BANDARLAMPUNG – Saran Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N. terhadap PT Trans Bandarlampung agar mengevaluasi manajemen bus rapit transit (BRT) akhirnya dilakukan perusahaan tersebut. Direktur Utama PT Trans Bandarlampung I Gede Jelantik mengatakan, manajemen BRT saat ini memang tengah mengevaluasi, mengkaji, dan menata kembali BRT. Dari evaluasi yang dilakukan, diketahui 250 unit BRT yang beroperasi di Bandarlampung tidak sesuai kondisi yang ada.
’’Makanya kami dari pihak manajamen perlu menata ulang, berapa kebutuhan riil BRT yang harus beroperasi di Bandarlampung supaya semuanya jelas,” ujar dia kemarin.
Dilanjutkan, penataan dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja BRT yang beroperasi di tujuh koridor di Bandarlampung. Sehingga dari 250 unit BRT, sampai saat ini hanya 100 unit yang beroperasi. Sedangkan sisanya dialihkan sesuai kebutuhan direksi.
’’Nanti sisanya kami rapatkan lagi, apakah mau dialihkan menjadi angkutan kota antarprovinsi (AKAP) atau angkutan kota dalam provinsi (AKDP). Tetapi keputusannya nanti kami rapatkan lagi bersama manajemen,” jelasnya.
Terkait informasi adanya 52 armada BRT ditarik diler, ia membantahnya. Sebab armada yang diparkirkan di Terminal Induk Rajabasa pada Jumat (3/5) itu dalam rangka pendataan ulang, bukan karena ditarik diler.
’’Nggak benar informasi BRT ditarik diler. Saat itu kami melakukan pemeliharaan kendaraan. Seperti ganti ban dan oli. Itu rutin kami lakukan, supaya armada tidak mengalami kerusakan,” akunya.
Kendati demikian, ia tidak membantah jika 250 unit BRT yang dimiliki PT Trans Bandarlampung dibeli secara kredit. ’’Memang beberapa armada berkurang, tetapi bukan ditarik diler, melainkan dialihkan,” tegasnya.
Pada kesempatan kemarin, Gede Jelantik membeberkan jika pihaknya sudah melayangkan surat ke Pemkot Bandarlampung untuk menyerahkan pengelolaan BRT ke pemkot dengan dua opsi. Yakni dibentuk badan layanan umum daerah (BLUD) atau unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
’’Setelah kami kirimkan surat, pemkot menolak wacana yang kami tawarkan untuk mengambil alih pengelolaan BRT. Padahal, opsi yang kami tawarkan menyerahkan seluruh pengelolaan BRT kepada pemkot tanpa biaya,” jelasnya.
Sementara, Komisaris PT Trans Bandarlampung Tony Eka Candra menyetujui langkah yang diambil manajemen BRT untuk mendata dan menata ulang bus tersebut di kota ini. ’’Langkah apa yang diambil direksi, saya setuju saja. Toh, ini juga untuk kebaikan kita bersama,” ujarnya singkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar