BANDARLAMPUNG – Meski tidak memiliki dewan pengupahan sendiri, desakan merevisi upah buruh jika harga bahan bakar minyak (BBM) baru diberlakukan direspons positif pemerintah kabupaten/kota di Lampung. Saat ini, mereka menunggu instruksi pusat.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Tanggamus misalnya. Menurut mereka, merevisi upah merupakan langkah tepat. ’’Upah buruh memang harus disesuaikan mengacu kondisi terkini dan sesuai kebutuhan hidup layak akibat kenaikan BBM,” tegas Sekretaris Dissosnakertrans Tanggamus Nuripin, S.Sos. kemarin (20/6).
Mewakili Kadissosnakertrans Tanggamus, Nuripin menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman pemerintah pusat soal kenaikan harga BBM dan instruksi dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Sikap senada dilontarkan Dissosnakertrans Pesawaran. Satuan kerja ini pun siap mendukung upah minimum provinsi (UMP) dikaji ulang. ’’Upah kita mengacu UMP. Jadi kalau UMP naik, kita akan mengikuti keputusan tersebut,” ungkap Plt. Kadissosnakertrans Pesawaran Ir. Sugiri melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Ahmad Ahsan.
Begitu juga dengan Dissosnakertrans Pringsewu. Menurut Kabid Ketenagakerjaan Dewanto Dwi Utomo mewakili Kadissosnakertrans Ir. Alwi Siregar, sudah saatnya hak pekerja benar-benar terlindungi. ’’Untuk upah, kami ikut standar provinsi. Namun pada dasarnya, kami mendukung hak-hak buruh, termasuk mendapatkan upah yang layak,” tandasnya.
Tidak berbeda jauh sikap Kadissosnakertrans Lampung Timur Yusmar Sirya. Ia mengatakan, meski belum dapat melakukan pengkajian ulang upah minimum kabupaten (UMK), pihaknya siap menerapkan kebijakan dari pemprov.
Di bagian lain, jelang kenaikan BBM, Pemkab Tuba Barat, Mesuji, dan Tulangbawang kini tengah giat-giatnya menyurvei berbagai bahan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tuba Barat Hi. Hasan Badri mengatakan, pihaknya memang baru membentuk dewan pengupahan. Karena itu tanggal 27-28 Juni mendatang, pihaknya bersama dewan pengupahan akan melakukan survei berbagai kebutuhan hidup di Tuba Barat.
Sedangkan Kadissosnakertrans Tuba Rya Kholdi, S.E., M.H. mengatakan, satuan kerjanya akan tetap bertindak sebagai mediator jika kelak dewan pengupahan mengajukan evaluasi UMK sebagai dampak dari kenaikan BBM.
’’Namun, kami hanya sebagai mediator. Dan jika memang ada revisi, tentu harus melalui mekanisme yang benar. Sebab, UMK Tuba ini juga telah ditetapkan di tahun 2012 lalu,” katanya.
Pemerintah kabupaten yang juga merujuk upah provinsi adalah Lampung Selatan. ’’Karenanya jika memang direvisi, maka akan berlaku juga untuk Lamsel,” kata Kadissosnakertrans Lamsel Zubaidi, S.H.
Tangkap Penimbun
Operasi Dian Krakatau 2013 kembali membuahkan hasil. Polisi mengamankan pelaku penimbunan BBM di wilayah Tuba Barat. Totalnya mencapai 1.535 liter.
Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, pelaku yang diamankan adalah Deki Arisandi (38), warga Kampung Mulyosari RK 04, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat.
Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit mobil Mitsubishi Minicape warna biru dengan nomor polisi B 7327 WA. Di dalam mobil tersebut terdapat tangki yang dimodifikasi untuk menampung bensin sebanyak 100 liter.
Kemudian juga ditemukan lima jeriken berisi bensin. ’’Satu jeriken berisi 35 liter. Lalu anggota polisi juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Di sana didapatkan 23 jeriken bensin, yang masing-masing juga berisi 35 liter. Kemudian satu drum plastik ukuran kecil yang berisi bensin 20 liter, satu drum plastik sedang berisi bensin 85 liter, satu drum plastik ukuran besar berisi bensin 150 liter, dan satu drum besar berisi solar 200 liter,” paparnya.
Di bagian lain, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak pemerintah memberikan subsidi kepada penumpang angkutan darat kelas ekonomi. Pasalnya, moda transportasi yang lain seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api mendapatkan jatah subsidi setiap tahun.
’’Kita ini dianggap nggak penting. Buktinya, semua moda transportasi mendapatkan subsidi miliaran rupiah setiap tahunnya. Sementara kita disuruh berjuang sendiri memberikan tarif yang rendah bagi penumpang angkutan umum kelas ekonomi. Ini namanya tidak adil,’’ tandas Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena kemarin.
Padahal, lanjut dia, di berbagai kota, peran angkutan umum masih sangat besar. Sebagai contoh di DKI Jakarta, hampir 60 persen orang yang bepergian menggunakan angkutan umum. Sisanya memakai kendaraan pribadi, baik itu roda empat maupun roda dua. Itu artinya, angkutan umum masih menjadi pilihan alat transportasi bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. ’’Mereka juga perlu diperhatikan lho,” tukasnya.
Eka mengambil contoh, pada tahun ini pemerintah mengucurkan dana subsidi tugas pelayanan publik (PSO) sebesar Rp704,7 miliar untuk penumpang kereta api kelas ekonomi. Demikian juga subsidi diberikan pemerintah untuk penumpang kapal perintis yang dilayani PT Pelni dengan anggaran Rp726,5 miliar. Sementara penerbangan perintis yang melayani daerah-daerah terpencil mendapat dana subsidi sebesar Rp275,3 miliar. ’’(Subsidi) kita nol miliar,” ucapnya.
Dia mengatakan, selama ini pengusaha angkutan darat kelas ekonomi menanggung beban yang sangat berat akibat mempertahankan tarif yang ditetapkan pemerintah. ’’Kalau tarif ekonomi kan dipatok pemerintah,’’ tuturnya.
Menurut Eka, usulan kepada pemerintah sudah disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, pemerintah tidak pernah menanggapinya. ’’Kita sudah usulkan, tetapi tak pernah digubris. Mungkin pemerintah menganggap pengusaha masih bisa tanggung,” ujarnya.
Padahal, beban pengusaha angkutan darat sudah terlampau tinggi akibat tarif kelas ekonomi yang belum pernah naik sepanjang empat tahun terakhir. Apalagi, harga-harga suku cadang sudah merambat naik sejak ada rencana kenaikan BBM mulai tahun lalu. ’’Sekarang kalau BBM dinaikkan, kita minta tarif angkutan darat bisa naik 30-35 persen,” katanya.
Polisi-Wartawan Luka Parah
Demonstrasi menolak kenaikan BBM di daerah kembali berujung anarkis. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (19/6) lalu, dua polisi dan seorang wartawan media cetak menjadi korban aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Sementara, lima mahasiswa lain juga terluka.
Informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 14.00 dan baru benar-benar terurai pukul 23.30. Kericuhan bermula dari aksi mahasiswa membakar atribut Partai Demokrat di Jalan H.E.A. Mokodompit, Kendari. Polisi berupaya mengakhiri pembakaran tersebut, namun terjadi gesekan yang berujung seorang mahasiswa terluka kena pukulan polisi. Alhasil, unjuk rasa pun berlanjut sampai malam.
Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP A. Karim Samandi dalam siaran persnya mengungkapkan, jumlah massa yang berunjuk rasa mencapai 150 orang. ’’Unjuk rasa berakhir anakis, menimbulkan korban luka dan perusakan baliho partai,” terangnya kemarin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar