Menjelang rolling dan penggabungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Waykanan, sejumlah petinggi partai politik setempat berharap Bupati Bustami Zainudin memberdayakan pejabat lokal. Mereka juga minta agar pejabat yang ditempatkan itu memang yang berkompeten di bidangnya.
Bergulirnya akan adanya rolling itu sendiri seiring adanya tiga pejabat yang pada Juni ini masa pensiun. Ketiganya, yakni Kepala Badan KB, Kes., dan Pemberdayaan Perempuan Drs. Hi. Bunyamin Sidik, M.M.; Kadissosnakertrans Drs. Sanusi Murod, M.M.; serta Drs. Hi. Fathoni Umar, M.M. yang kini menjabat Kadis Koperasi dan UKM.
Wakil Ketua DPC Partai Hanura Waykanan Hendra, S.Sos. mengungkapkan, pihaknya berharap agar bupati memberdayakan pejabat setempat sebagai pengganti ketiganya. Bukan malah mendatangkan pejabat dari luar Waykanan. ’’Kita kan memiliki stok pejabat. Atau bila memang diperlukan bisa saja dilakukan promosi dan pengaderan untuk mengisi jabatan itu,” ujarnya kemarin.
Selain pejabat yang pensiun, menurut informasi yang ia peroleh, akan ada penggabungan dan pembentukan SKPD baru. Dengan penggabungan itu, artinya akan ada pejabat yang tereliminasi.
’’Daripada kita mengimpor pejabat luar tapi ternyata tidak berkompeten bahkan kemungkinan membawa masalah, lebih baik kita manfaatkan yang sudah ada. Hanya disesuaikan dengan kompetensi mereka masing-masing. Ini agar keberadaan mereka dapat membantu tugas bupati dan bukan sebaliknya malah menjadi beban,” katanya.
Pernyataan itu mendapat dukungan A. Haris Nasution, S.Pd., ketua DPC Partai Gerindra Waykanan. Menurutnya, kini banyak pejabat yang resah dengan rencana rolling dan isu adanya pejabat impor.
’’Menurut saya, para pejabat Waykanan yang merasa memiliki kompetensi tidak perlu resah. Sebab, bupati tentu akan berpikir dua kali untuk menggesernya. Tapi, bagi pejabat yang tidak memiliki kemampuan, kami setuju diganti saja. Sebab, mereka itu akan mengganggu program bupati,” tegas Haris.
Terpisah, Sekkab Waykanan Ir. Hi. Bustam Hadori, M.M., tidak membenarkan secara langsung, tapi juga tidak menampik akan adanya rolling. ’’Rolling belum terjadwal. Bagi pejabat yang merasa mampu dan berhasil menerjemahkan perintah bupati dengan baik, pasti mereka akan mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, bagi yang memang belum mampu, saya berharap agar mereka dapat legawa diganti,” ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar