Pasar Tablet Mengalahkan Laptop

Penjualan tablet dunia semakin meningkat tahun ini. Hal itu merujuk studi terbaru NPD DisplaySearch yang menyatakan sekitar 315 juta unit tablet telah didistribusikan pada 2014. Tablet menguasai lebih dari 65 persen pasar.

13952492_sPenurunan harga dan kemajuan teknologi display menyebabkan penjualan tablet melampaui PC pada tahun 2014 dan bahkan hingga tahun-tahun selanjutnya. “Karena konsumen mengganti komputernya dengan perangkat yang lebih simple,” ujar NPD DisplaySearch, seperti dilansir asiaone, Rabu (26/3).

NPD DisplaySearch juga memperkirakan pada 2017 pengiriman tablet PC akan naik menjadi 455 juta unit atau meliputi hampir 75 persen dari pasar PC. Harga jual tablet sendiri rata-rata di seluruh dunia diperkirakan turun dari USD 311 atau Rp 3,7 juta pada 2014 menjadi USD 296 atau Rp 3,5 juta. Kondisi ini mampu meningkatkan adopsi, terutama di daerah yang masih menggunakan komputer rumahan.

“Kompetisi ini seharusnya mampu mendorong produsen notebook tradisional, seperti Lenovo, HP, dan Dell, memperbarui portofolio produk mereka. Juga memperhatikan pengembangan dan inovasi untuk mengisi ceruk berbagai segmen pasar, sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen,” sambungnya.

Sementara itu, pengiriman notebook PC sendiri kini makin menurun, hampir 7 persen dari tahun ke tahun. Penetrasinya juga lemah, kurang dari 10 persen untuk tahun 2013

Batam Primadona Investasi

Kota Batam masih menjadi primadona bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Kamis (10/4) giliran investor Tiongkok asal Shanghai yang mengunjungi Batam dan melakukan penjajakan untuk berinvestasi di kawasan industri Kabil.

”Mudah-mudahan kunjungan investor asal Tiongkok ini, makin meningkatkan hubungan dagang antara Tiongkok dan Indonesia khususnya dengan Kepri,” ujar Gubernur Kepri HM Sani saat bincang-bincang bersama para investor Tiongkok tersebut di ruang VIV Pelabuhan Punggur, Batam. Mantan Bupati Karimun tersebut, mengatakan sangat menyambut baik rencana investasi yang akan dilakukan pengusaha Kota Shanghai tersebut ke Kota Batam.

Rombongan investor dari Shanghai tersebut diterima langsung Gubernur Kepri HM Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Robert Iwan Loriaux dan Asisten 1 Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Kepri Syamsul Bahrum. Sedangkan rombongan investor sendiri dipimpin General Manager ZPMC Shanghai Zhenhua. Selain sejumlah perusahaan yang ikut melakukan penjajakan adalah Gebu Industry Company Fangfang Zhao, Komite China Dan Mei Wu, serta General Manager ZPMC South East Asia PTE LTD Singapura Wu Ning.

Sementara itu, turut menyambut kedatangan para investor asing itu adalah Presiden Indusdrtial Estate Chris Wiluan. Kedatangan investor Kota Shanghai tersebut, dalam rangka melakukan penjajakan investasi di bidang industri alat berat. Tepatnya industri pengeboran minyak lepas pantai oil rige. Mereka adalah pengusaha besar dari Kota Shanghai. Meski tertarik akan berinvestasi di Batam, sejauh ini belum ada nilai kontak investasi yang akan ditanamkan. Hanya saja, keseriusan mereka menanamkan modal tepatnya di daerah Kabil tersebut, ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama.

Pada kesempatan tersebut, dilalukan penandatanganan kerja sama dilakukan perwakilan investor yakni Fangfang Zhao dengan Chris Wiluan selaku Presiden Direktur Kabl Industrial Estate. Nantinya, perusahaan investor Tiongkok tersebut akan beroperasi di derah Kabil. Sebagai bentuk keseriusan investor tersebut menanamkan modal di Kota Batam, mereka akan segera menindaklanjuti dengan segera membicarakan langkah ke depan guna merealisasikan rencana tersebut.

Selanjutnya, mereka juga secara khusus mengundang Gubernur Kepri untuk bisa melihat secara langsung industri mereka di Kota Shanghai. Mendapati ajakan tersebut, Gubernur berencana suatu saat nanti akan melihat langsung industri mereka di negaraTirai Bambu tersebut.

Usai membahas masalah investasi, rombongan selanjutnya bertolak ke Kementrian Perdaganan, terkait rencana mereka berinvestasi di Indonesia. Sebelum bertolak ke Jakarta, mereka terlebih dulu melihat-lihat kawsan industri Kabil didampingi Chris Wiluan.

Penjual Kembang Kuburan Mengais Rezeki di Hari Lebaran

Hari raya Idul Fitri atau berlebaran, menjadi berkah bagi penjual kembang kuburan yang biasa menjajahkan barang dagangannya di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Salah satunya bagi Cik Iyu (62), salah satu penjual kembang kuburan bagi warga yang datang untuk berziarah di TPU KambojaPalembang.

"Cuma hari lebaran ini kembang kami laku banyak. Alhamdulillah lebaran pertama dapat duit Rp 400 ribu dan modalnya Rp150 ribu. Biasanya saya jualan tiap hari Jumat cuma dapat paling banyak Rp30 ribu," ujar Cik Iyu, ketika dibincangi Sripoku.com saat menjajakan kembang di pinggiran jalan TPU Kamboja Palembang, Jumat (9/8/2013).

Diakui janda lima anak yang sudah memiliki 20 cucu dan tiga cicit ini, profesi penjual kembang kuburan sudah dilakoninya 30 tahun lebih. Bahkan separuh umur hidupnya ini bergantung sebagai penjual kembang kuburan semenjak ditinggal suaminya yang meninggal dunia.

"Dana BLSM saya tidak dapat, jadi jual kembang inilah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lebaran ini, anak-anak yang sanjo di kuburan tempat saya jualan. Sejak tahun 1980 saya sudah jualan kembang kuburan dan cuma lebaran yang ramai pembelinya. Jualannya dari jam setengah enam pagi sampai jam enam sore," ujar wanita tua yang tercatat sebagai warga Jalan Kamboja Lorong Sehat RT 21 RW 08 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan IT I Palembang.

Usai Lebaran, Truk Kayu Berseliweran di Palembang-Indralaya Sumatera Selatan

Beberapa hari pasca Idul Fitri, aktivitas truk penangkut kayu mulai marak kembali memasuku jalan Palembang-Indralaya.

Dari pantauan, Senin (12/8/2013) dari siang hingga tengah malam, truk pengangkut kayu dari arah Banyuasin menujuIndralaya mulai melintas.

Truk-truk tersebut sangat kontras saat berpapasan dengan kendaraan lainnya. Karena kendaraan yang lewat didominasi mobil pribadi jenis minibus dan sedan yang merupakan kendaraan pribadi atau angkutan penumpang.

Sesekali juga terpantau kendaraan bus antar provinsi. Truk angkutan tanah juga mewarnai kepadatan jalan lintas Palembang-Indralaya.

Keadaan ini perlu perhatian pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah karena hutan adalah milik seluruh warga negara Indonesia yang harus diperhatikan pelestarian dan pendayagunaannya bagi seluruh kepentingan negara dan rakyat Indonesia

Pemkab Tanggamus Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

KOTAAGUNG – Pemkab Tanggamus menargetkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7 persen sampai 2018. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta bekerja bersama-sama mencapai target tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus Ir. Hi. Gunawan Tarwin Wiyatna, M.M. dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanggamus 2013–2018 di aula GMP Carvio SUPM Negeri, Kotaagung Barat, kemarin.

Menurut Gunawan, dalam perencanaan pembangunan ada empat indikator makro. Yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia

(IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penurunan persentase jumlah penduduk miskin (JPM), dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).

”Keempat indikator makro itu harus menjadi acuan bersama sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan. Di samping indikator-indikator sektoral yang bersifat lebih teknis,” kata Gunawan.

Dilanjutkan, selain laju pertumbuhan ekonomi, Pemkab Tanggamus juga menargetkan peningkatan IPM sebesar 74,38 persen, penurunan JPM sebesar 14,18 persen, dan penurunan persentase TPT sebesar 3,37 persen.

Gunawan mengungkapkan, pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus selama kurun waktu 16 tahun ini secara umum telah menunjukkan beberapa kemajuan pada berbagai bidang pelayanan masyarakat. Yakni bidang sosial dan budaya; ekonomi; politik; pengembangan wilayah dan tata ruang; penyediaan sarana-prasarana; serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lebih jauh Gunawan mengatakan, kebijakan strategis nasional maupun provinsi di Tanggamus yang didukung kondusivitas wilayah akan memacu pertumbuhan investasi baru. ”Dengan investasi skala besar itu akan menciptakan dampak positif. Baik pertumbuhan perekonomian maupun tersedianya lapangan kerja,” ungkapnya

Butuh Eksekutor Pembangunan Berkualitas

TULANGBAWANG – Pembangunan Kabupaten Tulangbawang butuh konsep yang benar. Termasuk di dalamnya proses perubahan yang dilakukan secara terencana. Karena itu dalam menyusun pembangunan yang terencana, dibutuhkan sosok perencana dan eksekutor pembangunan mapan serta berkualitas. Selain itu juga menguasai metodologi pembangunan dari segala bidang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tuba Heri Wardoyo saat menutup Diklatpim IV angkatan I kemarin.

Menurut Heri, dalam tatanan pemerintahan, sosok aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Karenanya dengan visi terwujudnya Kabupaten Tuba sebagai kawasan agrobisnis yang bermartabat, aman, ragam, unggul, sejahtera, serta berwawasan lingkungan sesuai potensi sumber daya dan kearifan sosial budaya, diharapkan kepada seluruh aparatur khususnya jajaran pejabat eselon II, III, dan IV mampu menjabarkan visi tersebut melalui program dan kerja nyata.

’’Sebagaimana telah saya sampaikan pada kesempatan pembukaan Diklatpim tingkat IV yang lalu, sebagai aparatur pemerintah khususnya pejabat struktural, saudara dituntut mampu menciptakan dan melaksanakan konsep birokrasi pelayanan publik yang optimal dan berkualitas,” kata Heri.

Dia berharap peserta diklat dapat mengimplementasikan materi pelatihan yang diikuti pada setiap satuan kerja yang dipimpin. ’’Sebab, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk saudara agar menjadi pejabat struktural eselon IV yang berkualitas dan profesional,” ucapnya.

Sementara Kepala Badan Diklat (Bandiklat) Tuba Tamami Akip mengatakan, Diklatpim IV ini merupakan kegiatan pertama setelah terbentuknya Bandiklat. ’’Ini adalah kontribusi nyata Bandiklat Tuba dalam membentuk aparatur yang berkualitas dalam mengisi pembangunan,” tukasnya.

Sepakat Revisi Upah Karena BBM Naik

BANDARLAMPUNG – Meski tidak memiliki dewan pengupahan sendiri, desakan merevisi upah buruh jika harga bahan bakar minyak (BBM) baru diberlakukan direspons positif pemerintah kabupaten/kota di Lampung. Saat ini, mereka menunggu instruksi pusat.


Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Tanggamus misalnya. Menurut mereka, merevisi upah merupakan langkah tepat. ’’Upah buruh memang harus disesuaikan mengacu kondisi terkini dan sesuai kebutuhan hidup layak akibat kenaikan BBM,” tegas Sekretaris Dissosnakertrans Tanggamus Nuripin, S.Sos. kemarin (20/6).

Mewakili Kadissosnakertrans Tanggamus, Nuripin menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman pemerintah pusat soal kenaikan harga BBM dan instruksi dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Sikap senada dilontarkan Dissosnakertrans Pesawaran. Satuan kerja ini pun siap mendukung upah minimum provinsi (UMP) dikaji ulang. ’’Upah kita mengacu UMP. Jadi kalau UMP naik, kita akan mengikuti keputusan tersebut,” ungkap Plt. Kadissosnakertrans Pesawaran Ir. Sugiri melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Ahmad Ahsan.

Begitu juga dengan Dissosnakertrans Pringsewu. Menurut Kabid Ketenagakerjaan Dewanto Dwi Utomo mewakili Kadissosnakertrans Ir. Alwi Siregar, sudah saatnya hak pekerja benar-benar terlindungi. ’’Untuk upah, kami ikut standar provinsi. Namun pada dasarnya, kami mendukung hak-hak buruh, termasuk mendapatkan upah yang layak,” tandasnya.

Tidak berbeda jauh sikap Kadissosnakertrans Lampung Timur Yusmar Sirya. Ia mengatakan, meski belum dapat melakukan pengkajian ulang upah minimum kabupaten (UMK), pihaknya siap menerapkan kebijakan dari pemprov.

Di bagian lain, jelang kenaikan BBM, Pemkab Tuba Barat, Mesuji, dan Tulangbawang kini tengah giat-giatnya menyurvei berbagai bahan kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tuba Barat Hi. Hasan Badri mengatakan, pihaknya memang baru membentuk dewan pengupahan. Karena itu tanggal 27-28 Juni mendatang, pihaknya bersama dewan pengupahan akan melakukan survei berbagai kebutuhan hidup di Tuba Barat.

Sedangkan Kadissosnakertrans Tuba Rya Kholdi, S.E., M.H. mengatakan, satuan kerjanya akan tetap bertindak sebagai mediator jika kelak dewan pengupahan mengajukan evaluasi UMK sebagai dampak dari kenaikan BBM.

’’Namun, kami hanya sebagai mediator. Dan jika memang ada revisi, tentu harus melalui mekanisme yang benar. Sebab, UMK Tuba ini juga telah ditetapkan di tahun 2012 lalu,” katanya.

Pemerintah kabupaten yang juga merujuk upah provinsi adalah Lampung Selatan. ’’Karenanya jika memang direvisi, maka akan berlaku juga untuk Lamsel,” kata Kadissosnakertrans Lamsel Zubaidi, S.H.

Tangkap Penimbun

Operasi Dian Krakatau 2013 kembali membuahkan hasil. Polisi mengamankan pelaku penimbunan BBM di wilayah Tuba Barat. Totalnya mencapai 1.535 liter.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, pelaku yang diamankan adalah Deki Arisandi (38), warga Kampung Mulyosari RK 04, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit mobil Mitsubishi Minicape warna biru dengan nomor polisi B 7327 WA. Di dalam mobil tersebut terdapat tangki yang dimodifikasi untuk menampung bensin sebanyak 100 liter.

Kemudian juga ditemukan lima jeriken berisi bensin. ’’Satu jeriken berisi 35 liter. Lalu anggota polisi juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Di sana didapatkan 23 jeriken bensin, yang masing-masing juga berisi 35 liter. Kemudian satu drum plastik ukuran kecil yang berisi bensin 20 liter, satu drum plastik sedang berisi bensin 85 liter, satu drum plastik ukuran besar berisi bensin 150 liter, dan satu drum besar berisi solar 200 liter,” paparnya.

Di bagian lain, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak pemerintah memberikan subsidi kepada penumpang angkutan darat kelas ekonomi. Pasalnya, moda transportasi yang lain seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api mendapatkan jatah subsidi setiap tahun.

’’Kita ini dianggap nggak penting. Buktinya, semua moda transportasi mendapatkan subsidi miliaran rupiah setiap tahunnya. Sementara kita disuruh berjuang sendiri memberikan tarif yang rendah bagi penumpang angkutan umum kelas ekonomi. Ini namanya tidak adil,’’ tandas Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena kemarin.

Padahal, lanjut dia, di berbagai kota, peran angkutan umum masih sangat besar. Sebagai contoh di DKI Jakarta, hampir 60 persen orang yang bepergian menggunakan angkutan umum. Sisanya memakai kendaraan pribadi, baik itu roda empat maupun roda dua. Itu artinya, angkutan umum masih menjadi pilihan alat transportasi bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. ’’Mereka juga perlu diperhatikan lho,” tukasnya.

Eka mengambil contoh, pada tahun ini pemerintah mengucurkan dana subsidi tugas pelayanan publik (PSO) sebesar Rp704,7 miliar untuk penumpang kereta api kelas ekonomi. Demikian juga subsidi diberikan pemerintah untuk penumpang kapal perintis yang dilayani PT Pelni dengan anggaran Rp726,5 miliar. Sementara penerbangan perintis yang melayani daerah-daerah terpencil mendapat dana subsidi sebesar Rp275,3 miliar. ’’(Subsidi) kita nol miliar,” ucapnya.

Dia mengatakan, selama ini pengusaha angkutan darat kelas ekonomi menanggung beban yang sangat berat akibat mempertahankan tarif yang ditetapkan pemerintah. ’’Kalau tarif ekonomi kan dipatok pemerintah,’’ tuturnya.

Menurut Eka, usulan kepada pemerintah sudah disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, pemerintah tidak pernah menanggapinya. ’’Kita sudah usulkan, tetapi tak pernah digubris. Mungkin pemerintah menganggap pengusaha masih bisa tanggung,” ujarnya.

Padahal, beban pengusaha angkutan darat sudah terlampau tinggi akibat tarif kelas ekonomi yang belum pernah naik sepanjang empat tahun terakhir. Apalagi, harga-harga suku cadang sudah merambat naik sejak ada rencana kenaikan BBM mulai tahun lalu. ’’Sekarang kalau BBM dinaikkan, kita minta tarif angkutan darat bisa naik 30-35 persen,” katanya.

Polisi-Wartawan Luka Parah

Demonstrasi menolak kenaikan BBM di daerah kembali berujung anarkis. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (19/6) lalu, dua polisi dan seorang wartawan media cetak menjadi korban aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Sementara, lima mahasiswa lain juga terluka.

Informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 14.00 dan baru benar-benar terurai pukul 23.30. Kericuhan bermula dari aksi mahasiswa membakar atribut Partai Demokrat di Jalan H.E.A. Mokodompit, Kendari. Polisi berupaya mengakhiri pembakaran tersebut, namun terjadi gesekan yang berujung seorang mahasiswa terluka kena pukulan polisi. Alhasil, unjuk rasa pun berlanjut sampai malam.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP A. Karim Samandi dalam siaran persnya mengungkapkan, jumlah massa yang berunjuk rasa mencapai 150 orang. ’’Unjuk rasa berakhir anakis, menimbulkan korban luka dan perusakan baliho partai,” terangnya kemarin.

Desa Bukit Raya Mampu Memasok 50 Ton Jagung Perhari

Marga Sekampung - Bukit Raya adalah Desa di wilayah administrasi Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Desa ini berkembang pesat melalui semangat gotong royong dan semangat kebersamaan yang telah tertanam dan membudaya pada setiap warga desa. Desa tersebut terlahir akibat pindahan dari warga hutan lindung Register 38 (Eks Gunung Pikuk Kecamatan Jabung) oleh pemerintah kala itu.

Menurut Kepala Desa Bukit Raya, Damin, awal berdirinya Desa Bukit Raya adalah terkait dengan program pemerintah pada tahun 1960-an yang menyatakan bahwa kawasan Register 38 Gunung Pikuk Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah kala itu tidak boleh ditempati. Sehingga warga yang tinggal di kawasan tersebut mulai dipindahkan keluar oleh Pemerintah ke Desa Gunung Raya Kecamatan setempat.

Konon pada tanggal 7 April 1972 warga yang berjumlah 32 Kepala Kelurga (KK) berangkat dari Gunung Pikuk menuju Desa Gunung Raya. “Saat itu kami berangkat beramai-ramai dengan jalan kaki sambil membawa perbekalan seadanya, dari pukul 7:30 Wib sampai di Desa Bukit Raya sekira pukul 04:00 Wib dini hari,” kata Damin saat ditemui Melati usai pelaksanaan lomba desa berprestasi di desanya,Senin (1/4) lalu.

Lebih lanjut, Damin menceritakan kisah perjalanan pendahulunya tersebut dengan teliti dan penuh semangat, sampai pada suatu ketika terbentuknya Dusun Bukit Raya oleh Kades Gunung Raya, Abu Bakar (Almarhum) kala itu, sehingga pada 5 April 2005 silam Pemkab Lampung Timur memekarkan Dusun Bukit Raya tersebut menjadi Desa Persiapan yang diresmikan sebagai Desa Definitif oleh Pemerintah pada tahun 2006.

Dikatakan Damin, Desa Bukit Raya mempunyai luas wilayah 450 hektar yang terdiri dari 5 Dusun dan 16 Rukun Tentangga (RT). Adapun batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peniangan, sebelah barat dengan Desa Gunung Raya, dan sebelah timur dengan Desa Purwosari. Secara topografi, ketinggian wilayahnya 750 meter diatas permukaan laut. Suhu di Desa Bukit Raya maksimum 35 derajat celsius, minimum 37 derajat celsius .Jarak Kantor Desa dengan Kecamatan 8 Kilo Meter (Km), atau 0,5 Jam perjalanan, ke Ibu Kota Kabupaten 60 Km. atau 1 Jam Perjalanan, sedangkan ke Ibu kota Provinsi berjarak 70 Km. atau 3 Jam perjalanan. Curah Hujan rata-rata terjadi pada bulan 1, 2 dan 3, antara 9-10 mm/Th. Bentuk wilayahnya berombak sampai berbukit 3,4% dan Berbukit sampai bergunung 15%.

Secara Hidrologi dan Klimatologi, kondisi air tanah di wilayah Desa Bukit Raya cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Iklim di Desa Bukit Raya secara umum tergolong sedang dengan tingkat kelembaban cukup rendah. Kondisi seharai-hari panas dengan temperatur diperkirakan berkisar 24-33 0C. Menurut perkembangannya Desa Bukit Raya dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan. Hal itu disebabkan karena sector pertanian dan perkebunan pada umumnya dijadikan sebagai sumber pokok ekonomi warga Desa tersebut. Jagung misalnya, pada musim panen Desa Bukit Raya mampu memasok 50 ton jagung perhari. Sayangnya produksi jagung tersebut sering kali dihadapkan pada permasalahan biaya produksi. Dimana bibit dan pupuk susah didapat dan mahal harganya, sementara harga jual jagungnya rendah.

Disisi lain perkebunan kakau yang dulu menjadi sentra andalan perkebunan kini para petani menjadi enggan mengelola. Selain produksinya menurun, akibat curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan timbulnya penyakit. Kondisi itu jelas akan berdampak pada menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga banyak petani kakao beralih fungsi membabat tanaman kakao dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit dan karet. Meskipun begitu kendala tetap saja membayangi para petani, terutama pada tanaman kelapa sawit. Pada saat panen biasanya terkendala oleh sarana tranportasi teruma jalan. Hal ini tentu membutuhkan perhatian pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Daerah agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Sector lain yang tak kalah pentingnya untuk supaya segera diatasi dan sangat membutuhkan perhatian adalah sertifikat tanah.

Menurut Damin, dibalik keberadaan para penduduk yang bertani dan berkebun, sebenarnya terselip sesuatu maksud yang sangat mendasar, yaitu sertifikasi tanah garapannya. Jika kita tinjau dari luas wilayah Desa Bukit Raya yang mempunyai luas wilayah 820 hektar. Sementara baru 1 hektar yang telah bersertifikat, berarti 99 persen sisa luas tanah yang ada di desa ini masih bermasalah. Selain itu tambah Damin, hal yang juga sangat dibutuhkan oleh 2.096 jiwa penduduk Desa Bukit Raya tersebut adalah pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut saat ini baru ada satu tenaga bidan dan satu mantri kesehatan. “Alangkah bersyukurnya kami jika diwaktu yang akan datang ada tempat pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang memadai di Desa kami,” pungkas Damin penuh harap

Harga Gula Merah Turun Tajam, Coklat Berangsur Normal

Sekampung Udik - Para pengrajin gula kelapa di kecamatan Sekampung Udik tepatmya di Desa Toba dan Desa Banjar Agung, kebanyakan meninggalkan pekerjaannya sebagai penderes yang sehari- harinya pekerjaan tersebut merupakan suatu penghasilan utama dalam menghidupi anak dan istrinya.
Saat dijumpai di kediamannya, Selasa (02/04) lalu, Minak Takon yang sedang asyik dengan membelah hasil panenan kakaonya, menjelaskan bahwa saat ini harga gula merah menurun derastis. Namun Takon juga menyampaikan bahwa untuk harga coklat sudah agak lumayan. “Untuk Gula Merah saat ini hamper dibilang tidak ada harganya karena hanya laku sebesar Rp. 3500 dan untuk kakaonya yaitu Rp10.000 per kilo. Karenanya untuk saat ini ia sementara berhenti mengumpulkan nira dari pohon kelapa,” terangnya.
Takon berharap harga Gula Merah dan Kakao dapat normal kembali, dan harapannya kepada dinas terkait dapat meninjau keadaan harga pasar, yang mana keadaan ini sudah berjalan dua bulan ia pun tidak bisa berbuat apa apa,hanya bisa menyampaikan lewat keluhan serta harapan, semoga dengan perhatian pemerintah baik ekskutif ataupun legeslatif,”harapnya.
Di lain tempat, Zaini Jhon memberi komentar, bahwa ia saat ini masih tetap bertahan bekerja sebagai penderes, menurut Zaini walaupun harga setor gula merah ke bos tempat ia setor seharga Rp3500/ kg, dengan harga yang sangat murah bahkan tidak sesuai dengan tenaga apalagi untuk menghitung modal menurutnya itu rugi,”katanya.
Zaini menyampaikan bahwa ia melakukan pekerjaannya sebagai penderes atau penyadap pohon kelapa sudah belasan tahun, jadi iapun sudah menyenangi pekerjaan ini, namun apa hendak dikata terpaksa ia akan beralih pekerjaan lain. “kedepan harga Gula Merah di wilayah Sekampung Udik khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur dapat kembali normal dan tidak membuat kami segenap penyadap pohon kelapa untuk dijadikan gula merah kehilangan pekerjaan,”pungkasnya.

Komoditas Singkong, Sumber Penghasilan warga di Lampung Timur

Sukadana – Siapa yang tidak kenal tanaman singkong. Sebab, tanaman yang bernama latinmanihot utilissima ini sudah cukup populer di masyarakat. Kabupaten Lampung Timur dengan potensi alam yang termasuk subur sangat cocok untuk tanaman singkong. Dengan potensi luas areal perkebunan singkong di daerah itu mencapai 34.601 hektare dengan produksinya hingga 659.194 ton per tahun merupakan salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Provinsi Lampung ini. Dengan luas tanam yang cukup luas itu, maka wajar jika komoditas singkong menjadi salah satu sumber penghasilan para petani di kabupaten itu. Menurut salah seorang anggota kelompok tani di Desa Rejobinangun, Kecamatan Raman Utara, Suminto (43) mengatakan tanaman singkong merupakan komoditas yang cukup digemari para petani untuk dibudidayakan, karena selain mudah perawatan juga dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan. “Makanya sebagian besar warga di daerah kami, menanam singkong sebagai salah satu sumber penghasilan,” papar dia. Hal senada dikatakan petani di Kecamatan Batanghari Nuban, Iskandar, yang mengatakan komoditas singkong adalah produk unggulan di wilayahnya, karena itu para petani melakukan budidaya yang mayoritas singkong. Ia menambahkan, jika memiliki lahan yang luas dan modal yang cukup, maka singkong adalah pilihan yang tepat sebagai investasi di bidang usaha agribisnis. Menurutnya, modal yang dibutuhkan untuk menanam singkong minimal Rp. 15 juta/ha, lalu bisa menghasilkan singkong hingga 90 ton/ha dalam umur 10 bulan, "Namun itu dengan perlakuakn yang maksimal pula," paparnya. Ia berharap agar harga singkong dapat stabil, sehingga dengan meningkatnya hasil (produksi) singkong maka penghasilan petani juga meningkatkan. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu sentra singkong terbesar di Provinsi Lampung ini dan diharapkan komoditas singkong ini menjadi produk unggulan kabupaten setempat selain lada, jagung, padi, kakao, serta kelapa.

Bupati Lamtim Buka sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Daerah

Sukadana - Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH membuka sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Daerah pada Kamist (16/05).

Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH, Kepala Dinas Sosnakertrans, Yusmar Sirya, Camat se - Lampung Timur, PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se - Lampung Timur.

Dalam sambutan, Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH.MH dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH mengatakan, Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan diatur untuk terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/ buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Keterkaitan tersebut tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial,”papar Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.

Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH menerangkan, Untuk di diketahui bersama, bahwa dalam era good governance seperti sekarang ini, setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam segala bidang, termasuk penanganan bidang ketenaga kerjaan yang semakin hari semakin komplek khususnya yang akan bekerja keluar daerah dan keluar Negeri. Sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan aparatur pemerintah agar memiliki pengetahuan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pembinaan terhadap Tenaga Kerja, diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati nanti, akan tercipta rasa aman bagi tenaga kerja, baik pada saat keberangkatan keluar daerah/negara, ditempat kerja dan pada saat kembali ditempat asal,”terang Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.

Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH menambahkan, Peraturan Bupati Lampung Timur yang saat ini kita diskusikan, saya harapkan nantinya mampu menjadi Payung Hukum dan sekaligus sebagai Perlindungan Tenaga Kerja yang akan dikirim melalui sistim Angkatan Kerja Antar Daereah (AKAD) maupun Angkatan Kerja Antar Negara ( AKAN ) serta untuk menghindari adanya pemalsuan identitas bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dari daerah asal. Dengan adanya Diskusi Rancangan Peraturan Bupati seperti saat ini, diharapkan nantinya kepada aparat Pemerintah Daerah khususnya Kepala Desa dan Camat dapat lebih peka serta selektif terhadap warganya dalam pengurusan dokumentasi Calon Tenaga Kerja Indonesia. Dengan demikian, para pencari kerja yang berada di wilayahnya tidak mudah tertipu oleh Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia yang illegal,”tambah Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.

Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH mengharapkan, kepada seluruh peserta diskusi khususnya para Kepala Desa, Camat agar pro aktif, tekun dan tertib serta pergunakanlah kesempatan yang baik ini untuk memberi masukan yang positif pada stake holder, sehingga apa yang diharapkan dalam Perbup nanti dapat terapresiasi dengan baik, dengan demikian kedepan tidak ada lagi Calon Tenaga Kerja Indonesia illegal,”harap Asisten Bidang Administrasi Umum, Nursyamsu, SH.

Budidaya Ikan Air Tawar Masih Menjanjikan

Batanghari -Salah satu usaha selain berdagang dan bercocok tanam (tani), terdapat salah satu usaha yang juga sangat baik dan dapat menambah penghasilan atau bisa juga disebut sebagai usaha sampingan adalah pengembangan budi daya ikan air tawar di empang atau kolam. Seperti yang dialami oleh Sugeng, yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Lampung Timur, ia mengembangkan ikan air tawar di lahan seluas kurang lebih 1 ha miliknya yang terletak di Kecamatan Batanghari.

Melalui penjaga kolamnya Kepada wartawan, Kamis (23/05), Wayan wayan mengatakan, bahwa diatas tanah tersebut dibudidayakan jenis ikan Gurame,Paten dan Lele Dumbo. Di rumah tempat empang yang diurusnya bahwa, statusnya adalah sebagai pengurus kolam pak Sugeng, dan ia digaji oleh Sugeng sebesar Rp.1juta per bulan ditambah uang makan Rp300.000 dan disaat panen ia pun mendapat bonus,"katanya.


ia menjelaskan, bahwa untuk jenis ikan gurame yang berukuran 2 jari dibelinya seharga Rp1500 per ekor, untuk jenis ikan Paten dan Ikan Lele Dombo dengan ukuran 46 atau empat banding enam, seharga Rp150 per ekor. Selanjutnya terkait dengan pemeliharaan, dalam pemberian makanan, untuk jenis ikan Gurame diberi makan Daun Tales dan Daun Singkong Karet dalam perharinya sebanyak tiga kali yaitu pagi siang dan sore, sedangkan untuk jenis ikan Paten dan Lele Dumbo diberi makan Pelet, juga diberi sebanyak tiga kali,"jelasnya.

Wayan menungkapkan, bahwa ia sudah beragama Islam juga dan ia selalu mendo'akan majikannya yaitu pak sugeng semoga selalu sehat dan dalam panenannya berhasil, sembari tersenyum iapun berucap bahwa majikannya adalah orang yang baik,"pungkasnya

Masyarakat Dapat 8.300 Sertifikat Prona

Sukadana – Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur bakal mendapatkan sertifikat tanah secara gratis sebanyak 8.300 bidang tanah melalui Program Agrarian Nasional (prona) yang dicanangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepala BPN Lamtim, Sri Purnomo mengatakan, sasaran Prona tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka bisa memiliki sertifikat secara hak hukum atas tanah. “Program tersebut, bisa dilakukan secara gratis karena telah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2013 yang diberikan untuk warga di 16 kecamatan yang tersebar dari 24 desa yang di Lampung Timur”,katanya.

Sri Purnomo menjelaskan, pada saat ini petugas tengah melakukan pengukuran dilapangan bahkan sertifikatnya sudah ada yang mau selesai dibuat, karena kita ditargetkan dari pusat, agar pada bulan juli ini dapat selesai sebanyak 40 persen dari jumlah 8.300 bidang tersebut. “kita optimis dari 8.300 bidang tanah dalam pembuatan sertifikat melalui program prona yahun 2013 ini ditargetkan akan selesai pada bulan desember nanti,”jelasnya

Tiga Pelsus Ditutup Sementara

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengambil tindakan tegas. Operasional pelabuhan khusus (pelsus) yang dimiliki tiga perusahaan dihentikan sementara. Penutupan dilaksanakan sampai perusahaan yang memiliki pelabuhan khusus untuk mengangkut hasil tambang pasir itu bisa menunjukkan kelengkapan izin administrasi yang diminta tim terpadu pemkab.

Tiga perusahaan itu adalah PT Wahana Pasir Sakti (WPS) di Desa Tridharma Yoga serta PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi (WMTK) dan PT Batu Dewata Alam Persada (BDAP) yang berlokasi di Desa Sumur.

’’Besok (hari ini, Red), kami melayangkan surat teguran kepada tiga perusahaan itu untuk menutup sementara operasionalnya,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lamsel Drs. M. Darmawan kemarin.

Menurut dia, langkah tersebut diambil lantaran pemilik perusahaan pelabuhan khusus tidak proaktif memenuhi panggilan pemkab yang ingin menertibkan perizinan semua perusahaan yang ada di Lamsel.

Diketahui, tim pemkab melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Lamsel. Hal ini merupakan bagian dari penertiban dan pembinaan, terutama terkait perizinan yang harus dimiliki perusahaan.

Berdasar hasil tersebut, pemkab memanggil perusahaan yang memiliki pelabuhan khusus pengangkut pasir di pesisir Kecamatan Ketapang. Panggilan pertama dilaksanakan Senin (10/6) lalu. Namun, tiga perusahaan tidak hadir.

Sementara pada panggilan kedua kemarin (12/6), hanya PT BDAP yang memenuhi panggilan. Dua lainnya, yaitu PT WPS dan PT WMTK, tidak hadir.

Menurut Darmawan, saat hadir memenuhi panggilan, perwakilan PT BDAP tidak bisa menunjukkan izin pendirian dermaga khusus. Akhirnya, Pemkab Lamsel melayangkan surat ke Kantor Pelabuhan (Kanpel) Telukbetung, Bandarlampung, yang menerbitkan izin operasional dermaga pelabuhan khusus.

’’Kami minta kepada Kantor Pelabuhan Telukbetung untuk menunda penerbitan izin operasional dermaga khusus di Kecamatan Ketapang sebelum pihak perusahaan itu memenuhi panggilan dan melengkapi izin administrasi,” tegasnya.

Lebih jauh Darmawan mengatakan, tim terpadu Pemkab Lamsel akan memeriksa perizinan seluruh perusahaan yang ada di kabupaten itu. ’’Tidak hanya di Kecamatan Ketapang atau pelabuhan khusus, tetapi semua perusahaan,” sebut dia.

Detik Terakhir, Fraksi Malah Dukung BBM Naik

BANDARLAMPUNG – Seperti diprediksi harian ini, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terbendung. Dalam pertemuan terakhir pemerintah dan Badan Anggaran (Banang) DPR kemarin, fraksi-fraksi yang tadinya menolak pengesahan RAPBNP berbalik arah menyetujui kebijakan itu. Hasil final, enam fraksi menyetujui penuh kebijakan itu. Tiga memilih setuju dengan catatan.


Rapat yang berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi serta pemerintah itu mengukuhkan RAPBNP dibawa dan disahkan ke meja paripurna. Rencananya dilakukan pada Senin (17/6).

Menteri Keuangan Chatib Basri optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan harga BBM disetujui. Alasannya, isi RAPBNP mendapat dukungan secara bulat dari mayoritas fraksi. Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP itu adalah Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan Hanura. Mereka-mereka itu sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan harga BBM.

Untuk beberapa fraksi yang memilih opsi setuju dengan catatan, seperti PKS, PDIP, dan Gerindra, Chatib mengaku tidak khawatir. ”Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP, namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR kemarin.

Fraksi-fraksi itu lebih menyoroti pasal-pasal yang berkaitan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam deret catatan terhadap RAPBNP. ”PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13 catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.

Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. ”Kalau hari ini (kemarin) kita lihat pembahasan banang, ini sangat membanggakan hati. Jika usul pemerintah menaikkan harga BBM disetujui DPR, defisit anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui Rp200 triliun,” tuturnya.

Agus menilai persetujuan DPR terhadap usul pemerintah akan membawa dampak sangat baik untuk pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium bersubsidi naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, tugas pemerintah tinggal menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui angka 48 juta kiloliter.

”Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya, defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.

Anggota Banang Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan harga BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Fary menilai, BLSM bersifat sangat politis. ”BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan itu akan sangat rawan konflik sosial.

Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP 2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap unggul secara mutlak.

Asal tidak ada perubahan sikap, kubu penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya memiliki 177 kursi.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar. Jika partai yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak, kenaikan harga BBM bisa batal. ”Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau Golkar nolak, nggak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.

Dengan nada menyindir, Ara –sapaan akrab Maruarar– menyinggung slogan partai berlambang pohon beringin itu yang menyebut bahwa ”Suara Golkar, Suara Rakyat”. Dengan slogan itu, semestinya Golkar juga menolak kenaikan harga BBM. ”Katanya, ’Suara Golkar, Suara Rakyat’? Kalau suara rakyat, surveinya jelas, 90 persen lebih menolak. Jadi, rakyat Indonesia akan melihat Partai Golkar ini suara rakyat atau suara apa? Kalau PDIP sih jelas,” sindir Ara.

Terhadap hal itu, Wasekjen DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha menyatakan bahwa partainya tidak berada dalam posisi menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Sebab, menurut dia, kewenangan menaikkan BBM sesungguhnya tetap berada di tangan pemerintah.

Ketentuan itu, kata dia, telah diatur di pasal 8 ayat 10 APBN 2013. ”Kewenangan menaikkan BBM itu domain pemerintah. Posisi Golkar adalah mengamankan rakyat ketika pemerintah menaikkan BBM,” kata Satya di tempat yang sama.

Sementara itu, besok (17/6) sejumlah aksi penolakan dengan turun ke jalan hampir dipastikan muncul. Bukan hanya di ibu kota, berbagai aksi diperkirakan juga dilakukan di sejumlah daerah oleh berbagai elemen.

Hal itu, misalnya, tampak dari sikap PB PMII yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Sekjen PB PMII A. Jabidi Ritonga menyatakan, sikap itu diambil atas sejumlah penilaian objektif yang telah dilakukan.

Di antaranya pandangan bahwa meski telah sekian kali pemerintah menaikkan harga BBM, perbaikan signifikan kondisi bangsa tidak kunjung ada. ”Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tapi hampir semua sektor kita tetap impor,” ujar Jabidi.

Di Lampung sendiri, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) telah mengawalinya pada pekan lalu. Demo digelar dengan aksi longmars sepanjang Jalan Raden Intan hingga Tugu Adipura. Bandarlampung. Aksi diikuti 150 kader dari berbagai kampus.

Pada bagian lain, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung menyatakan tidak memiliki daya lebih menolak. ’’Kami sebatas perpanjangan tangan dari Pertamina. Karena itu, mau tidak mau harus terima. Terpenting stoknya dapat selalu terjaga,” ujar Ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung Toto Herwantoko kemarin.

Hanya, pihaknya menuntut pemerintah benar-benar meninjau kelayakan besaran kenaikan harga BBM yang diputuskan. ’’Sebelum memutuskan, harapannya pemerintah menyiapkan opsi-opsi antisipasi secara tepat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak besar yang akhirnya berdampak kepada SPBU,” katanya.

Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar penerapan kenaikan harga BBM dapat dibarengi dengan lancarnya pasokan dan ketersediaan BBM. Sehingga pihak SPBU tidak semakin direpotkan dengan gejolak yang terjadi. ’’Jika harga naik tapi ketersediaan minim, tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ingatnya.

Meski sekarang ini belum ada lonjakan permintaan BBM, ia mengatakan Pertamina Lampung telah menyiapkan alokasi tambahan sebanyak 200 KL per hari. ’’Penambahan sudah dilakukan hampir seminggu. Ini merupakan antisipasi kenaikan permintaan BBM,” ungkapnya.

Pengecer BBM di Baturaja Menghilang

Para pedagang eceran bahan bakar minyak (BBM) yang biasanya menjamur di Kota Baturaja dan disekitar SPBU kini menghilang. Tidak terlihat lagi botol-botol berisi premium yang dipajang.


Dari pantauan, di sepanjang jalan dekat SPBU hanya terlihat rak-rak kosong. Botol-botol yang biasanya ditata rapi berisi premium kini sudah menghilang. Hal tersebut karena sejumlah pedagang pengecer bahan bakar minyak sudah mendapat informasi rencana penertiban yang segera dilakukan oleh tim terpadu.


Sebelumnya telah dibuatnya aturan bersama pihak terkait Pertamina, Disperindagkop, Pertambangan dan Energi, Pol PP , Polri, Kodim dan pihak-pihak terkait. Aturan itu melarang penjualan bahan bakar minyak secara eceran.


Kabid Perdagangan Disprindagkop Kabupaten OKU Husnizar menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan izin untuk pedagang pengecer BBM. Alasannya hal tersebut karena melanggar aturan soal penjualan bahan bakar minyak sehingga tidak akan pernah ada izin yang dikeluarkan.

Listrik Byar Pet Terus Tapi Tagihan Tinggi

TEBINGTINGGI - Seringnya pemadaman listrik (byar pet, red) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Tebingtinggi di Kabupaten Empatlawang, khususnya Kecamatan Tebingtinggi seringkali dikeluhkan warga. Karena banyak aktivitas warga terganggu apalagi sering tidak ada informasi pemadaman dari PLN.


Sejumlah masyarakat menyesalkan juga permasalahan naiknya pembayaran langganan KWH yang digunakan setiap bulannya, padahal pemakaiannya tidak ada penambahan. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pihak PLN lebih profesional dalam melayani masyarakat selaku perusahaan pelayanan publik.


“Sudah tidak terhitung lagi lampu padam seharian ini. Diharapkan pembangunan Gardu Induk (GI) yang katanya sebagai solusi pemadaman cepat selesai, karena masyarakat sudah bosan dengan sering terjadinya byarpet ini,” ungkap Efredi, warga Talangbanyu, Kelurahan Tanjungkupang, Kecamatan Tebingtinggi.


Dia mengatakan, selama ini pelayanan PLN sudah sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat Tebingtinggi. Ditambah lagi dengan serinya terjadi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "PLN harus lebih profesional dalam melayani masyarakat. Jika ada pemadaman seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu, bukannya main padam saja," cetusnya.


Menurutnya juga, dengan sering terjadinya pemadaman listrik ini, tentu saja membuat ia kerepotan. Bahkan banyak alat-alat elektronik yang rusak akibat dampak dari pemadaman tersebut.


“Selain arus listrik yang tidak stabil. Ditambah seringnya terjadi pemadaman mendadak, komputer saya jadi rusak. Bukan itu saja, terkadang begitu aliran listrik PLN hidup, tegangannya langsung tinggi, akibatnya bola lampu di rumah saya sering putus dan barang elektronik lainnya rusak,” terangnya.


Ditambahkan Rizal, warga Desa Aurgading, permasalahan naiknya biaya beban KWH perbulannya juga dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, semakin hari biaya kian meningkat hingga tidak wajar dan tidak sesuai dengan pemakaiannya.


“Biasanya bayarannya tidak lebih dari 100 ribu rupiah, hanya berkisaran Rp 80-90 ribu perbulannya. Sementara bulan ini biaya tagihan 180 ribu rupiah, sedangkan pemakaian itu-itu saja, tidak ada penambahan,” ungkapnya.


Ia berharap agar adanya tindakan dari pihak terkait, setidaknya memperbaiki sistem pencatatan meteran. Karena selama ini dinilai tidak profesional, pencatat meteran main tembak saja dan tidak turun ke lapangan.


“Mereka main tembak di atas kuda saja, sehingga pemakaiannya hanya dikira-kira saja. Nah, ini mesti diperhatikan oleh instansi terkait, jangan terus berlarut,” terangnya.

Sopir Truk Kelimpungan Cari BBM di OKU

Puluhan truk batu bara yang selama ini menjadi langganan membeli bahan bakar minyak (BBM) eceran ramai-ramai memarkirkan armadanya disekitar SPBU UB tempat biasanya pedagang pengecer BBM berjualan, Minggu (16/6/2013).

Armada batu bara sarat muatan ini diduga mau mengisi BBM, namun saat tiba di tempat langganan semua pengecer solar tidak ada yang beroperasi. Namun para sopir masih tetap bertahan di sekitar tempat pengecer BBM yang sudah tidak memajangkan botol-botol berisi BBM lagi.

Sejumlah warga yang melihat sopir yang masih bertahan di tempat n membeli bahan bakar ini memang masih menunggu kondisi aman , sebab hingga menjelang magrib para sopir masih tetap berathan.

“Mungkin masih ada lampu hijau dari pedagang pengecer disekitar situ, tidak tertutup kemungkinan mereka masih ada stok sisa-sisa sebelum penertiban,” kata salah seorang warga.

Pengamatan di lapangan, jumlah armada truk berisi batu bara dari arah Ulu Ogan tujuan Lampung terus bertambah menjelang malam hari.

Para sopir turun dari kendaraan dan mengobrol, sebagian ada juga yang bingung karena tidak bisa mendapatkan bahan bakar karena tempat langganan mereka kini sudah tutup semua.

Selama ini memang armada truk batu bara ini mengisi bahan bakar di pedagang pengecer apabila truknya sedang berisi batu bara. Namun saat armadanya kosong, maka para sopir bisa dengan leluasa mengisi bahan bakar di SPBU.

Namun sejak tim terpadu meliputi Pertamina, Disperindagkop, Pertambangan dan Energi, Pol PP , Polri, Kodim dan pihak-pihak terkait membuat aturan bersama menertibkan pengecer BBM dan spekulan BBM, kondisi SPBU menjadi normal dan pedagang pengecer juga menghilang.

Sopir truk batu bara yang selama ini menikmati BBM bersubsidi kini kebingunan mau membeli bahan bakar.

OH TBBM Batuaja Bimo Sagus Ariyanto mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Sales Executive Retail akan meningkatkan pengawasan kepada SPBU. Bila ditemukan oknum operator yang nakal maka SPBU akan diberi sanksi mulai dari surat peringatan, sanksi sampai pada penyetopan suplai.

Dikesempatan itu Bimo juga menjelaskan sebenarnya Pertamina juga menyiapkan satu unit pompa solar nonsubsisi di SPBU Kemelak harga non subsidi dan SPBU khusus yang melayani BBM nonsubsidi di Lubukbatang.

Warga Mulai Gunakan Arang karena Elpiji Langka

Sejumlah warga Pesawaran menyatakan mulai beralih menggunakan kayu bakar dan arang untuk memasak, karena makin sulit mendapatkan elpiji dalam tabung isi tiga kilogram.

"Sudah sebulan ini di desa kami sulit untuk mendapatkan gas isi tiga kilogram, terpaksa kami pakai kayu bakar untuk memasak," kata Tumirem, di Desa Harapan Jaya, Pesawaran, Jumat (17/5).

Dia mengatakan kesulitan mendapatkan gas dalam tabung isi 3 kg tersebut tidak hanya dirasakan dia dan sejumlah warga desanya, tetapi juga dialami warga desa tetangganya.

"Beberapa ibu-ibu ada yang mencari tabung gas sampai ke desa kami, padahal kami juga merasakan kesulitan mendapatkan elpiji itu," katanya.

Sedangkan Siti (62), warga Bandarlampung merasakan kesulitan mencari tabung yang berisi gas ukuran 3 kg sejak tiga hari terakhir.

"Sebelumnya memang sudah sulit mendapatkannya, dan harganya juga mahal, tapi ya masih ada yang menjualnya. Tapi sudah tiga hari ini saya tidak memasak karena gas habis dan sulit mendapatkannya lagi," kata dia pula.

Siti berusaha menggunakan bahan bakar alternatif lainnya seperti arang, namun ia mengaku kesulitan juga mendapatkan minyak tanah.

Polda Lampung: Percayakan Pembagian Lahan ke Pemkab Mesuji

Tokoh masyarakat Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, dan Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, meminta kepolisian ikut berperan mengawal penyelesaian konflik masyarakt dua desa itu dengan PT Prima Alumga.

Mereka mendukung langkah aparat kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang bertindak di luar kesepakatan.

"Jika ada yang bertindak di luar kesepakatan, aparat silakan mengambil langkah tegas, kami akan mendukung," terang Saiful Sinar, tokoh masyarakat Desa Sungai Sidang, saat menghadiri rapat mediasi, Kamis (23/5/2013).

Sejauh ini, kata dia, masyarakat masih menunggu jumlah areal tanaman sawit untuk masing-masing masyarakat di kedua desa.

"Kami menunggu berapa yang akan diberikan ke Sungai Cambai dan berapa yang akan diberikan ke Sungai Sidang," tegasnya.

Hi Juanda, tokoh masyarakat Sungai Cambai menjelaskan, sejauh ini masyarakat di wilayahnya tidak ada yang menanam di atas lahan sawit yang saat ini masih dikelola PT Prima Alumga.

Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Sahimin Zainudin mengatakan, penyelesaian konflik agraria di lahan perkebunan sawit yang dikelola PT Prima Alumga, ke depan mesti saling memberi kontribusi bagi masing-masing pihak.

Dia memandang ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian konflik tersebut.

"Pada prinsipnya upaya penyelesaian konflik harus memperhatikan tiga hal, masyarakat yang berhak tinggal di sekitar perusahaan harus sejahtera setelah adanya perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga harus dapat laba. Sementara, pemkab juga harus mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD)," terangnya.

Untuk terealisasinya kesepakatan penyelesaian konflik itu, dia meminta masyarakat agar tidak mempersoalkan presentasi jumlah areal tanaman sawit yang akan diberikan PT Prima Alumga.

"Masyarakat harus percayakan pembagian tersebut kepada Pemkab Mesuji. Jangan lagi bersengketa terkait persentasi berapa yang menjadi hak Sungai Cambai dan Desa Sungai Sidang," ungkapnya.

"Jika tidak tercapai kesepakatan, saya minta nanti kapolres menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tandasnya.