BANDARLAMPUNG – Komisi V DPRD Lampung akhirnya buka suara terkait kunjungan kerja (kunker) 13 anggota lembaga legislatif itu yang tergabung dalam tim pemantau program ibadah umrah ke Turki dan Arab Saudi.
Komisi itu mengklaim keberangkatan mereka menyangkut kepentingan masyarakat Lampung. Mereka beralasan, kunjungan itu untuk pengawasan jamaah umrah. ”Kami pun berangkat berdasarkan perintah pimpinan dewan. Ada surat tugasnya juga,” ujar Wakil Ketua Komisi V Abdullah Fadri Auli kemarin.
Menurutnya, mereka mengevaluasi kegiatan ibadah umrah. Sebab, sejak 2006 hingga tahun ini, kegiatan itu belum pernah ada pengawasan. ”Jadi salah satu pertimbangannya, kita takut pelaksanaan umrah nggak lancar,” katanya.
Politisi asal Partai Amanat Nasional itu menyatakan, dari pengawasan yang dilakukan, diketahui pada pelaksanaan umrah tidak terdapat tenaga medis, padahal pihaknya menganggap keberadaan tenaga medis diperlukan bagi jamaah.
”Dalam hal ini, tentunya jamaah kita kesulitan untuk berobat bila tiba-tiba sakit. Terlebih beberapa di antara mereka pun ada yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka pun belum terlalu paham bahasa Arab,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, selama ini para jamaah umrah tidak ada ketua rombongan. ”Walau sudah sama-sama dewasa, yang namanya pemimpin atau ketua itu pasti dibutuhkan,” paparnya seraya menerangkan, jumlah anggota yang berangkat sebanyak 13 orang.
Sayangnya, Aab –sapaan akrab Abdullah Fadri Auli– menolak menyebutkan anggaran yang dipergunakan oleh tim dalam kunker itu. ”Total anggaran silakan tanya ke Biro Sosial. Yang jelas, kalau untuk umrah tahun ini, satu orang membutuhkan biaya Rp21,5 juta,” bebernya.
Diketahui, pelaksanaan kunker itu menuai kritikan dari Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) Dr. Dedy Hermawan. Dia menilai, kegiatan itu sebagai bentuk pemborosan anggaran.
’’Sebab, jika dilihat dari substansi, kini bukan waktunya lagi untuk pemantauan. Persoalan itu sangat jelas terkait apa yang harus diperbaiki kelemahannya. Apalagi evaluasi dilakukan setiap tahun,’’ ujarnya.
Terlebih, lanjut dia, program umrah dilakukan setiap tahun sehingga alasan DPRD untuk memantau tidak tepat. ’’Akhirnya wajar ketika publik menilai kunker DPRD itu hanya pelesiran, liburan, bonus, dan aji mumpung ketika menjadi anggota dewan,’’ katanya.
Seharusnya, lanjut Dedy, pada akhir periode kerja, produktivitas dan kinerja baik yang harus ditampilkan ke publik oleh anggota DPRD. Apalagi jika ingin mencalonkan kembali pada periode berikutnya.
’’Harusnya kalau mau terpilih lagi, tampilkan kesan yang baik di hadapan publik. Tapi, bila masih menampilkan kerja-kerja yang modelnya seperti ini atau yang bersifat pemborosan anggaran dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat, pasti krisis kepercayaan ke anggota dewan tetap tinggi,’’ sesalnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar