BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung belum berani melaksanakan program jaminan persalinan (jampersal) gratis yang diinstruksikan Kementerian Kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beralasan, belum menerima petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis). "Juklak juknis belum ada. Hanya ada pemberitahuan saja bahwa akan ada jampersal," kata Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, Jumat (4/3).
Menteri Kesehatan Endang R Sedyaningsih, pada Sabtu (26/2) lalu di Jakarta telah mengumumkan jampersal sudah bisa dilaksanakan di daerah. Tapi meskipun menkes telah melakukan peluncuran pelaksanaan jampersal, lanjut Reihana, pemprov belum berani mengambil tindakan apabila tidak ada juklak dan juknis. "Kami akan lebih tegas menindaklanjuti apabila telah ada instruksi lebih lanjut," ujar Reihana.
Reihana menjelaskan, biaya persalinan sebenarnya telah menjadi tanggungan dalam program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesda).
"Kalau untuk gakin (keluarga miskin) yang menggunakan jamkesmas atau jamkesda, kami sudah melayani termasuk untuk persalinan. Jadi, kalau masyarakat miskin sebenarnya tidak usah ragu. Karena, pertolongan persalinan sudah termasuk dalam pelayanan," kata Reihana.
Tak hanya di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM), pelayanan persalinan menggunakan jamkesmas dan jamkesda sudah bisa dilakukan di seluruh puskesmas di Lampung. Reihana mengungkapkan, hal tersebut sesuai dengan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang sudah dilakukan. "Selama ini, jamkesmas dan jamkesda telah dianggarkan di puskesmas. Sehingga, pelaksanaan persalinan di puskesmas akan dilayani," kata Reihana.
Program jampersal merupakan upaya pemerintah untuk mencapai Millenium Development Goal's (MDG's) pada 2015. Reihana mengungkapkan, salah satu hal yang diperhatikan dalam MDG's adalah penurunan angka kematian ibu (AKI). "Makanya ada program jampersal. Supaya, pemerintah bisa lebih fokus dalam menurunkan AKI," ujarnya.
Program jampersal akan menangani bukan hanya pada proses persalinan. Jampersal akan turut melayani masa sebelum persalinan dan setelah persalinan. "Dengan adanya program jampersal pemerintah pusat pun akan mendukung dana untuk pelaksanaan," ungkap Reihana.
Reihana mengungkapkan, apabila biaya persalinan yang ditanggung jamkesmas atau jamkesda hanya untuk masyarakat miskin, jampersal akan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang menggunakan standar kelas tiga.
Lingkup unit pemberi layanan kesehatan juga akan ditambah. "Mungkin kami juga akan melakukan kerja sama dengan bidan praktik swasta untuk turut melayani jampersal. Jadi, tidak hanya di puskesmas saja," ujar Reihana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar