “Industri telekomunikasi di Indonesia berkembang pesat. Di saat yang sama ini dinikmati produsen handphone di luar negeri. Impor mengalir deras sehingga kami menilai sudah waktunya untuk dikendalikan,” jelasnya.
Hidayat mengakui, pihaknya mengusulkan batas pengenaan PPnBM untuk produk dengan harga di atas Rp 5 juta, dengan begitu bakal memangkas impor produk terkait hingga 50 persen. Pada 2013 impor produk seluler, komputer genggam, dan komputer tablet mencapai 55 juta unit senilai USD 3 miliar. “Dari jumlah itu, sekitar 15 persen bisa masuk kategori barang mewah,” pungkasnya
Jelang MTQ, Batam Berhias
Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-25 di Batam, 6 Juni mendatang menyiapkan enam toilet mobile (bergerak, red) yang akan ditempatkan sejumlah titik di sekitar lokasi kegiatan.
”Dari jumlah tersebut, satu toilet mobile tersebut khusus untuk tamu very important person (VIP). Sedangkan yang lainnya khusus untuk pengunjung,” ujar Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Kepri Martin L Maromon kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, belum lama ini.
Lebih lanjut, mantan Kabag Protokoler Pemko Batam tersebut mengatakan selain dipinjam dari Pemko Batam, toilet mobile tersebut didatangkan dari Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang. Sebab, jumlah toilet mobile milik Pemko Batam sangat terbatas.
”Kita tahu, akan ada ribuan orang yang datang ke lokasi. Toilet tentu merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan. Apalagi, toliet existing juga terbatas jumlahnya,” jelas Martin.
Menjelang MTQ Nasional yang sudah semakin dekat, Gubernur Kepri HM Sani terus melakukan rapat evaluasi dan pematangan kegiatan. Apalagi, sebagai tuan rumah, Kepri ingin mengemas kegiatan dua tahunan ini layaknya seperti MTQ tingkat internasional. Kegiatan yang disejalankan dengan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) tersebut, akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam akan merazia gelandangan, pengemis (Gepeng) serta anak jalanan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-25 di Batam .
“Minggu depan kita gelar razia pekat (penyakit masyarakat) yakni gepeng, anak jalanan, serta anak punk,” ungkap Kasatpol PP Kota Batam, Hendri, Jumat (10/4).
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam, gepeng dan anak jalanan tidak diperbolehkan berada di ruas jalan. Karena keberadaanya mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban. “Bukan karena MTQ, memang gepeng dan anak jalanan tidak diperbolehkan,” ungkap Hendri.
Apalagi, dalam hajatan MTQ seluruh delegasi dari berbagai provinsi serta negara sahabat akan hadir. “Seluruh jalan protokol, serta wilayah startegis harus bersih dari gepeng dan anak jalanan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Hendri menjelaskan bahwa razia pekat merupakan kegiatan rutin Satpol PP Kota Batam. Banyak anak jalanan, PSK, waria, anak punk yang terjaring. Seluruh gepeng dan anak jalanan kemudian didata pihak dinsos untuk diberikan pembinaan agar mempunyai keahlian.
Sebelumnya, Gubernur Kepri HM Sani menyurati Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan terkait persiapan pelaksanaan MTQ Nasional. Gubernur mengajukan lima permintaan, di antaranya menjaga ketertiban dan estetika kawasan, mengatur zona serta petugas parkir. Mengatur gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan yang makin banyak dan mangkal di simpang strategis.
“MTQ Nasional kan banyak tamu, jangan sampai gepeng juga tambah banyak,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kepri, Guntur Sakti.
Rangkaian kegiatan MTQ Nasional itu, ditandai dengan pelaksaan pawai taaruf yang rencananya dibuka Menteri Agama Suryadharma Ali, satu hari sebelum pembukaan MTQ.
”Dari jumlah tersebut, satu toilet mobile tersebut khusus untuk tamu very important person (VIP). Sedangkan yang lainnya khusus untuk pengunjung,” ujar Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Kepri Martin L Maromon kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, belum lama ini.
Lebih lanjut, mantan Kabag Protokoler Pemko Batam tersebut mengatakan selain dipinjam dari Pemko Batam, toilet mobile tersebut didatangkan dari Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang. Sebab, jumlah toilet mobile milik Pemko Batam sangat terbatas.
”Kita tahu, akan ada ribuan orang yang datang ke lokasi. Toilet tentu merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan. Apalagi, toliet existing juga terbatas jumlahnya,” jelas Martin.
Menjelang MTQ Nasional yang sudah semakin dekat, Gubernur Kepri HM Sani terus melakukan rapat evaluasi dan pematangan kegiatan. Apalagi, sebagai tuan rumah, Kepri ingin mengemas kegiatan dua tahunan ini layaknya seperti MTQ tingkat internasional. Kegiatan yang disejalankan dengan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) tersebut, akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam akan merazia gelandangan, pengemis (Gepeng) serta anak jalanan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-25 di Batam .
“Minggu depan kita gelar razia pekat (penyakit masyarakat) yakni gepeng, anak jalanan, serta anak punk,” ungkap Kasatpol PP Kota Batam, Hendri, Jumat (10/4).
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam, gepeng dan anak jalanan tidak diperbolehkan berada di ruas jalan. Karena keberadaanya mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban. “Bukan karena MTQ, memang gepeng dan anak jalanan tidak diperbolehkan,” ungkap Hendri.
Apalagi, dalam hajatan MTQ seluruh delegasi dari berbagai provinsi serta negara sahabat akan hadir. “Seluruh jalan protokol, serta wilayah startegis harus bersih dari gepeng dan anak jalanan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Hendri menjelaskan bahwa razia pekat merupakan kegiatan rutin Satpol PP Kota Batam. Banyak anak jalanan, PSK, waria, anak punk yang terjaring. Seluruh gepeng dan anak jalanan kemudian didata pihak dinsos untuk diberikan pembinaan agar mempunyai keahlian.
Sebelumnya, Gubernur Kepri HM Sani menyurati Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan terkait persiapan pelaksanaan MTQ Nasional. Gubernur mengajukan lima permintaan, di antaranya menjaga ketertiban dan estetika kawasan, mengatur zona serta petugas parkir. Mengatur gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan yang makin banyak dan mangkal di simpang strategis.
“MTQ Nasional kan banyak tamu, jangan sampai gepeng juga tambah banyak,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kepri, Guntur Sakti.
Rangkaian kegiatan MTQ Nasional itu, ditandai dengan pelaksaan pawai taaruf yang rencananya dibuka Menteri Agama Suryadharma Ali, satu hari sebelum pembukaan MTQ.
Jumat, 21 Juni 2013
Prioritaskan Warga Tanggamus untuk KIM
KOTAAGUNG – Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menegaskan, pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM) di Batubalai tetap berjalan. Meskipun, ada penolakan dari petani penggarap. Menurut Bambang, pembangunan KIM demi kepentingan rakyat Tanggamus karena dapat menyerap ribuan tenaga kerja. ”Rencana KIM itu penting. Alasannya, Tanggamus dan kabupaten lain ke depan menghadapi masalah yang sama. Yakni lapangan kerja. KIM jadi solusi tersedianya lapangan kerja untuk kabupaten ini,” kata Bambang kemarin.
Bambang mengungkapkan, masyarakat Tanggamus akan diprioritaskan untuk dapat bekerja di KIM. Dengan catatan, memiliki skill dan kemampuan yang diperlukan. Karena itu, Bambang berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kabar adanya rekrutmen tenaga kerja dari luar.
”Jika sekarang di sana ada kegiatan, itu belum operasional. Tapi, baru land clearing untuk menegaskan lahan yang akan digunakan. Tahapannya land clearing dahulu, pencanangan pembangunan, dan baru membuka tenaga kerja. Jadi sekarang ini belum penerimaan tenaga kerja,” tegas Bambang.
Dilanjutkan, KIM nantinya merupakan kawasan pembuatan kapal. Di sana bukan hanya ada satu, namun banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu bakal merekrut ribuan tenaga kerja.
”KIM adalah industri padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Dari skala itu, maka penghasilan pekerjanya akan di atas rata-rata upah minimum regional (UMR),” ujarnya.
Lebih jauh Bambang mengatakan, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dapat mengajukan tuntutan hukum. Nantinya bakal ada pertemuan antara PT Pertamina, pihak yang mengklaim pemilik lahan, dan aparat keamanan.
”Di sana nanti dibeberkan lokasi mana saja milik PT Pertamina dan yang bukan. Apabila itu merupakan lahan sah PT Pertamina namun diklaim oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada bukti, silakan berurusan dengan hukum,” ungkap Bambang.
Sebelumnya, sejumlah warga yang mengatasnamakan Petani Batubalai Bersatu (PBB) ke Kantor Bupati Tanggamus. Mereka datang untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait rencana pembangunan KIM. Warga berharap pembangunan KIM transparan dan berbasiskan masyarakat.
Bambang mengungkapkan, masyarakat Tanggamus akan diprioritaskan untuk dapat bekerja di KIM. Dengan catatan, memiliki skill dan kemampuan yang diperlukan. Karena itu, Bambang berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kabar adanya rekrutmen tenaga kerja dari luar.
”Jika sekarang di sana ada kegiatan, itu belum operasional. Tapi, baru land clearing untuk menegaskan lahan yang akan digunakan. Tahapannya land clearing dahulu, pencanangan pembangunan, dan baru membuka tenaga kerja. Jadi sekarang ini belum penerimaan tenaga kerja,” tegas Bambang.
Dilanjutkan, KIM nantinya merupakan kawasan pembuatan kapal. Di sana bukan hanya ada satu, namun banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu bakal merekrut ribuan tenaga kerja.
”KIM adalah industri padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Dari skala itu, maka penghasilan pekerjanya akan di atas rata-rata upah minimum regional (UMR),” ujarnya.
Lebih jauh Bambang mengatakan, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dapat mengajukan tuntutan hukum. Nantinya bakal ada pertemuan antara PT Pertamina, pihak yang mengklaim pemilik lahan, dan aparat keamanan.
”Di sana nanti dibeberkan lokasi mana saja milik PT Pertamina dan yang bukan. Apabila itu merupakan lahan sah PT Pertamina namun diklaim oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada bukti, silakan berurusan dengan hukum,” ungkap Bambang.
Sebelumnya, sejumlah warga yang mengatasnamakan Petani Batubalai Bersatu (PBB) ke Kantor Bupati Tanggamus. Mereka datang untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait rencana pembangunan KIM. Warga berharap pembangunan KIM transparan dan berbasiskan masyarakat.
Butuh Eksekutor Pembangunan Berkualitas
TULANGBAWANG – Pembangunan Kabupaten Tulangbawang butuh konsep yang benar. Termasuk di dalamnya proses perubahan yang dilakukan secara terencana. Karena itu dalam menyusun pembangunan yang terencana, dibutuhkan sosok perencana dan eksekutor pembangunan mapan serta berkualitas. Selain itu juga menguasai metodologi pembangunan dari segala bidang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tuba Heri Wardoyo saat menutup Diklatpim IV angkatan I kemarin.
Menurut Heri, dalam tatanan pemerintahan, sosok aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Karenanya dengan visi terwujudnya Kabupaten Tuba sebagai kawasan agrobisnis yang bermartabat, aman, ragam, unggul, sejahtera, serta berwawasan lingkungan sesuai potensi sumber daya dan kearifan sosial budaya, diharapkan kepada seluruh aparatur khususnya jajaran pejabat eselon II, III, dan IV mampu menjabarkan visi tersebut melalui program dan kerja nyata.
’’Sebagaimana telah saya sampaikan pada kesempatan pembukaan Diklatpim tingkat IV yang lalu, sebagai aparatur pemerintah khususnya pejabat struktural, saudara dituntut mampu menciptakan dan melaksanakan konsep birokrasi pelayanan publik yang optimal dan berkualitas,” kata Heri.
Dia berharap peserta diklat dapat mengimplementasikan materi pelatihan yang diikuti pada setiap satuan kerja yang dipimpin. ’’Sebab, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk saudara agar menjadi pejabat struktural eselon IV yang berkualitas dan profesional,” ucapnya.
Sementara Kepala Badan Diklat (Bandiklat) Tuba Tamami Akip mengatakan, Diklatpim IV ini merupakan kegiatan pertama setelah terbentuknya Bandiklat. ’’Ini adalah kontribusi nyata Bandiklat Tuba dalam membentuk aparatur yang berkualitas dalam mengisi pembangunan,” tukasnya.
Menurut Heri, dalam tatanan pemerintahan, sosok aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Karenanya dengan visi terwujudnya Kabupaten Tuba sebagai kawasan agrobisnis yang bermartabat, aman, ragam, unggul, sejahtera, serta berwawasan lingkungan sesuai potensi sumber daya dan kearifan sosial budaya, diharapkan kepada seluruh aparatur khususnya jajaran pejabat eselon II, III, dan IV mampu menjabarkan visi tersebut melalui program dan kerja nyata.
’’Sebagaimana telah saya sampaikan pada kesempatan pembukaan Diklatpim tingkat IV yang lalu, sebagai aparatur pemerintah khususnya pejabat struktural, saudara dituntut mampu menciptakan dan melaksanakan konsep birokrasi pelayanan publik yang optimal dan berkualitas,” kata Heri.
Dia berharap peserta diklat dapat mengimplementasikan materi pelatihan yang diikuti pada setiap satuan kerja yang dipimpin. ’’Sebab, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk saudara agar menjadi pejabat struktural eselon IV yang berkualitas dan profesional,” ucapnya.
Sementara Kepala Badan Diklat (Bandiklat) Tuba Tamami Akip mengatakan, Diklatpim IV ini merupakan kegiatan pertama setelah terbentuknya Bandiklat. ’’Ini adalah kontribusi nyata Bandiklat Tuba dalam membentuk aparatur yang berkualitas dalam mengisi pembangunan,” tukasnya.
Kenaikan BBM Diumumkan Malam, Berlaku Dini Hari
Pemerintah terus mematangkan persiapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Yang terbaru, beredar informasi bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM malam ini (21/6). Harga baru BBM itu paling cepat berlaku efektif mulai Sabtu (22/6) pukul 00.00.
Informasi itu berembus kencang sepanjang hari kemarin (20/6). Bukan hanya pihak istana, beberapa lembaga pemerintahan terkait menguatkan indikasi tersebut. Salah satunya lembaga pengatur sektor hilir migas, yakni Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM hari ini. Dengan begitu, menurut pengalaman selama ini, peraturan tersebut bakal terhitung efektif Sabtu pukul 00.00. ’’Yang sudah-sudah seperti itu,” kata dia di kantornya kemarin. ’’Kalau Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sih mintanya paling lambat Kamis (20/6). Tetapi kan susah, Tidak mungkin malam ini (20/6) karena harus memproses BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat). Wapres minta BLSM harus dibagikan Sabtu,” imbuhnya.
Meski demikian, Djoko menegaskan bahwa keputusan akhir jadwal pengumuman kenaikan itu belum final. Menurutnya, pemerintah terus mengadakan rapat persiapan kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Dengan begitu, BLSM bisa langsung dibagikan saat kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri belum memberi pernyataan resmi tanggal kenaikan harga BBM. Sepanjang kemarin, SBY mengadakan sidang kabinet paripurna membahas kenaikan harga BBM dan kompensasinya. Dalam sidang kabinet tersebut, Menkeu menjabarkan penjelasan terkait APBNP 2013, sementara Menkokesra memaparkan persiapan program perlindungan sosial pasca kenaikan BBM.
’’Dalam sidang kali ini, agar kita semua paham apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam UU (APBNP) yang baru ini, Menkeu akan menjelaskannya. Setelah itu, Menkokesra menjelaskan soal kesiapan bantuan dan proteksi sosial kepada golongan tidak mampu, apakah dalam bentuk raskin (berat miskin), PKH (program keluarga harapan), BSM (bantuan siswa miskin), dan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat),” papar SBY saat membuka sidang kabinet paripurna.
Sementara itu, kalangan menteri belum satu suara soal tanggal pengumuman kenaikan harga BBM. Menko Perekonomian Hatta Rajasa hanya menuturkan kenaikan BBM akan diumumkan secepatnya. ’’Saudara pasti bertanya kapan dinaikkan, secepatnya. Kalau cepat ya ini hari Kamis (kemarin). Nah secepatnya,” jelas dia di kantor presiden kemarin.
Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik mengaku siap mengumumkan kenaikan harga BBM jika ditunjuk oleh Presiden SBY. Yaitu untuk premium dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 dan solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter. Namun, dia memberi syarat, yakni pada saat mengumumkan, dirinya harus ditemani para menteri yang lain. ’’Kalau diperintahkan Bapak Presiden, saya siap mengumumkan, asalkan ditemani juga oleh para menteri lainnya. Karena ini tanggung jawab bersama, jadi harus bersama-sama menjalani,” ujar dia.
Saat ditanya apakah pengumuman kenaikan harga dilakukan Jumat malam, Jero enggan menjawab. Dia hanya memastikan, semua persiapan teknis untuk peraturan dan dasar hukum menaikkan harga BBM telah final dan sudah dilaporkan ke presiden dalam sidang paripurna kemarin. ’’Ya kita lihat lah,” ujarnya.
Jadi, lanjut Jero, saat ini pihaknya tinggal menunggu sinyal dari SBY kapan waktu yang tepat mengumumkan kenaikan harga BBM. Sebab dalam mengumumkan kenaikan harga BBM perlu dipertimbangkan banyak aspek, termasuk politik dan kondisi masyarakat. ’’Sudah siap, cuma menunggu sinyal beliau (SBY),” imbuh dia.
Menurut Jero, selama proses menunggu, kementeriannya menyiapkan peraturan menteri ESDM mengenai harga BBM. Peraturan yang menjadi payung hukum bagi SPBU yang menjual dengan harga baru itu ditargetkan selesai pekan ini. ’’Paling lambat minggu ini sudah selesai. Dengan kata lain, sudah berlaku dan diumumkan,” jelasnya.
Untuk menjaga situasi, Jero terus mengimbau Pertamina untuk mengamankan pasokan. Harapannya, Pertamina bisa menambah pasokan BBM untuk sementara sehingga masyarakat merasa aman dan tidak panik. ’’Kami juga terus mengawasi penyaluran BLSM agar sampai langsung ke masyarakat. Kenaikan ini kan untuk menjaga ekonomi supaya tetap stabil,” terangnya.
Menjawab imbauan tersebut, pihak Pertamina mengaku telah berancang-ancang menghadapi momentum tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya telah memperpanjang jam kerja SPBU untuk mengantisipasi situasi. ’’Kami wajibkan SPBU buka selama 24 jam. Ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sekaligus menyeimbangkan penambahan penyaluran harian sekitar 10 persen,” ujarnya.
Seperti yang sudah dinyatakan, Pertamina menjamin pasokan BBM bersubsidi masih aman. Saat ini, ketahanan stok premium cukup untuk 22 hari. Sedangkan solar cukup 20 hari.
Di sisi lain, pasokan premium ditingkatkan 12,5 persen dari 80 ribu kiloliter menjadi 90 ribu kiloliter per hari. Kemudian penyaluran solar naik 11,6 persen dari 43 ribu kiloliter per hari menjadi 48 ribu kiloliter.
Informasi itu berembus kencang sepanjang hari kemarin (20/6). Bukan hanya pihak istana, beberapa lembaga pemerintahan terkait menguatkan indikasi tersebut. Salah satunya lembaga pengatur sektor hilir migas, yakni Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM hari ini. Dengan begitu, menurut pengalaman selama ini, peraturan tersebut bakal terhitung efektif Sabtu pukul 00.00. ’’Yang sudah-sudah seperti itu,” kata dia di kantornya kemarin. ’’Kalau Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sih mintanya paling lambat Kamis (20/6). Tetapi kan susah, Tidak mungkin malam ini (20/6) karena harus memproses BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat). Wapres minta BLSM harus dibagikan Sabtu,” imbuhnya.
Meski demikian, Djoko menegaskan bahwa keputusan akhir jadwal pengumuman kenaikan itu belum final. Menurutnya, pemerintah terus mengadakan rapat persiapan kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Dengan begitu, BLSM bisa langsung dibagikan saat kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri belum memberi pernyataan resmi tanggal kenaikan harga BBM. Sepanjang kemarin, SBY mengadakan sidang kabinet paripurna membahas kenaikan harga BBM dan kompensasinya. Dalam sidang kabinet tersebut, Menkeu menjabarkan penjelasan terkait APBNP 2013, sementara Menkokesra memaparkan persiapan program perlindungan sosial pasca kenaikan BBM.
’’Dalam sidang kali ini, agar kita semua paham apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam UU (APBNP) yang baru ini, Menkeu akan menjelaskannya. Setelah itu, Menkokesra menjelaskan soal kesiapan bantuan dan proteksi sosial kepada golongan tidak mampu, apakah dalam bentuk raskin (berat miskin), PKH (program keluarga harapan), BSM (bantuan siswa miskin), dan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat),” papar SBY saat membuka sidang kabinet paripurna.
Sementara itu, kalangan menteri belum satu suara soal tanggal pengumuman kenaikan harga BBM. Menko Perekonomian Hatta Rajasa hanya menuturkan kenaikan BBM akan diumumkan secepatnya. ’’Saudara pasti bertanya kapan dinaikkan, secepatnya. Kalau cepat ya ini hari Kamis (kemarin). Nah secepatnya,” jelas dia di kantor presiden kemarin.
Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik mengaku siap mengumumkan kenaikan harga BBM jika ditunjuk oleh Presiden SBY. Yaitu untuk premium dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 dan solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter. Namun, dia memberi syarat, yakni pada saat mengumumkan, dirinya harus ditemani para menteri yang lain. ’’Kalau diperintahkan Bapak Presiden, saya siap mengumumkan, asalkan ditemani juga oleh para menteri lainnya. Karena ini tanggung jawab bersama, jadi harus bersama-sama menjalani,” ujar dia.
Saat ditanya apakah pengumuman kenaikan harga dilakukan Jumat malam, Jero enggan menjawab. Dia hanya memastikan, semua persiapan teknis untuk peraturan dan dasar hukum menaikkan harga BBM telah final dan sudah dilaporkan ke presiden dalam sidang paripurna kemarin. ’’Ya kita lihat lah,” ujarnya.
Jadi, lanjut Jero, saat ini pihaknya tinggal menunggu sinyal dari SBY kapan waktu yang tepat mengumumkan kenaikan harga BBM. Sebab dalam mengumumkan kenaikan harga BBM perlu dipertimbangkan banyak aspek, termasuk politik dan kondisi masyarakat. ’’Sudah siap, cuma menunggu sinyal beliau (SBY),” imbuh dia.
Menurut Jero, selama proses menunggu, kementeriannya menyiapkan peraturan menteri ESDM mengenai harga BBM. Peraturan yang menjadi payung hukum bagi SPBU yang menjual dengan harga baru itu ditargetkan selesai pekan ini. ’’Paling lambat minggu ini sudah selesai. Dengan kata lain, sudah berlaku dan diumumkan,” jelasnya.
Untuk menjaga situasi, Jero terus mengimbau Pertamina untuk mengamankan pasokan. Harapannya, Pertamina bisa menambah pasokan BBM untuk sementara sehingga masyarakat merasa aman dan tidak panik. ’’Kami juga terus mengawasi penyaluran BLSM agar sampai langsung ke masyarakat. Kenaikan ini kan untuk menjaga ekonomi supaya tetap stabil,” terangnya.
Menjawab imbauan tersebut, pihak Pertamina mengaku telah berancang-ancang menghadapi momentum tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya telah memperpanjang jam kerja SPBU untuk mengantisipasi situasi. ’’Kami wajibkan SPBU buka selama 24 jam. Ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sekaligus menyeimbangkan penambahan penyaluran harian sekitar 10 persen,” ujarnya.
Seperti yang sudah dinyatakan, Pertamina menjamin pasokan BBM bersubsidi masih aman. Saat ini, ketahanan stok premium cukup untuk 22 hari. Sedangkan solar cukup 20 hari.
Di sisi lain, pasokan premium ditingkatkan 12,5 persen dari 80 ribu kiloliter menjadi 90 ribu kiloliter per hari. Kemudian penyaluran solar naik 11,6 persen dari 43 ribu kiloliter per hari menjadi 48 ribu kiloliter.
Pemerintah Merupakan Pelayan Masyarakat
Sukadana - Pemerintah Yang Merupakan Pelayan Masyarakat. Hal itu lah yang diungkapkan, Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH saat Apel Mingguan, pada Senin (27/05). Bertempat di halaman Pemkab Lampung Timur. Turut hadir, Kepala Dinas se - Lampung Timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Lampung Timur.
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH menyampaikan, patut menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi suatu institusi tidak bisa dihindarkan lagi. Apalagi bagi sebuah institusi pemerintah yang merupakan pelayan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan penggunaan (TIK) adalah dalam bentuk website Website bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bukanlah hal baru, karena penggunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah dimulai sejak tahun 2008 yang telah dirintis oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. Sejak awal berdiri, website Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menjadi sebuah jendela informasi bagi kita semua untuk berkomunikasi dan bertukar informasi baik antar dinas/instansi maupun dengan masyarakat,”papar Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH menerangkan, selain website sebagai jendela informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sangat berkepentingan terhadap keberadaan pers sebagai salah satu alat pengendali pelaksanaan program pembangunan di daerah ini. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemitraan dan simbiosis mutualisme antara pers dan pemerintah. Sebab informasi yang dibawakan oleh pers akan menjadi masukan dan koreksi bagi pelaksanaan program pembangunan. Banyak sekali program utama yang telah diagendakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, seperti sekolah gratis, berobat gratis, pembangunan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat, pemberian bantuan bagi masyarakat, program pemberdayaan desa, dan lain sebagainya”terang Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH menungkapkan, kita menyadari, bahwa program-program tersebut memerlukan dukungan oleh semua pihak, tidak hanya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karena itulah, saya sangat mengharapkan dukungan dari seluruh insan pers yang ada di daerah ini, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap program -program tersebut. Tapi, yang saya inginkan adalah pers yang profesional dalam menyampaikan pemberitaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan yang tidak hanya mengedepankan sisi pupolaritasnya semata, tapi juga melakukan penyeimbangan terhadap setiap opini yang berkembang di tengah - tengah masyarakat, dengan fakta sebagai landasan pemberitaannya. Dengan demikian opini-opini yang berkembang itu tidak sampai pada sikap yang mendiskreditkan. saya melihat di masa mendatang dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kompetensi bidang pers yang memegang komitmen terhadap kebenaran yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan. Untuk itu perlu pula didukung oleh individu-individu yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi,”umgkap Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengharapkan, dukungan dari seluruh insan pers yang ada di daerah ini, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap program -program tersebut. Tapi, yang saya inginkan adalah pers yang profesional dalam menyampaikan pemberitaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan yang tidak hanya mengedepankan sisi pupolaritasnya semata, tapi juga melakukan penyeimbangan terhadap setiap opini yang berkembang di tengah - tengah masyarakat, dengan fakta sebagai landasan pemberitaannya. Dengan demikian opini-opini yang berkembang itu tidak sampai pada sikap yang mendiskreditkan. Dan kepada Dinas perhubungan Komunikasi dan rnformatika Kabupaten Lampung Timur agar mampu mengkoordinir keberadaannya, mampu menjalin kerjasama yang baik, sehingga keberadaan pers mampu memberikan manfaat yang positif dalam peningkatan pembangunan di Bumei Tuwah Bepadan yang kita cintai,”harap Iwan Nurdaya, SH
Dalam sambutan Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iwan Nurdaya, SH menyampaikan, patut menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi suatu institusi tidak bisa dihindarkan lagi. Apalagi bagi sebuah institusi pemerintah yang merupakan pelayan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan penggunaan (TIK) adalah dalam bentuk website Website bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bukanlah hal baru, karena penggunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah dimulai sejak tahun 2008 yang telah dirintis oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. Sejak awal berdiri, website Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menjadi sebuah jendela informasi bagi kita semua untuk berkomunikasi dan bertukar informasi baik antar dinas/instansi maupun dengan masyarakat,”papar Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH menerangkan, selain website sebagai jendela informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sangat berkepentingan terhadap keberadaan pers sebagai salah satu alat pengendali pelaksanaan program pembangunan di daerah ini. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemitraan dan simbiosis mutualisme antara pers dan pemerintah. Sebab informasi yang dibawakan oleh pers akan menjadi masukan dan koreksi bagi pelaksanaan program pembangunan. Banyak sekali program utama yang telah diagendakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, seperti sekolah gratis, berobat gratis, pembangunan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat, pemberian bantuan bagi masyarakat, program pemberdayaan desa, dan lain sebagainya”terang Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH menungkapkan, kita menyadari, bahwa program-program tersebut memerlukan dukungan oleh semua pihak, tidak hanya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karena itulah, saya sangat mengharapkan dukungan dari seluruh insan pers yang ada di daerah ini, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap program -program tersebut. Tapi, yang saya inginkan adalah pers yang profesional dalam menyampaikan pemberitaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan yang tidak hanya mengedepankan sisi pupolaritasnya semata, tapi juga melakukan penyeimbangan terhadap setiap opini yang berkembang di tengah - tengah masyarakat, dengan fakta sebagai landasan pemberitaannya. Dengan demikian opini-opini yang berkembang itu tidak sampai pada sikap yang mendiskreditkan. saya melihat di masa mendatang dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kompetensi bidang pers yang memegang komitmen terhadap kebenaran yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan. Untuk itu perlu pula didukung oleh individu-individu yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi,”umgkap Iwan Nurdaya, SH.
Iwan Nurdaya, SH mengharapkan, dukungan dari seluruh insan pers yang ada di daerah ini, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap program -program tersebut. Tapi, yang saya inginkan adalah pers yang profesional dalam menyampaikan pemberitaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan yang tidak hanya mengedepankan sisi pupolaritasnya semata, tapi juga melakukan penyeimbangan terhadap setiap opini yang berkembang di tengah - tengah masyarakat, dengan fakta sebagai landasan pemberitaannya. Dengan demikian opini-opini yang berkembang itu tidak sampai pada sikap yang mendiskreditkan. Dan kepada Dinas perhubungan Komunikasi dan rnformatika Kabupaten Lampung Timur agar mampu mengkoordinir keberadaannya, mampu menjalin kerjasama yang baik, sehingga keberadaan pers mampu memberikan manfaat yang positif dalam peningkatan pembangunan di Bumei Tuwah Bepadan yang kita cintai,”harap Iwan Nurdaya, SH
Minggu, 16 Juni 2013
Bupati Berdayakan Pejabat Lokal
Menjelang rolling dan penggabungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Waykanan, sejumlah petinggi partai politik setempat berharap Bupati Bustami Zainudin memberdayakan pejabat lokal. Mereka juga minta agar pejabat yang ditempatkan itu memang yang berkompeten di bidangnya.
Bergulirnya akan adanya rolling itu sendiri seiring adanya tiga pejabat yang pada Juni ini masa pensiun. Ketiganya, yakni Kepala Badan KB, Kes., dan Pemberdayaan Perempuan Drs. Hi. Bunyamin Sidik, M.M.; Kadissosnakertrans Drs. Sanusi Murod, M.M.; serta Drs. Hi. Fathoni Umar, M.M. yang kini menjabat Kadis Koperasi dan UKM.
Wakil Ketua DPC Partai Hanura Waykanan Hendra, S.Sos. mengungkapkan, pihaknya berharap agar bupati memberdayakan pejabat setempat sebagai pengganti ketiganya. Bukan malah mendatangkan pejabat dari luar Waykanan. ’’Kita kan memiliki stok pejabat. Atau bila memang diperlukan bisa saja dilakukan promosi dan pengaderan untuk mengisi jabatan itu,” ujarnya kemarin.
Selain pejabat yang pensiun, menurut informasi yang ia peroleh, akan ada penggabungan dan pembentukan SKPD baru. Dengan penggabungan itu, artinya akan ada pejabat yang tereliminasi.
’’Daripada kita mengimpor pejabat luar tapi ternyata tidak berkompeten bahkan kemungkinan membawa masalah, lebih baik kita manfaatkan yang sudah ada. Hanya disesuaikan dengan kompetensi mereka masing-masing. Ini agar keberadaan mereka dapat membantu tugas bupati dan bukan sebaliknya malah menjadi beban,” katanya.
Pernyataan itu mendapat dukungan A. Haris Nasution, S.Pd., ketua DPC Partai Gerindra Waykanan. Menurutnya, kini banyak pejabat yang resah dengan rencana rolling dan isu adanya pejabat impor.
’’Menurut saya, para pejabat Waykanan yang merasa memiliki kompetensi tidak perlu resah. Sebab, bupati tentu akan berpikir dua kali untuk menggesernya. Tapi, bagi pejabat yang tidak memiliki kemampuan, kami setuju diganti saja. Sebab, mereka itu akan mengganggu program bupati,” tegas Haris.
Terpisah, Sekkab Waykanan Ir. Hi. Bustam Hadori, M.M., tidak membenarkan secara langsung, tapi juga tidak menampik akan adanya rolling. ’’Rolling belum terjadwal. Bagi pejabat yang merasa mampu dan berhasil menerjemahkan perintah bupati dengan baik, pasti mereka akan mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, bagi yang memang belum mampu, saya berharap agar mereka dapat legawa diganti,” ungkapnya.
Bergulirnya akan adanya rolling itu sendiri seiring adanya tiga pejabat yang pada Juni ini masa pensiun. Ketiganya, yakni Kepala Badan KB, Kes., dan Pemberdayaan Perempuan Drs. Hi. Bunyamin Sidik, M.M.; Kadissosnakertrans Drs. Sanusi Murod, M.M.; serta Drs. Hi. Fathoni Umar, M.M. yang kini menjabat Kadis Koperasi dan UKM.
Wakil Ketua DPC Partai Hanura Waykanan Hendra, S.Sos. mengungkapkan, pihaknya berharap agar bupati memberdayakan pejabat setempat sebagai pengganti ketiganya. Bukan malah mendatangkan pejabat dari luar Waykanan. ’’Kita kan memiliki stok pejabat. Atau bila memang diperlukan bisa saja dilakukan promosi dan pengaderan untuk mengisi jabatan itu,” ujarnya kemarin.
Selain pejabat yang pensiun, menurut informasi yang ia peroleh, akan ada penggabungan dan pembentukan SKPD baru. Dengan penggabungan itu, artinya akan ada pejabat yang tereliminasi.
’’Daripada kita mengimpor pejabat luar tapi ternyata tidak berkompeten bahkan kemungkinan membawa masalah, lebih baik kita manfaatkan yang sudah ada. Hanya disesuaikan dengan kompetensi mereka masing-masing. Ini agar keberadaan mereka dapat membantu tugas bupati dan bukan sebaliknya malah menjadi beban,” katanya.
Pernyataan itu mendapat dukungan A. Haris Nasution, S.Pd., ketua DPC Partai Gerindra Waykanan. Menurutnya, kini banyak pejabat yang resah dengan rencana rolling dan isu adanya pejabat impor.
’’Menurut saya, para pejabat Waykanan yang merasa memiliki kompetensi tidak perlu resah. Sebab, bupati tentu akan berpikir dua kali untuk menggesernya. Tapi, bagi pejabat yang tidak memiliki kemampuan, kami setuju diganti saja. Sebab, mereka itu akan mengganggu program bupati,” tegas Haris.
Terpisah, Sekkab Waykanan Ir. Hi. Bustam Hadori, M.M., tidak membenarkan secara langsung, tapi juga tidak menampik akan adanya rolling. ’’Rolling belum terjadwal. Bagi pejabat yang merasa mampu dan berhasil menerjemahkan perintah bupati dengan baik, pasti mereka akan mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, bagi yang memang belum mampu, saya berharap agar mereka dapat legawa diganti,” ungkapnya.
Tiga Pelsus Ditutup Sementara
KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengambil tindakan tegas. Operasional pelabuhan khusus (pelsus) yang dimiliki tiga perusahaan dihentikan sementara. Penutupan dilaksanakan sampai perusahaan yang memiliki pelabuhan khusus untuk mengangkut hasil tambang pasir itu bisa menunjukkan kelengkapan izin administrasi yang diminta tim terpadu pemkab.
Tiga perusahaan itu adalah PT Wahana Pasir Sakti (WPS) di Desa Tridharma Yoga serta PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi (WMTK) dan PT Batu Dewata Alam Persada (BDAP) yang berlokasi di Desa Sumur.
’’Besok (hari ini, Red), kami melayangkan surat teguran kepada tiga perusahaan itu untuk menutup sementara operasionalnya,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lamsel Drs. M. Darmawan kemarin.
Menurut dia, langkah tersebut diambil lantaran pemilik perusahaan pelabuhan khusus tidak proaktif memenuhi panggilan pemkab yang ingin menertibkan perizinan semua perusahaan yang ada di Lamsel.
Diketahui, tim pemkab melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Lamsel. Hal ini merupakan bagian dari penertiban dan pembinaan, terutama terkait perizinan yang harus dimiliki perusahaan.
Berdasar hasil tersebut, pemkab memanggil perusahaan yang memiliki pelabuhan khusus pengangkut pasir di pesisir Kecamatan Ketapang. Panggilan pertama dilaksanakan Senin (10/6) lalu. Namun, tiga perusahaan tidak hadir.
Sementara pada panggilan kedua kemarin (12/6), hanya PT BDAP yang memenuhi panggilan. Dua lainnya, yaitu PT WPS dan PT WMTK, tidak hadir.
Menurut Darmawan, saat hadir memenuhi panggilan, perwakilan PT BDAP tidak bisa menunjukkan izin pendirian dermaga khusus. Akhirnya, Pemkab Lamsel melayangkan surat ke Kantor Pelabuhan (Kanpel) Telukbetung, Bandarlampung, yang menerbitkan izin operasional dermaga pelabuhan khusus.
’’Kami minta kepada Kantor Pelabuhan Telukbetung untuk menunda penerbitan izin operasional dermaga khusus di Kecamatan Ketapang sebelum pihak perusahaan itu memenuhi panggilan dan melengkapi izin administrasi,” tegasnya.
Lebih jauh Darmawan mengatakan, tim terpadu Pemkab Lamsel akan memeriksa perizinan seluruh perusahaan yang ada di kabupaten itu. ’’Tidak hanya di Kecamatan Ketapang atau pelabuhan khusus, tetapi semua perusahaan,” sebut dia.
Tiga perusahaan itu adalah PT Wahana Pasir Sakti (WPS) di Desa Tridharma Yoga serta PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi (WMTK) dan PT Batu Dewata Alam Persada (BDAP) yang berlokasi di Desa Sumur.
’’Besok (hari ini, Red), kami melayangkan surat teguran kepada tiga perusahaan itu untuk menutup sementara operasionalnya,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lamsel Drs. M. Darmawan kemarin.
Menurut dia, langkah tersebut diambil lantaran pemilik perusahaan pelabuhan khusus tidak proaktif memenuhi panggilan pemkab yang ingin menertibkan perizinan semua perusahaan yang ada di Lamsel.
Diketahui, tim pemkab melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Lamsel. Hal ini merupakan bagian dari penertiban dan pembinaan, terutama terkait perizinan yang harus dimiliki perusahaan.
Berdasar hasil tersebut, pemkab memanggil perusahaan yang memiliki pelabuhan khusus pengangkut pasir di pesisir Kecamatan Ketapang. Panggilan pertama dilaksanakan Senin (10/6) lalu. Namun, tiga perusahaan tidak hadir.
Sementara pada panggilan kedua kemarin (12/6), hanya PT BDAP yang memenuhi panggilan. Dua lainnya, yaitu PT WPS dan PT WMTK, tidak hadir.
Menurut Darmawan, saat hadir memenuhi panggilan, perwakilan PT BDAP tidak bisa menunjukkan izin pendirian dermaga khusus. Akhirnya, Pemkab Lamsel melayangkan surat ke Kantor Pelabuhan (Kanpel) Telukbetung, Bandarlampung, yang menerbitkan izin operasional dermaga pelabuhan khusus.
’’Kami minta kepada Kantor Pelabuhan Telukbetung untuk menunda penerbitan izin operasional dermaga khusus di Kecamatan Ketapang sebelum pihak perusahaan itu memenuhi panggilan dan melengkapi izin administrasi,” tegasnya.
Lebih jauh Darmawan mengatakan, tim terpadu Pemkab Lamsel akan memeriksa perizinan seluruh perusahaan yang ada di kabupaten itu. ’’Tidak hanya di Kecamatan Ketapang atau pelabuhan khusus, tetapi semua perusahaan,” sebut dia.
Bentuk DP, Lamsel Tentukan UMK
KALIANDA – Mulai tahun depan, upah pekerja di Lampung Selatan tidak lagi mengacu pada upah minimum provinsi (UMP). Menyusul dibentuknya Dewan Pengupahan (DP), kabupaten ini sudah bisa menentukan upah minimum kabupaten (UMK) sendiri.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Lamsel Zubaidi, S.H. mengatakan, dengan pembentukan DP, diharapkan UMK di Lamsel akan meningkat.
”Ini bisa terjadi karena upah ditentukan berdasar survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh DP. Dalam hal ini, kami akan mengacu pada harga rata-rata tertinggi kebutuhan pokok yang berada di pasaran,” ungkap Zubaidi.
Mantan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) ini menjelaskan, ada 13 anggota DP yang terdiri atas Dissosnakertrans; Diskoperindag; pertanian dan hortikultura; akademisi; Dishub; SPSI; SBSI; SPMI; serta Apindo. Penunjukan perwakilan elemen itu berdasar Keputusan Bupati Lamsel No. B/202/III.05/HK/2013 tentang DP Lamsel tertanggal 9 Januari 2013.
Terpisah, anggota DP Lampung dari unsur pemerintah, Henny S. Mumpun, mengatakan bahwa survei KHL harus segera dilaksanakan secepatnya. Sebab, dasar survei itulah yang nantinya menentukan upah atau gaji para karyawan swasta yang ada di Lamsel. (
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Lamsel Zubaidi, S.H. mengatakan, dengan pembentukan DP, diharapkan UMK di Lamsel akan meningkat.
”Ini bisa terjadi karena upah ditentukan berdasar survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh DP. Dalam hal ini, kami akan mengacu pada harga rata-rata tertinggi kebutuhan pokok yang berada di pasaran,” ungkap Zubaidi.
Mantan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) ini menjelaskan, ada 13 anggota DP yang terdiri atas Dissosnakertrans; Diskoperindag; pertanian dan hortikultura; akademisi; Dishub; SPSI; SBSI; SPMI; serta Apindo. Penunjukan perwakilan elemen itu berdasar Keputusan Bupati Lamsel No. B/202/III.05/HK/2013 tentang DP Lamsel tertanggal 9 Januari 2013.
Terpisah, anggota DP Lampung dari unsur pemerintah, Henny S. Mumpun, mengatakan bahwa survei KHL harus segera dilaksanakan secepatnya. Sebab, dasar survei itulah yang nantinya menentukan upah atau gaji para karyawan swasta yang ada di Lamsel. (
Sekdes Se-Sumatera Belajar ke Pringsewu
PRINGSEWU – Pekon Patoman dan Gemahripah, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, kemarin mendapat kunjungan perwakilan sekretaris desa (Sekdes) se-Sumatera. Kedatangan 60 Sekdes itu untuk memperoleh gambaran pengalaman lapangan dalam pengelolaan pemerintah desa.
Kunjungan lapangan pelatihan pemberdayaan pemerintah desa perwakilan dari setiap provinsi di wilayah Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung, diterima Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) Pringsewu Syamsul Bahri; Camat Pagelaran Drs. Masykur Hasan, M.M.; serta Kepala Pekon Patoman Sudiono beserta aparatur pemerintahan pekonnya.
Para peserta terbagi untuk angkatan I di Balai Pekon Patoman dan angkatan II di Balai Pekon Gemahripah. Masing-masing angkatan berjumlah 30 orang.
Masykur Hasan menjelaskan, tujuan umum kunjungan memperoleh gambaran pengalaman lapangan dalam pengelolaan pemerintah desa. Terutama tugas dan fungsi Sekdes berdasarkan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Sasaran objek lapangan meliputi buku administrasi umum pemerintahan desa; produk hukum desa berupa peraturan desa; peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa; serta laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD). "Metode yang digunakan dalam kunjungan lapangan adalah focus group discussion (FGD) tanya jawab dan brainstorming,” ujarnya.
Dia menambahkan, suatu kehormatan bagi Pekon Patoman dan Pekon Gemahripah dipercaya BPMD Lampung sebagai tempat kunjungan lapangan pelatihan pemberdayaan pemerintahan desa bagi Sekdes se-Sumatera. ’’Setelah lima hari mengikuti pelatihan di kantor BPMD Lampung, barulah dilakukan kunjungan kerja di Pringsewu,” ungkapnya.
Kunjungan lapangan pelatihan pemberdayaan pemerintah desa perwakilan dari setiap provinsi di wilayah Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung, diterima Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) Pringsewu Syamsul Bahri; Camat Pagelaran Drs. Masykur Hasan, M.M.; serta Kepala Pekon Patoman Sudiono beserta aparatur pemerintahan pekonnya.
Para peserta terbagi untuk angkatan I di Balai Pekon Patoman dan angkatan II di Balai Pekon Gemahripah. Masing-masing angkatan berjumlah 30 orang.
Masykur Hasan menjelaskan, tujuan umum kunjungan memperoleh gambaran pengalaman lapangan dalam pengelolaan pemerintah desa. Terutama tugas dan fungsi Sekdes berdasarkan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Sasaran objek lapangan meliputi buku administrasi umum pemerintahan desa; produk hukum desa berupa peraturan desa; peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa; serta laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD). "Metode yang digunakan dalam kunjungan lapangan adalah focus group discussion (FGD) tanya jawab dan brainstorming,” ujarnya.
Dia menambahkan, suatu kehormatan bagi Pekon Patoman dan Pekon Gemahripah dipercaya BPMD Lampung sebagai tempat kunjungan lapangan pelatihan pemberdayaan pemerintahan desa bagi Sekdes se-Sumatera. ’’Setelah lima hari mengikuti pelatihan di kantor BPMD Lampung, barulah dilakukan kunjungan kerja di Pringsewu,” ungkapnya.
Atasi Krisis Pangan, Lampung Pilih Impor
BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung mulai melakukan pergerakan terkait perkiraan paceklik beberapa bahan pangan pada Ramadan nanti. Langkah strategis yang disiapkan, salah satunya ”impor” bahan pangan dari daerah surplus. Sebagai contoh untuk mengatasi kekurangan persediaan bawang merah yang mencapai 5.332 ton. Melalui Diskoperindag, pemprov berupaya melobi Brebes, Jawa Tengah.
Kabupaten yang bersebelahan dengan Tegal itu, selama ini dikenal sebagai pemasok bawang merah. Dengan lobi awal, pemprov berharap Brebes dapat memprioritaskan provinsi ini.
’’Untuk bawang merah, kita memang sangat mengandalkan Brebes. Sebab, Lampung bukan daerah penghasil komoditas itu. Kalau toh ada, cenderung untuk konsumsi daerah setempat atau sekadar konsumsi rumah tangga,” ujar Kabag Perdagangan Dalam Negeri Diskoperindag Lampung Ofrial kemarin.
Dari Provinsi Jawa Barat, pemprov juga berharap mendapat pasokan cabai merah. Di mana, Lampung kekurangan hingga 5.268 ton. ”Semoga saja daerah impor ini dalam kondisi surplus,” ungkap Ofrial.
Antisipasi Ramadan dan Idul Fitri juga dilakukan Dinas Bina Marga Lampung. Kepala Dinas Bina Marga Lampung Arif Hidayat menerangkan, menjelang hari raya, perjalanan darat dipastikan meningkat tajam.
”Sehingga perlu diupayakan tersedianya jalur jalan dan manajemen lalu lintas yang baik guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas,” katanya.
Dia membeberkan, jalur utama di Provinsi Lampung fokus pada tiga lintas. Yaitu lintas barat, tengah, dan timur. ”Pada H-7 Lebaran, kondisi jalan diharapkan dalam keadaan baik atau setidaknya sedang,” ujarnya.
Untuk Lampung sekarang ini setidaknya terdapat 332,21 km atau 19,51 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Sementara 19,77 persen atau 336,6 km rusak ringan.
Kemudian sekitar 565,17 km (33,19%) berada dalam kondisi baik. Sisanya 468,83 km (27,53%) disebut berkondisi sedang. ’’Untuk ruas jalan dengan status jalan nasional yang mencapai panjang 1.159,573 km, sekitar 67,879 km dalam kondisi rusak berat,” katanya.
Menurutnya, ruas jalan menjelang Lebaran yang menjadi perhatian dalam perbaikan adalah Jalan Soekarno–Hatta (Bypass) yang mencapai 18,1 km. Sepanjang 10 km dari persimpangan jalan lintas Natar, progres perbaikan pada Mei telah mencapai 67 persen dari target 66 persen.
Pada akhir Juli, pelebaran dan perkerasan secara keseluruhan harapannya telah diselesaikan. Sehingga untuk arus mudik dan arus balik, secara fungsional dapat digunakan dengan kondisi nyaman.
’’Kecuali beberapa titik yang masih menghadapi kendala. Contohnya, masih adanya bangunan yang didirikan warga pada lahan negara. Di mana, seharusnya lahan itu untuk pembangunan bahu dan siring jalan Bypass seperti di sekitar Waylunik,” ujarnya.
Karena itu, Dinas Bina Marga Lampung telah mengusulkan pemberian tali asih kepada warga yang tanah atau bangunannya kena gusur lantaran pembangunan Bypass. Besarannya mencapai Rp2 miliar yang rencananya dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013. ’’Kalau pemerintah pusat tidak ada anggarannya. Namun, berapa kepala keluarga yang terkena penggusuran, kita belum mengetahui secara pasti,” urainya.
Menurutnya, sebelum Lebaran, Jl. Soekarno–Hatta dipastikan sudah selesai diaspal. ”Untuk penyelesaian akhirnya ada perpanjangan masa kontrak pengerjaan jalan itu hingga Desember 2013 dari tadinya Oktober 2013,” ungkapnya.
Kabupaten yang bersebelahan dengan Tegal itu, selama ini dikenal sebagai pemasok bawang merah. Dengan lobi awal, pemprov berharap Brebes dapat memprioritaskan provinsi ini.
’’Untuk bawang merah, kita memang sangat mengandalkan Brebes. Sebab, Lampung bukan daerah penghasil komoditas itu. Kalau toh ada, cenderung untuk konsumsi daerah setempat atau sekadar konsumsi rumah tangga,” ujar Kabag Perdagangan Dalam Negeri Diskoperindag Lampung Ofrial kemarin.
Dari Provinsi Jawa Barat, pemprov juga berharap mendapat pasokan cabai merah. Di mana, Lampung kekurangan hingga 5.268 ton. ”Semoga saja daerah impor ini dalam kondisi surplus,” ungkap Ofrial.
Antisipasi Ramadan dan Idul Fitri juga dilakukan Dinas Bina Marga Lampung. Kepala Dinas Bina Marga Lampung Arif Hidayat menerangkan, menjelang hari raya, perjalanan darat dipastikan meningkat tajam.
”Sehingga perlu diupayakan tersedianya jalur jalan dan manajemen lalu lintas yang baik guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas,” katanya.
Dia membeberkan, jalur utama di Provinsi Lampung fokus pada tiga lintas. Yaitu lintas barat, tengah, dan timur. ”Pada H-7 Lebaran, kondisi jalan diharapkan dalam keadaan baik atau setidaknya sedang,” ujarnya.
Untuk Lampung sekarang ini setidaknya terdapat 332,21 km atau 19,51 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Sementara 19,77 persen atau 336,6 km rusak ringan.
Kemudian sekitar 565,17 km (33,19%) berada dalam kondisi baik. Sisanya 468,83 km (27,53%) disebut berkondisi sedang. ’’Untuk ruas jalan dengan status jalan nasional yang mencapai panjang 1.159,573 km, sekitar 67,879 km dalam kondisi rusak berat,” katanya.
Menurutnya, ruas jalan menjelang Lebaran yang menjadi perhatian dalam perbaikan adalah Jalan Soekarno–Hatta (Bypass) yang mencapai 18,1 km. Sepanjang 10 km dari persimpangan jalan lintas Natar, progres perbaikan pada Mei telah mencapai 67 persen dari target 66 persen.
Pada akhir Juli, pelebaran dan perkerasan secara keseluruhan harapannya telah diselesaikan. Sehingga untuk arus mudik dan arus balik, secara fungsional dapat digunakan dengan kondisi nyaman.
’’Kecuali beberapa titik yang masih menghadapi kendala. Contohnya, masih adanya bangunan yang didirikan warga pada lahan negara. Di mana, seharusnya lahan itu untuk pembangunan bahu dan siring jalan Bypass seperti di sekitar Waylunik,” ujarnya.
Karena itu, Dinas Bina Marga Lampung telah mengusulkan pemberian tali asih kepada warga yang tanah atau bangunannya kena gusur lantaran pembangunan Bypass. Besarannya mencapai Rp2 miliar yang rencananya dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013. ’’Kalau pemerintah pusat tidak ada anggarannya. Namun, berapa kepala keluarga yang terkena penggusuran, kita belum mengetahui secara pasti,” urainya.
Menurutnya, sebelum Lebaran, Jl. Soekarno–Hatta dipastikan sudah selesai diaspal. ”Untuk penyelesaian akhirnya ada perpanjangan masa kontrak pengerjaan jalan itu hingga Desember 2013 dari tadinya Oktober 2013,” ungkapnya.
Detik Terakhir, Fraksi Malah Dukung BBM Naik
BANDARLAMPUNG – Seperti diprediksi harian ini, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terbendung. Dalam pertemuan terakhir pemerintah dan Badan Anggaran (Banang) DPR kemarin, fraksi-fraksi yang tadinya menolak pengesahan RAPBNP berbalik arah menyetujui kebijakan itu. Hasil final, enam fraksi menyetujui penuh kebijakan itu. Tiga memilih setuju dengan catatan.
Rapat yang berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi serta pemerintah itu mengukuhkan RAPBNP dibawa dan disahkan ke meja paripurna. Rencananya dilakukan pada Senin (17/6).
Menteri Keuangan Chatib Basri optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan harga BBM disetujui. Alasannya, isi RAPBNP mendapat dukungan secara bulat dari mayoritas fraksi. Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP itu adalah Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan Hanura. Mereka-mereka itu sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan harga BBM.
Untuk beberapa fraksi yang memilih opsi setuju dengan catatan, seperti PKS, PDIP, dan Gerindra, Chatib mengaku tidak khawatir. ”Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP, namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR kemarin.
Fraksi-fraksi itu lebih menyoroti pasal-pasal yang berkaitan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam deret catatan terhadap RAPBNP. ”PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13 catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.
Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. ”Kalau hari ini (kemarin) kita lihat pembahasan banang, ini sangat membanggakan hati. Jika usul pemerintah menaikkan harga BBM disetujui DPR, defisit anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui Rp200 triliun,” tuturnya.
Agus menilai persetujuan DPR terhadap usul pemerintah akan membawa dampak sangat baik untuk pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium bersubsidi naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, tugas pemerintah tinggal menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui angka 48 juta kiloliter.
”Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya, defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.
Anggota Banang Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan harga BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Fary menilai, BLSM bersifat sangat politis. ”BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya.
Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan itu akan sangat rawan konflik sosial.
Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP 2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap unggul secara mutlak.
Asal tidak ada perubahan sikap, kubu penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya memiliki 177 kursi.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar. Jika partai yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak, kenaikan harga BBM bisa batal. ”Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau Golkar nolak, nggak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.
Dengan nada menyindir, Ara –sapaan akrab Maruarar– menyinggung slogan partai berlambang pohon beringin itu yang menyebut bahwa ”Suara Golkar, Suara Rakyat”. Dengan slogan itu, semestinya Golkar juga menolak kenaikan harga BBM. ”Katanya, ’Suara Golkar, Suara Rakyat’? Kalau suara rakyat, surveinya jelas, 90 persen lebih menolak. Jadi, rakyat Indonesia akan melihat Partai Golkar ini suara rakyat atau suara apa? Kalau PDIP sih jelas,” sindir Ara.
Terhadap hal itu, Wasekjen DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha menyatakan bahwa partainya tidak berada dalam posisi menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Sebab, menurut dia, kewenangan menaikkan BBM sesungguhnya tetap berada di tangan pemerintah.
Ketentuan itu, kata dia, telah diatur di pasal 8 ayat 10 APBN 2013. ”Kewenangan menaikkan BBM itu domain pemerintah. Posisi Golkar adalah mengamankan rakyat ketika pemerintah menaikkan BBM,” kata Satya di tempat yang sama.
Sementara itu, besok (17/6) sejumlah aksi penolakan dengan turun ke jalan hampir dipastikan muncul. Bukan hanya di ibu kota, berbagai aksi diperkirakan juga dilakukan di sejumlah daerah oleh berbagai elemen.
Hal itu, misalnya, tampak dari sikap PB PMII yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Sekjen PB PMII A. Jabidi Ritonga menyatakan, sikap itu diambil atas sejumlah penilaian objektif yang telah dilakukan.
Di antaranya pandangan bahwa meski telah sekian kali pemerintah menaikkan harga BBM, perbaikan signifikan kondisi bangsa tidak kunjung ada. ”Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tapi hampir semua sektor kita tetap impor,” ujar Jabidi.
Di Lampung sendiri, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) telah mengawalinya pada pekan lalu. Demo digelar dengan aksi longmars sepanjang Jalan Raden Intan hingga Tugu Adipura. Bandarlampung. Aksi diikuti 150 kader dari berbagai kampus.
Pada bagian lain, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung menyatakan tidak memiliki daya lebih menolak. ’’Kami sebatas perpanjangan tangan dari Pertamina. Karena itu, mau tidak mau harus terima. Terpenting stoknya dapat selalu terjaga,” ujar Ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung Toto Herwantoko kemarin.
Hanya, pihaknya menuntut pemerintah benar-benar meninjau kelayakan besaran kenaikan harga BBM yang diputuskan. ’’Sebelum memutuskan, harapannya pemerintah menyiapkan opsi-opsi antisipasi secara tepat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak besar yang akhirnya berdampak kepada SPBU,” katanya.
Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar penerapan kenaikan harga BBM dapat dibarengi dengan lancarnya pasokan dan ketersediaan BBM. Sehingga pihak SPBU tidak semakin direpotkan dengan gejolak yang terjadi. ’’Jika harga naik tapi ketersediaan minim, tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ingatnya.
Meski sekarang ini belum ada lonjakan permintaan BBM, ia mengatakan Pertamina Lampung telah menyiapkan alokasi tambahan sebanyak 200 KL per hari. ’’Penambahan sudah dilakukan hampir seminggu. Ini merupakan antisipasi kenaikan permintaan BBM,” ungkapnya.
Rapat yang berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi serta pemerintah itu mengukuhkan RAPBNP dibawa dan disahkan ke meja paripurna. Rencananya dilakukan pada Senin (17/6).
Menteri Keuangan Chatib Basri optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan harga BBM disetujui. Alasannya, isi RAPBNP mendapat dukungan secara bulat dari mayoritas fraksi. Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP itu adalah Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan Hanura. Mereka-mereka itu sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan harga BBM.
Untuk beberapa fraksi yang memilih opsi setuju dengan catatan, seperti PKS, PDIP, dan Gerindra, Chatib mengaku tidak khawatir. ”Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP, namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR kemarin.
Fraksi-fraksi itu lebih menyoroti pasal-pasal yang berkaitan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam deret catatan terhadap RAPBNP. ”PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13 catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.
Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. ”Kalau hari ini (kemarin) kita lihat pembahasan banang, ini sangat membanggakan hati. Jika usul pemerintah menaikkan harga BBM disetujui DPR, defisit anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui Rp200 triliun,” tuturnya.
Agus menilai persetujuan DPR terhadap usul pemerintah akan membawa dampak sangat baik untuk pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium bersubsidi naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, tugas pemerintah tinggal menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui angka 48 juta kiloliter.
”Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya, defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.
Anggota Banang Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan harga BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Fary menilai, BLSM bersifat sangat politis. ”BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya.
Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan itu akan sangat rawan konflik sosial.
Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP 2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap unggul secara mutlak.
Asal tidak ada perubahan sikap, kubu penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya memiliki 177 kursi.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar. Jika partai yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak, kenaikan harga BBM bisa batal. ”Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau Golkar nolak, nggak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.
Dengan nada menyindir, Ara –sapaan akrab Maruarar– menyinggung slogan partai berlambang pohon beringin itu yang menyebut bahwa ”Suara Golkar, Suara Rakyat”. Dengan slogan itu, semestinya Golkar juga menolak kenaikan harga BBM. ”Katanya, ’Suara Golkar, Suara Rakyat’? Kalau suara rakyat, surveinya jelas, 90 persen lebih menolak. Jadi, rakyat Indonesia akan melihat Partai Golkar ini suara rakyat atau suara apa? Kalau PDIP sih jelas,” sindir Ara.
Terhadap hal itu, Wasekjen DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha menyatakan bahwa partainya tidak berada dalam posisi menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Sebab, menurut dia, kewenangan menaikkan BBM sesungguhnya tetap berada di tangan pemerintah.
Ketentuan itu, kata dia, telah diatur di pasal 8 ayat 10 APBN 2013. ”Kewenangan menaikkan BBM itu domain pemerintah. Posisi Golkar adalah mengamankan rakyat ketika pemerintah menaikkan BBM,” kata Satya di tempat yang sama.
Sementara itu, besok (17/6) sejumlah aksi penolakan dengan turun ke jalan hampir dipastikan muncul. Bukan hanya di ibu kota, berbagai aksi diperkirakan juga dilakukan di sejumlah daerah oleh berbagai elemen.
Hal itu, misalnya, tampak dari sikap PB PMII yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Sekjen PB PMII A. Jabidi Ritonga menyatakan, sikap itu diambil atas sejumlah penilaian objektif yang telah dilakukan.
Di antaranya pandangan bahwa meski telah sekian kali pemerintah menaikkan harga BBM, perbaikan signifikan kondisi bangsa tidak kunjung ada. ”Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tapi hampir semua sektor kita tetap impor,” ujar Jabidi.
Di Lampung sendiri, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) telah mengawalinya pada pekan lalu. Demo digelar dengan aksi longmars sepanjang Jalan Raden Intan hingga Tugu Adipura. Bandarlampung. Aksi diikuti 150 kader dari berbagai kampus.
Pada bagian lain, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung menyatakan tidak memiliki daya lebih menolak. ’’Kami sebatas perpanjangan tangan dari Pertamina. Karena itu, mau tidak mau harus terima. Terpenting stoknya dapat selalu terjaga,” ujar Ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung Toto Herwantoko kemarin.
Hanya, pihaknya menuntut pemerintah benar-benar meninjau kelayakan besaran kenaikan harga BBM yang diputuskan. ’’Sebelum memutuskan, harapannya pemerintah menyiapkan opsi-opsi antisipasi secara tepat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak besar yang akhirnya berdampak kepada SPBU,” katanya.
Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar penerapan kenaikan harga BBM dapat dibarengi dengan lancarnya pasokan dan ketersediaan BBM. Sehingga pihak SPBU tidak semakin direpotkan dengan gejolak yang terjadi. ’’Jika harga naik tapi ketersediaan minim, tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ingatnya.
Meski sekarang ini belum ada lonjakan permintaan BBM, ia mengatakan Pertamina Lampung telah menyiapkan alokasi tambahan sebanyak 200 KL per hari. ’’Penambahan sudah dilakukan hampir seminggu. Ini merupakan antisipasi kenaikan permintaan BBM,” ungkapnya.
Pengecer BBM di Baturaja Menghilang
Para pedagang eceran bahan bakar minyak (BBM) yang biasanya menjamur di Kota Baturaja dan disekitar SPBU kini menghilang. Tidak terlihat lagi botol-botol berisi premium yang dipajang.
Dari pantauan, di sepanjang jalan dekat SPBU hanya terlihat rak-rak kosong. Botol-botol yang biasanya ditata rapi berisi premium kini sudah menghilang. Hal tersebut karena sejumlah pedagang pengecer bahan bakar minyak sudah mendapat informasi rencana penertiban yang segera dilakukan oleh tim terpadu.
Sebelumnya telah dibuatnya aturan bersama pihak terkait Pertamina, Disperindagkop, Pertambangan dan Energi, Pol PP , Polri, Kodim dan pihak-pihak terkait. Aturan itu melarang penjualan bahan bakar minyak secara eceran.
Kabid Perdagangan Disprindagkop Kabupaten OKU Husnizar menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan izin untuk pedagang pengecer BBM. Alasannya hal tersebut karena melanggar aturan soal penjualan bahan bakar minyak sehingga tidak akan pernah ada izin yang dikeluarkan.
Dari pantauan, di sepanjang jalan dekat SPBU hanya terlihat rak-rak kosong. Botol-botol yang biasanya ditata rapi berisi premium kini sudah menghilang. Hal tersebut karena sejumlah pedagang pengecer bahan bakar minyak sudah mendapat informasi rencana penertiban yang segera dilakukan oleh tim terpadu.
Sebelumnya telah dibuatnya aturan bersama pihak terkait Pertamina, Disperindagkop, Pertambangan dan Energi, Pol PP , Polri, Kodim dan pihak-pihak terkait. Aturan itu melarang penjualan bahan bakar minyak secara eceran.
Kabid Perdagangan Disprindagkop Kabupaten OKU Husnizar menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan izin untuk pedagang pengecer BBM. Alasannya hal tersebut karena melanggar aturan soal penjualan bahan bakar minyak sehingga tidak akan pernah ada izin yang dikeluarkan.
Listrik Byar Pet Terus Tapi Tagihan Tinggi
TEBINGTINGGI - Seringnya pemadaman listrik (byar pet, red) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Tebingtinggi di Kabupaten Empatlawang, khususnya Kecamatan Tebingtinggi seringkali dikeluhkan warga. Karena banyak aktivitas warga terganggu apalagi sering tidak ada informasi pemadaman dari PLN.
Sejumlah masyarakat menyesalkan juga permasalahan naiknya pembayaran langganan KWH yang digunakan setiap bulannya, padahal pemakaiannya tidak ada penambahan. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pihak PLN lebih profesional dalam melayani masyarakat selaku perusahaan pelayanan publik.
“Sudah tidak terhitung lagi lampu padam seharian ini. Diharapkan pembangunan Gardu Induk (GI) yang katanya sebagai solusi pemadaman cepat selesai, karena masyarakat sudah bosan dengan sering terjadinya byarpet ini,” ungkap Efredi, warga Talangbanyu, Kelurahan Tanjungkupang, Kecamatan Tebingtinggi.
Dia mengatakan, selama ini pelayanan PLN sudah sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat Tebingtinggi. Ditambah lagi dengan serinya terjadi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "PLN harus lebih profesional dalam melayani masyarakat. Jika ada pemadaman seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu, bukannya main padam saja," cetusnya.
Menurutnya juga, dengan sering terjadinya pemadaman listrik ini, tentu saja membuat ia kerepotan. Bahkan banyak alat-alat elektronik yang rusak akibat dampak dari pemadaman tersebut.
“Selain arus listrik yang tidak stabil. Ditambah seringnya terjadi pemadaman mendadak, komputer saya jadi rusak. Bukan itu saja, terkadang begitu aliran listrik PLN hidup, tegangannya langsung tinggi, akibatnya bola lampu di rumah saya sering putus dan barang elektronik lainnya rusak,” terangnya.
Ditambahkan Rizal, warga Desa Aurgading, permasalahan naiknya biaya beban KWH perbulannya juga dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, semakin hari biaya kian meningkat hingga tidak wajar dan tidak sesuai dengan pemakaiannya.
“Biasanya bayarannya tidak lebih dari 100 ribu rupiah, hanya berkisaran Rp 80-90 ribu perbulannya. Sementara bulan ini biaya tagihan 180 ribu rupiah, sedangkan pemakaian itu-itu saja, tidak ada penambahan,” ungkapnya.
Ia berharap agar adanya tindakan dari pihak terkait, setidaknya memperbaiki sistem pencatatan meteran. Karena selama ini dinilai tidak profesional, pencatat meteran main tembak saja dan tidak turun ke lapangan.
“Mereka main tembak di atas kuda saja, sehingga pemakaiannya hanya dikira-kira saja. Nah, ini mesti diperhatikan oleh instansi terkait, jangan terus berlarut,” terangnya.
Sejumlah masyarakat menyesalkan juga permasalahan naiknya pembayaran langganan KWH yang digunakan setiap bulannya, padahal pemakaiannya tidak ada penambahan. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pihak PLN lebih profesional dalam melayani masyarakat selaku perusahaan pelayanan publik.
“Sudah tidak terhitung lagi lampu padam seharian ini. Diharapkan pembangunan Gardu Induk (GI) yang katanya sebagai solusi pemadaman cepat selesai, karena masyarakat sudah bosan dengan sering terjadinya byarpet ini,” ungkap Efredi, warga Talangbanyu, Kelurahan Tanjungkupang, Kecamatan Tebingtinggi.
Dia mengatakan, selama ini pelayanan PLN sudah sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat Tebingtinggi. Ditambah lagi dengan serinya terjadi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "PLN harus lebih profesional dalam melayani masyarakat. Jika ada pemadaman seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu, bukannya main padam saja," cetusnya.
Menurutnya juga, dengan sering terjadinya pemadaman listrik ini, tentu saja membuat ia kerepotan. Bahkan banyak alat-alat elektronik yang rusak akibat dampak dari pemadaman tersebut.
“Selain arus listrik yang tidak stabil. Ditambah seringnya terjadi pemadaman mendadak, komputer saya jadi rusak. Bukan itu saja, terkadang begitu aliran listrik PLN hidup, tegangannya langsung tinggi, akibatnya bola lampu di rumah saya sering putus dan barang elektronik lainnya rusak,” terangnya.
Ditambahkan Rizal, warga Desa Aurgading, permasalahan naiknya biaya beban KWH perbulannya juga dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, semakin hari biaya kian meningkat hingga tidak wajar dan tidak sesuai dengan pemakaiannya.
“Biasanya bayarannya tidak lebih dari 100 ribu rupiah, hanya berkisaran Rp 80-90 ribu perbulannya. Sementara bulan ini biaya tagihan 180 ribu rupiah, sedangkan pemakaian itu-itu saja, tidak ada penambahan,” ungkapnya.
Ia berharap agar adanya tindakan dari pihak terkait, setidaknya memperbaiki sistem pencatatan meteran. Karena selama ini dinilai tidak profesional, pencatat meteran main tembak saja dan tidak turun ke lapangan.
“Mereka main tembak di atas kuda saja, sehingga pemakaiannya hanya dikira-kira saja. Nah, ini mesti diperhatikan oleh instansi terkait, jangan terus berlarut,” terangnya.
Belum Setahun Diperbaiki, Parkir Masjid Agung Muaraenim Sudah Rusak
MUARAENIM - Kondisi konblok proyek rehab dan penambahan sarana penunjang Masjid Agung Kabupaten Muaraenim sudah rusak parah. Padahal proyek yang bernilai sekitar Rp 2 miliar tersebut belum genap setahun.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, proyek tersebut menggunakan APBD Muaraenim tahun 2012 senilai hampir Rp 2 miliar. Beberapa waktu sebelumnya memang pernah rusak dan diperbaiki pemborongnya. Namun rusak kembali tetapi belum juga kunjung di perbaiki padahal masih dalam tahap masa pemeliharaan.
Menurut Ketua LSM Pusat Kajian Pemberdayaan Dan Pembangunan Muaraenim (PKPMP2) Muaraenim Hendri Erika SH, pihaknya sebagai masyarakat Muaraenim benar-benar prihatin dengan kondisi proyek yang telah menelan dana miliaran rupiah dari APBD Muaraenim tetapi sudah rusak. Mirisnya, proyek tersebut hanya berjarak sekitar 50 meter dari Kantor PU Cipta Karya Muaraenim dan Bupati Muaraenim.
"Ditengah kota saja berani dan cuek, apalagi jauh dari Kota Muaraenim. Dianggapnya masyarakat Muaraenim ini tidur semua tidak peduli lagi. Apalagi kantor penegak hukum tepat berada didepannya," tegas Hendri.
Mantan pengawas proyek tersebut Ir Ibnu Sani tidak menampik jika proyek tersebut kondisi konbloknya rusak. Penyebabnya karena waktu yang lalu beberapa mobil angkutan batubara parkir ditempat tersebut. Oleh karena membawa beban berat sehingga konbloknya rusak.
Kedepan katanya untuk keluar masuk lokasi parkir akan dipasang portal sehingga hanya kendaraan jenis minibus saja yang bisa masuk. Proyek tersebut di dua tempat yakni di halaman parkir Pemkab Muaraenim dan halaman parkir Masjid Agung Muaraenim.
"Kita sudah perintahkan pemborongnya untuk memperbaikinya, dan mereka koorporatif akan memperbaikinya, sebab memang masih dalam tahap pemeliharaan," tukas Ibnu yang telah pindah tugas ke Sekretariat Pemkab Muaraenim.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, proyek tersebut menggunakan APBD Muaraenim tahun 2012 senilai hampir Rp 2 miliar. Beberapa waktu sebelumnya memang pernah rusak dan diperbaiki pemborongnya. Namun rusak kembali tetapi belum juga kunjung di perbaiki padahal masih dalam tahap masa pemeliharaan.
Menurut Ketua LSM Pusat Kajian Pemberdayaan Dan Pembangunan Muaraenim (PKPMP2) Muaraenim Hendri Erika SH, pihaknya sebagai masyarakat Muaraenim benar-benar prihatin dengan kondisi proyek yang telah menelan dana miliaran rupiah dari APBD Muaraenim tetapi sudah rusak. Mirisnya, proyek tersebut hanya berjarak sekitar 50 meter dari Kantor PU Cipta Karya Muaraenim dan Bupati Muaraenim.
"Ditengah kota saja berani dan cuek, apalagi jauh dari Kota Muaraenim. Dianggapnya masyarakat Muaraenim ini tidur semua tidak peduli lagi. Apalagi kantor penegak hukum tepat berada didepannya," tegas Hendri.
Mantan pengawas proyek tersebut Ir Ibnu Sani tidak menampik jika proyek tersebut kondisi konbloknya rusak. Penyebabnya karena waktu yang lalu beberapa mobil angkutan batubara parkir ditempat tersebut. Oleh karena membawa beban berat sehingga konbloknya rusak.
Kedepan katanya untuk keluar masuk lokasi parkir akan dipasang portal sehingga hanya kendaraan jenis minibus saja yang bisa masuk. Proyek tersebut di dua tempat yakni di halaman parkir Pemkab Muaraenim dan halaman parkir Masjid Agung Muaraenim.
"Kita sudah perintahkan pemborongnya untuk memperbaikinya, dan mereka koorporatif akan memperbaikinya, sebab memang masih dalam tahap pemeliharaan," tukas Ibnu yang telah pindah tugas ke Sekretariat Pemkab Muaraenim.
Jumat, 24 Mei 2013
Warga Mulai Gunakan Arang karena Elpiji Langka
Sejumlah warga Pesawaran menyatakan mulai beralih menggunakan kayu bakar dan arang untuk memasak, karena makin sulit mendapatkan elpiji dalam tabung isi tiga kilogram.
"Sudah sebulan ini di desa kami sulit untuk mendapatkan gas isi tiga kilogram, terpaksa kami pakai kayu bakar untuk memasak," kata Tumirem, di Desa Harapan Jaya, Pesawaran, Jumat (17/5).
Dia mengatakan kesulitan mendapatkan gas dalam tabung isi 3 kg tersebut tidak hanya dirasakan dia dan sejumlah warga desanya, tetapi juga dialami warga desa tetangganya.
"Beberapa ibu-ibu ada yang mencari tabung gas sampai ke desa kami, padahal kami juga merasakan kesulitan mendapatkan elpiji itu," katanya.
Sedangkan Siti (62), warga Bandarlampung merasakan kesulitan mencari tabung yang berisi gas ukuran 3 kg sejak tiga hari terakhir.
"Sebelumnya memang sudah sulit mendapatkannya, dan harganya juga mahal, tapi ya masih ada yang menjualnya. Tapi sudah tiga hari ini saya tidak memasak karena gas habis dan sulit mendapatkannya lagi," kata dia pula.
Siti berusaha menggunakan bahan bakar alternatif lainnya seperti arang, namun ia mengaku kesulitan juga mendapatkan minyak tanah.
"Sudah sebulan ini di desa kami sulit untuk mendapatkan gas isi tiga kilogram, terpaksa kami pakai kayu bakar untuk memasak," kata Tumirem, di Desa Harapan Jaya, Pesawaran, Jumat (17/5).
Dia mengatakan kesulitan mendapatkan gas dalam tabung isi 3 kg tersebut tidak hanya dirasakan dia dan sejumlah warga desanya, tetapi juga dialami warga desa tetangganya.
"Beberapa ibu-ibu ada yang mencari tabung gas sampai ke desa kami, padahal kami juga merasakan kesulitan mendapatkan elpiji itu," katanya.
Sedangkan Siti (62), warga Bandarlampung merasakan kesulitan mencari tabung yang berisi gas ukuran 3 kg sejak tiga hari terakhir.
"Sebelumnya memang sudah sulit mendapatkannya, dan harganya juga mahal, tapi ya masih ada yang menjualnya. Tapi sudah tiga hari ini saya tidak memasak karena gas habis dan sulit mendapatkannya lagi," kata dia pula.
Siti berusaha menggunakan bahan bakar alternatif lainnya seperti arang, namun ia mengaku kesulitan juga mendapatkan minyak tanah.
Warga Tolak Pemanfaatan Panas Bumi Gunung Rajabasa
Kalianda, Lampung Selatan - Seluruh warga dan tokoh adat menolak rencana pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) oleh PT Supreme Energy di Gunung Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, karena khawatir menimbulkan kerusakan hutan lindung itu.
Salah satu tokoh adat setempat Yahudin Haykar bergelar Karya Niti Zaman, di Desa Canti Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Kamis (9/5), mengatakan, seluruh warga yang berada di sekeliling gunung itu selama ini dihidupi oleh hasil bumi Gunung Rajabasa karena itu menolak rencana pengelolaan energi panas bumi itu.
"Hidup kami menjadi sangat gelisah dengan rencana pemanfaatan energi panas bumi ini," kata dia, di hadapan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Keuangan Jajang Sukarna, serta beberapa perwakilan dari PT Supreme Energy yang dihadiri oleh ratusan penduduk setempat untuk sosialisasi pengelolaan panas bumi tersebut.
Menurut dia, meskipun pengelolaan tersebut merupakan energi terbarukan, pada saatnya akan tetap berdampak pada lingkungan lima tahun atau enam tahun mendatang dan akan dirasakan dampaknya pada generasi-generasi berikutnya.
"Ini akan menimbulkan perpecahan di antara kami serta menghilangkan kearifan lokal di daerah ini, karena hutan lindung tidak boleh dieksploitasi dan akan menimbulkan konflik horizontal," ujar dia.
Salah satu warga lainnya, Udin, mengatakan Gunung Rajabasa merupakan simbol penyeimbang alam di daerah itu dan merupakan tempat sakral karena puncaknya merupakan tempat bertapa pahlawan nasional Radin Intan II saat melawan penjajah sehingga tidak boleh dirusak.
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perekonomian dan Keuangan Jajang Sukarna mengatakan, pemerintah mengharapkan dukungan penuh dari warga setempat untuk merealisasikan pengelolaan panas bumi tersebut untuk mencukupi kebutuhan energi di Indonesia.
Ia menyatakan, pengelolaan energi panas bumi sangat ramah lingkungan karena merupakan energi terbarukan yang sejalan dengan program kehutanan.
"Kewajiban negara untuk menyiapkan energi listrik yang memadai dari hulu sampai hilir, dan ini untuk kemakmuran masyarakat," kata dia.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya telah didesak oleh perusahaan itu untuk memberi izin, namun perlu diskusi lagi dengan warga karena daerah itu merupakan kampung halamannya serta sanak saudaranya berada di wilayah itu.
"Saya dengan siapa pun tidak takut, tapi saya takut dengan masyarakat," ujar Menhut pula.
Dia menegaskan, sampai saat ini belum menandatangani izin tersebut karena masih menunggu keputusan dari masyarakat dari hasil sosialisasi yang membutuhkan waktu secara bertahap beberapa kali hingga warga benar-benar memahami pengelolaan energi panas bumi itu.
Politisi dari Partai Amanat Nasinal (PAN) itu mengusulkan untuk melakukan sosialisasi kembali beberapa waktu ke depan dengan perwakilan warga sampai mengerti benar tujuan pengelolaan pemanfaatan panas bumi tersebut.
"Apa pun hasilnya nanti saya tetap setuju dengan keputusan masyarakat," kata dia pula.
Menhut melakukan sosialisasi dan mediasi pemanfaatan energi panas bumi di Gunung Rajabasa di dua tempat, yakni Desa Canti Kecamatan Rajabasa dan Desa Tetaan Kecamatan Penengahan, namun pada dua tempat itu pihak PT Supreme Energy mendapat penolakan dari masyarakat.
Salah satu tokoh adat setempat Yahudin Haykar bergelar Karya Niti Zaman, di Desa Canti Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Kamis (9/5), mengatakan, seluruh warga yang berada di sekeliling gunung itu selama ini dihidupi oleh hasil bumi Gunung Rajabasa karena itu menolak rencana pengelolaan energi panas bumi itu.
"Hidup kami menjadi sangat gelisah dengan rencana pemanfaatan energi panas bumi ini," kata dia, di hadapan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Keuangan Jajang Sukarna, serta beberapa perwakilan dari PT Supreme Energy yang dihadiri oleh ratusan penduduk setempat untuk sosialisasi pengelolaan panas bumi tersebut.
Menurut dia, meskipun pengelolaan tersebut merupakan energi terbarukan, pada saatnya akan tetap berdampak pada lingkungan lima tahun atau enam tahun mendatang dan akan dirasakan dampaknya pada generasi-generasi berikutnya.
"Ini akan menimbulkan perpecahan di antara kami serta menghilangkan kearifan lokal di daerah ini, karena hutan lindung tidak boleh dieksploitasi dan akan menimbulkan konflik horizontal," ujar dia.
Salah satu warga lainnya, Udin, mengatakan Gunung Rajabasa merupakan simbol penyeimbang alam di daerah itu dan merupakan tempat sakral karena puncaknya merupakan tempat bertapa pahlawan nasional Radin Intan II saat melawan penjajah sehingga tidak boleh dirusak.
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perekonomian dan Keuangan Jajang Sukarna mengatakan, pemerintah mengharapkan dukungan penuh dari warga setempat untuk merealisasikan pengelolaan panas bumi tersebut untuk mencukupi kebutuhan energi di Indonesia.
Ia menyatakan, pengelolaan energi panas bumi sangat ramah lingkungan karena merupakan energi terbarukan yang sejalan dengan program kehutanan.
"Kewajiban negara untuk menyiapkan energi listrik yang memadai dari hulu sampai hilir, dan ini untuk kemakmuran masyarakat," kata dia.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya telah didesak oleh perusahaan itu untuk memberi izin, namun perlu diskusi lagi dengan warga karena daerah itu merupakan kampung halamannya serta sanak saudaranya berada di wilayah itu.
"Saya dengan siapa pun tidak takut, tapi saya takut dengan masyarakat," ujar Menhut pula.
Dia menegaskan, sampai saat ini belum menandatangani izin tersebut karena masih menunggu keputusan dari masyarakat dari hasil sosialisasi yang membutuhkan waktu secara bertahap beberapa kali hingga warga benar-benar memahami pengelolaan energi panas bumi itu.
Politisi dari Partai Amanat Nasinal (PAN) itu mengusulkan untuk melakukan sosialisasi kembali beberapa waktu ke depan dengan perwakilan warga sampai mengerti benar tujuan pengelolaan pemanfaatan panas bumi tersebut.
"Apa pun hasilnya nanti saya tetap setuju dengan keputusan masyarakat," kata dia pula.
Menhut melakukan sosialisasi dan mediasi pemanfaatan energi panas bumi di Gunung Rajabasa di dua tempat, yakni Desa Canti Kecamatan Rajabasa dan Desa Tetaan Kecamatan Penengahan, namun pada dua tempat itu pihak PT Supreme Energy mendapat penolakan dari masyarakat.
Langganan:
Postingan (Atom)