Tokoh masyarakat Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, dan Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, meminta kepolisian ikut berperan mengawal penyelesaian konflik masyarakt dua desa itu dengan PT Prima Alumga.
Mereka mendukung langkah aparat kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang bertindak di luar kesepakatan.
"Jika ada yang bertindak di luar kesepakatan, aparat silakan mengambil langkah tegas, kami akan mendukung," terang Saiful Sinar, tokoh masyarakat Desa Sungai Sidang, saat menghadiri rapat mediasi, Kamis (23/5/2013).
Sejauh ini, kata dia, masyarakat masih menunggu jumlah areal tanaman sawit untuk masing-masing masyarakat di kedua desa.
"Kami menunggu berapa yang akan diberikan ke Sungai Cambai dan berapa yang akan diberikan ke Sungai Sidang," tegasnya.
Hi Juanda, tokoh masyarakat Sungai Cambai menjelaskan, sejauh ini masyarakat di wilayahnya tidak ada yang menanam di atas lahan sawit yang saat ini masih dikelola PT Prima Alumga.
Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Sahimin Zainudin mengatakan, penyelesaian konflik agraria di lahan perkebunan sawit yang dikelola PT Prima Alumga, ke depan mesti saling memberi kontribusi bagi masing-masing pihak.
Dia memandang ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian konflik tersebut.
"Pada prinsipnya upaya penyelesaian konflik harus memperhatikan tiga hal, masyarakat yang berhak tinggal di sekitar perusahaan harus sejahtera setelah adanya perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga harus dapat laba. Sementara, pemkab juga harus mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD)," terangnya.
Untuk terealisasinya kesepakatan penyelesaian konflik itu, dia meminta masyarakat agar tidak mempersoalkan presentasi jumlah areal tanaman sawit yang akan diberikan PT Prima Alumga.
"Masyarakat harus percayakan pembagian tersebut kepada Pemkab Mesuji. Jangan lagi bersengketa terkait persentasi berapa yang menjadi hak Sungai Cambai dan Desa Sungai Sidang," ungkapnya.
"Jika tidak tercapai kesepakatan, saya minta nanti kapolres menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tandasnya.
Tampilkan postingan dengan label Penghijauan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Penghijauan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 24 Mei 2013
Inilah Kepengurusan Baru Walhi Lampung 2012-2016
Bandarlampung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) daerah Lampung telah menyusun kepengurusan baru eksekutif daerah dan fungsionaris yang mengemban tugas organisasi hingga tahun 2016 mendatang.
Muhammad Nasihin, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Eksekutif Daerah Walhi Lampung, di Bandarlampung, Kamis (23/5), menjelaskan bahwa struktur fungsionaris dan eksekutif daerah Walhi Lampung periode 2012-2016 sebagai tindaklanjut dari Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-6 beberapa waktu lalu.
Pada 18-19 Desember 2012, Walhi Lampung telah mengadakan PDLH ke-6 di Pondok Rimbawan Bandarlampung, dengan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah terpilih Direktur Eksekutif Walhi Lampung baru untuk periode 2012-2016 yaitu Bejoe Dewangga.
Setelah itu, telah tersusun kepengurusan baru Eksekutif Daerah Walhi Lampung untuk periode 2012-2016, selain Direktur Eksekutif Daerah Bejoe Dewangga, Deputi Direktur Supriyanto, Dewan Daerah (Hertanto Andanawarih, Nopi Juansyah, M. Ilyas, Ofirsa), Ihsan Kurniadi (Keuangan), Kepala Divisi Advokasi, Kampanye dan Jaringan Andy K. Jaya Negara, Kepala Divisi PSDO (Pengembangan Sumberdaya dan Organisasi) Heri Maryanto, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Muhammad Nasihin.
Kepengurusan Walhi ini juga dilengkapi Staff CO (Community Organizer), Kelembagaan Penggalangan Dana, Staff INDOK (Informasi dan Dokumen), Rumah Tangga, serta Desk Disaster dan Saling Penanggulangan Bencana.
Menurut Nasihin, Staf Eksekutif Daerah Walhi Lampung adalah sesuai dengan nama yang tercantum pada Struktur Fungsionaris dan Eksekutif Daerah WALHI Lampung.
"Setiap Staf Eksekutif Daerah Walhi Lampung dalam melaksanakan kerja lapangan selalu disertai identitas berupa surat tugas/ kertas disposisi Walhi Lampung," ujar dia.
Ia mengingatkan pula, jika ada pihak atau individu yang mengatasnamakan Walhi Lampung yang tidak sesuai sebagaimana mestinya yang telah tercantum pada Struktur Fungsionaris dan Eksekutif Daerah Walhi Lampung, dan tidak disertai dengan ketentuan-ketentuan di atas dimohon untuk tidak dilayani.
Muhammad Nasihin, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Eksekutif Daerah Walhi Lampung, di Bandarlampung, Kamis (23/5), menjelaskan bahwa struktur fungsionaris dan eksekutif daerah Walhi Lampung periode 2012-2016 sebagai tindaklanjut dari Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-6 beberapa waktu lalu.
Pada 18-19 Desember 2012, Walhi Lampung telah mengadakan PDLH ke-6 di Pondok Rimbawan Bandarlampung, dengan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah terpilih Direktur Eksekutif Walhi Lampung baru untuk periode 2012-2016 yaitu Bejoe Dewangga.
Setelah itu, telah tersusun kepengurusan baru Eksekutif Daerah Walhi Lampung untuk periode 2012-2016, selain Direktur Eksekutif Daerah Bejoe Dewangga, Deputi Direktur Supriyanto, Dewan Daerah (Hertanto Andanawarih, Nopi Juansyah, M. Ilyas, Ofirsa), Ihsan Kurniadi (Keuangan), Kepala Divisi Advokasi, Kampanye dan Jaringan Andy K. Jaya Negara, Kepala Divisi PSDO (Pengembangan Sumberdaya dan Organisasi) Heri Maryanto, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Muhammad Nasihin.
Kepengurusan Walhi ini juga dilengkapi Staff CO (Community Organizer), Kelembagaan Penggalangan Dana, Staff INDOK (Informasi dan Dokumen), Rumah Tangga, serta Desk Disaster dan Saling Penanggulangan Bencana.
Menurut Nasihin, Staf Eksekutif Daerah Walhi Lampung adalah sesuai dengan nama yang tercantum pada Struktur Fungsionaris dan Eksekutif Daerah WALHI Lampung.
"Setiap Staf Eksekutif Daerah Walhi Lampung dalam melaksanakan kerja lapangan selalu disertai identitas berupa surat tugas/ kertas disposisi Walhi Lampung," ujar dia.
Ia mengingatkan pula, jika ada pihak atau individu yang mengatasnamakan Walhi Lampung yang tidak sesuai sebagaimana mestinya yang telah tercantum pada Struktur Fungsionaris dan Eksekutif Daerah Walhi Lampung, dan tidak disertai dengan ketentuan-ketentuan di atas dimohon untuk tidak dilayani.
Rabu, 15 Mei 2013
Pemprov Gelontorkan Rp94 Miliar untuk Bandarlampung
BANDARLAMPUNG – Kinerja Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N. dalam membangun kota ini menuai apresiasi dari Pemprov Lampung. Kinerja tersebut di antaranya pembangunan fly over, perbaikan infrastruktur jalan, dan penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di ruas jalan protokol dalam membantu tugas kepolisian.
Karenanya pada kunjungan kerja (kunker) Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ke Pemkot Bandarlampung yang direncanakan berlangsung hari ini, pemprov akan menyerahkan bantuan sebesar Rp94 miliar.
’’Alhamdulillah, beberapa program kerja itu diadopsi beberapa kota besar di Indonesia. Di antaranya Manado. Dalam pembangunan, Pak Gubernur menginginkan kepala daerah memiliki program kerja yang jelas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Masri Yahya kemarin.
Dia menyebutkan, total bantuan dana yang diserahkan kepada Pemkot Bandarlampung mencapai Rp94 miliar lebih yang meliputi 17 bidang pembangunan.
’’Dalam penyerahannya, volume anggaran masing-masing bidang tidak sama besarnya. Hal ini didasarkan pada skala prioritas program pembangunan Kota Bandarlampung. Fokus bantuan dana pembangunan yang diberikan ini bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, bantuan yang diserahkan itu tentu tidak dimaksudkan untuk mengurangi anggaran pada bidang tertentu yang diberikan bantuan. Melainkan merupakan stimulan dan percepatan untuk mendukung sekaligus memperkuat program yang sudah dianggarkan dalam APBD Bandarlampung.
’’Pemberian bantuan ini merupakan wujud pembinaan Pemprov Lampung dalam mewujudkan dan mengakselerasikan pembangunan Bandarlampung. Sehingga secara nyata dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dan kemandirian bagi masyarakat,” tandasnya.
Dia menambahkan, bantuan diharapkan sesuai asas administrasi pemerintahan yang tepat, baik, benar, serta berpegang pada asas tepat aturan, anggaran, sasaran, serta tepat waktu dan mutu.
’’Ini dikarenakan Bandarlampung sebagai ibu kota Lampung yang merupakan etalase dari semua kabupaten/kota. Serta sebagai kota perdagangan-jasa, industri, wisata, dan pusat pendidikan tinggi memerlukan percepatan pembangunan terutama di bidang sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Karenanya pada kunjungan kerja (kunker) Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ke Pemkot Bandarlampung yang direncanakan berlangsung hari ini, pemprov akan menyerahkan bantuan sebesar Rp94 miliar.
’’Alhamdulillah, beberapa program kerja itu diadopsi beberapa kota besar di Indonesia. Di antaranya Manado. Dalam pembangunan, Pak Gubernur menginginkan kepala daerah memiliki program kerja yang jelas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Masri Yahya kemarin.
Dia menyebutkan, total bantuan dana yang diserahkan kepada Pemkot Bandarlampung mencapai Rp94 miliar lebih yang meliputi 17 bidang pembangunan.
’’Dalam penyerahannya, volume anggaran masing-masing bidang tidak sama besarnya. Hal ini didasarkan pada skala prioritas program pembangunan Kota Bandarlampung. Fokus bantuan dana pembangunan yang diberikan ini bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, bantuan yang diserahkan itu tentu tidak dimaksudkan untuk mengurangi anggaran pada bidang tertentu yang diberikan bantuan. Melainkan merupakan stimulan dan percepatan untuk mendukung sekaligus memperkuat program yang sudah dianggarkan dalam APBD Bandarlampung.
’’Pemberian bantuan ini merupakan wujud pembinaan Pemprov Lampung dalam mewujudkan dan mengakselerasikan pembangunan Bandarlampung. Sehingga secara nyata dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dan kemandirian bagi masyarakat,” tandasnya.
Dia menambahkan, bantuan diharapkan sesuai asas administrasi pemerintahan yang tepat, baik, benar, serta berpegang pada asas tepat aturan, anggaran, sasaran, serta tepat waktu dan mutu.
’’Ini dikarenakan Bandarlampung sebagai ibu kota Lampung yang merupakan etalase dari semua kabupaten/kota. Serta sebagai kota perdagangan-jasa, industri, wisata, dan pusat pendidikan tinggi memerlukan percepatan pembangunan terutama di bidang sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Sabtu, 26 Januari 2013
Armada Pengangkut Sampah di OKU Ditambah
BATURAJA - Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) Ogan Komering Ulu tahun 2013 ini melakukan penambahan armada berupa dua unit mobil amrol dan lima unit motor pengangkut sampah.
Penambahan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan Kota Baturaja sebagai kota yang bersih, sejuk dan tampak asri.
Kepala DKK OKU, Hilman, Kamis (24/1/2013) menjelaskan, pihaknya pada 2013 ini juga akan menyebarkan 200 unit kotak sampah yang terbuat dari fiber ke seluruh penjuru Kota Baturaja.
Menurut Hilman, kotak sampah lama yang terbuat dari plastik sering hilang akibat ulaH orang tidak bertanggungjawab.
Dikatakan Hilman, kotak sampah yang terbuat dari fiber tersebut rencananya disemen permanen di trotoar jalan, sehingga diharapkan tidak hilang lagi seperti yang sudah-sudah.
Kemudian demi meningkatkan kebersihan di Baturaja, lanjut Hilman, pihaknya tahun ini juga akan membuat dua Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berukuran masing-masing 12x20 meter yang rencananya ditempatkan di Kecamatan Baturaja Barat dan Baturaja Timur.
Dijelaskannya, TPS itu dibuat dalam rangka untuk mengurangi kebiasaan masyarakat Baturaja, khususnya yang tinggal di komplek membuat sampah sembarangan di pinggir jalan raya.
Dipilihnya Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat sebagai lokasi utama pembuatan TPS tersebut disebabkan dua wilayah itu jumlah penduduknya lebih padat ketimbang kecamatan lainnya.
Penambahan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan Kota Baturaja sebagai kota yang bersih, sejuk dan tampak asri.
Kepala DKK OKU, Hilman, Kamis (24/1/2013) menjelaskan, pihaknya pada 2013 ini juga akan menyebarkan 200 unit kotak sampah yang terbuat dari fiber ke seluruh penjuru Kota Baturaja.
Menurut Hilman, kotak sampah lama yang terbuat dari plastik sering hilang akibat ulaH orang tidak bertanggungjawab.
Dikatakan Hilman, kotak sampah yang terbuat dari fiber tersebut rencananya disemen permanen di trotoar jalan, sehingga diharapkan tidak hilang lagi seperti yang sudah-sudah.
Kemudian demi meningkatkan kebersihan di Baturaja, lanjut Hilman, pihaknya tahun ini juga akan membuat dua Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berukuran masing-masing 12x20 meter yang rencananya ditempatkan di Kecamatan Baturaja Barat dan Baturaja Timur.
Dijelaskannya, TPS itu dibuat dalam rangka untuk mengurangi kebiasaan masyarakat Baturaja, khususnya yang tinggal di komplek membuat sampah sembarangan di pinggir jalan raya.
Dipilihnya Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat sebagai lokasi utama pembuatan TPS tersebut disebabkan dua wilayah itu jumlah penduduknya lebih padat ketimbang kecamatan lainnya.
Selasa, 26 Juni 2012
TATA KOTA (Habis) : Silakan Membangun, Tapi Kantongi Izin
BANDAR LAMPUNG—Untuk pembangunan restoran di kawasan Bukit Kunyit, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menerapkan aturan yang berlaku. Antara lain pembangunan harus sesuai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan memiliki izin sah dari pemerintah setempat.
Hal itu juga berlaku bagi pemilik tanah di sepanjang pesisir Teluk Lampung yang berada di garis teritorial Pemerintah Kota Bandar Lampung. "Silakan saja membangun di sini (pesisir pantai, red), tapi harus mengantongi izin," kata Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N.
Dengan rencana pengembangan Gunung Kunyit menjadi pusat wisata, gunung di Bandar Lampung semakin minim. Menurut Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 1996, ada sebelas bukit dan gunung yang telah ditetapkan sebagai daerah konservasi, yaitu Gunung Sulah, Gunung Banten, Gunungsari, Gunung Kunyit, Gunung Kucing, Gunung Perahu, Bukit Sukamenanti, Bukit Klutum, Bukit Randu, Bukit Camang, dan Bukit Kapuk.
Namun, dari data itu hanya beberapa gunung yang masih cukup terjaga, yakni Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung Sulah. Selain berencana melakukan peralihan fungsi Gunung Kunyit, saat peninjauan pesisir Teluk Lampung, Wali Kota juga memantau kebersihan laut. Sebelumnya Pemkot telah memberikan bantuan berupa jaring kepada mahasiswa Unila yang melakukan KKN di pesisir Teluk Lampung.
"Kami memberikan jaring kepada mahasiswa Unila yang sedang KKN di pesisir. Jaring tersebut akan digunakan untuk membersihkan sampah di pantai dan laut di sepanjang pesisir. Pembersihan itu juga akan dilakukan bersama masyarakat sekitar," kata dia.
Peninjauan yang dilakukan Wali Kota dilakukan dengan menyisir pesisir Teluk Lampung dengan menggunakan kapal kecil. Penyisiran dimulai dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Kecamatan Telukbetung Barat, hingga Pelabuhan Panjang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
Hal itu juga berlaku bagi pemilik tanah di sepanjang pesisir Teluk Lampung yang berada di garis teritorial Pemerintah Kota Bandar Lampung. "Silakan saja membangun di sini (pesisir pantai, red), tapi harus mengantongi izin," kata Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N.
Dengan rencana pengembangan Gunung Kunyit menjadi pusat wisata, gunung di Bandar Lampung semakin minim. Menurut Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 1996, ada sebelas bukit dan gunung yang telah ditetapkan sebagai daerah konservasi, yaitu Gunung Sulah, Gunung Banten, Gunungsari, Gunung Kunyit, Gunung Kucing, Gunung Perahu, Bukit Sukamenanti, Bukit Klutum, Bukit Randu, Bukit Camang, dan Bukit Kapuk.
Namun, dari data itu hanya beberapa gunung yang masih cukup terjaga, yakni Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung Sulah. Selain berencana melakukan peralihan fungsi Gunung Kunyit, saat peninjauan pesisir Teluk Lampung, Wali Kota juga memantau kebersihan laut. Sebelumnya Pemkot telah memberikan bantuan berupa jaring kepada mahasiswa Unila yang melakukan KKN di pesisir Teluk Lampung.
"Kami memberikan jaring kepada mahasiswa Unila yang sedang KKN di pesisir. Jaring tersebut akan digunakan untuk membersihkan sampah di pantai dan laut di sepanjang pesisir. Pembersihan itu juga akan dilakukan bersama masyarakat sekitar," kata dia.
Peninjauan yang dilakukan Wali Kota dilakukan dengan menyisir pesisir Teluk Lampung dengan menggunakan kapal kecil. Penyisiran dimulai dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Kecamatan Telukbetung Barat, hingga Pelabuhan Panjang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
LINGKUNGAN HIDUP : Pengelolaan Tahura Tiru Sistem di Bunaken
BANDAR LAMPUNG, Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurrahman di Lempasing akan meniru sistem yang dilakukan Taman Bunaken, Sulawesi Utara. Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auly, Selasa (24-1), mengatakan sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya sudah diberlakukan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara (Bunaken). Namun, kedua daerah tersebut tidak memiliki perda. Rencananya sistem yang digunakan di dua daerah tersebut diadopsi di Lampung dan dituangkan dalam peraturan daerah.
Menurut Junaidi, beberapa pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat dan LSM, telah memberikan masukan dan mewacanakan pembentukan tim pengelola Tahura Wan Abdurrahman. Namun, menurut Junaidi, hal itu akan dibahas lebih lanjut setelah Pansus selesai mengumpulkan data mengenai Tahura tersebut.
"Bagaimana penerapan sistem di Bunaken ke Tahura Wan Absurrahman, teknisnya nanti diatur dalam perda," ujar Junaidi. Komisi II DPRD Lampung bertindak sebagai Pansus yang membahas Raperda Pengelolaan Tahura Wara Berbasis Kemasyarakatan dan Raperda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda).
Menurut Junaidi, pembahasan draf raperda pasal per pasal belum dilakukan karena menunggu sampai masukan dari masyarakat dan data yang dimiliki Pansus dirasa cukup. Namun, kata dia, target pembahasan hingga 20 Februari 2012 akan dipenuhi.
Junaidi mengatakan mengenai Raperda Ripda ada permintaan agar masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata. Menurut Junaidi, hal ini perlu dirumuskan teknisnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan masukan dari segenap pemangku kepentingan dan melihat aturan yang sudah ada.
Raperda sudah harus masuk paripurna 20 Februari 2012. Sebelum finalisasi kami akan bahas per pasal. Tetapi kami akan mengumpulkan data yang diperlukan terlebih dahulu,” kata dia.
Pembahasan Raperda Perizinan Satu Atap, menurut anggota Komisi I DPRD Lampung Ahmad Bastari, diperkirakan baru selesai pada akhir Februari 2012. Saat ini Pansus terus menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait.
Akhir Februari mudah-mudahan sudah selesai. Pembahasan per pasal belum ada, baru rapat dengar pendapat dengan pihak terkait,” kata mantan wartawan Lampung Post itu.
Menurut Junaidi, beberapa pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat dan LSM, telah memberikan masukan dan mewacanakan pembentukan tim pengelola Tahura Wan Abdurrahman. Namun, menurut Junaidi, hal itu akan dibahas lebih lanjut setelah Pansus selesai mengumpulkan data mengenai Tahura tersebut.
"Bagaimana penerapan sistem di Bunaken ke Tahura Wan Absurrahman, teknisnya nanti diatur dalam perda," ujar Junaidi. Komisi II DPRD Lampung bertindak sebagai Pansus yang membahas Raperda Pengelolaan Tahura Wara Berbasis Kemasyarakatan dan Raperda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda).
Menurut Junaidi, pembahasan draf raperda pasal per pasal belum dilakukan karena menunggu sampai masukan dari masyarakat dan data yang dimiliki Pansus dirasa cukup. Namun, kata dia, target pembahasan hingga 20 Februari 2012 akan dipenuhi.
Junaidi mengatakan mengenai Raperda Ripda ada permintaan agar masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata. Menurut Junaidi, hal ini perlu dirumuskan teknisnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan masukan dari segenap pemangku kepentingan dan melihat aturan yang sudah ada.
Raperda sudah harus masuk paripurna 20 Februari 2012. Sebelum finalisasi kami akan bahas per pasal. Tetapi kami akan mengumpulkan data yang diperlukan terlebih dahulu,” kata dia.
Pembahasan Raperda Perizinan Satu Atap, menurut anggota Komisi I DPRD Lampung Ahmad Bastari, diperkirakan baru selesai pada akhir Februari 2012. Saat ini Pansus terus menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait.
Akhir Februari mudah-mudahan sudah selesai. Pembahasan per pasal belum ada, baru rapat dengar pendapat dengan pihak terkait,” kata mantan wartawan Lampung Post itu.
Bayi Badak Langka Sumatera "Andatu" Memasuki Tahap Adaptasi
WAYKAMBAS (Lampost.com): Bayi badak jantan yang lahir beberapa hari lalu di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung, sekarang sedang memasuki proses adaptasi.
"Tidak banyak perlakuan kami terhadap anak badak itu, dalam rangka menjaga perilaku induk badak yang dikhawatirkan tidak mau menyentuh anaknya jika sudah disentuh makhluk lainnyan" kata Koordinator Suaka Rhino Sumatera (SRS) TNWK Lampung, Dedi Chandra, di Lampung Timur, Selasa.
Menurutnya, saat ini bayi badak Ratu sedang masa menyusui dan belum diberi asupan gizi lainnya.
Sementara itu, kondisi kesehatan bayi tersebut setiap hari semakin baik.
"Bobot berat badan bayi badak itu diperkirakan 30 kilogram, dan saat ini masih mendekat bersama induknya," ujarnya.
Senin, 11 April 2011
Bunga Raflesia Arnoldi Mekar di Hutan Lindung Bukit Daum
BENGKULU, - Satu bunga Raflesia Arnoldi kembali mekar di Hutan Lindung Bukit Daun register 5 Desa Tebat Monok, Kecamatan Tebat Monok Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Senin.
Ketua Kelompok Peduli Puspa Langka Tebat Monok Holidin mengatakan, ukuran bunga mekar tersebut merupakan yang terbesar dibanding tiga bunga yang ditemukan mekar sebelumnya di lokasi tersebut. "Diameternya mencapai satu meter," katanya.
Sebelumnya, kelompok ini juga menemukan tiga bunga raflesia mekar di Hutan Lindung Bukit Daun namun diameter yang mekar saat ini merupakan yang terbesar.
Holidin mengatakan, seperti biasanya, kelompok tersebut memberi pagar pengaman terhadap bunga tersebut untuk menghindari gangguan dari manusia atau satwa liar.
Anggota kelompok itu juga sudah membuat papan bertuliskan "bunga raflesia mekar" di pinggir jalan raya yang menghubungkan Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang, lokasi bunga mekar tersebut.
"Kami juga sudah membuat pondok penjagaan di pinggir jalan dan sudah ada jalan setapak menuju lokasi bunga, sekitar 200 meter dari badan jalan raya," tambahnya.
Selain satu bunga mekar tersebut, kelompok yang dibentuk sejak 10 tahun lalu itu juga menemukan 22 bonggol atau calon bunga raflesia dalam radius satu kilometer di dalam Hutan Lindung Bukit Daun tersebut.
Ia memperkirakan, hingga akhir 2011 akan ada bunga raflesia mekar di HL tersebut sehingga masyarakat bisa menikmati keunikannya.
"Tahun ini memang yang terbanyak mekar, masih ada 22 bonggol yang kami temukan, mudah-mudahan bisa mekar sempurna," tambahnya.
Ketua Kelompok Peduli Puspa Langka Tebat Monok Holidin mengatakan, ukuran bunga mekar tersebut merupakan yang terbesar dibanding tiga bunga yang ditemukan mekar sebelumnya di lokasi tersebut. "Diameternya mencapai satu meter," katanya.
Sebelumnya, kelompok ini juga menemukan tiga bunga raflesia mekar di Hutan Lindung Bukit Daun namun diameter yang mekar saat ini merupakan yang terbesar.
Holidin mengatakan, seperti biasanya, kelompok tersebut memberi pagar pengaman terhadap bunga tersebut untuk menghindari gangguan dari manusia atau satwa liar.
Anggota kelompok itu juga sudah membuat papan bertuliskan "bunga raflesia mekar" di pinggir jalan raya yang menghubungkan Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang, lokasi bunga mekar tersebut.
"Kami juga sudah membuat pondok penjagaan di pinggir jalan dan sudah ada jalan setapak menuju lokasi bunga, sekitar 200 meter dari badan jalan raya," tambahnya.
Selain satu bunga mekar tersebut, kelompok yang dibentuk sejak 10 tahun lalu itu juga menemukan 22 bonggol atau calon bunga raflesia dalam radius satu kilometer di dalam Hutan Lindung Bukit Daun tersebut.
Ia memperkirakan, hingga akhir 2011 akan ada bunga raflesia mekar di HL tersebut sehingga masyarakat bisa menikmati keunikannya.
"Tahun ini memang yang terbanyak mekar, masih ada 22 bonggol yang kami temukan, mudah-mudahan bisa mekar sempurna," tambahnya.
Kopi Lampung Jatuh
Liwa, Produktivitas tanaman kopi di Lampung Barat menjelang musim panen raya pada Mei mendatang merosot hingga 40 persen. Kelembaban tinggi yang dipicu tingginya curah hujan mengakibatkan tanaman sulit berbuah, dan munculnya penyakit tanaman.
Teguh Setioso, Wakil Manajer Pusat Penyuluhan dan Pengembangan Kopi Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung Barat (Lambar), Sabtu (9/4), mengatakan, turunnya produktivitas kopi saat ini tidak terlepas dari buruknya cuaca sepanjang akhir tahun lalu.
”Di saat tanaman kopi mulai berbunga, hujan terus-menerus datang sehingga bunga-bunga rontok, gagal berbuah. Akibatnya, saat ini rata-rata sedikit buah yang yang muncul di tanaman kopi. Produktivitas turun bisa mencapai 30-40 persen,” tuturnya.
Ia menggambarkan, tiap hektar tanaman kopi dengan pola intensif kini rata-rata ditaksir hanya menghasilkan 1,2 ton biji kopi. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, hasilnya bisa mencapai 2 ton. Kopi adalah tanaman musiman setahun sekali. Di Lambar, musim panen kopi biasanya terjadi pada kurun Mei – Juli.
Selain rendahnya produktivitas kopi, Teguh juga menyayangkan banyaknya petani di Lambar yang masih belum memahami cara memproduksi yang baik. ”Beberapa petani masih ada yang asal menjemurnya di tanah dan di pinggir jalan. Akibatnya, kualitasnya kurang,” tutur dia.
Akibatnya, dalam setahun terakhir volume dan nilai ekspor kopi Lampung turun drastis. Nilai ekspor kopi per Januari 2011 di Lampung berdasar data AEKI, turun 32 persen dibanding bulan sebelumnya. Volume ekspor kopi di Januari 2011 adalah 17.957 ton, sementara di Desember 2010 sebanyak 26.385 ton.
Bahkan, sepanjang 2010, volume kopi asal Lampung yang diekspor hanya 261.969 ton. Sementara, total volume ekspor 2009 mencapai 342.313 ton. Lambar adalah salah satu sentra penghasil kopi di Lampung. Kopi asal Lampung telah diekspor ke sejumlah negara, antara lain Jerman, Italia, Inggris, Mesir, Denmark, dan Jepang.
Curah hujan
Tingginya curah hujan, seperti dikeluhkan sejumlah petani kopi, juga memunculkan penyakit pada tanaman kopi.
Menurut Nazori (30), petani kopi di Pekon Kembahang, Kecamatan Batubrak, Lambar, jamur mengakibatkan buah kopi hampa dan mudah membusuk, sehingga produktivitas kopi yang ditanamnya anjlok 25 persen beberapa bulan terakhir ini.
Untuk mencegah kerugian lebih besar, buah-buah kopi selang (di luar panen raya) di daerahnya dijual ke produsen kopi luwak. Kopi macam ini dihargai dua kali lipat dari harga biasa, yaitu Rp 15.000 per kg.
Teguh Setioso, Wakil Manajer Pusat Penyuluhan dan Pengembangan Kopi Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung Barat (Lambar), Sabtu (9/4), mengatakan, turunnya produktivitas kopi saat ini tidak terlepas dari buruknya cuaca sepanjang akhir tahun lalu.
”Di saat tanaman kopi mulai berbunga, hujan terus-menerus datang sehingga bunga-bunga rontok, gagal berbuah. Akibatnya, saat ini rata-rata sedikit buah yang yang muncul di tanaman kopi. Produktivitas turun bisa mencapai 30-40 persen,” tuturnya.
Ia menggambarkan, tiap hektar tanaman kopi dengan pola intensif kini rata-rata ditaksir hanya menghasilkan 1,2 ton biji kopi. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, hasilnya bisa mencapai 2 ton. Kopi adalah tanaman musiman setahun sekali. Di Lambar, musim panen kopi biasanya terjadi pada kurun Mei – Juli.
Selain rendahnya produktivitas kopi, Teguh juga menyayangkan banyaknya petani di Lambar yang masih belum memahami cara memproduksi yang baik. ”Beberapa petani masih ada yang asal menjemurnya di tanah dan di pinggir jalan. Akibatnya, kualitasnya kurang,” tutur dia.
Akibatnya, dalam setahun terakhir volume dan nilai ekspor kopi Lampung turun drastis. Nilai ekspor kopi per Januari 2011 di Lampung berdasar data AEKI, turun 32 persen dibanding bulan sebelumnya. Volume ekspor kopi di Januari 2011 adalah 17.957 ton, sementara di Desember 2010 sebanyak 26.385 ton.
Bahkan, sepanjang 2010, volume kopi asal Lampung yang diekspor hanya 261.969 ton. Sementara, total volume ekspor 2009 mencapai 342.313 ton. Lambar adalah salah satu sentra penghasil kopi di Lampung. Kopi asal Lampung telah diekspor ke sejumlah negara, antara lain Jerman, Italia, Inggris, Mesir, Denmark, dan Jepang.
Curah hujan
Tingginya curah hujan, seperti dikeluhkan sejumlah petani kopi, juga memunculkan penyakit pada tanaman kopi.
Menurut Nazori (30), petani kopi di Pekon Kembahang, Kecamatan Batubrak, Lambar, jamur mengakibatkan buah kopi hampa dan mudah membusuk, sehingga produktivitas kopi yang ditanamnya anjlok 25 persen beberapa bulan terakhir ini.
Untuk mencegah kerugian lebih besar, buah-buah kopi selang (di luar panen raya) di daerahnya dijual ke produsen kopi luwak. Kopi macam ini dihargai dua kali lipat dari harga biasa, yaitu Rp 15.000 per kg.
Senin, 13 Desember 2010
Kodam II/Sriwijaya Tanam Ribuan Pohon
Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen Agus Gunaedi Pribadi, Kepala Polda Sumsel Irjen Hasyim Irianto, dan Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton.
Agus mengatakan, penanaman pohon merupakan bentuk dukungan terhadap program penanaman 1 miliar pohon yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lokasi penanaman merupakan lahan tidur milik Kodam II/Sriwijaya yang sejak tahun 1959 tidak dimanfaatkan. Luas lahan mencapai 12,5 hektar.
Agus mengutarakan, gerakan penghijauan penting karena hutan yang ditebangi menyebabkan pemanasan global. ”Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kodim dan Koramil di seluruh wilayah Sumatera bagian selatan,” kata Agus.
Asisten Logistik Kodam II/Sriwijaya Kolonel Amalsyah Tarmizi menjelaskan, pohon yang ditanam berupa 1.700 batang mahoni, 200 batang mangga, dan 250 batang kulai. Di lokasi itu juga ditebarkan benih ikan air tawar. Tentang pemeliharaan tanaman itu, Pangdam mengaku akan dibicarakan dengan pemerintah setempat.
Agus menambahkan, lapangan sepak bola yang dibangun di tempat tersebut juga untuk menyukseskan SEA Games 2011. Rencananya, lapangan sepak bola tersebut selesai dibangun bulan Mei 2011 dan akan diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat.
”Karena lapangan olahraga untuk SEA Games masih kurang, kami siapkan lapangan cadangan,” ujarnya. Pembangunan lapangan itu terwujud karena didukung penuh jajaran Kodam II/Sriwijaya.
Langganan:
Postingan (Atom)