BANDARLAMPUNG - Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menuai sorotan dari DPRD Lampung. Hal itu terkait ketiadaan data tentang penyebaran taraf hidup masyarakat Lampung pada instansi vertikal tersebut. Diketahui, rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Lampung yang berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Selasa (7/5), berlangsung tidak kondusif. Sebab, BPS ternyata tak memiliki data tentang penyebaran taraf hidup masyarakat Lampung pada instansi vertikal tersebut.
Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberikan peringatan kepada BPS terkait permasalahan tersebut.
’’Jika itu bagian tugas BPS yang harus ada, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat harus mengingatkan mereka tentang permasalahan ini,” pintanya.
Politisi asal Partai Demokrat itu memandang belum perlu DPRD memanggil BPS terkait permasalahan tersebut. ’’Nanti kita lihat progres dari BPS setelah diingatkan gubernur. Jika memang peringatan gubernur nantinya tidak dijalankan, baru ke arah sana (pemanggilan, Red). Pemanggilan bisa melalui komisi V yang memang membidangi permasalahan tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, Kasi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Lampung Nurjanah mengakui selama delapan tahun terakhir, instansinya tidak memiliki data penyebaran desa tertinggal.
’’Desa mana yang miskin, saya tidak tahu. Karena BPS Lampung sudah tidak ada penugasan dalam hal ini. Itu sudah mulai dihapuskan sejak 2005,” bebernya, Selasa (7/5).
Saat ini, lanjut dia, yang menjadi tupoksi BPS adalah kemiskinan makro. Dalam hal ini, BPS hanya mengestimasi kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. ’’Jadi maaf kalau kami tidak bisa memaparkan desa mana yang tertinggal. Kami hanya bisa katakan kabupaten mana yang dibilang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,” ucapnya.
Dalam paparan BPS itu tergambar, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah mencapai 189.500 jiwa. Disusul Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 187.000 jiwa. Sementara, Bandarlampung menempati urutan kelima dengan jumlah 121.600 jiwa.
Tetapi, data yang disampaikan BPS itu tidak bisa dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan kabupaten terkait. Sebab, jumlah tersebut belum merupakan hasil kalkulasi dari jumlah penduduk yang ada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar